Kunjungan Xinjiang Langsung, PP Muhammadiyah: Tak Ada Kebebasan Beragama untuk Uighur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjelaskan duduk masalah dari kunjungan tujuh hari ke Uighur, Xinjiang, Cina. Kunjungan ini dihadiri pimpinan ormas Islam dan tiga wartawan.

Ketua Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Muhyiddin Junaidi menuturkan, kunjungan ke beberapa tempat meyakinkan bahwa di sana tidak ada kebebasan beragama.

Dia menceritakan, saat berkunjung ke pusat pendidikan, ia tak mendapati Muslim Uighur yang melaksanakan praktik agamanya. Agama harus dilakukan di ruang tertutup, jika di ruang terbuka maka disebut radikal.

“Seperti memakai jilbab di jalan umum itu dilarang dan disebut radikal. Kalau anda radikal, maka dikirim ke pusat pendidikan agar tidak berfaham radikal,” kata Muhyiddin dalam jumpa pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dia menyayangkan ketika saat Salat Jumat di masjid besar, hanya dipenuhi oleh jamaah berusia lanjut. Tidak ada anak-anak dan pemuda. Memang menyedihkan. Mereka seringkali merapel salat, baik dalam berapa bulan atau setahun.

“Kalau ada orang tuanya yang mengajarkan anaknya beribadah, maka disebut radikal,” ucapnya.

Di Beijing, para delegasi berkunjung dan bersilaturahim dengan Duta Besar. Secara ringkas, mayoritas penduduk Uighur adalah muslim, sisanya nonmuslim dari berbagai suku.

Kecurigaan

Pada kesempatan itu, dia bertemu dengan pimpinan Cina Islamic Association (CIA), yaitu organisasi perpanjangan pemerintah.

Secara singkat, saat tiba di Ibu Kota Xinjiang, dia meminta agar Wakil Ketua CIA membawa untuk shalat berjamaah.

“Tetapi oleh beliau dikatakan masjidnya sangat jauh dan susah untuk menuju ke sana. Mulai saat itu kami mulai mencurigai, memang ada penunjuk kiblat dipasang di hotel, tapi itu seperti baru dipasang,” ujarnya.

Seorang wartawan yang ingin membeli rokok di luar, malah dihadang dan diberikan rokok serta pembakarnya oleh penjaga hotel.

“Dua bukti itu sebenarnya sudah bisa dijadikan barometer,” katanya.

Pada pagi berikutnya, Ketua CIA mengajak delegasi ke museum tindakan kekerasan muslim Uighur kepada muslim Xinjiang.

“Saya tidak tahu apakah itu betul apa enggak, tapi dari nama mereka adalah orang Uighur dan sudah terpapar radikalisme (karena) bekerja sama dengan ISIS,” ujarnya.

Di pusat pendidikan juga makan seadanya, tidak boleh shalat dan itu diawasi oleh CCTV. “Anda tidak diperbolehkan membawa gadget anda disana,” katanya.

Muhyiddin membantah jika Muhammadiyah dan ormas lainnya menerima kucuran dana dari Cina untuk membungkam dugaan penindasan di Uighur.

Justru, dia dan delegasi lebih banyak menggunakan dana pribadi.

“Kami tidak terima apa-apa, dana yang kami habiskan lebih banyak daripada dana yang dibayarkan untuk ngopi-ngopi di airport. Insya Allah kami tetap istiqamah, tidak akan menjual agama dengan harga sangat murah,” katanya.

 

 

Masjid di Xinjiang Hanya Diisi Lansia, KH Muhyidin: Kalau Ajarkan Anak Shalat Dituduh Radikal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Muhyiddin Junaidi salah satu orang yang mendapat izin pemerintah Cina untuk mengunjungi muslim Uighur di Xinjiang Cina beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan, kunjungan ke beberapa tempat meyakinkan bahwa di sana tidak ada kebebasan beragama.

Dia menceritakan, saat berkunjung ke pusat pendidikan, ia tak mendapati Muslim Uighur yang melaksanakan praktik agamanya.
Agama harus dilakukan di ruang tertutup, jika di ruang terbuka maka disebut radikal.

