New Normal Jangan Diartikan Bebas Beraktivitas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Upaya pemerintah pusat dan daerah yang mulai menerapkan wacana kenormalan baru atau New Normal, dikritik oleh Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani.

Adapun hal tersebut ditandai dengan penghentian kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah dan diikuti pencabutan larangan mudik dengan membuka kembali akses keluar masuk ibu kota.

Netty mengatakan, New normal tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan kembali beraktivitas seperti sebelum pandemi virus Corona (Covid-19) terjadi.

“Gunakan pendekatan saintifik dalam membuat kebijakan, jangan pake perasaan. Pemerintah daerah juga harus melibatkan akademisi dan ahli jangan sekadar ikut kebijakan,” kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (8/6/2020).

Netty mengingatkan, agar pemerintah tidak boleh serampangan dan sembarangan mewacanakan new normal sebelum menyiapkan perencanaan dan pentahapan yang terukur baik kuantitatif maupun kualitatif.

“Perencanaan dan pentahapan ini harus clear dan jelas dari pusat sampai daerah, terutama daerah yang masih menghadapi covid-19. Jangan sampai alih-alih new normal, justru kita menuai badai,” ujar Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR ini.

Sekadar informasi, pada 6 Juni terjadi rekor penambahan kasus baru sebanyak 993 kasus. Tambahan terbanyak dari Jawa Timur, Jakarta dan Papua. Netty mengatakan, badai Pandemi Covid-19 masih terus mengintai.

“Kurva kasus masih belum melandai. Jawa Timur dan Surabaya sedang berjuang melawan darurat covid-19. Apa kurang jelas indikator yang tampak untuk membuat kebijakan yang benar-benar menyelamatkan rakyat?” ujarnya.

Dia pun mengaku sudah meninjau kondisi terkini penanganan Covid-19 di Cirebon dan Indramayu. legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat 8 ini juga menemukan kasus bayi berusia 50 hari terkonfirmasi positif covid-19 setelah dibawa orang tuanya ke pesta pernikahan dan berinteraksi dengan saudaranya dari wilayah episenter covid-19.

Selain itu, di Dapil Netty juga terdapat banyak pesantren dan boarding school yang santrinya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga, kata Netty, jangan sampai di masa yang masih rawan ini, mengizinkan para santri untuk kembali ke pondok lagi.

“Demi kebaikan bersama, saya harap pemerintah dengan tegas memberikan arahan yang jelas kepada para pimpinan lembaga pendidikan dan dinas kesehatan daerah agar memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi korban karena kelalaian pemerintah,” tuturnya.

Sumber: sindonews.com

 

Survei Penanganan Covid: Kepuasan Kebijakan Pemerintah Pusat Menurun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Indikator merilis hasil survei terkait hasil kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). Hasilnya adanya penurunan kepuasan dari masyarakat kepada pemerintah pusat.

“Jadi yang puas atau sangat puas di bulan Mei terhadap kinerja pemerintah pusat itu mencapai 56% ini secara nasional meksipun diatas 50% tetapi kalau dibandingkan dengan persepsi warga terkait dengan penanganan covid-19 oleh pemerintah pusat itu turunnya signifikan dari 70 menjadi 56% yang mengatakan kurang puas naik,” ujar Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, Minggu (7/6/2020).

Burhanuddin menjelaskan, pada survei yang dilakukan pada bulan Februari 2020 persentase sangat puas sebanyak 10,1%, cukup puas 60,7%, kurang puas 10,3%, tidak puas sama sekali 1,3%. Jika ditotal tingkat kepuasan terhadap pemerintah pusat sebesar 70,8%.

Sedangkan pada bulan Mei 2020, persentase kepuasan menurun yakni 8,8% sangat puas, 47,6% cukup puas, 29,6% kurang puas, dan 1,7% tidak puas sama sekali. Jadi jika ditotal tingkat kepuasan terhadap pemerintah pusat yakni 56,4%.

