Pasien Sembuh Corona Ajak Masyarakat Tetap Diam di Rumah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Salah seorang pasien sembuh dari virus corona (Covid-19) Badrun (48) mengajak warga di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu untuk mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah.

Warga sebaiknya di rumah saja, jangan kemana-mana, beribadah di rumah, jaga jarak, jangan bersentuhan dan rajin cuci tangan dengan sabun.

“Kita bisa tertular kapan dan di mana saja, jadi saya ajak masyarakat untuk mematuhi aturan pemerintah,” kata Badrun di Jakarta, Rabu (13/5).

Badrun mengaku, pengalamannya selama 20 hari di Wisma Atlet, dirinya sempat masuk ruang ICU selama empat hari lantaran kondisi fisiknya yang terus menurun karena bersamaan dengan penyakit bawaan, yaitu hipertensi.

Namun setelah kondisi stabil, ia dipindahkan ke ruang isolasi dengan mengikuti seluruh instruksi dan protokol kesehatan dari tim medis hingga dinyatakan sembuh.

“Saya tidak menyangka akan bisa kembali ke Pulau Tidung dan bertemu serta berkumpul kembali bersama keluarga, bahkan disambut dan diterima secara hangat oleh warga,” kata Badrun.

Badrun pun berterimakasih kepada pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan seluruh warga yang telah memberikan dukungan moral serta kebutuhan selama di karantina di Wisma Atlet, Kemayoran.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Ilmi Tri Indarto mengatakan, secara prosedur kesehatan pasien yang sembuh dan boleh pulang sudah memiliki keterangan sehat, serta telah dilakukan dua kali swab, yang hasilnya negatif. Karena itu, tidak perlu isolasi kembali.

“Boleh langsung bersama keluarganya tapi tetap menjaga jarak di rumah, tetap memakai masker dan akan kita pantau melalui petugas Puskesmas,” jelas Ilmi.

Dia pun berharap, tidak ada lagi warga yang terpapar, dan warga disiplin melakukan social distancing, menggunakan masker saat beraktifitas serta kedepannya pasien yang sudah sembuh dan pulang akan lebih sehat lagi.

Sumber: republika.co.id

Ini Respons Palestina Atas Pencaplokan Wilayahnya oleh Israel

Redaktur: Mazaya

RAMALLAH(Jurnalislam.com) — Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan negaranya akan memasuki fase yang sangat sulit jika Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

Dia menyebut respons untuk menghadapi langkah itu hendak dibahas dalam sebuah pertemuan pada Sabtu (17/5).

“Kami melangkah ke fase yang sangat sulit dan (kepemimpinan) Palestina akan mengadakan pertemuan penting pada hari Sabtu mendatang untuk menghadapi keputusan Israel untuk mencaplok serta memaksakan kedaulatannya atas bagian-bagian Tepi Barat,” kata Shtayyeh pada Rabu (13/5) malam waktu setempat, dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.

Menurut dia, Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengirim surat ke Kuartet Timur Tengah yang terdiri dari PBB, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan Rusia. Abbas mendesak mereka mengadakan konferensi internasional berdasarkan hukum internasional serta resolusi PBB.

Saat ini Israel membentuk pemerintahan koalisi yakni antara pemimpin Likud Party Benjamin Netanyahu dan pemimpin Blue and White Party Benny Gantz. Keduanya akan menjabat sebagai perdana menteri secara bergiliran. Hal itu karena tak ada partai yang memperoleh suara mayoritas dalam pemilu dan kegagalan kedua tokoh membentuk pemerintahan.

Kendati bersaing dalam pemilu lalu, Netanyahu dan Gantz telah sepakat membawa masalah rencana pencaplokan Tepi Barat ke parlemen Israel (Knesset). Pemungutan suara dijadwalkan dilakukan di Knesset pada 1 Juli mendatang. Rencana pencaplokan diyakini memperoleh banyak dukungan.

Sumber: republika.co.id

Komitmen Lawan Corona, Singapura Tolak Strategi “Herd Immunity”

Redaktur: Mazaya

SINGAPURA(Jurnalslam.com) — Singapura menolak mengandalkan herd immunity atau kekebalan kelompok sebagai strategi dalam menghadapi pandemi virus korona.

