ACT Ajak Masyarakat Ikut Berkolaborasi dalam Berbagai Program Bantuan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Hingga akhir April, Aksi Cepat Tanggap merilis jumlah aksinya yang telah menjangkau lebih dari juta penerima manfaat melalui berbagai aksi penanganan dampak Covid-19.

Seluruh aksi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan medis, tapi juga membantu warga yang terdampak secara sosial ekonomi. Program Operasi Pangan Gratis telah bergulir, kini dilengkapi dengan Humanity Care Line.

Meluasnya persebaran Covid-19 berdampak pada sejumlah sektor di Indonesia, terutama kesehatan dan sosial ekonomi. ACT turut menggencarkan rangkaian aksi penanganan dampak Covid-19.

Aksi penanganan dampak pandemi corona yang bertajuk “Bersama Selamatkan Bangsa” ini telah menjangkau 25 provinsi di Indonesia dan 5 negara di seluruh dunia sejak 2 Maret hingga 29 April 2020 lalu.

Dari aksi Bersama Selamatkan Bangsa ini, ribuan rumah dan fasilitas umum telah menerima bantuan kemanusiaan yang diamanahkan publik kepada ACT.

Selain itu, terdapat area-area publik lainnya seperti tempat ibadah, sarana umum, instansi pendidikan, rumah sakit, perkantoran, musala, kantor pemerintahan, SPBU, pertokoan, puskesmas, dan panti asuhan yang turut menerima manfaat dari rangkaian aksi penanganan Covid-19 ini.

Untuk bantuan kesehatan dan pangan berupa beras, ACT sudah mencapai 8.759 aksi. Aksi-aksi ini akan terus berlanjut selama masa darurat pandemi corona berlangsung. Bambang Triyono, Direktur Program ACT, mengajak kepada semua pihak untuk terus memberikan dukungan kepada mereka yang terdampak virus corona.

“Saatnya kita terus membantu mereka, baik mereka yang rentan dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi. Dan semoga dengan bersama-sama, kita bisa melewati masa pandemi ini segera,” sambung Bambang.

Bantuan untuk kebutuhan pangan juga wujudkan melalui Humanity Care Line. Khusus untuk warga DKI Jakarta, ACT bekerjsama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Jakarta Care Line yang diresmikan Sabtu lalu (2/5).

Dalam launching tersebut, Dewan Pembina ACT, Ahyudin menyatakan program Jakarta Care Line distimulasi oleh kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB).

KSBB sangat menyemangati ACT dan mewujudkan kolaborasi tersebut dalam sebuah program bernama Jakarta Care Line.

Ini Tata Cara Shalat Id di Rumah Menurut UAS

Redaktur: Mazaya

PEKANBARU(Jurnalislam.com) — Ulama asal Pekanbaru, Riau, Ustadz DR Abdul Somad Lc MA, memberikan penjelasan soal cara sholat idul fitri di tengah pandemi covid-19.

Hal ini jika wabah Covid-19 belum berakhir dan aturan serta imbauan untuk tidak sholat Idul Fitri berjamaah di masjid atau di lapangan masih berlaku.

Selesai Ramadhan, malam Idul Fitri, besoknya kita (bertanya) sholat Idul Fitri di mana? Andai (Covid-19) tidak selesai, tapi kita harap selesai. Semoga video ini (penjelasan UAS) selesai (bisa menjelaskan),” kata UAS dalam video pribadinya, Ahad (3/5) malam.

Dalam penjelasanya, UAS mengutip penjelasan dari Imam al-Muzani yang merupakan murid Imam Syafii. Penjelasan itu diterangkan dalam ringkasan kitab Al Umm, kitab induk Imam Syafii.

Menurut UAS, dalam kitab itu disebutkan boleh sholat Idul Fitri maupun Idul Adha seorang diri saja. “Pagi Idul Fitri gak bisa pulang kampung. Sendirian di rumah kos-kosan. Sholat Idul Fitri di situ sendiri. Allahu Akbar. Di rumahmu,” kata UAS.

“Yang gak bisa mudik, gak boleh mudik, mudik pulang kampung ditangkap di tol. Sedih, jangan sedih. Sholat sendiri di rumah,” kata UAS menambahkan.