“Kepuasan publik dengan langkah-langkah Pemerintah dalam pencegahan penyebaran corona masih mayoritas, tapi menurun signifikan dibanding tiga bulan sebelumnya.

Namun berbanding terbalik dengan pemerintah pusat, ada segmen Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 masyarakat menilai cukup atau sangat puas dengan gugus tugas tersebut.

“Evaluasi terhadap gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 ini sedikit lebih tinggi tingkat kepuasannya dibanding pemeritah pusat. Jadi gugus tugas ini meskipun dibentuk oleh pemerintah pusat itu approval ratingnya di atas 60% total 63% yang puas,” tuturnya.

Sumber: sindonews.com

Jelang Haji, Jumlah Kasus Covid Saudi Tembus 101 Ribu Jiwa

Redaktur: Mazaya

SAUDI (Jurnalislam.com)–Jumlah kasus infeksi virus corona baru (Covid-19) di Arab Saudi melonjak menjadi total 101.914 pada hari Minggu. Lonjakan kasus baru ini terjadi beberapa minggu menjelang pelaksanaan ibadah haji.

Data lonjakan kasus infeksi Covid-19 itu disampaikan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Dengan kondisi pandemi virus corona SARS-CoV-2 yang belum mereda, Kerajaan Arab Saudi belum memutuskan apakah tetap menggelar ibadah haji atau tidak.

Jumlah total kasus infeksi di Arab Saudi merupakan yang tertinggi di Timur Tengah. Menurut Kementerian Kesehatan jumlah kematian juga meningkat menjadi 712 jiwa.

Lonjakan jumlah kasus infeksi terjadi ketika kerajaan melonggarkan penguncian atau lockdown yang ketat. Jumlah kasus harian melebihi 3.000 untuk hari kedua berturut-turut pada hari Minggu.

Pada hari Jumat, kerajaan mengumumkan penguncian baru di kota Jeddah, pintu gerbang ke pelaksanaan haji Muslim ke Makkah. Penguncian baru ini dilakukan untuk melawan menghentikan penyebaran virus corona SARS-CoV-2.

Langkah-langkah tersebut termasuk pemberlakuan jam malam dari pukul 15.00 sore sampai pukul 06.00 pagi, penangguhan salat di masjid-masjid dan memerintahkan masyarakat tinggal di rumah untuk pekerja sektor publik dan swasta di kota Laut Merah yang bandaranya melayani para jamaah.

Setelah melonggarkan tindakan pencegahan Covid-19 di kerajaan pada akhir Mei, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa langkah-langkah ketat juga dapat segera diterapkan kembali di Riyadh. “Kota ini mengalami peningkatan kasus terus menerus selama hari-hari terakhir,” kata kementerian tersebut, seperti dikutip dari AFP, Senin (8/6/2020).

Sumber: sindonews.com

KAI Buka Layanan Kereta, Wajib Taati Protokol Kesehatan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai melakukan uji coba pelayanan perjalanan Kereta Api Indonesia bagi masyarakat umum mulai hari ini, Senin (8/6/2020). Kendati begitu, masyarakat yang akan menggunakan kereta api harus memenuhi persyaratan protokol kesehatan.

Nantinya, masyarakat umum akan diangkut menggunakan kereta luar biasa (KLB). Penggunaan KLB menyesuaikan dengan masa berlaku KLB hingga 11 Juni 2020. Selama ini, KLB hanya diperuntukkan bagi PNS, Tim Gugus Tugas COVID-19, perjalanan dinas, dan masyarakat yang ditentukan.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, untuk bisa menggunakan kereta api, calon penumpang tetap diharuskan bebas dari COVID-19. Hal itu harus dibuktikan dengan menunjukkan hasil PCR Test atau Rapid Test yang negatif dan masih berlaku.

