Di Hadapan Umat Budha, Menag Cerita Maju dan Damainya Negara Arab

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Agama Fachrul Razi ceramah tentang kedamaian di hadapan ratusan pemuka agama Buddha.

Menurut dia, kedamaian sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara.

Pada pertemuan itu, dia menuturkan pengalamannya selepas pulang dari Negara Arab yang sangat maju.

“Ia mengatakan gini ke saya dan beberapa teman, ‘Anda bangun hotel mewah banyak. Siapa yang mau tinggal di situ? Kan harus ada orang datang (untuk) tinggal. Orang nggak akan datang kalau kehidupan di tempat Anda tidak damai tidak tenteram mustahil,” tutur Fachrul yang baru kembali dari kunjungan kerjanya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Dari cerita tersebut, Menag menyimpulkan bahwa kedamaian menjadi salah satu syarat agar sebuah negara dan bangsa dapat bergerak maju.

“Damai itu sangat perlu dibutuhkan bukan hanya dalam kaitan pembangunan agama tapi juga dan kaitan pembangunan ekonomi bangsa kita,” katanya pada Silaturahmi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Menurut dia, kedamaian sangat besar dampaknya. Bukan saja bagi pembangunan kehidupan agama, tetapi juga terhadap pembangunan ekonomi sebuah bangsa.

Maka itu, dia mengapresiasi kehidupan antarumat beragama yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Hal ini menurutnya tak lepas dari ajaran semua agama yang selalu menekankan bukan hanya pada hubungan vertikal kepada Tuhan YME, tapi juga jalinan hubungan horizontal antarmanusia.

“Saya kira, semua agama memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbaiki akhlak. Dalam Islam, Rasulullah itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak dan ini ujungnya tentu kedamaian,” tuturnya.

Silaturahmi bersama Menteri Agama ini dihadiri sekitar 200 pemuka agama Buddha. Hadir pula Dirjen Bimas Buddha Caliadi, Biksu Sangha, Ketua WALUBI Hartati Murdaya, dan Ketua Permabudhi Arief Harsono.

Terinspirasi dari UEA, Menag Ingin Bangun Masjid Ramah Wisatawan di Solo

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Agama Fachrul Razi tertarik untuk memindahkan Grand Mosque Abu Dhabi ke Solo, Jawa Tengah. Namun, yang akan dipindahkan tentu bukan fisiknya melainkan hanya desainnya yang megah dan mewah.

Menag juga tertarik mendatangkan imam masjid dari Uni Emirat Arab (UAE), sekaligus mengadopsi pengelolaan Grand Mosque Abu Dhabi yang dinilai cocok untuk isu toleransi.

Pemerintah UEA dan Indonesia memang berencana membangun masjid di Solo. Hal ini disampaikan oleh Fachrul di sela-sela mengikuti rangkaian kunjungan kerja di Abu Dhabi, 14-17 Desember 2019.

Pembangunan masjid di Solo merupakan bentuk komitmen kedua negara dalam rangka kerja sama kedua negara.

“Masjid ini harus dapat dikelola secara profesional yang terintegrasi dengan Islamic Center,” kata Fachrul dalam keterangannya yang diterima Jurnis, Rabu (18/12/2019).

Di UEA, Fachrul juga sempat berkunjung ke Grand Mosque Abu Dhabi. Dia mengaku terinspirasi dengan manajemen masjid yang profesional dan modern.

Grand Mosque Abu Dhabi bukan hanya mewah dan megah secara konstruksi, melainkan juga menampilkan dan mengajarkan nilai-nilai Islam yang terbuka, toleran, dan inklusif.

Masjid ini dapat dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara dengan berbagai latar belakang agama dan ras.

“Masjid ini mengajarkan kita tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai toleransi, keterbukaan, dan inklusif. Saya berharap masjid yang akan dibangun di Solo nanti dapat mencerminkan nilai-nilai seperti itu,” katanya.