“Seperti memakai jilbab di jalan umum itu dilarang dan disebut radikal. Kalau anda radikal, maka dikirim ke pusat pendidikan agar tidak berfaham radikal,” kata Muhyiddin dalam jumpa pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dia menyayangkan ketika saat Salat Jumat di masjid besar, hanya dipenuhi oleh jamaah berusia lanjut.

Tidak ada anak-anak dan pemuda. Memang menyedihkan. Mereka seringkali merapel salat, baik dalam berapa bulan atau setahun.
“Kalau ada orang tuanya yang mengajarkan anaknya beribadah, maka disebut radikal,” ucapnya.

Cerita Kunjungan Ketua Muhammadiyah ke Xinjiang: Berjilbab dan Ajarkan Anak Shalat Disebut Radikal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjelaskan duduk masalah dari kunjungan tujuh hari ke Xinjiang, Cina beberapa waktu lalu atas izin pemerintah Cina.

Kunjungan ini dihadiri pimpinan ormas Islam dan tiga wartawan.

Ketua Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Muhyiddin Junaidi menuturkan, kunjungan ke beberapa tempat meyakinkan bahwa di sana tidak ada kebebasan beragama.

Dia menceritakan, saat berkunjung ke pusat pendidikan, ia tak mendapati Muslim Uighur yang melaksanakan praktik agamanya.

Agama harus dilakukan di ruang tertutup, jika di ruang terbuka maka disebut radikal.

“Seperti memakai jilbab di jalan umum itu dilarang dan disebut radikal. Kalau anda radikal, maka dikirim ke pusat pendidikan agar tidak berfaham radikal,” kata Muhyiddin dalam jumpa pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dia menyayangkan ketika saat Salat Jumat di masjid besar, hanya dipenuhi oleh jamaah berusia lanjut. Tidak ada anak-anak dan pemuda. Memang menyedihkan. Mereka seringkali merapel salat, baik dalam berapa bulan atau setahun.

“Kalau ada orang tuanya yang mengajarkan anaknya beribadah, maka disebut radikal,” ucapnya.

45 Jurnalis Bitter Winter Ditangkap, 17 Diantaranya Hilang

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

XINJIANG (Jurnalislam.com) – Sejak Agustus hingga Desember 2018, sedikitnya 45 kontributor Bitter Winter telah ditangkap di Cina karena melaporkan kebenaran tentang penindasaan terhadap umat beragama dan pelecehan keras terhadap etnis minoritas. Media arus utama di seluruh dunia telah meliput pelanggaran terang-terangan hak asasi manusia dan kebebasan pers ini.

Bitter Winter memperbarui pembacanya tentang nasib 45 orang itu di bulan Februari dan Juni tahun ini. Setengah dari mereka telah dibebaskan, tetapi diawasi. Yang lain tetap di penjara. Satu tahun setelah penangkapan, sekarang saatnya untuk pembaruan baru.

20 dari 45 masih ditahan di Cina. 18 dipenjara di Xinjiang, sebuah wilayah luas yang diubah oleh PKC menjadi negara kepulauan dengan fasilitas penahanan. Bahkan warga negara yang masih belum ditahan secara sistematis dikendalikan melalui alat teknologi tinggi.

Kami memiliki beberapa informasi baru tentang satu dari 18 orang itu. Dia dipindahkan ke sebuah kamp transformasi melalui kamp pendidikan di kota Hami setelah satu tahun ditahan. Namun tidak ada yang tahu tentang 17 orang lainnya.

Xinjiang sebenarnya adalah wilayah terlarang, seperti yang diketahui pembaca Bitter Winter dengan sangat baik, dan mendapatkan informasi tentang mereka yang ditahan di sana hampir mustahil.

Kami memiliki berita tentang salah satu wartawan yang dibebaskan. Dia adalah satu dari empat orang yang ditangkap tahun lalu di provinsi Shanxi, Cina Utara. Dia telah dijatuhi hukuman lebih dari enam bulan “dengan dugaan

memberikan rahasia negara di luar negeri,” yang dalam bahasa Orwellian dari PKC berarti meneruskan informasi independen ke media Barat. Dia dibebaskan dengan jaminan karena bukti terhadapnya langka. Sekarang dia di rumah, tetapi dia berkewajiban untuk tetap di kotanya dan harus siap untuk melapor ke polisi lewat telepon 7/24.

