Hamdan Zoelva Harap Kongres Umat Islam Bahas KUHP dan Potensi Wakaf

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menuturkan ada dua persoalan yang perlu disoroti Kongres Kumat Islam VII 2020 yang akan digelar MUI pada akhir Februari mendatang.

Persoalan pertama, kata dia, terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Sedapat mungkin nilai-nilai syariah masuk ke dalam KUHP. Ini harus menjadi tanggung jawab MUI yang mewakili umat Islam dan ormas-ormas Islam,” tutur dia usai menjadi pembicara dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Arah Baru Perjuangan Umat Islam Bidang Hukum” di kantor MUI, Jakarta, Jumat (10/1).

Persoalan kedua, yaitu pembangunan ekonomi umat dengan mengoptimalisasi pendekatan ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu wakaf dan zakat.

Menurut Hamdan, optimalisasi ini penting, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, kultur, pendidikan maupun pelatihan bagi umat Islam.

Hamdan menambahkan, potensi ekonomi yang bersumber dari zakat dan wakaf itu luar biasa besar.

MUI memiliki tantangan untuk mentransformasikan semangat pembangunan ekonomi dari zakat dan wakaf ke dalam peraturan perundang-undangan.

“Ini harus menjadi kajian serius bagi kita, bagaimana mentransformasikan nilai-nilai (ekonomi syariah), misalnya zakat, wakaf, termasuk juga perjuangan MUI agar membayar zakat itu menjadi bagian dari pajak,” tutur dia.

Menurut Hamdan, masalah besar umat Islam di Indonesia saat ini adalah rendahnya penguasaan di bidang ekonomi.

Di Indonesia ada 10 sampai 11 persen orang yang tidak memiliki kekayaan, yang berarti minus kekayaan. Ini berbanding terbalik dengan 1 persen yang menguasai hampir 50 persen aset ekonomi nasional.

Masalahnya kemudian adalah, papar Hamdan, sedikitnya kelompok Islam dalam persentase yang tidak sampai 1 persen itu.

“Sedikit sekali yang berasal dari kelompok Islam, itu menjadi tantangan besar. Karenanya, ini harus betul-betul menjadi pikiran MUI baik rekomendasi kebijakan maupun rekomendasi pemberdayaan,” ucapnya.

sumber: republika.co.id

 

Lembaga Seni dan Qosidah Karawang Gelar Musdalub

Redaktur: Mazaya

KARAWANG (Jurnalislam.com) – Lembaga Seni dan Qosidah (LASQI) DPD Karawang menggelar Acara Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang dihadiri ratusan pengurus dan pejabat pemerintahan.

Acara ini bertempat di Aula Gedung PGRI Kab.Karawang, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2020).

Kepala Kemenag Kab.karawang H.Sopian M.Si membuka acara Musdalub LASQI DPD Karawang.

Ia mengatakan bahwa  LASQI Karawang seharusnya mendapat perhatian serius dari seluruh pihak, utama Kemenag sebagai pihak yang menaunginya kedepan

“Insya Allah akan disiapkan sekertariat serta bantuan anggaran dan lainnya. Siapapun nanti yang terpilih dalam Musdalub Ini sebagai ketua nya sangat diharapkan terus berkomunikasi serta bersinergi dengan semua pihak,” katanya.

Sedangkan Dr.H Lili Wahyudi,S.Pd.I.M.Pd.I selaku Ketua Panitia, menegaskan bahwa tujuan Musyawarah Daerah Luar biasa adalah menghidupkan organisasi serta memajukan organisasi Lembaga Seni dan Qosidah (LASQI) di kabupaten Karawang.

Disambutan lainnya, Kepala Dispudpar Kabupaten Karawang yang diwakili pejabat terkait Yaitu H.Waya juga mengapresiasi dan mengucapkan selamat menjalankan acara Musdalub Lasqi DPD Karawang.

Tak Sengaja Tembak Pesawat Ukraina hingga Tewaskan 176 Penumpang, Iran Minta Maaf

Redaktur: Mazaya

IRAN(Jurnalislam.com) — Menteri Luar Negeri Iran,  Mohammad Javad Zarif, meminta maaf karena angkatan bersenjata negaranya tak sengaja menembak jatuh pesawat komersil Ukraina dengan nomor penerbangan PS752 yang menewaskan 176 penumpang, pada Rabu (8/1).

“Hari yang menyedihkan, kesimpulan awal penyelidikan internal oleh Angkatan Bersenjata: Kesalahan manusia pada saat krisis, karena aktivitas Amerika Serikat [di udara] yang menyebabkan bencana,” kata Zarif melalui cuitan di akun pribadinya @JZarif, dikutip CNN.