Dia mengingatkan bahwa pemeluk agama bisa jadi tidak membaca kitab suci pemeluk agama lainnya. Namun, mereka bisa saling membaca melalui perilaku dan sikap masing-masing.

“Disitulah pentingnya mengamalkan nilai keagamaan dalam perilaku hidup, termasuk dalam toleransi dan keterbukaan,” ujarnya.

Menurut Fachrul, rencana pembangunan masjid tersebut dalam tahap pengurusan aset tanah dari Pertamina. Ground breaking pembangunan masjid akan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo bertemu Pangeran Muhammad Bin Zaid yang direncanakan awal Januari 2020.

Ulama Dinilai Berperan Penting dalam Mitigasi Bencana

BANDA ACEH (Jurnalislam.com) – Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan  ulama merupakan panutan masyarakat Aceh. Ulama memiliki peranan penting meningkatkan kesadaran masyarakat tentang mitigasi kebencanaan.

“Kesadaran terhadap bencana sangat penting karena dengan meningkatnya pemahaman akan kebencanaan dapat mengurangi dan mengantisipasi dampak risiko bencana,” kata Nova di sela-sela menjadi pembicara pada Muzakarah Kebencanaan Cendekiawan Muslim I yang digelar Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Rabu (18/12/2019).

Ia menjelaskan penanggulangan bencana bukanlah persoalan teknis, tapi juga berkaitan erat dengan ketenangan jiwa serta butuh koordinasi, salah satunya para ulama.

“Ulama harus bisa tampil sebagai motor untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknis penanggulangan bencana,” katanya.

Dia menambahkan ulama berperan menguatkan hati masyarakat agar tidak paranoid atau hidup dalam ketakutan.

Nova mengatakan dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, ulama juga memiliki andil besar memberikan bimbingan dan juga semangat untuk bangkit kepada korban tsunami.

Selain itu, momentum 15 tahun tsunami juga dinilai menjadi waktu yang tepat untuk menambah wawasan kesiagaan, desain dan skema terkait kesiapan menghadapi kebencanaan.

Nova juga meminta ulama Aceh dapat ikut bergabung dengan komunitas masyarakat peduli bencana.

Melalui wadah tersebut sosialisasi tentang program mitigasi bencana akan lebih mudah tersalurkan kepada masyarakat.

“Pemerintah Aceh sangat senang sekali apabila ulama dan perguruan tinggi ikut berpikir dan berwacana agar menghasilkan gagasan untuk mengurangi dampak risiko bencana. Bencana alam harus dihadapi secara bersama, koordinasi menjadi hal sangat penting dalam menghadapi bencana,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Xinjiang Terkini: Sebagian Kamp Penahanan Telah Ditutup, Namun Penindasan Tetap Berlanjut

Dr Darren Byler, seorang pakar  Uighur dan masalah-masalah minoritas lainnya di Xinjiang, mengatakan ia merasa laporan media baru-baru ini telah menekan pemerintah untuk memaksa mereka mengatakan telah membongkar kamp.

“Semua Siswa telah lulus… pekerjaan kami disini telah selesai,” kata Kepala Kamp Re-edukasi Uighur.

Dalam beberapa minggu terakhir ini The Irish Times mengkonfirmasi, setidaknya ada dua Kamp Re-edukasi terbesar di Kashgar, provinsi Xinjiang, akan tetapi para pengamat mengatakan walaupun strategi pemerintah telah berubah, namun dalam keadaan tertentu hak dan kebebasan dari ratusan ribu warga etnis minoritas tetap saja diawasi.

Dalam menghadapi meningkatnya kecaman dunia internasional, minggu lalu pemerintah Xinjiang mengumumkan bahwa kamp-kamp tersebut akan ditutup karena “semua siswa telah lulus”.

