Fachrul Razi Klaim Berkomitmen Akan Berantas Korupsi di Kemenag

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan komitmennya untuk membersihkan Kementerian Agama dari praktek-praktek korupsi.

Menag menegaskan, pemberantasan korupsi menjadi keharusan di Kementerian Agama untuk menjamin terjadinya perbaikan layanan publik.

“Saya merasa bangga, saat ini banyak sekali kemajuan yang sudah ada di Kementerian ini, dan harus terus dipertahankan serta dilakukan perbaikan kalau masih kurang. Kita juga harus tegaskan komitmen sekali lagi, bahwa tidak ada hanky panky di Kementerian ini,” katanya saat membuka Rakernas di Hotel Redtop, Pecenongan, Jakpus, Rabu (29/02/2020).

Menag menyampaikan komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi juga harus dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan di lembaga yang dipimpinnya. Baik pengadaan barang, jasa, maupun jabatan.

Ia mencontohkan, beberapa hari lalu dirinya telah mengumpulkan pemenang lelang pembangunan kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

“Saya kumpulkan, dan kemudian saya katakan, ‘Bapak-bapak tidak punya hutang budi pribadi kepada Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Dirjen atau Rektor. Tapi Bapak punya hutang budi kepada negara. Maka, lakukan pekerjaan dan kewajiban bapak dengan baik’. Begitu saya katakan,” ujar Menag.

Hal ini menurut Menag, harus dicamkan oleh seluruh ASN Kementerian Agama.

“Saya tegaskan, kalau Anda menyimpang sedikit saja, tidak perlu sampai KPK tahu. Karena kami yang akan panggil KPK untuk menangkap anda,” tandas Menag.

Turut hadir dalam pembukaan Rakernas Kemenag 2019 Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Haryono. Hadir pula, Dewan Pengawas BPIP Tri Sutrisno, Wisnu Bawa Tenaya, Sudhamek, KH Syafii Maarif, dan KH Said Aqil Siradj, serta Pimpinan Majelis-majelis Agama.

Rakernas Kemenag Usung Tema Moderasi Beragama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Kementerian Agama menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2020, di Jakarta.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan mengatakan rakernas akan membahas beberapa hal, di antaranya Lima Program Prioritas Kemenag tahun 2019-2020.

“Lima Program Prioritas ini kita ambil sesuai dengan arahan Bapak Menteri Agama pada saat awal tiba di Kementerian Agama di 2019 lalu. Ini yang selanjutnya menjadi panduan kita untuk melakukan serangkaian program-program ini,” katanya Kamis (29/01/2020).

Menurutnya Rakernas yang mengusung tema “Moderasi Beragama, Umat Rukun, Indonesia Maju’ ini menjadi momentum, bukan hanya mensent program, tapi juga delivery program kepada seluruh pimpinan Kemenag di daerah.

Selain itu Rakernas juga merupakan kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada pimpinan-pimpinan yang inspiratif di lingkungan Kementerian Agama.

“Hari ini akan kita berikan sejumlah penghargaan kepada pimpinan satuan kerja yang berprestasi. Semoga ini dapat menjadi uswah, teladan bagi yang lain,” paparnya.

PCIM Cina: 83 Mahasiswa Indonesia Terjebak di Wuhan

Redaktur: Mazaya

JAKART(Jurnalislam.com) — Ketua Umum Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) China Muhammad Aziz menyampaikan, masih ada sekitar 83 mahasiswa Indonesia di Kota Wuhan, China.

Mereka berharap bisa segera pulang ke Indonesia atau dievakuasi agar bisa menjauh dari Wuhan tempat endemi virus corona.

“Masih ada sekitar 83 mahasiswa Indonesia di Kota Wuhan, mereka tidak, Selasa (28/1).

Ia menyampaikan, orang-orang dari Wuhan tidak bisa keluar dan orang-orang dari luar tidak bisa masuk ke Wuhan. Mahasiswa Indonesia di Wuhan sudah mulai cemas, begitu pula keluarganya di Indonesia semakin khawatir.