“Petugas di stasiun akan memeriksa seluruh kelengkapan dokumen calon penumpang sebelum diizinkan membeli tiket. Tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui pengoperasian KLB,” tegas Joni, Senin (8/6/2020).

Khusus bagi calon penumpang yang akan menggunakan KLB dari dan menuju Provinsi DKI Jakarta, diharuskan memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) DKI Jakarta. Penjualan tiket hanya dilakukan di stasiun keberangkatan mulai H-2 keberangkatan dan tidak dapat diwakilkan.

Pada saat keberangkatan, penumpang tetap harus bermasker, dalam kondisi sehat (tidak flu, tidak demam, tidak batuk), dan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius. “Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, penumpang dilarang menggunakan KLB,” ujar Joni.

Joni menegaskan, perpanjangan operasi KLB ini merupakan bentuk komitmen KAI untuk tetap melayani mobilitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19. “Kami harap masyarakat dapat terbantu dengan adanya perjalanan KLB. Layanan KLB ini juga terus kami evaluasi pengoperasiannya,” jelas Joni.

Dalam hal operasional KLB, KAI masih tetap mengoperasikan 6 perjalanan KLB yang melayani 3 rute yaitu Gambir – Surabaya Pasarturi Lintas Selatan PP, Gambir – Surabaya Pasarturi Lintas Utara pp, dan Bandung – Surabaya Pasar Turi pp. Perjalanan KLB dari arah Surabaya hanya akan beroperasi setiap tanggal ganjil, dan KLB dari arah Jakarta dan Bandung akan beroperasi setiap tanggal genap.

Sumber: sindonews

Jaga Semangat Ramadhan di Masa New Normal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Semangat puasa dan Idul Fitri yaitu sabar, menahan hawa nafsu, solidaritas, kepedulian, kebersamaan serta menaati imbauan pemerintah, harus terus dijaga saat diberlakukan new normal atau hidup baru saat pandemi virus Covid-19 masih belum berakhir.

Dengan semangat itulah, bangsa Indonesia diyakini akan mampu melewati cobaan pandemi ini, terutama untuk kembali menjadi bangsa yang bersatu, kuat, dan maju.

“Dengan hablum minannas, sesama manusia kita saling bermaaf-maafan, solidaritas dan kesalehan sosial tentu harus ditingkatkan lagi untuk menghadapi pandemi yang masih terjadi saat ini.

Lalu secara hablum minnallah kita juga secara bersama-sama satu bulan sebelumnya telah bermunajat, beristighfar serta memaksimalkan ibadah ritual kita untuk menyambut hari kemenangan. Ini harus terus dijaga dalam menjalani kehidupan new normal,” ujar anggota Komisi IX DPR RI Anggia Ermarini beberapa waktu lalu.

Ia meyakini umat Islam dapat mengelola kesalehan dan solidaritas sosialnya dengan baik. Sehingga setelah Ramadan dan Idul Fitri bisa kembali menjadi insan yang lebih baik lagi.

“La’alakum tattakun ibadahnya bisa lebih maksimal lagi,” imbuh Ketua Umum Fatayat NU ini.

Anggia menilai, sejauh ini pemerintah telah memberikan arahan dan anjuran yan tepat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tinggal di rumah, bekerja di rumah, dan bekerja di rumah.

“Kalau kita bicara makna Idul Fitri adalah untuk menjaga jiwa. Nah, dengan melakukan ibadah di rumah, salat id di rumah dan tidak melakukan halal bihalal ke rumah sanak saudara seperti tahun-tahun sebelumnya, itu merupakan salah satu cara menjaga jiwa kita sendiri,” tuturnya.

Anggia menyampaikan, kalau masyarakat tidak mematuhi aturan tersebut dan keluar rumah, potensi tertular ataupun menularkan kepada orang lain dan keluarga sangat besar.