Reporter yang memungkinkan Bitter Winter untuk mempublikasikan video pertama dan sejauh ini hanya dari dalam salah satu transformasi mengerikan melalui kamp pendidikan di Xinjiang adalah di antara 45 yang ditangkap, dan masih di antara mereka yang hilang dalam aksi, yang menghilang tanpa meninggalkan jejak.

Harapan selalu mati yang terakhir, tetapi seiring berjalannya waktu, peluang untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang mereka yang hilang, atau melihat mereka kembali ke rumah, berkurang. Ini harus menjadi perhatian dan alarm semua teman kebebasan pers di komunitas internasional.

Untuk diketahui, Bitter Winter adalah sebuah majalah daring tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia di Cina yang berbasis di Turin, Italia.

Bitter Winter diluncurkan pada Mei 2018 sebagai majalah online tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia di Cina yang diterbitkan setiap hari dalam delapan bahasa oleh CESNUR, Pusat Studi Agama-Agama Baru, yang berkantor pusat di Torino, Italia. Para sarjana, jurnalis, dan aktivis hak asasi manusia dari berbagai negara bekerja bersama untuk memberikan suara bagi mereka yang tidak bersuara dengan menerbitkan berita, dokumen, dan kesaksian tentang penganiayaan terhadap semua agama di Cina.

Muhammadiyah Desak Pemerintah Tegas Soal Pelanggaran HAM di Xinjiang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pasca diberitakan oleh media bahwa ormas-ormas Islam Indonesia ‘disuap’ Cina, Muhammadiyah angkat suara.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr. Abdul Mu’ti membantah hal tersebut dan kembali menegaskan aspirasinya terkait muslim Uighur di Xinjiang.

Muhammadiyah, katanya, mendesak pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti arus aspirasi umat Islam dan bersikap lebih tegas untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan politik luar negeri yang bebas aktif.

“Pemerintah Indonesia hendaknya lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggalang diplomasi bagi dihentikannya pelanggaran HAM di Xinjiang dan  beberapa negara lainnya,” kata Abdul Mut’i dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (16/12/2019).

Sebelumnya, The Wall Street Journal (TWSJ) melaporkan dengan judul: How Cina Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps hari Rabu (11/12).

Dilaporkan bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengeluarkan surat terbuka pada Desember 2018 yang mencatat laporan-laporan kekerasan terhadap komunitas Uighur yang lemah dan tidak bersalah, yang kebanyakan Muslim, dan mendesak pemerintah Beijing untuk memberi penjelasan.

Tidak lama, Beijing mulai bertindak dengan kampanye yang disetujui bersama untuk meyakinkan para jurnalis dan otoritas agama bahwa kamp pendidikan ulang di wilayah Xinjiang di Cina barat laut adalah upaya yang bermaksud baik untuk menyediakan pelatihan dan melawan ekstrimisme.

Lebih dari 20 orang dari kalangan pemimpin agama Indonesia dibawa ke Xinjiang dan mengunjungi fasilitas-fasilitas pendidikan. Acara ini disertai pula dengan tur bagi para jurnalis dan akademisi.

 

 

Haedar: Muhammadiyah Selalu Suarakan soal Uighur, Rohingya, hingga Palestina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membantah tuduhan dana yang masuk ke ormas agar tidak bersuara keras terkait pelanggaran HAM yang terjadi kepada muslim Uighur di Xinjiang, Cina.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir menyatakan, Muhammadiyah selalu memberikan masukan kepada pemerintah tentang peristiwa yang terjadi di Uighur, Rohingya, Yaman, Palestina, dan belahan negara Timur Tengah lainnya.

“Ranah Muhammadiyah adalah kemanusiaan dan moral sebagai kekuatan Islam yang kami suarakan, tanpa mengenal agama, etnis, ras, dan suku bangsa,” kata Haedar di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dia mengatakan, Muhammadiyah ingin melihat semuanya secara proporsional.

“Kami merupakan Ormas yang mungkin pertama kali dikunjungi oleh Dubes Cina dan siapapun diberikan kewenangan untuk mengunjungi Uighur, kita diberikan keleluasaan untuk melihat kondisi muslim di Uighur,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menegaskan Muhammadiyah tidak pernah menerima suap dari Cina atas kunjungan ke Negeri Tirai Bambu.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah: Beretorika Lawan Ekstremisme, Cina Membantai Muslim Uighur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Hari-hari ini beberapa ormas Islam Indonesia geram dengan pemberitaan media Wall Street Journal yang menyebut ormas Islam yang salah satunya Muhammadiyah bungkam terkait Muslim Uighur setelah di suap oleh Cina.

Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammdiyah, Razikin menilai, pemberitaan tersebut merupakan upaya untuk menyudutkan Ormas Islam baik MUI, Muhammadiyah maupun NU.

Namun pada sisi yang lain dapat juga dimaknai sebagai pemantik agar ormas seperti Muhammadiyah dapat lebih keras lagi bersikap dalam upaya membangun solidaritas pembelaaan kepada komunitas Muslim Uighur.

Menurut Razikin, pemerintah Cina sekarang ini sedang berusaha keras untuk membentuk suatu identitas kesatuan bangsa Cina, namun kemudian menjadi masalah pemerintah Cina justru melanggar HAM fundamental dari kelompok Uighur.

Hal tersebut, tambahnya, tampak dengan tidak menjalankan perangkat-perangkat hukum yang ada baik di ranah domestik maupun di ranah internasional.

Banyak persoalan HAM fundamental dari etnik Uighur yang tidak bisa ditegakkan, seperti hak untuk mengekspresikan identitas kulturalnya, hak untuk bebas diskriminasi dalam banyak aspek kehidupan seperti mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan hak-hak lainnya.

Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia ini, menambahkan bahwa kebijakan pemerintah Cina dalam membangun nasionalismenya, lebih banyak dijalankan dengan cara-cara represi dan diskriminasi terhadap minoritas etnik Uighur di Xinjiang ketimbang memberikan sebuah empowerment.

Diskriminasi tersebut terpotret secara jelas dengan tidak diakuinya identitas lokal etnik Uighur dengan memaksakan memberikan “identitas baru” sebagai bangsa Cina.

Sementara identitas baru tersebut dapat menghilangkan identitas-identitas lokal yang telah lama melekat dalam diri masyarakat Uighur.

Pelanggaran yang lain yang dilakukan Pemerintah Cina terkait hak-hak esensial Muslim Uighur adalah seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, hak untuk hidup aman, hak untuk dapat mengekspresikan identitas kulturalnya, dan hak-hak fundamental lainnya.

Rentetan represi dan diskriminasi tersebut memunculkan pergolakan serta usaha-usaha pemberontakan.

Pihaknya bisa memahami bahwa semakin direpresi, terkadang orang justru akan semakin memberontak dan aksi-aksi separatisme ini bisa jadi merupakan manifestasi dari rasa frustasi masyarakat Uighur karena terus mengalami diskriminasi dan represi pemerintah Cina.

“Karena itu Pemerintah Cina  menggunakan retorika melawan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme untuk membenarkan tindakan pembantaian terhadap muslim Uighur dan itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena itu kami sangat mengecamnya,” kata Razikin.

Muhammadiyah Bantah Pernah Terima Suap dari Cina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menegaskan Muhammadiyah tidak pernah menerima suap dari Cina atas kunjungan ke Negeri Tirai Bambu.

“Kami tidak pernah menerima suap dari Cina,” katanya saat konferensi pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

Muhammadiyah menyesalkan pemberitaan Wallstreet Journal yang menuduh adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah Cina terhadap PP Muhammadiyah, PBNU, dan MUI sebagai upaya mempengaruhi sikap politik atas kekerasan HAM di Xinjiang.

“Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI,” ujarnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita fitnah tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah.

“Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

101 Siswa SD di Jawa Tengah Terima Beasiswa dari Solopeduli

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Solopeduli terus menyalurkan dana beasiswa orang tua asuh (OTA) pada siswa dan siswi SD yang kurang mampu dan berprestasi.

Pada tahun 2019 dana beasiswa disalurkan kepada 101 siswa di 7 area di Solo raya dan 1 area Yogyakarta. 101 penerima beasiswa tersebut terbagi dari Wonogiri 2 anak, Sukoharjo 13 anak, Solo 6 anak, Sragen 4 anak, Karanganyar 16 anak, Boyolali 15 anak, Klaten 44 anak dan Sleman 1 anak.