Ia mengatakan, bila memungkinkan mereka berharap bisa keluar dari Wuhan atau dievakuasi ke kota lain yang jauh dari Wuhan. Mereka juga sangat mengharapkan bisa kembali ke Indonesia sampai situasi di China lebih kondusif.

“Itu harapan teman-teman mahasiswa seperti itu, mahasiswa terpaksa berada di asrama masing-masing, tidak bisa keluar karena jika keluar dari asrama terlalu berisiko,” ujarnya.

Kandidat Ph.D dari Hohai University di Cina ini menceritakan, para mahasiswa yang masih berada di Wuhan hanya bisa bertahan di dalam asrama. Perbekalan dan cadangan makanan mereka semakin menipis.

Sehari-hari mereka menggunakan masker dan melaksanakan pola hidup sehat di dalam asrama. Bila mereka kehabisan makanan diharapkan pemerintah setempat atau kampus tempat mereka belajar dapat memberi pasokan makanan.

“Harapannya (mahasiswa Indonesia di Wuhan) seperti itu kalau memang harus bertahan dan nggak bisa ke mana-mana,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Mahasiswa Indonesia di Wuhan Ingin Dievakuasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Mahasiswa Indonesia di Wuhan, China mengakui ingin keluar dari kota tersebut. Tapi di sisi lain mereka juga mengerti proses untuk bisa keluar dari kota yang dibatasi itu tidak dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

“Tentu ingin keluar dari Wuhan, atau provinsi, atau pulang ke Indonesia tapi kan kami tahu ada prosesnya,” kata mahasiswa Indonesia di Wuhan Muhammad Aris Ichwanto, Selasa (28/1).

Aris mengatakan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) pun menyatakan masih mengusahakan untuk mengeluarkan mahasiswa Indonesia dari Wuhan. Menurut Aris hingga kini proses evakuasi masih sulit dilakukan.

“Kemarin saya dikirimi tulisan oleh orang tua mahasiswa, Amerika atau Inggris sudah melakukan evakuasi tapi hingga kini pun masih belum,” kata Aris.

Aris mengatakan proses pendataan sudah dilakukan sejak pemerintah China mengumumkan membatasi pergerakan warga Wuhan pada 23 Januari. Dari data terbaru ada sekitar 93 warga Indonesia di Wuhan. Tidak hanya mahasiswa tapi juga warga Indonesia yang memiliki kepentingan lain seperti ibu rumah tangga dan profesional.

Aris menambahkan perhimpunan mahasiswa terus melakukan komunikasi baik dengan KBRI maupun Kementerian Luar Negeri. Hingga kini himbauan untuk tidak keluar dari wilayah kampus masih diberlakukan sebab kampus dianggap wilayah yang paling aman.

sumber: republika.co.id

IBF 2020 Digelar Akhir Februari, Targetkan 150 Ribu Pengunjung

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) –Penanggung Jawab pameran Islamic Book Fair 2020 M Anis Baswedan mengatakan tahun ini manargetkan 150 ribu pengunjung.

Anis yang sebelumnya menjabat Ketua Panitia IBF optimis, pengunjung akan meningkat dan antusias dengan berbagai produk dan acara yang diselenggarakan.

Pameran  Islamic Book Fair (IBF) ke-19 akan diselenggarakan oleh lkatan Penerbit Indonesia (IKAPI) DKI Jakarta, pada 26 Februari hingga 1 Maret 2020 mendatang di Convention Center (JCC). Pameran akan berlangsung mulai pulul 09.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

Apalagi harga tiket untuk pengunjung dari tahun lalu tidak mengalami kenaikan dan cukup terjangkau. “Tahun ini kami targetkan setidaknya tiga ribu orang datang mengunjungi IBF setiap harinya selama lima hari kegiatan berlangsung,” jelas dia di sela kegiatan technical meeting di Perpustakaan DKI Jakarta, Cikini, Selasa (28/1).