“Jadi lebih kepada kita kembali kepada tujuan syariah, kita menjaga jiwa, Jiwa kita sendiri, keluarga dan masyarakat secara menyeluruh.  Karena itu lebih baik tetap di rumah saja. Lalu kemudian memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan dalam ibadah baik itu hablum minallah maupun hablum minannas,”  ucap politisi Partai PKB tersebut.

Terkait rencana penerapan new normal, Anggia menilai rencana semacam pelonggaran lockdown di luar negeri dan PSBB di Indonesia. Dan itu terjadi hampir di seluruh negara-negara yang kini masih mengalami pandemi Covid-19.

Sumber: republika.co.id

 

Perkantoran Kembali Dibuka, Lalu Lintas Jaktim Macet

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Sejumlah ruas jalan protokol dan tol di Jakarta Timur mengalami kemacetan lalu lintas pada hari pertama pembukaan kembali perkantoran, Senin (8/6) pagi.

Bahkan, sejumlah ruas Tol Dalam Kota kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow atau lawan arah untuk mengurai kepadatan.

“Atas diskresi kepolisian contraflow Tol Dalam Kota dari KM00+200 sampai dengan KM08+100 sudah dimulai hari ini sejak pukul 06.00 WIB,” ujar Corporate Communications Department Head PT Jasa Marga (Persero) Irra Susiyanti di Jakarta.

Antrean kendaraan mengular di sekitar pintu masuk tol Cawang yang didominasi kendaraan pribadi. Meskipun otoritas terkait hanya memberlakukan 50 persen pembukaan kembali aktivitas perkantoran, simpul kepadatan di ruas protokol Jakarta Timur mulai bermunculan.

Salah satunya di Jalan MT Haryono Cawang yang padat oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Pengendara umumnya mengarah ke wilayah Jakarta Pusat serta Jakarta Selatan.

“Sudah mulai macet, tadi lumayan juga sudah mulai ramai lagi,” kata pengendara Adi Nugroho (41 tahun).

Menurut pekerja swasta di Jakarta Selatan itu sejumlah simpul kemacetan juga terpantau di Panglima Polim, Gatot Subroto sampai Dewi Sartika. “Pagi ini sudah benar-benar hampir normal lagi ini walaupun perkantoran baru masuk setengahnya tapi ramai banget di jalan,” katanya.

Sumber: republika.co.id

 

Negara Abai, Pejuang Wabah Minim Proteksi

Redaktur: Mazaya

Oleh : Oktarina Mahardiani*

Dalam menghadapi pandemi covid-19 yang mempunyai resiko tinggi untuk tertular adalah para tenaga medis mulai dari dokter spesialis, dokter umum, petugas kebersihan hingga seluruh pihak-pihak yang terlibat dan bekerja di rumah sakit.

 

Hal ini dikarenakan pekerjaan mereka yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan para pasien.

 

Mereka berkewajiban membekali diri dengan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mencegah tertular atau menularkan pandemi kepada para pasien yang lain atau kepada orang sehat di sekitar mereka.

 

Dalam menjalankan tugas, resiko kematian selalu membayangi. Apalagi fakta yang terjadi banyak sekali tenaga medis yang meninggal ketika bertugas mengurus pasien covid-19.

 

Sehingga sebagai garda terdepan dalam pandemi seharusnya seluruh kebutuhan mereka baik dari sisi kesehatan maupun daya dukung hidup harus menjadi perhatian paling utama untuk dipenuhi dengan segera oleh pemerintah.

 

Tetapi pada kenyataannya, perhatian utama yang seharusnya diberikan kepada para tenaga medis ini belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat ketika ternyata pemerintah malah melakukan kebijakan-kebijakan baru seperti adanya seruan kepada masyarakat untuk berdamai dengan virus covid-19 dengan pelan-pelan dimulainya kehidupan normal seperti sebelum ada pandemi tetapi dengan protokol kesehatan yang lebih diperketat (new normal life).