Menurut UAS, berdasarkan penjelasan kitab itu, orang yang sholat Idul Fitri ini juga berlaku untuk hamba sahaya (budak) yang pada zaman dahulu tuannya tidak membolehkannya keluar. Kemudian, hal ini juga berlaku untuk perempuan yang tidak bisa keluar rumah karena takut tak ada muhrimnya.

Selain boleh sholat Idul Fitri sendirian, UAS juga menjelaskan jika sholat Idul Fitri nanti bisa dilakukan berjamaah di rumah dengan orang yang terbatas. “Di rumah itu ada bapak, ada anaknya, ada ponakannya, ada istrinya, keluarganya. Sesungguhnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, sah dilaksanakan empat orang,” kata UAS.

Menurut UAS, empat itu merupakan batas minimal jamak. Jadi, menurut UAS, tidak ada alasan untuk tidak sholat Idul Fitri dan Idul Adha di rumah, baik itu sendiri maupun berjamaah.

Kemudian, untuk khatib sholat Idul Fitri di rumah nanti, UAS menjelaskan, rukun khutbahnya sama seperti khutbah Idul Adha dan khutbah Jumat. “Cuma lima saja,” kata UAS.

UAS menjelaskan, khatib harus berdiri. Kemudian, takbir, mengucap alhamdulillah, setelah itu membaca shalawat (Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa’ala ali sayyidina Muhammad).

Setelah itu, membaca ayat Alquran ( Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah). Jika tidak hafal, boleh membaca qul huwallāhu aḥad Allahus somad. Setelah itu, wasiat takwa (Usikum wanafsi bitaqwallahi). Jika tidak bisa bahasa Arab, sebutkan, “Kuwasiatkan kepada kamu, takutlah kepada Allah.”

Kemudian, duduk sebentar. Sebab, khutbahnya terdiri atas dua khutbah.

“Setelah itu, berdiri lagi dan ulang lagi. Alhamdulillah, shalawat, membaca qul huwallāhu aḥad Allahus somad, jamaah sekalian mari kita tingkatkan takwa, mudah-mudahan kita smeakin takwa kepada Allah,” kata UAS

Sumber: republika.co.id

Ada Positif Covid di KRL, Pemkot Bogor Desak Kemenhub Evaluasi

Redaktur: Mazaya

BOGOR (Jurnalislam.com)– Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendesak Kementrian Perhubungan (Kemhub) agar mengevaluasi operasional kereta rel listrik (KRL) commuter line.

Pasalnya, tiga pasien positif Covid-19 merupakan penumpang KRL lintas Bogor-Jakarta.

“Pemkot akan lebih ketat kawal PSBB dan meminta Kementrian Perhubungan mengevaluasi kebijakan operasional kereta api,” kata Bima, Ahad (3/5).

Diketahui, PSBB pertama di Kota Bogor dilakukan pada 15 April hingga 28 April 2020. Pemkot Bogor telah memperpanjang PSBB kedua sejak 29 April sampai 12 Mei 2020.

Berdasarkan analisis persebaran Covid-19 selama PSBB pertama, pasar dan stasiun menjadi lolasi yang rawan persebaran Covid-19. Sebab, masih banyak masyarakat yang tetap berinteraksi di lokasi itu. Apalagi, penularan terjadi lantaran orang tersebut tak memiliki gejala Covid-19 atau berstatus orang tanpa gejala (OTG).

“Transportasi publik dan kerumunan jadi pusat penyebaran virus dari orang tanpa gejala,” ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah lebih dulu menyampaikan tiga penumpang positif Covid-19 di Jawa Barat berasal dari penumpang kereta rel listrik (KRL) commuter line lintas Bogor-Jakarta. Hal itu, diungkapkan Ridwan Kamil melalui akun Twitter-nya, Ahad (3/5).

sumber: republika.co.id

Menristek Sebut Ventilator Buatan Indonesia Siap Bulan Mei

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi, Bambang Brodjonegoro mengatakan alat ventilator buatan dalam negeri telah memasuki tahap uji klinis. Ia mengungkapkan, ada empat prototipe ventilator yang sedang uji klinis setelah melalui pengujian di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Kementerian Kesehatan.

berbagai pihak untuk memproduksi ventilator dalam negeri di tengah pandemi Covid 19. Sebab, selama ini, ujar Bambang, memang tidak ada industri dalam negeri yang membuat ventilator.