“Penyesalan kami yang mendalam, permintaan maaf dan belasungkawa kepada keluarga semua korban dan kepada negara-negara yang terkena dampak lainnya,” sambungnya.

Sebelumnya, lewat pernyataan resmi Angkatan Bersenjata Iran pada hari ini mengakui bahwa mereka menembak jatuh pesawat Ukraina bertipe Boeing 737 karena faktor kesalahan manusia (human error) — mengira pesawat komersial tersebut sebagai pesawat musuh.

Pernyataan ini berbeda dari dua hari sebelumnya, Kamis (9/1), ketika Kepala Organisasi Penerbangan Sipil Iran, Ali Abedzadeh, menyebut tidak masuk akal jika pesawat Ukraina itu ditembak jatuh oleh rudal, karena di waktu bersamaan ada pesawat komersial lainnya yang terbang dari Bandara Imam Khomeni, di Teheran, Iran.

Sumber: cnnindonesia.com

Akui Tembak Pesawat Ukraina Airlines, Presiden Iran Minta Maaf

Redaktur: Mazaya

IRAN(Jurnalislam.com)– Iran akhirnya mengakui telah menembak jatuh pesawat Ukraine International Airlines pada Rabu (8/1/2020). Pesawat ini jatuh setelah dihantam rudal milik Iran.

Untuk itu Iran menyatakan penyesalan mendalam dan permintaan maaf kepada pihak yang terdampak peristiwa tersebut. Atas kejadian ini, Presiden Iran Hassan Rouchani menyampaikan permintaan resmi melalui akun twitternya @HassanRouhani.

“Internal investigasi Angkatan bersenjata telah menyimpulkan bahwa rudal yang disesalkan ditembakkan karena kesalahan manusia yang berdampak pada jatuhnya pesawat Ukraina & kematian 176 orang tak bersalah. Investigasi dilanjut untuk mengidentifikasi dan menuntut atas tragedi besar ini dan kesalahan tak termaafkan,” cuitnya lewat akun twitternya, seperti dikutip Sabtu (11/1/2020).

“Republik Islam Iran sangat menyesali kesalahan yang fatal ini. Pikiran dan doa saya ditujukan kepada semua keluarga yang berkabung (ditinggalkan). Saya mengucapkan belasungkawa yang tulus.”

Sumber: cnbc

ACT Kirim 1000 Ton Bantuan Logistik untuk TNI dan Nelayan Natuna

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Aksi Cepat Tanggap (ACT) memberikan bantuan sebanyak 1.000 ton logistik pangan pada nelayan serta TNI di Kabupaten Natuna.

Hal itu dilakukan guna memberikan dukungan kepada pihak yang terlibat agar dapat mempertahankan perairan Natuna dari klaim sepihak Cina.

 

Presiden Global Islamic Philanthropy (GIP) Ahyudin menjelaskan bahwa pasokan pangan tidak boleh berhenti mengalir kepada masyarakat dan TNI yang berjaga di perairan Natuna.

 

“Setiap hari, nggak boleh berhenti, kita kirimkan ini, pertama beras kan itu makanan pokok kita, yang kedua air mineral, yang ketiga kita ikut membawa uang cash dari donasi masyarakat untuk membeli yang dijual nelayan disana,” terangnya di Menara 165, Jakarta, Jumat (10/1).

 

Selain itu, bantuan lainnya yakni pemberian hewan ternak berupa sapi sebanyak 100 ekor. Saat ini, 10 sapi sudah disembelih dan dibagikan kepada para TNI serta masyarakat setempat.

 

“Jadi sisi logistik itu penting juga dalam suasana seperti ini, agar tidak ada masyarakat Indonesia yang hidup disana rawan pangan, kelaparan. Kita juga tidak mau TNI kita yang berada di garda terdepan kekurangan bekal, meskipun saya yakin udah ada yang ngurus itu, tapi nggak ada salahnya kan,” kata dia.

 

Ia juga mengatakan, 100 relawan juga akan dikirimkan kembali pada pekan ini. Langkah tersebut diambil agar keperluan dan pendistribusian logistik dapat berjalan dengan lancar.

 

“Kita punya 400 ribu relawan, tapi relawan kita kesana paling 100 orang dalam pekan ini. Bangsa manapun jangan pernah mengganggu bangsa ini dan bangsa ini juga jangan jadi perampok untuk bangsa sendiri,” tegasnya.

Kemenag Cabut Izin 11 Biro Haji Umrah, Ini Daftarnya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sertifikasi Biro Perjalanan Wisata (BPW) bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menjadi kewajiban. Hal ini diatur dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

 

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, M Arfi Hatim mengatakan, Kementerian Agama mencabut izin operasional 11 PPIU. Sanksi diberikan karena sampai batas waktu yang ditentukan, ke-11 PPIU tersebut tidak melakukan sertifikasi sebagai BPW.