 

Hal ini dilakukan sebagai cara agar perekonomian negara yang beberapa bulan ini terkena dampak pandemi bisa bangkit. Ajakan atau seruan oleh pemerintah ini bahkan sudah mulai terealisasi dengan dibukanya salah satu mall di Bekasi yang sebelumnya telah ditutup sementara. (kompas.com 27/5/2020).

 

Padahal faktanya pemerintah sendiri belum mampu mengkontrol jumlah pasien positif covid-19. Pada akhir Ramadhan bahkan mencapai jumlah tertinggi sebanyak 949 orang (kompas.com 23/5/2020). Dari data Gugus Tugas Covid-19 sampai dengan kemarin jumlah pasien positif masih di atas 500 orang, yaitu sebanyak 684 orang menjadi 28.233 orang. (kompas.com 3/6/2020).

 

Langkah kebijakan kontradiktif dari pemerintah yang terburu-buru ini malah justru semakin menambah beban kerja bagi para tenaga medis. Mereka meluapkan ekspresi kekecewaan dan rasa lelah karena bertambahnya beban kerja dengan tagar Indonesia Terserah yang sempat menjadi trending beberapa minggu yang lalu.

 

Hal ini dikarenakan lalainya pemerintah dari sisi kesehatan masyarakat termasuk sisi kesehatan para tenaga medis yang sebenarnya masih terancam oleh pandemi yang belum ditangani dengan baik, tetapi sudah mengambil langkah kebijakan-kebijakan baru yang justru membuat jumlah pasien positif bertambah setiap harinya. Sungguh sebuah ironi bagi para tenaga medis.

 

Ketika di satu sisi sebagai tenaga medis harus berkomitmen penuh pada pekerjaannya untuk menangani pasien meskipun rasa lelah dan takut selalu membayangi. Sedangkan di sisi lain jaminan kesehatan mereka pun harus mereka perjuangkan sendiri akibat kebijakan pemerintah yang tidak terintegrasi.

 

Ternyata tidak hanya proteksi kesehatan para tenaga medis saja yang terabaikan, untuk kebutuhan atau daya dukung hidup mereka pun seperti proteksi finansial juga belum maksimal terpenuhi.

 

Sebagian dari para tenaga medis belum mendapatkan tunjangan atau insentif seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Sebelumnya pemerintah menjanjikan pemberian insentif sebesar 15 juta untuk dokter spesialis, 10 juta untuk dokter umum dan gigi, 7,5 juta untuk bidan dan perawat, serta 5 juta untuk para tenaga medis lain (merdeka.com 25/5/2020).

 

Realisasinya belum sepenuhnya terwujud. Seperti yang disampaikan salah seorang perawat di RSPI Sulianti Saroso di Solo yang menyatakan belum menerima tunjangan tersebut hingga saat ini dengan alasan yang belum diketahui. Padahal insentif tersebut sangat diperlukan oleh para tenaga medis yg bekerja di rumah sakit swasta karena tahun ini mereka mendapatkan pemotongan THR Idul Fitri. (tempo.co 25/5/2020).

 

Bahkan kemudian karena keterbatasan dana dari pihak RS di daerah Ogan Ilir Sumatera Selatan sampai harus merumahkan ratusan para tenaga medis. Sebagian adalah perawat honorer yang hanya mendapatkan gaji 750 ribu sebulan (kompas.com 22/5/2020).

 

Tentu hal yang sangat menyedihkan jika para tenaga medis yang merupakan pejuang paling depan dalam menghadapi pandemi ternyata masih belum maksimal kebutuhannya terpenuhi oleh pemerintah.

 

Sementara masyarakat sendiri masih bergantung terhadap tenaga medis sebagai pelayan kesehatan. Prioritas untuk tenaga medis dan jasa pelayanan kesehatan terutama fasilitas RS yang mendukung kinerja mereka seharusnya sangat diutamakan.