“Selama ini kita tergantung impor, namun adanya kebutuhan besar sejak ada Covid 19 maka para peneliti dan rekayasa coba mengembangkan produksi dalam negeri, sebagian lokal konten dengan open source yang ada di belahan dunia,” katanya.

Bambang menargetkan produksi tersebut bisa memenuhi kebutuhan ventilator dalam negeri. Ia menerangkan, setidaknya dibutuhkan 1.000 unit ventilator jenis Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) dan sekitar 668 ventilator jenis ambu bag.

“Sejauh ini komunikasi kami dengan Kementerian Kesehatan dibutuhkan kira-kira 1000 ventilator untuk CPAP dan kira-kira 668 ventilator jenis Ambu Bag,” ucapnya.

Bambang menjelaskan, ventilator jenis ambu bag itu bisa dipakai untuk keperluan ruang gawat darurat atau IGD. Sehingga sangat membantu pasien yang berada dalam kondisi darurat.

sumber: republika.co.id

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Kembali Rencana Relaksasi PSBB

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muchamad Nabil Haroen mengatakan relaksasi penerapan PSBB harus dikaji secara matang dengan beberapa pertimbangan strategis. Pemerintah harus merujuk pada tujuan utamanya, yakni menjaga nyawa, keamanan dan kesejahteraan rakyat.

“Memang PSBB menjadikan ekonomi melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga. Ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga, sekaligus penanganan medis,” ujar Nabil dalam keterangannya, Ahad (3/5).

Nabil melanjutkan, jika akhirnya relaksasi PSBB diputuskan, harus ada peraturan ketat terkait penjarakan fisik atau physical distancing dan social distancing, serta pentingnya memakai masker. Jadi warga harus diberitahu, saat ini berada dalam kehidupan dengan pola baru, dengan mengutamakan kesehatan.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tengah memikirkan relaksasi PSBB. Pelonggaran untuk aturan tersebut disiapkan untuk mencegah masyarakat merasa stress karena merasa terlalu dikekang. “Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB nanti akan diadakan sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran,” jelas Mahfud melalui siaran langsung instagramnya, Sabtu (2/5) malam.

sumber: republika.co.id

100 Ribu Guru Ngaji Terdampak Covid Belum Dapat Bantuan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)— Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) meminta pemerintah pusat, provinsi serta seluruh elemen masyarakat dan donatur membantu 100 ribu guru ngaji dan ustadz-ustadzah TK TPA BKPRMI yang terdampak Covid-19. Pasalnya, mereka tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah di daerahnya masing masing.

“Mereka guru mengaji dan ustadz ustadzah TK-TPA adalah aset ummat dan bangsa yang selama ini memberikan ilmunya dengan ikhlas untuk mencerdaskan generasi qurani di seluruh tanah air,” kata Ketua Umum DPP BKPRMI, Said Aldi Al-Idrus, melalui keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Senin (4/5).

Said Aldi Al-Idrus yang juga Wakil ketua Satgas Nasional PP DMI mengatakan, 100 ribu ustadz dan ustadzah TK-TPA tengah dilanda masalah ekonomi sejak ada wabah virus Covid-19 yang menyerang hampir di seluruh wilayah Indonesia dan Dunia. Mereka kata dia, pihak yang terdampak setelah adanya arahan pemerintah melalui menteri pendidikan RI untuk belajar dari rumah.

“Untuk itu kami meminta pemerintah melalui menteri pendidikan nasional dan Kementerian agama RI kembali mendata dan membantu guru mengaji dan ustadz ustadzahTK-TPA yg terdampak saat sekarang ini yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” katanya.

Said mencontohkan, di daerah Aceh dan Jawa Barat ada sekitar 1.500 guru ngaji dan ustadz ustadzah TK-TPA BKPRMI yang merupakan masyarakat menengah ke bawah yang tak menerima bantuan dari pemerintah. Padahal, mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut.