Tahun ini harga tiket pengunjung masih seharga lima ribu rupiah untuk pelajar dan Rp 10 ribu untuk umum. Anis mengatakan harga tiket yang tidak berubah ini agar memudahkan masyarakat karena masih terjangkau.

Selama tiga tahun terakhir, pameran ini berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) bertujuan untuk membuat pengunjung dan peserta pameran nyaman baik untuk bertransaksi maupun dalam mengikuti acara yang berlangsung. Anis berharap pameran IBF ini tidak hanya mendatangkan keuntungan semata tapi juga keberkahan dalam usaha yang dilakukan.

sumber: republika.co.id

 

Muhammadiyah Tolak Omnibus Law Jika Jadi Agenda Liberalisasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo menyatakan sikap PP Muhammadiyah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

Menurut dia, Muhammadiyah menolak keras RUU tersebut jika didesain untuk kelancaran agenda liberalisasi.

“Menolak keras jika RUU Omnibus Law  didesain untuk kelancaran agenda liberalisasi sumber daya alam negara dan menguntungkan kepentingan ekonomi investor yang tentunya mencederai kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila,” ujar Trisno saat konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Dia menjelaskan, masyarakat luas berhak mengetahui dan diberikan akses oleh pemerintah terhadap hal-hal penting yang terjadi di republik ini, apalagi terkait dengan kepentingan rakyat. Karena itu, menurut dia, dasar-dasar filosofis maupun sosiologis RUU tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga mendapatkan masukan dari berbagai pihak.

“Begitu juga dengan proses inisiasi pembahasan RUU Omnibus Law Cilaka harus transparan dan disosialisasikan sedini mungkin ke masyarakat luas,” ucapnya.

Trisno menjelaskan, RUU tersebut merupakan inisiasi Kemenko Perekonomian. Tim gugus tugas (task force) selain harus melibatkan unsur pemerintah juga harus melibatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan, terutama dari masyarakat sipil. Hal ini agar kemanfaatan RUU tersebut tidak hanya menjadi sekadar kepentingan elite pemerintah.

“Untuk itu, pembahasan RUU Omnibus Law Cilaka harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan partisipatif, ada proses public hearing serta tidak tergesa-gesa dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan bisnis kelompok tertentu, apalagi kepentingan asing,” katanya.

Dia menambahkan, RUU tersebut harus selaras dengan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia.

Sumber: republika.co.id

Masyarakat Dorong Pemerintah Perbaiki Regulasi Jaminan Produk Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pusat informasi produk halal, Halal Corner mendukung upaya perbaikan dan percepatan yang dilakukan pemerintah terkait jaminan produk halal.

Namun Founder & CEO Halal Corner, Aisha Maharani menekankan ada tugas lain yang tidak kalah pentingnya yang harus dilakukan pemerintah, yakni menjaga stabilitas jalannya sertifikasi halal dari kebingungan pelaku usaha dan konsumen akibat berita yang simpang siur dan regulasi baru ini.

Seiring dengan kewajiban sertifikasi halal, Halal Corner terus berupaya dalam mendukung sertifikasi di Indonesia.

“Kami terus memberikan edukasi, informasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi masyarakat,” kata, Selasa (21/1).

Beredar draft Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja, yang di dalamnya menghapus sejumlah pasal dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penghapusan itu tertulis dalam pasal 552 draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hal ini lantas menuai beragam respon dari berbagai pihak. Beberapa pihak tidak setuju jika kewajiban sertifikasi halal dihapus.

Aisha mengaku berkomunikasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait isu sertifikasi halal dalam draft Omnibus Law.

Menurutnya, BPJPH menginformasikan tidak wajibnya sertifikasi halal tidak ada dalam pembahasan dalam Omnibus Law.