 

Padahal, menurut Arfi, Pasal 48 ayat (4) PMA 8/2018 mengatur, paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini, PPIU wajib memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata. Jika tidak bisa dipenuhi, maka pada ayat (5) diatur sanksi izin operasionalnya sebagai PPIU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

“Sampai batas akhir yang telah ditentukan di tahun 2019, mereka tidak menyerahkan sertifikat BPW. Bahkan, mereka juga tidak menyampaikan laporan progres sertifikasinya,” kata Arfi di Jakarta, Jumat (10/01/2020).

 

Dia mengatakan, sejak terbit PMA 8 Tahun 2018, PPIU diberikan waktu satu tahun untuk melakukan sertifikasi sebagai BPW. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

 

“Nah, tegulasi tersebut mengamanatkan pelaksanaan sertifikasi BPW,” ujarnya.

Berikut data 11 PPIU yang dicabut izinnya:

  1. PT. Madani Mitra Mulia
  2. PT. Kayangan Mandiri Utama
  3. PT. Witami Prabuana Cipta
  4. PT. Arhas Bugis Tour & Travel
  5. PT. Arthayu Jeanan Lintasbuana
  6. PT. Alharam Wisata Illah
  7. PT. Hijau Tumbuh Kembang
  8. PT. Fahmul Fauzy
  9. PT. Kalam Imran Farok Tours
  10. PT. Praba Arta Buana Utama
  11. PT. Fatuha Amanah Wisata Insani

ACT Ajak Masyarakat Dukung Pemerintah Jaga Perairan Natuna

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Lembaga kemanusiaan global Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengajak semua elemen bangsa untuk semangat membela upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga perairan Natuna dari upaya pencaplokan.

“Momentum peristiwa perairan Natuna ini menjadi momentum yang baik untuk menyampaikan ini segamblang-gamblangnya kepada masyarakat, termasuk sikap ketegasan pemerintah pun harus sampai ke masyarakat, termasuk generasi milenial. Sehingga ada energi yang muncul di milenial itu. Ada hal yang lebih konkret berkesesuaian dengan spirit bangsa ini,” kata Presiden Global Islamic Philanthropy (GIP) Ahyudin dalam Konferensi Pers Aksi Bela Indonesia Bersama Jaga Natuna di Kantor ACT, Jakarta, Jumat (10/01/2020).

Ia mengatakan bahwa seluruh elemen bangsa Indonesia harus bersatu padu menjaga keutuhan negeri ini dari upaya penjajahan bangsa lain.

“Melindungi perairan Natuna, yang berada di garda terdepan, merupakan tanggung jawab bersama semua elemen bangsa, tidak hanya tentara dan masyarakat di Natuna.” katanya.

Dan wujud dukungan tersebut, katanya, dapat ditunjukkan dengan berbagai macam cara, salah satunya memberikan dukungan materi berupa logistik pangan bagi para tentara yang saat ini terus menjaga perairan Natuna dan masyarakat di sana.

Masyarakat nelayan di Natuna, katanya, selain terkena dampak cuaca buruk, mereka juga terkena dampak dari upaya pencaplokan di wilayah perairannya yang memaksa mereka untuk tidak melaut.

“Oleh karena itu, bantuan materi dari setiap elemen bangsa ini sangat diperlukan,” katanya.

Kemudian, selain memberikan bantuan materi, seluruh masyarakat Indonesia juga dapat menunjukkan dukungan dengan menjadi relawan yang dibutuhkan dalam penyaluran bantuan logistik dan bantuan lainnya.

Masyarakat juga diharapkan dapat terus memberikan dukungan semangat bagi mereka yang berada di garda terdepan sehingga terjalin semangat patriotisme membela negeri ini.

Ahyudin mengatakan bahwa klaim Cina atas perairan Natuna yang menjadi bagian dari Indonesia merupakan gangguan besar.

Oleh karena itu, setiap elemen bangsa harus marah dan serius menangani masalah tersebut.”Ayo pemuka agama, tokoh masyarakat, politikus, pengusaha, suarakan semangat pembelaan untuk bangsa ini dalam kasus Natuna ini,” katanya lebih lanjut.

Indonesia Didorong Jadi Kiblat Produk Halal Internasional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ketujuh yang digagas MUI akan dilaksanakan di Bangka Belitung pada 26-29 Februari mendatang. Bangka Belitung menjadi tempat kongres kelima setelah kongres sebelumnya berlangsung di Yogyakarta, Jawa Tengah pada 2015 silam.

