Sejumlah Negara Mulai Bolehkan Shalat Jumat di Masjid

Redaktur: Mazaya

INTERNASIONAL(Jurnalislam.com) — Ribuan Muslim berkumpul di masjid-masjid seluruh Bangladesh untuk sholat Jumat pada Jumat (8/5) kemarin, setelah lebih dari sebulan mereka tak menggelarnya.

Meskipun penyebaran COVID-19 terus berlanjut di negara itu, pemerintah akhirnya memperbolehkan sholat berjamaah.

Di Bangladesh, belum ada tanda-tanda melambatnya penularan virus di Bangladesh. Pada hari Jumat, jumlah keseluruhan kasus mencapai 13.134 dengan 709 tambahan baru, sementara tujuh kematian lainnya menjadikan angka kematian menjadi 206.

Namun, saat Sholat Jumat digelar warga Bangladesh menyambut kesempatan untuk berdoa di masjid-masjid selama Ramadhan, bulan suci puasa Muslim, tetapi juga tetap melakukan protokol kesehatan.

“Saya sangat senang berada di sini untuk sholat Jummah [Jumat] setelah sebulan. Tetapi saya juga menyadari bahwa semua ini dapat memperburuk krisis coronavirus negara itu,” kata salah satu jamaah Shah Paran Bari Jannat seperti dikutip Anadolu Agency di luar masjid nasional Bangladesh Baitul Mukarram di ibukota Dhaka.

“Ini adalah masjid nasional kami sehingga kami melihat orang-orang mengikuti arahan sosial dan pedoman lainnya. Tetapi ada ribuan masjid di Bangladesh di mana aturan ini sepertinya tidak akan diikuti. Pemerintah harus memantau situasi dengan serius,” ujarnya.

Sistem desinfektan khusus dipasang di gerbang utama masjid, dan orang-orang harus membentuk antrian untuk memasuki tempat itu. Di dalam, mereka harus menjaga jarak yang disarankan dari satu sama lain.

Selain Bangladesh, sholat berjamaah juga diadakan di Pakistan. Di Pakistan, pemerintah melonggarkan pembatasan meskipun kasus  melonjak. Belum ada larangan sholat massal di negara itu karena pemerintah kalah dengan tekanan dari ulama yang menentang langkah tersebut.

Ketika ribuan orang berkumpul di masjid-masjid di seluruh Pakistan pada hari Jumat, Kementerian Kesehatan Pakistan melaporkan rekor harian 1.800 kasus, menjadikan jumlah keseluruhan penderita mendekati 27.000, dengan lebih dari 600 kematian.

Sementara di Korea Selatan, umat Islam juga melakukan sholat Jumat di masjid setelah berbulan-bulan, setelah pelonggaran pembatasan pekan lalu. Negara itu telah memberlakukan langkah-langkah jarak sosial yang ketat sejak Januari sebagai bagian dari upaya untuk membendung penyebaran virus korona.

Pada hari Senin, Federasi Muslim Korea yang berbasis di Seoul mengumumkan bahwa masjid dibuka kembali dari 6 Mei untuk sholat Jumat dan sholat Tarawih khusus yang diselenggarakan selama Ramadhan. Negara ini melaporkan 12 kasus lagi pada hari Jumat, yang meningkatkan total menjadi 10.822, termasuk 256 kematian dan hampir 9.500 pemulihan.

Sumber: republika.co.id

Sandi Nilai Program Prakerja Seharusnya Sesuai Kondisi Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pengusaha Sandiaga Uno mengimbau agar pemerintah menyesuaikan program kartu prakerja dengan melihat kondisi masyarakat saat ini. Dia mengatakan, masyarakat saat ini tengah terkena dampak penyebaran virus Covid-19 alias Corona.

“Program unggulan pemerintah seperti Kartu Prakerja harus bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang ini (wabah covid-19),” kata Sandiaga dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (9/5).