Bulan lalu, the China Cables –membocorkan dokumen Partai Komunis China yang diberikan kepada International Consortium of Investigative Journalists dan dibagikan kepada The Irish Times – telah membantu menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya fasilitas extra-yudisial “seperti-penjara” ini, yang merupakan bagian dari kampanye masif penindasan terhadap minoritas etnis-agama.

Akhir pekan ini, The Irish Times telah mengunjungi dua kamp di Kashgar yang telah ditutup yang mana baru saja menahan ratusan, atau setidaknya ribuan tahanan.

Di dalam bangunan “Pusat Keterampilan Kejuruan” atau “Kamp Reedukasi” kota Kashgar tersebut, pagar tinggi dan menara pengawas tetap ada, namun pintu gerbang besi yang besar terbuka lebar, petugas keamanan dan polisi bersenjata sudah tidak tampak lagi, dan kampus yang luas tersebut terlihat sangat sunyi.

“Semuanya telah dibongkar, hampir tidak meninggalkan apapun kecuali ruangan beton yang kosong”

“Semua siswa telah lulus. Mereka sudah selesai sekarang. Tugas kami disini telah selesai,” kata Kepala sekolah Mijiti Maihemoti, yang telah menjalankan kamp ini dalam dua tahun terakhir.

Setelah awalnya menyangkal adanya kamp-kamp re-edukasi, di hadapan sejumlah bukti yang ada, akhirnya Beijing mengakui bahwa tahun lalu telah mendirikan “pusat-pusat pelatihan kejuruan” di penjuru provinsi untuk membantu deradikalisasi minoritas dan melawan ekstremisme, termasuk mengajarkan para “tahanan” bahasa Mandarin, hukum nasional dan keterampilan kejuruan.

“Mereka semua telah dideradikalisasi dan telah menyelesaikan pelajaran. Tidak ada seorang pun di wilayah ini yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut,” Kata Tn. Maihemoti sembari berjalan melewati gedung-gedung yang semuanya sudah kosong.

Semua papan rambu, kursi, meja, papan tulis, tempat tidur susun, peralatan kantor dan dapur, kamera pengintai – semuanya telah dibongkar, hampir tidak meninggalkan apa pun kecuali ruangan beton yang kosong.

Penjara Alternatif

Kepala sekolah mengatakan lebih dari 1,000 siswa telah memasuki fasilitas ini selama dua tahun terakhir. Sebanyak 70 guru dan siswa yang tersisa sudah pergi semuanya pada akhir November ini, kata dia.

Pemerintah tetap akan menawarkan “pelatihan kejuruan” lagi ke beberapa pusat pelatihan, “akan tetapi apabila atas dasar kemauan mereka sendiri. Mereka tidak akan dipaksa untuk ikut,” kata dia.

Disaat kebijakan resmi yang dinyatakan bahwa orang-orang yang menghadiri kamp tersebut adalah para sukrelawan, namun pada tingkat lokal pejabat yang bersangkutan lebih sering menggambarkan hal tersebut sebagai pusat penahanan untuk orang – orang yang dianggap melakukan pelanggaran ringan atau orang yang mungkin menghadapi kejamnya kekerasan sistem penjara.

Kelompok hak asasi manusia dan akademisi mengatakan ada indikasi dalam beberapa bulan terakhir bahwa pemerintah mulai meredakan sistem kamp, sementara pada saat yang sama meningkatkan bentuk penindasan lainnya.

Dr Darren Byler, seorang pakar Uighur dan masalah-masalah minoritas lainnya di Xinjiang, mengatakan ia merasa laporan media baru-baru ini telah menekan pemerintah untuk memaksa mereka mengatakan telah membongkar kamp.

“Perasaan saya adalah bahwa kebocoran dokumen ini telah mendorong pernyataan-pernyataan semacam ini dari pemerintah serta intensifikasi bentuk-bentuk lain dari penolakan dan misinformasi,” katanya.