Draf ini pun masih belum mencapai tahap akhir (final) dan masih dalam pembahasan.

“Baiknya media jangan memberitakan yang memang belum fix kebenarannya agar tidak membuat masyarakat linglung. Dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbanyak, maka semua bidang dan pihak harus berupaya membuat langkah dan informasi yang positif,” kata Aisha.

Berdasarkan penjelasan dari BPJPH, Aisha menuturkan Omnibus Law dalam konteks jaminan produk halal ditekankan pada empat hal. Pertama, penyederhanaan proses sertifikasi halal. Menurut BPJPH, RUU Omnibus Law ini semangatnya pada percepatan waktu proses sertifikasi halal, baik di BPJPH, MUI, maupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sehingga, harus ada kepastian waktu.

Kedua, pembebasan biaya bagi usaha mikro dan kecil (UMK) saat akan mengurus sertifikasi halal. Istilah yang muncul dalam pembahasan adalah di nol-rupiahkan. Di UU JPH sebelumnya menggunakan istilah ‘fasilitasi bagi UMK’.

Ketiga, mengoptimalkan peran dan fungsi LPH, auditor halal, dan penyelia halal untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi halal. Dalam hal ini, sejumlah persyaratan, prosedur, dan mekanismenya akan disesuaikan.

Keempat, sanksi administratif dan sanksi pidana. Menurut BPJPH, arahnya bagaimana mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Sehingga, pendekatan yang dikedepankan adalah persuasif dan edukatif. Karena itu, dalam pembahasan menghindari sanksi pidana, dan hanya sanksi administratif.

sumber: republika.co.id

Wapres Harap Pendekatan Keagamaan Bisa Redakan Konflik Global

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pernyataan itu disampaikan Ma’ruf ketika menerima pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Pati Djalal beserta jajarannya di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (28/1).

“Bahwa politik, apalagi pendekatan militer tidak dapat digunakan untuk menciptakan kerukunan. Pendekatan keagamaan, forum-forum, upaya-upaya komunikasi yang harus dikedepankan untuk menciptakan kerukunan,” kata Ma’ruf dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (28/1).

Menurut Ma’ruf, para pemuka agama dalam menghadapi konflik global saat ini juga tidak hanya selesai pada capaian rukun, tetapi bagaimana rukun bisa merukunkan.

Ma’ruf pun menyebut, membangun kerukunan diperlukan pilar yang kuat. Ia mencontohkan bahwa Indonesia memiliki empat pilar, yakni ideologi, yuridis, sosiologis, dan teologis.

Ia menerangkan, pertama, yaitu Pancasila, UUD 1945, lalu kedua yuridis, yaitu dasar-dasar hukumz lalu ketiga sosiologis, yaitu kearifan lokal yang sudah dimiliki Indonesia.

“Dan keempat yaitu teologis, yaitu menyebarkan narasi-narasi kerukunan, dimulai dari majelis-majelis keagamaan, membangun komunikasi antar umat beragama,” kata Ma’ruf.

Kepada FCPI, Ma’ruf juga berharap agar programnya dapat mencakup semua agama, seperti Hindu, Budha, mengingat konflik yang terjadi di India dan Myanmar. Jadi, tidak hanya berfokus pada kerukunan agama Islam dengan Kristen.

 

Jepang Kirim Pesawat untuk Evakuasi Warganya di Wuhan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah Jepang menerbangkan pesawat pertamanya ke Kota Wuhan, China, untuk mengevakuasi warganya pada Selasa (28/1) malam.

Wuhan adalah kota yang kini dilanda wabah virus Corona.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan pesawat itu diterbangkan ke Wuhan sekitar pukul 20.00 waktu setempat.

Pesawat itu akan membawa ratusan warga Jepang kembali ke Tokyo pada Rabu (29/1) pagi.

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu mengatakan pihaknya juga tengah berupaya menambah pesawat evakusi ke Wuhan. “Kami juga akan membawa persediaan bantuan seperti masker dan pakaian pelindung untuk orang-orang China dan juga warga negara Jepang (di Wuhan)” ucapnya.