Menurutnya, pemberian bantuan sosial kartu prakerja lebih baik dilakukan secara tunai. Pengusaha muda Indonesia ini mengatakan, komponen bantuan langsung tunai dinilai lebih dibutuhkan oleh pekerja yang kehilangan pekerjaannya di masa pandemi virus corona.

Sandi berpendapat, program kartu prakerja saat itu didesain saat kondisi nasional dan global berjalan dengan normal. Dia mengatakan, pemerintah lebih baik menyiapkan pelatihan-pelatihan secara gratis guna menambah keahlian masyarakat secara umum atau para pekerja yang terkena PHK akibat pandemi yang terjadi saat ini.

Dia lantas menyinggung keberadaan program miliknya yakni rumah siap kerja. Dia mengungkapkan bahwa program tersebut telah mengadakan 34 pelatihan yang diikuti oleh lebih dari 500 orang.

Sandi mengungkapkan, pelatihan yang telah dilakukan meliputi soft skill maupun hard skill semisal job interview, job planning, keuangan, hingga latihan mendongeng. Dia berharap kehadiran rumah siap kerja dapat mengurangi pengangguran di kalangan anak muda yang jumlahnya sekitar 2 juta selama lima tahun ke depan.

“Rumah Siap Kerja salah satu inisiatif yang saya lakukan memberikan pelatihan-pelatihan secara gratis, malahan universitas-universitas ternama, seperti Hardvard juga memberikan pelatihan atau course melalui massive open online course secara gratis,” katanya.

Sandiaga mengatakan, hingga saat ini rumah siap kerja sudah didirikan di 5 kota, yakni di Jakarta, Lumajang, Medan, Palembang dan Sleman. Dia mengatakan akan terus berupaya agar semua kota di luar Jakarta bisa terkoneksi dengan program tersebut.

“Oleh karena itu kita siapkan platform juga jadi kalau ada kegiatan di sini terupdate juga kegiatan-kegiatan di daerah-daerah,” katanya.

Sumber: republika.co.id

 

Soal ABK Dilarung di Laut, Din Minta Pemerintah Harus Lindungi WNI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof. Din Syamsuddin menanggapi berita tentang jasad anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) yang dibuang ke laut dari kapal Cina.

Pemerintah Indonesia diminta menjalankan amanat konstitusi dengan melindungi semua WNI dan mengusut pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa jasad ABK WNI yang dibuang ke laut.

“Berita tentang ABK WNI yang dibuang dan dilarung di laut dari kapal Cina sungguh menyentak kita semua, kejadian itu sangat mengiris hati kita, rasa kemanusiaan dan kebangsaan kita terusik,” kata Prof Din, Ahad (10/5).

Prof Din mengatakan, sesuai amanat konstitusi, maka pemerintah harus segera bertindak melindungi segenap warga negara Indonesia.

Pemerintah harus mengusut dan memprotes kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk kepada pemerintah Cina yang menaungi kapal tempat ABK WNI tersebut bekerja.

Ketua Wantum MUI ini menegaskan, kalau pemerintah diam terhadap peristiwa yang menimpa rakyat warga negara Indonesia. Maka pemerintah dapat dianggap abai dan tidak memenuhi amanat konstitusi.

“Tindakan penganiayaan terhadap ABK WNI dengan melarungkan jasadnya ke laut adalah tindakan di luar perikemanusiaan,” ujarnya.

Prof Din menegaskan, Indonesia sebagai bangsa Pancasilais dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, maka Indonesia tidak boleh membiarkan kejadian tersebut.

Ini saatnya Indonesia menunjukkan diri sebagai bangsa yang berpegang teguh pada Pancasila, tidak hanya dalam kata-kata tapi dalam perbuatan nyata.

Sumber: republika.co.id

Inggris Akan Terapkan Wajib Karantina 14 Hari Bagi Pendatang

Redaktur: Mazaya

LONDON(Jurnalislam.com)–Inggris berencana menerapkan wajib karantina mandiri selama dua pekan kepada pendatang dari luar negeri untuk membendung penyebaran pandemi Covid-19..