Otoritas setempat menegaskan bahwa mereka akan tetap berupaya memerangi virus korona hingga vaksin ditemukan dan disebarluaskan.

“Meskipun kami telah mengambil banyak langkah untuk mempersiapkan lonjakan dan memperluas kemampuan kami, tidak semudah itu kami mengambil strategi herd immunity,” ujar Direktur Pelayanan Medis Kementerian Kesehatan Singapura, Kenneth Mark, dilansir Bloomberg.

Herd immunity terbentuk jika mayoritas populasi dalam suatu komunitas memiliki kekebalan akibat penyakit atau vaksinasi sebelumnya. Dengan kekebalan ini, risiko penularan rendah sehingga orang lain yang rendah kekebalan tubuhnya akan terlindungi oleh populasi.

“Mencapai herd immunity melalui infeksi alami akan sangat sulit dan mengakibatkan sejumlah besar infeksi dan komplikasi. Kita harus menunggu keluarnya vaksin,” ujar Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Vernon Lee.

Singapura menghadapi gelombang kedua penyebaran virus korona yang berasal dari klaster pekerja migran. Singapura menerapkan strategi pengujian yang lebih agresif. Pemerintah berencana untuk meningkatkan kapasitas pengujian lima kali lipat, dari sekitar 8.000 menjadi sebanyak 40 ribu tes sehari pada akhir tahun ini.

Pemerintah memperluas pengujian sebagai upaya untuk membuka kembali aktivitas ekonomi. Beberapa pertokoan, seperti salon rambut, binatu, dan toko makanan hewan diizinkan beroperasi pada Selasa. Sementara sekolah akan dibuka kembali pada pekan depan.

Sumber: republika.co.id

 

Mufti Malaysia Minta Masyarakat Sholat Id di Rumah

Redaktur: Mazaya

ARAU(Jurnalislam.com) — Mufti negara bagian Perlis di Malaysia, Datuk Mohd Asri Zainul Abidin, mengimbau umat Muslim di sana melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah bersama keluarga mereka.

Anjuran ini disampaikan seiring dengan perpanjangan Perintah Pengendalian Gerakan Bersyarat (CMCO) hingga 9 Juni 2020 oleh pemerintah Malaysia.

Dia mengatakan, Departemen Mufti Perlis akan memberikan teks khutbah Idul Fitri yang sederhana dan tidak terlalu berat guna memudahkan kepala keluarga untuk membacanya.

“Tahun ini para kepala keluarga akan menjadi imam bagi keluarga mereka masing-masing dan ini menunjukkan Islam dapat dipraktikkan dalam segala keadaan,” kata Datuk Mohd Asri dalam sebuah acara singkat di Galeri Istana Arau, dilansir di Bernama, Rabu (13/5).

Mohd Asri mengatakan, pedoman dan Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk sholat Idul Fitri akan segera diselesaikan untuk membantu masyarakat melaksanakan sholat di rumah. Menurutnya, departemennya masih menunggu pembaruan tentang masalah ini dari pemerintah federal.

“Andaikata pemerintah federal memutuskan sholat dapat dilakukan di masjid, kami juga akan mengizinkannya, tetapi untuk sekarang, sholat Idul Fitri di Perlis akan dilakukan di rumah,” katanya.

Di acara tersebut, Raja Muda dari Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail yang juga merupakan presiden Dewan Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu (MAIPs) menyerahkan sumbangan alat pemindai suhu kepada Direktur Departemen Urusan Islam Perlis (JAIPs) Dr Hazman Hassan untuk 102 masjid di Perlis.

Sumber: republika.co.id

 

Di Tengah Pandemi, Menlu AS dan PM Israel Bertemu Bahas Pencaplokan Palestina

Redaktur: Mazaya

PALESTINA(Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo pada Rabu membicarakan “kesepakatan abad ini” dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem.

Berbicara kepada wartawan sebelum pertemuan, Pompeo mengatakan dirinya berharap untuk membuat kemajuan mengenai apa yang disebut rencana perdamaian.