Jika ada kelulusan massal di seluruh provinsi, itu tidak akan menghasilkan perubahan substansial bagi sebagian besar orang yang berada di kamp tersebut, kata Dr Byler, seorang dosen di University of Washington.

“Hak dan kebebasan mereka masih direnggut, seperti sebelumnya,” katanya. “Mereka yang dipindahkan ke pabrik juga masih dalam keterpaksaan yang kuat berdasarkan semua bukti yang terverifikasi yang telah saya lihat. Banyak yang lainnya juga telah dipindahkan ke penjara.”

Laporan pemerintah menunjukkan bahwa, selain mereka yang ditahan di kamp, ratusan ribu orang telah dikirim ke penjara di Xinjiang dalam tiga tahun terakhir ini, dengan tingkat hukuman di beberapa bagian provinsi hingga 20 kali lipat dari rata-rata nasional.

Pengawasan dan Indoktrinasi

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa strategi jangka panjang pemerintah provinsi adalah untuk menempatkan sebagian besar populasi minoritas Muslim dalam pekerjaan tertentu di pabrik, di mana pengawasan dan indoktrinasi dapat tetap dilanjutkan. Menolak pekerjaan yang ditugaskan pemerintah tanpa alasan yang memadai adalah salah satu dari 75 tanda-tanda ekstremisme yang tertulis dalam daftar resmi pemerintah, dan “harus tidak boleh ada perlawanan”.
Seorang warga Uighur yang sekarang tinggal di luar Tiongkok mengatakan dia tidak begitu yakin dengan laporan-laporan mengenai ditutupnya kamp tersebut karena banyak orang masih hilang dari desanya.

“Jika mereka sudah lulus dan sekarang sudah berakhir, lalu di mana semua orang yang hilang? Kita perlu mengetahui kabar dari mereka. Begitu banyak orang yang saya kenal masih merindukan keluarga dan teman mereka, ”katanya. “Kami tidak tahu apakah mereka ada di kamp atau di pabrik atau di mana.”

Di luar Kashgar, Pusat Pelatihan Kejuruan di wilayah Shule juga kosong ketika The Irish Times berkunjung pada hari Sabtu. Pada kunjungan sebelumnya pada bulan Juli, ada ratusan orang di fasilitas tersebut dan direktur Mamat Eli mengatakan dia mengharapkan beberapa dari mereka untuk tinggal setidaknya dua atau tiga tahun lagi.
Banyak yang “terinfeksi pemikiran radikal”, katanya kemudian, dan mungkin butuh bertahun-tahun untuk merawat dan melatihnya agar terbebas dari pemikiran tersebut.

“Ada sekitar 1,8 juta warga Uighur dan etnis minoritas lainnya yang telah dikirim ke kamp dalam tiga tahun terakhir.”

Dan sekarang semuanya berdiri terdiam. Bendera Tiongkok di halaman telah diturunkan bersamaan dengan nama fasilitas dan papan-papan propaganda. Bangunan-bangunan, beberapa di antaranya baru selesai dalam setahun terakhir – semuanya terkunci. Dalam dinginnya udara, seorang wanita tua menyapu daun-daun di hamparan lantai semen, tempat bagi ratusan orang yang baru-baru ini melakukan latihan olah raga dan koreografi setiap hari.

Seorang pejabat daerah membantah bahwa keputusan untuk menutup fasilitas ini adalah perubahan kebijakan yang mendadak.

1,000 fasilitas.

“Saya pikir mereka semua telah lulus. Tidak ada lagi kebutuhan bagi mereka,” kata Tn. Li, seorang pejabat di wilayah Shule. “akan tetapi suatu saat Pemerintah mungkin akan membuka kembali dan orang-orang akan datang secara sukarela jika memang ada warga yang ingin belajar keterampilan untuk masa depan mereka.”

