JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ketujuh di Bangka Belitung pada 26-29 Februari mendatang.
Tema kegiatan lima tahunan mendatang, yaitu “Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia dalam Mewujudkan Indonesia yang Maju, Adil dan Beradab.”
“Mengapa dipilih tema itu, 2045 Indonesia akan merdeka 100 tahun, maka kami akan menyusun langkah strategis besar ke depan untuk menjadikan Indonesia yang maju adil dan beradab,” kata Wakil Sekjen MUI, Valina Subekti di kantor MUI, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Valina menjelaskan, sampai hari ini, setelah 74 tahun merdeka, nyatanya cita-cita dari pendiri bangsa belum dapat diwujudkan oleh pemerintah. Di mana pada pembukaan konstitusi alinea empat, tugas pemerintah yaitu melindungi segenap bangsa dari tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, dan aktif menjaga perdamaian dunia.
“Jadi bagaimana caranya mewujudkan Indonesia yang adil sejahtera tentu beradab. Tentu cita-cita pendiri bangsa sudah jelas dan nyata,” katanya.
Dalam kegiatan KUII ini, rencananya akan dihadiri hampir seribu peserta dari berbagai komponen bangsa Indonesia, mulai dari tokoh, masyarakat, universitas Islam, ormas Islam, hingga Kementerian, dan Presiden serta Wakil Presiden. KUII ini juga akan membahas isu agama, sosial dan kebudayaan.
“Nanti kami akan melakukan rembukkan nasional, misalnya bagaimana membangun kehidupan politik yang bisa mengangkat martabat bangsa Indonesia,” ujarnya.
Termasuk membahas sistem politik, praktik politik dan aktor politik, apakah selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Menurut dia, elektoral demokrasi Indonesia paling maju di Asia bahkan di dunia.
“Tapi, pada sisi lain memunculkan praktek politik yang tidak sesuai, seperti politik uang dan politik transaksional. Mengapa itu terjadi, apakah itu dilakukan oleh aktor politik atau diakibatkan oleh sistem politik, ini yang akan kita bahas,” jelasnya.
Sementara, pada bidang ekonomi, akan dirumuskan masukan kepada pemerintah agar menghasilkan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Pasalnya, dia menilai, jurang kesenjangan ekonomi saat ini masih dalam.
“Termasuk kepemilikan aset yang tidak merata,” ujarnya.