Dia mencatat pertemuan juga akan membahas pengaruh Iran serta upaya Israel untuk membendung penyebaran virus corona. Pompeo dijadwalkan untuk bertemu kemudian dengan pemimpin partai Biru Putih, Benny Gantz, yang setuju dengan Netanyahu untuk membentuk pemerintah koalisi.

Menteri Luar Negeri AS tiba di Israel pada Rabu pagi untuk mengadakan kunjungan yang berlangsung selama beberapa jam. Duta Besar AS untuk Israel David Friedman tak hadir dalam penyambutan Pompeo karena masalah kesehatan, ungkap Kedutaan Besar AS.

Dalam sebuah pernyataan, Kedutaan AS mengatakan Friedman mengalami masalah pernapasan dan dinyatakan negatif Covid-19. “Namun demikian, dengan sangat hati-hati, staf medis Departemen Luar Negeri telah merekomendasikan agar Duta Besar Friedman tidak berada dekat dengan Pompeo,” kata pernyataan itu.

Israel diperkirakan akan melakukan aneksasi pada 1 Juli, sebagaimana disepakati antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kepala Partai Biru dan Putih Benny Gantz. Para pejabat Palestina telah mengancam untuk menghapuskan perjanjian bilateral dengan Israel jika itu melanjutkan rencana aneksasi, yang akan merusak solusi dua negara.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan apa yang disebut sebagai rencana perdamaian Timur Tengah dalam “Kesepakatan Abad Ini”, yang secara luas dikritik sebagai upaya melegitimasi pendudukan Israel atas tanah-tanah Palestina. Otoritas Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana AS tersebut, Israel akan mencaplok 30-40 persen tanah dari Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Rencana itu telah menuai kecaman luas dari dunia Arab dan ditolak oleh Organisasi Kerja Sama Islam yang mendesak “semua negara anggota untuk tidak terlibat dengan rencana ini atau untuk bekerja sama dengan pemerintah AS dalam mengimplementasikannya dalam bentuk apa pun”.

Sumber: republika.co.id

Pandemi Harus Jadi Momen Pemerintah Evaluasi Pengelolaan Negara

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang sebagai dasar hukum kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19.

Salah satu yang tertuang dalam beleid itu, batasan defisit anggaran yang dapat melampaui 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ruang pelonggaran defisit terjadi lantaran adanya proyeksi penambahan belanja negara yang tak disertai dengan penerimaan.

Itu setidaknya terlihat dari proyeksi pemerintah untuk belanja negara 2020 yang naik dari semula Rp 2.540,4 triliun menjadi Rp 2.613,8 triliun. Sementara, pendapatan negara dari target awal Rp 2.233 triliun menjadi hanya Rp 1.769,8 triliun.

Proyeksi itu alhasil berpotensi menambah defisit anggaran dari Rp 307,2 triliun menjadi Rp 852,9 triliun. Dengan kata lain, persentase defisit anggaran terhadap PDB bisa naik dari semula 1,76 persen menjadi 5,07 persen. Peningkatan defisit itu lantas berdampak pada penambahan utang.

Perubahan itu lantas menjadi sorotan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, menekankan, pada dasarnya BPK menjadi bagian dari negara yang ingin masalah Covid-19 segera tuntas. Namun, pengelolaan keuangan tetap harus dilakukan secara bijaksana dengan mitigasi risiko yang tepat.

Agus menuturkan, BPK merekam jejak pengelolaan keuangan negara saat krisis dari masa ke masa. Seperti BLBI tahun 1998 silam ketika krisis moneter, bencana tsunami 2004, kasus Bank Century 2008, hingga masalah Jiwasraya yang terungkap awal tahun ini.

“Kami punya memori yang panjang, bahwa permasalahan yang sifatnya krisis di zaman dahulu, meninggalkan jejak masalah karena ada titik-titik tertentu yang kontrol internalnya belum dibentuk sehingga menjadi tidak prudent,” kata Agus awal pekan ini.

Dalam konteks Covid-19, ia menjelaskan, pergeseran anggaran hal yang lumrah dan sah. Selama dilakukan untuk langkah antisipasi risiko keadaan darurat yang melanda Indonesia. Belajar dari masa lalu, masalah bukan terletak pada anggaran, namun pada pelaksanaan anggaran itu sendiri.