Pemerintah tidak pernah mengatakan berapa fasilitas yang telah dibuka, atau berapa orang yang telah dikirim kedalamnya, yang dikatakan hanya situasi nya itu “dinamis dan cair”.

Beberapa perkiraan menyatakan bahwa kemungkinan ada 1.000 atau lebih fasilitas yang tersebar di penjuru provinsi yang luasnya 1,2 juta sq / km, yang berbatasan dengan delapan negara.

Peneliti Jerman Adrian Zenz memperkirakan ada sekitar 1,8 juta Uighur dan etnis minoritas lainnya yang telah dikirim ke kamp dalam tiga tahun terakhir. Seorang juru bicara pemerintah daerah Kashgar mengatakan: “Saya tidak tahu berapa banyak ‘pusat pelatihan kejuruan’ di wilayah Kashgar, tetapi yang saya tahu itu baru saja ditutup. Itu semua ditutup sekarang. Saya yakinkan Anda bahwa. . . Itu berlaku sama untuk seluruh provinsi [Xinjiang], saya pikir. ”

Saat ini tidak ada verifikasi independen atas klaim pemerintah tersebut.

Selama kunjungan ke wilayah tersebut, otoritas pemerintah setempat telah mengeluarkan beberapa mantan tahanan dari kamp-kamp lokal yang, tetap dalam pengawasan ketat, semuanya menceritakan kepada The Irish Times kisah yang terlalu mirip.

Mereka telah terinfeksi dengan pemikiran ekstrimis radikal, kata mereka semua; mereka direhabilitasi di kamp-kamp; mereka sekarang keluar dan memiliki pekerjaan berkat pemerintah; dan kehidupan mereka semua jauh lebih baik sehingga mereka seharusnya berterima kasih kepada partai (red.PKC).

“Saya perlahan dididik. Begitu juga semua orang. Tidak ada masalah sekarang, “kata seorang pelayan berusia 32 tahun. “Kita semua sudah lulus. Kita bebas.”

 

Penerjemah: Danu Rifa’i
Sumber : TheIrishTimes

Rektor UIN Bandung Terima Penghargaan Wisata Halal

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD), Prof Mahmud menerima penghargaan untuk kategori sinergi kolaborasi program konservasi pengembangan wisata halal dari Bupati Bandung, Dadang Naser.

Penyerahaan piagam dilakukan langsung oleh bupati di acara Jambore Lingkungan II di Gedong Budaya Sabilulungan (GBS), Senin (16/12/2019).

“Kami berharap momen ini bisa dijadikan sebagai ajang kampanye, edukasi, serta sharing dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan,” ujar Bupati Bandung, Dadang M Naser.

Dalam acara tersebut, Bupati pun memberikan puluhan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan.

Rektor UIN SGD Bandung, Prof Mahmud yang didampingi Ketua Jurusan Ekonomi Syari’ah Muhammad Hasanuddin, mengapresiasi ikhtiar Bupati Bandung dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Termasuk dukungan yang diberikan kepada dosen yang menginisasi desa ecowisata halal di Kawasan Indragiri, Rancabali.

Alhamdulillah, saya atas nama Rektur UIN SGD Bandung mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung,” ujar Rektor UIN SGD.

Hasan, salah satu inisiator desa ecowisata halal mengatakan program tersebut bagian dari inovasi pemberdayaan masyarakat pedesaan berbasis lingkungan dan budaya lokal serta nilai-nilai religius.

Ia berharap desa ecowisata menjadi laboratorium inklusif bagi warga kampus yang memberdayakan.

Menurutnya, inisiator desa ecowisata halal dilakukan olehnya bersama Sofian Al Hakim dan didukung dosen senior, Atang Abdul Hakim.

Katanya, desa ecowisata halal bagian dari riset yang dilakukan terkait Manajemen Hotel Syariah pada 2016, riset Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat dan Aceh pada tahun 2017 dan tahun 2018 riset wisata halal di Singapura dan Malaysia.