AFP melaporkan, kebijakan tegas tersebut diambil karena saat ini Inggris telah menjadi negara kedua setelah AS yang memiliki angka kematian tertinggi akibat virus corona.

Kampanye menetap di rumah hingga penerapan lockdown di Inggris dianggap belum menurunkan penyebaran corona secara drastis.

Karantina 14 hari akan diberlakukan kepada semua orang yang ingin masuk ke Inggris, termasuk dari negara tetangga seperti Irlandia baik melalui transportasi udara, laut, maupun kereta api.

The Times melaporkan, aturan baru tersebut akan diberlakukan dengan pemeriksaan langsung ke alamat yang diberikan para turis. Denda sebesar 1.000 poundsterling hingga deportasi sudah menanti bagi pelanggar aturan.

Rencananya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan mengumumkan regulasi tersebut pada Minggu (10/5) waktu setempat.

Media-media Inggris melaporkan, pembatasan karantina selama 14 hari bakal diajukan pada akhir Mei, menurut sumber dari pemerintah dan badan industri penerbangan Airlines UK.

Semula, sebagian warga Inggris menyangka Johnson akan melonggarkan bahkan mencabut aturan lockdown di Inggris. Namun, prediksi itu tampaknya urung terjadi dan pembatasan masih terus berlanjut hingga waktu yang belum pasti.

sumber: cnnindonesia

Wapres Yakin Aturan Islam Jadi Solusi Atas Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Presiden Ma’ruf Amin meyakini fiqih Islam dapat berperan menjadi solusi dalam penanganan pandemi Covid-19.

Sebab, pandemi Covid-19  ini, kata Ma’ruf, merupakan pengalaman baru berbagai negara di dunia, sehingga membuat Pemerintah di dunia gamang dalam membuat keputusan penanggulangan.

Karena itu, dibutuhkan peran fiqih Islam sebagai gagasan baru untuk memberikan pencerahan dan petunjuk terhadap pengambilan kebijakan.  “Saya yakin (fiqih Islam) dapat memberikan solusi dan sumbangan, pemikiran untuk mengatasi pandemic Covid-19beserta seluruh dampaknya, saya yakin karena fiqih Islam dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat seluruh dunia,” ujar Ma’ruf saat teleconference di acara Simposium Tahunan Ekonomi Islam Al Baraka ke-40, Sabtu (9/5).

Ma’ruf menerangkan, fiqih Islam dapat memberikan solusi dan sumbangan pemikiran untuk mengatasi pandemi Covid-19 beserta seluruh dampaknya. Hal itu, kata Ma’ruf, sudah diterapkan dalam kehidupan keagamaan terutama di negara yang berpenduduk Islam, untuk menetapkan fatwa baru yang relevan dengan situasi pandemi.

Para ulama di negara masing-masing bersepakat melakukan telaah ulang terhadap pandangan keagamaannya dan melakukan ijtihad untuk menetapkan fatwa baru yang kemudian menjadi panduan umat Islam di negara masing-masing.

Kondisi saat ini, lanjutnya Ma’ruf, menjadi pertimbangan paling utama dalam menetapkan fatwa, karena tidak ada alternatif penggantinya. “Bagaimana melaksanakan ibadah di tengah pendemi Covid-19, baik untuk tenaga medis, para penderita, ataupun umat Islam pada umumnya, tentang tata cara pemulasaraan jenazah (tajhiz al-janaiz) pasien positif Covid-19 yang sesuai protokol kesehatan, dan fatwa terkait instrumen ekonomi yang dapat digunakan sebagai mitigasi dampak pandemi Covid-19,” kata Ma’ruf.

Karena itu, Ma’ruf menilai fiqih Islam juga dapat diterapkan dalam membantu pelaksanaan penanggulangan dampak ekonomi pandemi Covid-19. Ia menerangkan, fiqih mempunyai karakter solutif terhadap permasalahan yang muncul dan dapat meringankan penetapan kebijakan.