“Pergeseran anggaran sah-sah saja, jadi silakan buat sebaik mungkin dengan mitigasi dan alasan-alasannya. Baru kita akan lihat pelaksanaannya,” katanya menambahkan.

Ia menjelaskan, akibat pandemi di mana aktivitas dibatasi, terdapat perubahan dalam proses model pemeriksaan. Meski begitu, Agus memastikan, standar profesionalitas, kehati-hatian, dan keadilan sama sekali tidak diturunkan. BPK akan tetap menyatakan pendapat atas dasar berbagai temuan yang ada.

Karenanya, bencana bukan alasan untuk meniadakan kontrol, dan bukan pula alasan pemerintah untuk lengah dalam manajemen anggaran. Pencegahan terhadap kemungkinan penyelewengan penggunaan uang negara wajib dilakukan bersama.

Sumber: republika.co.id

Muhammadiyah: Kebijakan Pemerintah Harus Jelas, Tegas dan Seragam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyarankan masyarakat tetap beraktivitas dan beribadah di rumah.

Karenanya, dia meminta umat Muslim, khususnya, juga tak melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah di masjid layaknya tahun-tahun lalu.

“Alasannya, pertama, hukum sholat idul fitri itu hukumnya sunnah. Yaitu, ibadah yang dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan, tak berdosa,” ujar dia, Kamis (14/5).

Dia melanjutkan, alasan kedua tak melakukan ibadah sholat Idul Fitri, kala pandemic Covid-19, adalah demi keselamatan. Pasalnya, dia menilai bahwa dalam ajaran Islam, menyelamatkan kehidupan dengan menghindari perbuatan yang membahayakan keselamatan, harus lebih diutamakan.

Dia silaturahim yang biasa dilakukan pada saat Idul Fitri, juga bisa dilaksanakan tanpa adanya kunjungan fisik. Sebaliknya, silaturahim kata dia, bisa dilakukan melalui media massa, media sosial, ataupun cara lainnya yang lebih aman dan bermanfaat. “Saling berkunjung apalagi disertai dengan bersalaman, berpotensi menjadi sebab penularan virus,” ungkap dia.

Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya menyarankan agar kunci kendali tetap ada di pemerintah. Kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah juga harus jelas, tegas, dan seragam.

Sebab, pihaknya menilai bahwa saat ini pemerintah masih terkesan ambigu dan tidak ada rencana yang terlihat sejalan antar Lembaga di tingkat pusat maupun daerah. “Sebaiknya pemerintah tidak melakukan relaksasi Covid-19 dengan berbagai dalih yang susah diterima nalar publik,” papar dia.

sumber: republika.co.id

 

Viral Bandara Penuh Sesak, AP II Akui Ada Penumpukan Penumpang

Redaktur: Mazaya

TANGERANG(Jurnalislam.com) – Pihak pengelola Bandara Soekarno Hatta, PT Angkasa Pura II (AP II) mengakui memang ada penumpukan penumpang di Terminal II Bandara Soekarno Hatta pada Kamis pagi (14/5).
Penumpukan terjadi karena proses pemeriksaan dokumen penumpang oleh tim gugus tugas udara covid-19.

“Jadi bahwa memang terjadi antrean di terminal dua karena ada proses validasi dokumen bagi penumpang yang akan berangkat, penumpang wajib, bawa tiga dokumen yaitu tiket, surat keterangan bebas covid atau keterangan sehat, surat tugas dari atasan,” kata Senior Manager Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Febri Toga Simatupang kepada CNBC Indonesia, Kamis (14/5).
Ia mengatakan kondisi itu terjadi pada pagi hari pukul 04.00 saat puncak penerbangan, pada siang ini kondisi sudah lengang, bahkan sejak pukul 05.00 sudah lengang. Setelah, ini Pihak gugus tugas akan melakukan evaluasi proses pemeriksaan dokumen dan pihak AP II akan mengatur slot penerbangan.

Febri mengatakan memang pada hari ini terjadi peningkatan penumpang hingga 5.000 orang, atau tertinggi semenjak 7 Mei 2020 saat mulai dibukanya kembali penerbangan. Padahal sehari sebelumnya jumlah penumpang hanya 4.300 orang dalam sehari.