Sumber: republika.co.id

Masyarakat Diimbau Waspada Banjir dan Tanah Longsor

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Hujan lebat disertai angin kencang melanda berbagai daerah di Indonesia, Selasa (17/12/2019). Akibatnya, daerah yang dilanda musibah banjir dan tanah longsor pun bertambah.

Sejumlah wilayah di DKI Jakarta bahkan mulai terdampak banjir. Menurut catatan BPBD DKI Jakarta, sedikitnya ada 15 titik yang terdapat genangan air dengan ketinggian 10 cm-50 cm. Kondisi ini menyebabkan kemacetan di berbagai ruas jalan Ibu Kota.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, hujan lebat dan angin kencang berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia hingga Kamis (19/12). Kepala Bagian Humas BMKG Taufan Maulana mengatakan, pada Rabu (18/12), hujan lebat berpotensi terjadi di Sumatra Utara, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

Sementara, hujan lebat disertai angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jabodetabek, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua.

“BMKG mengimbau masyarakat yang berdomisili atau sedang berada di beberapa wilayah berpotensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir/kilat tersebut untuk selalu berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan,” kata Taufan, Selasa (17/12/2019).

Sumber: republika.co.id

Undang Ormas Islam, MUI Gelar Forum Ukhuwah Islamiyah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat melalui Komisi Ukhuwah Islamiyah menyelenggarakan kegiatan silaturahim nasional Forum Ukhuwah Islamiyah di Kantor MUI Pusat, Rabu (18/12/2019).

Dalam kesempatan ini hadir puluhan pengurus organisasi masyarakat (ormas) Islam dan ormas pemuda Islam.

“Bangsa ini sangat majemuk, sangat beragam terdiri dari berbagai suku, ras, etnis dan agama, lebih khusus lagi kemajemukan tersebut terjadi pada umat Islam yang tergabung dalam berbagai ormas dan kelembagaan Islam,” kata Wakil Menteri Agama sekaligus Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid, Rabu.

Setelah pemaparan dari para pembicara dalam forum ini, para peserta dari berbagai ormas menyampaikan pandangannya terkait kehidupan umat Islam saat ini, baik dari dalam dan luar negeri. Kegiatan forum ini mengangkat tema “Refleksi Perjalanan Penguatan Ukhuwah Islamiyah di Indonesia”.

Zainut mengatakan, masing-masing ormas Islam memiliki karakter yang berbeda, baik dari sisi agenda, gerakan, dan pemahaman agama.

Untuk itu penting bagi MUI meletakkan dasar-dasar ukhuwah islamiyah. MUI memiliki pedoman dalam membangun ukhuwah islamiyah.

“Kita menyamakan pemahaman terhadap satu masalah, dengan tetap memberikan penghormatan terhadap perbedaan itu, perbedaan pandangan dalam ubudiyah itu adalah satu keniscayaan. MUI memberikan suatu pedoman, ketika perbedaan masih dalam ikhtilaf, perbedaan harus diterima dengan tasamuh dengan toleran,” ucap Zainut.

Ia mengungkapkan, umat Islam kerap disibukkan dengan permasalahan tidak fundamental sehingga sering terjadi perpecahan.

Untuk itu perlu digalang persatuan umat, sehingga dapat tercipta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sumber: republika.co.id

Banyak Dugaan Kriminalisasi Ulama, RUU Perlindungan Tokoh Agama Dinilai Penting

JAKARTA (Jurnalislam.com) -Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan HAM Al Muzzamil Yusuf menegaskan bahwa RUU Perlindungan tokoh agama dibutuhkan agar seluruh tokoh agama yang diakui di Indonesia mendapat perlindungan dalam menyebarkan ajaran dan keyakinannya.