“Alhamdulillah banyak juga dari mereka mendapatkan bantuan dari para wali murid dan santri serta donatur yang peduli, walaupun kami yakin para guru ngaji dan ustadz ustadzah tidak pernah meminta bantuan tersebut,” ujar said

Ia mengatakan, pandemi Covid-19 telah memunculkan berbagai dampak serius terhadap masyarakat, termasuk 100 ribu ustadz-ustadzah TK TPA di indonesia. Dari jumlah itu, 50 persen di antaranya termasuk golongan tak mampu dari segi ekonomi.

Untuk itu, Said meminta, kepada pemerintah pusat, orovinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia serta dukungan dari seluruh masyarakat yang masih berkemampuan dan peduli agar dapat meringankan penderitaan yang dialami guru mengaji, ustadz dan ustadzah TK TPA BKPRMI di Tanah Air.

Sementara itu, Direktur nasional Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur’an Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LPPTKA BKPRMI) H. Gunawan HS mengatakan, sebelum pandemi virus corona, rata-rata penghasilan guru ngaji diindonesia sekitar Rp 150 ribu hingga Rp 1 juta/bulan.

Sumber: republika.co.id

Kadin: Puluhan Juta Orang Menganggur Akibat Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, jumlah pengangguran sudah melonjak akibat terganggunya roda perekonomian selama masa pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Umum Kadin Suryani Motik mengatakan, berdasarkan data yang ia miliki jumlah pengangguran sudah bertambah lebih dari 10 juta orang akibat pandemi Covid-19.

“Data unemployment dari pemerintah, per hari ini baru 2-3 juta orang. Kenyataanya di lapangan lebih dari itu, saya yakin sudah puluhan juta,” ujarnya dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (2/5/2020).

Pengangguran baru tersebut utamanya disumbangkan oleh sektor hotel restoran pariwisata dan juga UMKM.

Motik menjelaskan, sektor hotel memperkerjakan sekitar 15 juta tenaga kerja. Saat ini, sudah banyak hotel yang memutuskan untuk merumahkan karyawannya.

“Data 2018, UMKM jumlahnya ada 61 juta, kalau rata-rata memperkerjakan 1-2 orang, berapa besar jumlahnya,” kata dia.

Oleh karenanya, Suryani meminta kepada pemerintah untuk lebih tepat sasaran dalam menyalurkan stimulus berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada para tenaga kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

sumber: kompas.com

Pengusaha Curhat Hanya Tahan Dua Bulan Lagi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang UMKM Suryani Motik Kadin Indonesia menilai kondisi ekonomi Indonesia tengah dalam kondisi genting akibat pandemi virus Corona atau Covid-19. Ia memperkirakan industri hanya mampu bertahan 2 bulan ke depan seiring dengan pasokan impor yang tersendat.

Saat ini, kata Suryani, kebanyakan industri yang bahan bakunya kebanyakan diimpor dari luar negeri. Berbagai upaya pembatasan sejumlah negara akibat pandemi ini akhirnya mengganggu rantai pasok bahan baku industri.

Suryani menyebutkan, rata-rata pengusaha di dalam negeri paling banter punya 2-3 bulan arus kasnya. “Kalau ini sudah berjalan 1,5 bulan mungkin rata-rata usianya bertahan 2 bulan lagi, kalau UMKM yang hidupnya harian dan mingguan banyak yang sudah collapse,” katanya, Sabtu, 2 Mei 2020.

Jika rantai pasok dalam negeri tak segera diperkuat dan ketergantungan atas bahan baku impor masih tinggi, nasib UMKM bakal semakin berat. Bahkan dari hitungannya, PHK diramalkan sudah mencapai 10 juta orang, atau lebih dari data 2-3 juta pekerja yang terkena PHK saat ini.

Suryani mencontohkan industri makanan dan minuman cukup dalam terhantam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu, sistem pembayaran ikut terdampak karena pasarnya tidak ada. Ia pun memperkirakan transaksi elektronik seperti Gopay, OVO, dan LinkAja menurun.