Sebab, kondisi pandemi saat ini berdampak signifikan terhadap ekonomi, mulai dengan banyak usaha tidak berjalan dengan normal, PHK bertambah, lapangan pekerjaan informal berhenti. “Karena itu diperlukan langkah penyelamatan dengan melakukan relaksasi  terutama bagi kelompok terdampak dalam menjalankan kewajiban finansialnya,” ujar Ma’ruf.

Ia juga mengungkap Pemerintah saat ini fokus dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat terutama bagi mereka yang miskin dan rentan. Mulai dari memberikan bantuan langsung, bantuan sosial berupa uang tunai maupun bantuan dalam bentuk kebutuhan bahan pokok, relaksasi atau keringanan pembayaran listrik bagi masyarakat paling bawah.

Ia juga menilai Pemerintah telah berupaya untuk menjaga kegiatan usaha agar tidak mengalami pemburukan yang lebih dalam melalui kebijakan pemberian stimulus fiskal, kebijakan moneter, serta membantu sektor keuangan.

“Pemberlakuan relaksasi selektif sebagai mitigasi dampak Covid-19 dalam bidang ekonomi ini merupakan bagian sumbangan faqih islam dalam mengurangi masalah yang ada di masyarakat. Menurut saya,  hal yang sama dapat dilakukan juga oleh para pemimpin negara-negara muslim yg terdampak Covid 19,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

 

Trump Yakin Corona Akan Lenyap Tanpa Vaksin Setelah 95 Ribu Kematian

Redaktur: Mazaya

WASHINGTON(Jurnalislam.com) — Presiden AS Donald Trump menyatakan wabah virus Covid-19 akan lenyap tanpa vaksin dan memperkirakan 95 ribu atau lebih angka kematian akibat Covid-19 di AS, seperti dilansir di The Guardian, Sabtu (9/5). Hal ini lantaran karena sekretaris pers Mike Pence pun dinyatakan positif virus corona.

Pernyataan Trump di sebuah acara dengan anggota parlemen dari Partai Republik itu mengakhiri pekan yang mengerikan di AS.

Betapa tidak, pengangguran di AS telah meningkat menjadi 14,7 persen, naik dari 3,5 persen pada Februari, dengan 20 juta orang kehilangan pekerjaan pada April.

Kabar bahwa sekretaris pers Mike Pence dan Katie Miller terinfeksi Covid-19, yang padahal baru-baru ini dinyatakan negatif, membawa bahaya virus ke lingkaran dalam Gedung Putih. Katie Miller menikah dengan penasihat imigrasi dan penulis pidato Gedung Putih Stephen Miller. Pada Kamis kemarin, salah satu valet pribadi Trump dinyatakan positif terkena virus.

Presiden kembali muncul untuk memulihkan ekspektasi untuk angka kematian terakhir AS. Dia memperkirakan 95 ribu atau lebih akan mati. Sedangkan jumlah korban saat ini mencapai lebih dari 77 ribu, dengan hampir 1,3 juta infeksi, termasuk hampir 29 ribu infeksi baru ditambahkan ke data pada Jumat kemarin.

Kementerian Luar Negeri AS menuding China dan Rusia meningkatkan kerja sama untuk menyebarkan narasi palsu terkait pandemi wabah Covid-19. AS menyebut Beijing semakin mengadopsi teknik yang diasah oleh Moskow.

“Bahkan sebelum krisis Covid-19, kami menilai tingkat koordinasi tertentu antara Rusia dan China dalam ranah propaganda,” kata Lea Gabrielle, koordinator pusat keterlibatan global Kemenlu AS yang melacak propaganda asing.

Setelah terjadi pandemi, lanjut Gabrielle, kerja sama Rusia dan China meningkat dengan cepat. Para pemimpin komite urusan luar negeri kongres AS menimbang dengan menulis kepada hampir 60 negara yang meminta mereka untuk mendukung partisipasi Taiwan dalam WHO.

Hal itu mengingat perlunya upaya seluas mungkin untuk memerangi pandemi virus corona. Langkah ini kemungkinan akan semakin mengobarkan hubungan Sino-AS karena Taiwan bukan anggota PBB, dan telah dikeluarkan dari WHO karena keberatan dari China yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.