“Tokoh agama yang kami maksud adalah setiap pemuka agama di Indonesia yang mengajarkan nilai-nilai agama dan berceramah di hadapan masyarakat luas,” kata Al Muzzammil beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, perlindungan tokoh agama yang dimaksud dalam RUU ini adalah harus ada aturan hukum yang mencegah pengadangan, intimidasi, maupun persekusi kepada tokoh agama di Indonesia.

Dengan RUU ini nantinya aparat memiliki payung hukum untuk melindungi tokoh agama menyebarkan ajaran dan keyakinannya.

Selain itu, RUU Perlindungan Tokoh Agama dibutuhkan untuk menyelesaikan adanya ketidaksetujuan sekelompok pihak dengan ceramah atau pidato ajaran agama tokoh agama.

Sumber: republika.co.id

Wapres Persilakan DPR Usulkan RUU Perlindungan Tokoh Agama

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Presiden KH  Ma’ruf Amin menyebut pemerintah masih akan menunggu argumentasi DPR terkait rancangan undang-undang (RUU) perlindungan agama dan simbol agama.

Hal ini setelah DPR memasukkan RUU tersebut dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020.

Kiai Ma’ruf menyebut RUU tersebut masih sebatas usulan DPR dan belum dibahas dengan pemerintah.

“Itu masih dalam ranah inisiatif DPR, belum dibahas dengan pemerintah. DPR punya hak. Kalau memang itu nyata perlu dilindungi, kita lihat argumentasinya seperti apa,” ujar Kiai Ma’ruf saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Karena itu, ia enggan mengomentari lebih jauh terkait RUU tersebut, termasuk terkait urgensi RUU tersebut untuk melindungi tokoh agama maupun simbol agama.

“DPR saya kira punya hak. DPR menganggap perlu ada UU perlindungan terhadap tokoh agama karena katanya rentan diperlakukan, dipersekusi, diintimidasi, dikriminalisasi,” ujar Kiai Ma’ruf.

Namun, Kiai Ma’ruf tidak memungkiri bahwa tokoh agama kerap menjadi sorotan maupun kritikan banyak pihak.

Itu juga yang dirasakan Kiai Ma’ruf sebagai salah satu tokoh Indonesia.

“Saya tidak. Kalau dikritik sih biasa yang tidak sependapat dengan saya, dikritik, dikonter, itu biasa. Ya mungkin ada banyak pihak yang merasakan itu sehingga DPR menangkap itu, kemudian dirancang dan menjadi inisiatif DPR,” ujar ketua nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.

sumber: republika.co.id

BWI Ajak Masyarakat Berwakaf untuk Kemajuan Ekonomi Umat

PADANG (Jurnalislam.com) – Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Muhammad Nuh melantik BWI  Perwakilan Sumatra Barat, Rabu (18/12/2019). Pelantikan ini diselenggarakan di Aula Kantor Gubernur Sumbar di Kota Padang.

“Saya harap pengelola wakaf harus kreatif dan melakukan tindakan produktif memanfaatkan harta wakaf,” kata Nuh.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menilai pengelolaan wakaf di Indonesia sejauh ini belum optimmal. Harusnya wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

“Potensi wakaf apakah itu wakaf lahan atau uang kalau dikelola secara profesional akan sangat membantu menyejahterakan ekonomi umat,” ujar Nuh.

Nuh menyarankan BWI Sumbar gencar melakukan sosialiasi wakaf kepada masyarakat. Selain menghimpun zakat, BWI Sumbar harus intens mengajak kerja sama berbagai pihak agar kesadaran masyarakat untuk berwakaf semakin tinggi.

Nuh mencontohkan wakaf yang dikelola secara produktif, seperti tanah wakaf dibangun pondok pesantren dan sekolah.

Di sana dijadikan tempat pendidikan gratis bagi kaum miskin dan dhuafa. Dengan begitu, kata Nuh, harta yang diwakafkan tadi dapat bersumbangsih melahirkan generasi terdidik dan dapat mengentaskan kemiskinan.

Sumber: republika.co.id