“Jumlah itu tentu sangat jauh, karena untuk normal saja, jumlah flight adalah 1.200 flight per hari. Sekarang hanya 105 flight. Sekarang 5.000 penumpang, saat normal 150 ribu penumpang,” katanya.
Sumber: cnbcindonesia

Gugus Tugas: Patuhu Norma Hidup Baru, Tetap di Rumah!

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Dalam dua hari terakhir, jumlah pasien positif virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19) di Indonesia mengalami tren peningkatan. Penularan masih terus terjadi, sehingga timbul pertanyaan besar. Sampai kapan kita harus menunggu sampai kehidupan normal kembali?

Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, jumlah pasien positif corona per 13 Mei 2020 adalah 15.438 orang. Bertambah 4,67% dibandingkan hari sebelumnya.

Kenaikan 4,67% adalah pertumbuhan harian tertinggi sejak 24 April. Dalam dua hari terakhir, laju pertumbuhan kasus bergerak naik.

“Kita harus mengubah pola hidup dengan mengubah jaga jarak, batasi waktu kalau ada kepentingan keluar rumah. Ini menjadi penting untuk kita pahami. Mari bersama untuk tetap di rumah, apabila perlu keluar rumah lakukan secepatnya. Mari kita disiplin, mari bersama saling mengingatkan, agar patuh dengan norma hidup yang baru,” papar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto.

Sumber: cnbcindonesia.co.od

Kemenkeu Nilai Seharusnya Iuran BPJS Lebih Tinggi Lagi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa mengatakan, besaran iuran BPJS Kesehatan seharusnya lebih tinggi dibandingkan tarif terbaru.

Dalam hal ini adalah untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau kerap disebut sebagai peserta mandiri.

Kunta menjelaskan, berdasarkan perhitungan aktuaria, besar iuran PBPU dan BP kelas satu seharusnya Rp 286.085.

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang baru diresmikan, iuran untuk kelas satu sebesar Rp 150 ribu.

“Tapi, kami tidak menetapkan jumlah tersebut karena mengikuti kemampuan membayar kita,” ujar Kunta dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (14/5).

Sementara itu, menurut perhitungan aktuaria, PBPU kelas dua dan tiga harusnya Rp 184.617 dan Rp 137.221. Tapi, merujuk pada regulasi, peserta masing-masing membayar Rp 100 ribu dan Rp 35 ribu.

Kunta menyebutkan, faktor ini yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Di sisi lain, ia menambahkan, sesuai ketentuan, besaran iuran perlu dikaji secara berkala. Ia mencatat, iuran JKN terakhir naik pada 2016 dan bahkan kelas 3 PBPU belum pernah disesuaikan sejak 2014.

Tujuan akhirnya, Kunta mengatakan, menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memberikan pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas. Termasuk di antaranya terjangkau bagi masyarakat maupun negara dengan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal pemerintah serta kemampuan masyarakat.

Tidak kalah penting, Kunta mengatakan, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan juga mempertimbangkan keadilan sosial. “Yang miskin tidak perlu bayar dan yang kaya membayar sesuai kemampuan,” ujarnya.

Meski naik, Direktur Jenderal Anggaran Askolani menekankan, pemerintah tetap komitmen membantu masyarakat golongan menengah ke bawah yang dalam hal ini diartikan sebagai PBPU dan BP kelas tiga.

Pada 2020, mereka membayar iuran dengan tarif yang sama seperti tahun-tahun kemarin, yakni Rp 25 ribu. Padahal, merujuk pada Perpres 75/2019 tentang Perubahan Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, mereka seharusnya membayar Rp 42 ribu. Selisih sebesar Rp 16.500 ini akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

Untuk kebutuhan tanggungan ini, pemerintah telah menganggarkan Rp 3,1 triliun melalui Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun Anggaran 2020. “Ini dukungan daripada membantu golongan kelas tiga PBPU dan BP agar tetap bayar Rp 25 ribu dan membantu kelangsungan BPJS agar lebih sustainable,” kata Askolani.

Sumber: republika.co.id