Taiwan telah berusaha untuk bergabung dengan pertemuan menteri bulan ini dari badan pembuat keputusan WHO, Majelis Kesehatan Dunia, dengan dukungan dari Washington dan beberapa sekutu AS. Taiwan berargumen bahwa pengucilannya dari WHO telah menciptakan celah berbahaya dalam perang global melawan virus corona.

Sumber: republika.co.id

Innalillahi, Tokoh NU Jatim Habib Zein Al Kaff Meninggal Dunia

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com)– Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr M Fadil Imran, bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, takziah ke rumah duka keluarga tokoh ulama Nahdlotul Ulama Jatim, Habib Ahmad bin Zein Al-Kaff.

Habib Ahmad Zein Al-Kaff yang juga Ketua Majelis Syuro Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Pusat, berpulang ke rahmatullah, Ahad 10 Mei 2020, di RS Al Irsyad, Surabaya, Ampel, Jawa Timur, pukul 18.00 WIB.

“Betul (beliau wafat),” ujar Kombes Pol Drs Trunojudo Wisnu Andiko kepada Nusadaily.com.

Sekira pukul 22.00 WIB, Kapolda Jatim Irjen Pol. Dr. M. Fadil Imran, M.Si, bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, takziah ke rumah duka Habib Ahmad Zein Al-Kaff di Jalan Petukangan 86, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, Surabaya.

Dalam takziah Kapolda Jatim Fadil Imran, didampingi oleh pejabat utama Polda Jatim mengucapkan bela sungkawa sedalam dalamnya atas kepergian tokoh nasional ini.

“Kita berdoa semoga amalnya diterima Allah SWT. Dosanya diampuni dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran,” ujarnya.

Di rumah duka di Jalan Petukangan, No 86 kawasan Masjid Ampel, Surabaya Jawa Timur ini sontak dipenuhi warga yang melayat dan para tokoh Jawa Timur.

Hal itu membuat situasi di rumah duka dipasangi protokol kesehatan semprotan, hand sanitizer dan disinfektan agar pelayat tidak berkerumun.

Sejumlah group jurnalis juga menerima kabar duka ini, termasuk dari pihak MUI Jawa Timur.

“Semoga almarhum khusnul khotimah. Diampuni dosa- dosanya, diterima amal-amal baiknya. Keluarga yang ditinggal diberi kesabaran,” ujar KH. Ahmad Fauzi, pengurus MUI Jatim.

Sumber: nusadaily

Mengenal Sosok Almarhum Jenderal Djoko Santoso, Panglima TNI di Era SBY

Redaktur: Mazaya

Jakarta (Jurnalislam.com)–Indonesia berduka, Sabtu pagi (9/5/2020) pukul 06.30 WIB mantan Panglima TNI Jenderal Purn Djoko Santoso meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto setelah sempat dirawat beberapa hari pasca-operasi karena pendarahan di otak.

“Innalillahi wa innailaihi rajiun telah berpulang ke Rahmatullah Bapak Djoko Santoso bin Djoko Suyono. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT” kata anggota DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman, Minggu (10/5/2020).

Djoko Santoso adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat. Ia menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 2005-2007. Kariernya melonjak sebagai Panglima TNI setelah diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menjabat Panglima TNI sejak 28 Desember 2007 hingga 28 September 2010.

Tahun 2008 Djoko sempat menjadi Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia.

Pensiun dari militer, Djoko Santoso melanjutkan karier dengan bergabung di Partai Gerindra pada 2015. Dia masuk struktur Dewan Pembina. Pada Pilpres 2019, Djoko Santoso menjadi Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Saat sakit, Djoko Santoso sempat dijenguk oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hari minggu (3/5/2020) seperti diungkapkan juru bicara Menhan Dahnil Anzhar Simanjuntak. Prabowo pun sempat mendoakan kesembuhan untuk Djoko Santoso. Namun takdir berkata lain, sepekan kemudian Djoko Santoso pun harus berpulang.