Direktur Utama Solopeduli Sidik Anshori menyampaikan bahwa pada tahun 2019 ini Solopeduli sudah menyalurkan beasiswa untuk tingkat SD selama 2 kali, yakni pada bulan September dan periode kedua pada bulan Desember. Pendistribusian beasiswa ini biasa dilakukan setiap tiga bulan sekali.

“Alhamdulillah tahun 2019 ini kami telah melakukan dua kali distribusi beasiswa pertama di bulan September dan yang kedua di bulan ini. Nominal yang diterima siswa masih sama Rp. 100.000 – per bulan atau Rp 300.000 per tiga bulan,”katanya pada jurnalislam.com senin, (16/12/2019).

Sementara itu Kepala Sekolah SDN 1 Sirnoboyo Wonogiri Dra. Sri Wahyuni mengucapkan rasa terimakasih pada SOLOPEDULI atas bantuan yang diberikan.

“Kami atas nama SDN 1 Sirnoboyo mengucapkan terimakasih tak terhingga, atas bantuan dari Solopeduli, bantuan ini sangat bermanfaat terutama dalam hal–hal kebutuhan penunjang pendidikan dan juga ekstra-kulikuler. Mudah-mudahan kedepannya masih ada kerjasama yang lebih baik lagi,” ujarnya di SD N 1 Sirnoboyo Wonogiri.

Selain beasiswa pendidikan untuk siswa SD tersebut, program lain Solopeduli dalam bidang pendidikan adalah Pesantren Gratis untuk siswa SMP di Klaten dan SMK Gratis yang berlokasi di Solo. Hal tersebut merupakan wujud komitmen Solopeduli dalam mengentaskan kemiskinan melalui dunia pendidikan

Jadi Calon Ketum KAMMI, Ini Harapan Elevan Yusmanto

Redaktur: Mazaya

MALANG(Jurnalislam.com)– Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar hajatan Muktamar di Malang yang merupakan tempat KAMMI pertama dideklarasikan. Selain membahas arah gerak KAMMI ke depan, Muktamar kali ini juga akan menentukan nahkoda baru memimpin Pengurus Pusat KAMMI.

Mantan Ketua Pengurus Wilayah KAMMI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Elevan Yusmanto mantap mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PP KAMMI membawa narasi mempersatukan antara pembelaan terhadap umat dan merajut kebhinekaan NKRI.

“Selama ini, banyak yang mempertentangkan antara perjuangan Islam dalam membela umat dengan menjaga kebhinekaan, KAMMI harus hadir untuk meluruskan bahwa dua hal itu merupakan satu kesatuan,” tegas Elevan dalam keterangan pers yang diterima redaksi Jurnalislam.com, Sabtu (14/12/2019).

Menurut Elevan, KAMMI yang merupakan anak kandung reformasi yang lahir dari aspirasi perjuangan umat Islam tidak boleh bergeser dari garis juang pembelaan terhadap umat.

Lawan Kemiskinan

Dalam kondisi hari ini, Elevan menyebut umat harus dibela agar bisa berdiri tegak memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa.

“Kalau kita lihat dari mayoritas mereka yang ada di bawah garis kemiskinan itu adalah umat Islam, petani yang menderita akibat impor itu umat Islam, mereka yang diutus semena-mena itu umat Islam, kami harus hadir dan tak boleh berpaling sedikitpun dalam membela mereka,” tandas alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.

Elevan berharap dengan garis pembelaan KAMMI yang jelas dan tegas terhadap umat, dapat mengangkat mereka yang lemah dan miskin menjadi berdaya sekaligus di saat yang sama ikut menjayakan bangsa.

Guna mencapai tujuan tersebut, Elevan mengaku akan menguatkan basis kaderisasi KAMMI dari Sabang sampai Merauke. Selain itu ia akan menautkan antara kajian keislaman dengan diskursus intelektual agar dapat menjadi solusi bagi ragam persoalan kebangsaan.

Tak hanya itu, Elevan juga akan mengakselerasi lokus-lokus kepakaran yang mulai bersemi di tubuh KAMMI dengan banyaknya kader dan alumni yang telah menjadi pakar dan profesional di bidangnya.

“Bismillah, kader KAMMI sebagai kader umat harus mampu menautkan kepakaran mereka dengan ajaran Islam, agar bisa jadi solusi mewujudkan Indonesia sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur,” demikian Elevan.