Adapun jumlah warga negara Jepang di Wuhan yang sudah menyatakan keinginan untuk dievakuasi mencapai 650 orang. Pesawat pertama itu diperkirakan mampu mengangkut 200 orang.

Proses evakusi itu akan disertai sejumlah tenaga medis guna memantau para penumpang selama penerbangan. Meski demikian, sekitar 200 orang itu tidak akan dikarantina sesampainya di Jepang. Mereka hanya akan diminta mengisi kuisioner medis dan memberikan nomor kontak.

“Kami akan mengirim sekitar empat orang per pesawat. Seorang dokter medis, seorang petugas karantina, seorang perawat, dan sebagainya. Kami akan melakukan karantina di pesawat dalam perjalanan pulang,” kata seorang pejabat kementerian kesehatan kepada AFP.

Pejabat lainya dari Kementerian Kesehatan Jepang menambahkan para penumpang yang didapati sedang demam tinggi kemungkinan tidak akan ikut dievakuasi. Sedangkan mereka yang baru menunjukkan gejala setelah di pesawat akan segera dirujuk ke rumah sakit sesampainya di Jepang.

“Kami juga akan meminta semua penumpang agar tidak mendekati kerumunan untuk sementara waktu (setelah sampai di Jepang), meski mereka tidak demam,” kata pejabat itu.

Para penumpang yang tinggal dekat Tokyo akan dipersilakan pulang ke rumah. Sedangkan yang rumahnya jauh akan diinapkan di hotel untuk sementara waktu.

Sejauh ini Menteri Kesehatan Jepang telah mengonfirmasi tujuh orang terjangkit virus Corona di Negeri Matahari Terbit itu. Satu di antaranya adalah warga yang tak pernah bepergian ke China.

Sumber: republika.co.id

BNPB Akan Kirimkan 10 Ribu Masker untuk WNI di Tiongkok

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Bidang Logistik dan Peralatan akan mengirimkan bantuan 10 ribu lembar masker N95 untuk Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya mahasiswa Indonesia yang berada di Wilayah Wuhan, Provinsi Hubei dan sekitarnya.

Pengiriman tersebut dilakukan sebagai respon cepat BNPB atas permohonan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing terkait berjangkitnya wabah Coronavirus di Tiongkok.

“Ada 10 ribu masker untuk WNI dikirim besok”, ujar Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Prasinta Dewi, Selasa (28/1/2020).

Sebelumnya KBRI Beijing mendapatkan instruksi Presiden RI Joko Widodo agar membagikan masker kepada seluruh WNI di Tiongkok, akan tetapi stok masker di Negara Tirai Bambu tersebut tidak tersedia di hampir seluruh wilayah.

Dalam keterangannya, Kepala BNPB Doni Monardo memberi arahan kepada jajaran BNPB agar melaksanakan apa yang tertuang dalam UU Nomor 24 tahun 2007 terkait bencana non-alam dan Inpres No 4 tahun 2019, sehingga pengiriman bantuan dapat segera dilakukan tanpa menunggu status darurat, terlebih untuk kasus seperti yang terjadi di Tiongkok.

“Saya minta BNPB harus bisa mempersiapkan diri karena amanah undang-undangnya termasuk bencana non-alam, termasuk pandemik merupakan tanggung jawab BNPB. Termasuk diperkuat dengan inpres no 4 thn 2019. Saya minta tidak perlu menunggu status,” kata Doni.

Selain Tiongkok untuk kasus Virus Corona, sebelumnya BNPB juga telah memberikan bantuan logistik, peralatan hingga tenaga ahli kepada beberapa negara seperti Nepal (Gempa Bumi), Bangladesh (Rohingya), Vanuatu (Angin Topan), Filipina (Angin Topan), Fiji (Angin Topan) dan sebagainya.