“Kita pilih Bangka Belitung sebagai tempat kongres karena Bangka Belitung memiliki potensi wisata halal yang bisa dipromosikan ke wisatawan nasional dan internasional,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amirsyah Tambunan di kantor MUI, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Indonesia dengan mayoritas umat Islam terbesar diharapkan dapat menjadi kiblat umat Islam dunia dalam soal halal.

Hal ini juga untuk menyumbang pendapatan nasional dari sektor halal, baik usaha maupun jasa.

“Ini upaya untuk mempromosikan wisata halal, baik lokasi maupun kuliner dan juga bisa untuk meningkatkan ekonomi,” katanya.

Ribuan Elemen Umat Akan Hadiri KUII, Bahas Ekonomi hingga Politik Islam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ketujuh yang digagas MUI  akan dilaksanakan di Bangka Belitung pada 26-29 Februari mendatang. Bangka Belitung menjadi tempat kongres kelima setelah kongres sebelumnya berlangsung di Yogyakarta, Jawa Tengah pada 2015 silam.

Salah satu pembahasan dalam kongres adalah terkait Wisata Halal.

Wakil Sekjen MUI, Nadjamuddin Ramli mengatakan bahwa halal kini sudah menjadi gaya hidup. Misalkan, dia mendapati negara seperti Jepang, Korea, bahkan Amerika Latin yang mengkampanyekan gaya hidup halal di negaranya.

“Kemarin saya baru pulang dari Afrika Selatan, disana juga mengembangkan budaya halal. Kita tentu bersyukur, Bangka Belitung sebagai patron MUI dapat menjadi wadah Kongres Umat Islam Indonesia ketujuh,” ujarnya.

Sementara, Wasekjen MUI, Misbahul Ulum menambahkan, untuk lebih menajamkan tema KUII VII, MUI telah dan akan mengadakan beberapa FGD dengan beberapa tema berbeda.

Jika saat ini masih fokus pada ekonomi, ke depan yaitu pembahasan politik menurut pandangan Islam.

“Jadi, nanti ketika ada kongres umat Islam, maka permasalahan lebih tajam lagi,” katanya.

Kegiatan KUII ini, rencananya akan dihadiri hampir seribu peserta dari berbagai komponen bangsa Indonesia, mulai dari tokoh, ulama, cendikiawan, Universitas Islam, Ormas Islam, hingga Kementerian, dan Presiden serta Wakil Presiden. KUII ini juga akan membahas isu agama, sosial dan kebudayaan.

Melalui KUII, MUI Usung Indonesia Maju, Adil, dan Beradab di 2045

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ketujuh di Bangka Belitung pada 26-29 Februari mendatang.

Tema kegiatan lima tahunan mendatang, yaitu “Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia dalam Mewujudkan Indonesia yang Maju, Adil dan Beradab.”

“Mengapa dipilih tema itu, 2045 Indonesia akan merdeka 100 tahun, maka kami akan menyusun langkah strategis besar ke depan untuk menjadikan Indonesia yang maju adil dan beradab,” kata Wakil Sekjen MUI, Valina Subekti di kantor MUI, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Valina menjelaskan, sampai hari ini, setelah 74 tahun merdeka, nyatanya cita-cita dari pendiri bangsa belum dapat diwujudkan oleh pemerintah. Di mana pada pembukaan konstitusi alinea empat, tugas pemerintah yaitu melindungi segenap bangsa dari tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, dan aktif menjaga perdamaian dunia.

“Jadi bagaimana caranya mewujudkan Indonesia yang adil sejahtera tentu beradab. Tentu cita-cita pendiri bangsa sudah jelas dan nyata,” katanya.

Dalam kegiatan KUII ini, rencananya akan dihadiri hampir seribu peserta dari berbagai komponen bangsa Indonesia, mulai dari tokoh, masyarakat, universitas Islam, ormas Islam, hingga Kementerian, dan Presiden serta Wakil Presiden. KUII ini juga akan membahas isu agama, sosial dan kebudayaan.

“Nanti kami akan melakukan rembukkan nasional, misalnya bagaimana membangun kehidupan politik yang bisa mengangkat martabat bangsa Indonesia,” ujarnya.

Termasuk membahas sistem politik, praktik politik dan aktor politik, apakah selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Menurut dia, elektoral demokrasi Indonesia paling maju di Asia bahkan di dunia.

“Tapi, pada sisi lain memunculkan praktek politik yang tidak sesuai, seperti politik uang dan politik transaksional. Mengapa itu terjadi, apakah itu dilakukan oleh aktor politik atau diakibatkan oleh sistem politik, ini yang akan kita bahas,” jelasnya.

Sementara, pada bidang ekonomi, akan dirumuskan masukan kepada pemerintah agar menghasilkan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Pasalnya, dia menilai, jurang kesenjangan ekonomi saat ini masih dalam.

“Termasuk kepemilikan aset yang tidak merata,” ujarnya.