Terkendalanya industri penerbangan ikut berdampak pada sektor lainnya, seperti UMKM perikanan yang tidak bisa mengekspor produknya atau mengirim ke daerah lain. “Jadi memang kelihatannya cara berpikirnya semua jalan masing-masing. Kalau industri UMKM tidak ditolong, kalau industri lainnya seperti perikanan tidak ditolong, lay off akan semakin banyak sekali,” kata Suryani.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sebelumnya menyampaikan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sangat mengkhawatirkan pada pandemi virus corona atau Covid-19.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan sejak dua pekan lalu, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dari industri TPT telah mencapai 80 persen atau 2,1 juta pekerja. “Market kita habis, baik untuk ekspor maupun lokal, anggota kami sudah menutup industrinya,” kata dia saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR-RI, Senin, 27 April 2020.

sumber: tempo.co

Busyro: Keadilan Tetap Harus Ditegakkan Selama Wabah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua PP Muhammadiyah, Dr Busyro Muqoddas mengatakan, keadilan hukum selama pandemi Covid-19 diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Yang mana, harus mengutamakan kemaslahatan dan kebaikan bagi masyarkat.

Untuk itu, kebijakan-kebijakan yang ada memang harus mengandung unsur-unsur religiusitas, moralitas dan sosiologis. Ia menekankan, hukum tidak bisa dilepas dari pertimbangan moral karena hukum merupakan refleksi dari moral.

Sehingga, kata Busyro, tidak ada hukum yang tandus moralnya. Karenanya, ia berpendapat, adanya hukum dengan keadilan tentu saja dapat mencerminkan ajaran-ajaran Islam yang mengutamakan akhlakul karimah.

Begitupun keadilan hukum yang dibuat pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang harus bertujuan untuk kebaikan bagi seluruh masyarakat. Ia mengingatkan, itu merupakan kewajiban negara secara konstitusional.

“Sebuah negara memberi perlindungan politik dan hukum melalui produk-produk kebijakan yaitu perlindungan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat jangan sampai mereka terjatuh kepada fakir kemiskinan,” kata Busyro dalam kajian rutin bertajuk Ramadhan dan Keadilan Hukum di Era Pandemi Covid-19.

Adapun kebijakan seperti social atau physical distancing merupakan salah satu ikhtiar untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sehingga, kata Busyro, dalam sisi Islam ini dapat dikatakan pula sebagai suatu keadilan.

sumber: republika.co.id

Di Tengah Pandemi, Pengungsi Rohingya Masih Terjebak di Laut

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Puluhan warga Rohingya, yang diyakini berasal dari salah satu kapal yang terjebak di laut, mendarat di pantai Bangladesh selatan pada Sabtu (2/5), menurut petugas.

“Kapal kecil yang mengangkut 43 warga tiba di pantai hari ini,” kata pejabat pemerintah, yang menolak disebutkan identitasnya, seperti dilansir Reuters.

Beberapa dari mereka yang tiba dikirim ke Bhasan Char, daerah terpencil di lepas pantai, tempat otoritas sebelumnya berencana menampung warga Rohingya, katanya.

Direktur kelompok pemantau Arakan Project, Chris Lewa, mengatakan kelompok yang mendarat pada Sabtu kemungkinan datang dengan kapal kecil dari salah satu kapal yang lebih besar, yang masih berada di laut, yang diyakini membawa ratusan orang.

Ratusan warga Rohingya, anggota minoritas Muslim dari Myanmar, terlantar di sedikitnya dua kapal pemukat antara Bangladesh dan Malaysia, kata kelompok pembela HAM tersebut, saat negara Asia Tenggara itu memperketat perbatasan untuk mencegah virus corona.

Kapal lainnya, yang membawa ratusan warga Rohingya yang kelaparan dan kurus kering setelah beberapa pekan di laut, tiba di Bangladesh pada pertengahan April. Para penyintas menceritakan belasan orang meninggal di kapal.

PBB mendesak otoritas agar mengizinkan kapal-kapal itu mendarat, namun sentimen antipengungsi melonjak di Malaysia sementara pemerintah negara-negara menyatakan perbatasan ditutup sebagai langkah untuk mencegah virus corona.

Sumber: republika.co.id