“Hari ini saya ditinggal oleh teman, kakak kelas, senior, guru, pelatih, rekan, komandan dan Panglima saya, Jenderal TNI Purn Djoko Santoso. Semoga dosanya diampuni Tuhan yang Maha Kuasa, dan almarhum diperkenankan untuk beristirahat dengan penuh kedamaian disisi-Nya” tulis Prabowo di twitternya. (dbs)

 

 

 

 

 

Ini Protokol Kesehatan Industri Pariwisata Pasca Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pengamat pariwisata Sapta Nirwandar menyarankan agar para pelaku industri pariwisata menjalankan tujuh protokol terkait kesehatan. Dengan begitu, mereka bisa beradaptasi dalam kondisi “new normal” yang timbul dari pandemi Covid-19.

“Apa saja protokol kesehatannya? Pertama, modifikasi cara kerja, kemudian implementasi perilaku minim sentuhan lalu sanitasi yang harus diperbaiki dengan menyesuaikan protokol kesehatan,” ujar Sapta dalam diskusi daring di Jakarta, Sabtu (9/5).

Selain itu, Sapta mengatakan, para pelaku industry pariwisata perlu menjalankan pemeriksaan kesehatan dan sertifikasi kesehatan bagi para pekerja di sektor pariwisata. Ia mengungkapkan, hal itu perlu dilakukan agar pekerja pariwisata bebas dari Covid-19sehingga wisatawan aman untuk datang dan berkunjung.

“Ini juga memberikan keuntungan bagi pelaku industri pariwisata seperti Hotel A bebas Covid-19,” kata mantan wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut.

Di samping itu, para pelaku pariwisata, menurut Sapta, perlu juga melakukan rapid test di mana biayanya tidak terlalu mahal. Mereka juga perlunya menerapkan praktik baru untuk akomodasi makanan dan minuman bagi keamanan serta kesehatan para pengunjung, seperti penggunaan wadah makanan atau piring sekali pakai.

“Hal terpenting adalah berbagi tanggung jawab antara pelaku bisnis dan pengunjung,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Tidak Mudik Dulu, Cara Sayangi Keluarga Tercinta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Surat Edaran Gugus Tugas Nasional Covid-19 memberi izin kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan karena alasan keluarga dekat yang  sakit keras atau meninggal.

Namun, orang yang akan bepergian diharuskan mendapat Surat Keterangan Sehat dari dokter Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik. Artinya, sebelum pergi, mereka harus melakukan pemeriksaan kesehatan.

Menteri Agama menyambut baik ketentuan tersebut. Selain memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan karena alasan yang memang seharusnya, faktor kesehatan juga tetap menjadi perhatian.

Menurut Menag, hal ini sejalan dengan imbauannya agar masyarakat tidak mudik jika sayang dengan orang tua dan keluarga. Sebab, sangat dimungkinkan pemudik akan membawa virus dari kota dan menyebarkannya di kampung.

“Adanya syarat pemeriksaan kesehatan sangat bagus. Pada satu sisi memberi kesempatan orang dengan keperluan mendesak untuk melakukan perjalanan, pada sisi lain ada kepastian bahwa mereka juga tidak membawa virus ke tempat tujuan,” ujar Menag di Jakarta, Sabtu (09/05).

“Menag berharap Rumah Sakit atau Puskesmas atau Klinik dapat bekerja cepat sehingga kepulangan mereka tidak terlambat,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menag juga memberi dukungan atas pemberlakuan kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Kebijakan ini tertuang dalam SE No.04/2020.

Menag menilai, kebijakan tersebut berorientasi pada kemaslahatan agar hajat hidup masyarakat tetap terbuka sehingga keamanan dan kesejahteraan tetap terpelihara dalam proses penanganan Covid-19. “Mudik tetap dilarang, namun hak-hak masyarakat yang sangat mendesak tetap terjaga, dengan tetap menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat,” jelasnya.