 

Apalagi ketika menghadapi situasi pandemi seperti ini ketika banyak masyarakat yang terpapar kemudian sakit dan harus dirawat di RS dengan tempat perawatan yang penuh akan merepotkan tenaga medis seperti dokter dan perawat.

 

Fakta yang ada ternyata jumlah tenaga medis di Indonesia masih terbatas, terutama dokter spesialis paru yang hanya berjumlah 1.976 orang. Mengutip pernyataan Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan “Artinya satu dokter akan menangani 245 ribu WNI. Sehingga apabila kehilangan dokter misalnya, karena meninggal terpapar covid akan menjadi kerugian yang besar bagi bangsa Indonesia.” (wartakota.tribunenews.com 21/5/2020).

 

Dari sini terlihat bahwa tenaga medis dapat disamakan seperti pasukan yang berdiri di garis paling depan ketika berperang dalam medan pertempuran. Kebutuhan dan jaminan hidup bagi mereka harus diutamakan karena mereka yang pertama kali mendapat serangan musuh dan sekaligus yang mengalami resiko paling tinggi untuk meninggal atau gugur.

 

Perjuangan pasukan tenaga medis ini adalah komitmen mereka terhadap pekerjaan yang harus mereka jalankan meskipun ancaman nyawa sebagai taruhan mereka ketika bekerja.

 

Maka sudah sewajarnya sebagai garda atau pasukan terdepan harus dilengkapi sarana dan fasilitas yang menunjang dalam pekerjaan mereka. Tidak hanya dari sisi kesehatan tapi juga dari seluruh kebutuhan mereka termasuk finansial. Karena apalah artinya pasukan jika tidak dilengkapi dengan perbekalan yang mencukupi. Tentu hanya akan menjadi pasukan bunuh diri.

 

Maka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan jaminan dari sisi kesehatan para tenaga medis ini harus diupayakan sepenuhnya oleh pemerintah. Bahkan menjadi prioritas utama. Pemerintah tidak boleh abai.

 

Tetapi ketika kenyataannya banyak kebijakan pemerintah yang tidak terintegrasi sudah dapat dipastikan bahwa kebutuhan hidup para tenaga medis ini bukan menjadi hal utama. Langkah kebijakan yang diambil pemerintah justru lebih mengutamakan untuk menyelamatkan perekonomian negara dibandingkan dengan menyelesaikan kasus pandemi ini hingga ke akarnya.

 

Banyaknya kebijakan yang membingungkan dari pemerintah juga membuat sebagian masyarakat pada akhirnya mengabaikan aturan kesehatan pada saat pandemi untuk tidak berkumpul dan menjaga jarak. Mereka merasa bahwa virus ini bukan hal yang harus ditakuti.

 

Di samping juga dikarenakan tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga membuat mereka tetap mencari nafkah di luar rumah. Seluruh upaya kesehatan pada akhirnya hanya diupayakan oleh individu masyarakat.

 

Inilah yang terjadi jika sebuah negara mengemban ideologi kapitalisme. Kepentingan individu terutama dalam hal ini adalah kepentingan ekonomi lebih menonjol.

 

Berbeda halnya jika Islam yang dijadikan ideologi dalam bernegara. Dalam Islam kesehatan disamakan dengan kebutuhan pokok, sehingga negara bertanggung jawab secara langsung dalam memenuhinya. Negara dalam hal ini bertanggung jawab menyediakan segala sarana dan prasarana kebutuhan publik dengan taraf terbaik, tanpa menarik biaya sedikit pun dari masyarakat. Sebab negara dan pemerintah adalah raa’in, pelayan umat penyelenggara urusan publik.

 

Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

“Siapa saja di antara kalian yang berada di pagi hari sehat badannya; aman jiwa, jalan, dan rumahnya; dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan ia telah diberi dunia seisinya.” (HR al-Bukhari dalam Adab al-Mufrâd, Ibn Majah dan Tirmidzi).

 

Dalam hadis ini, kesehatan dan keamanan disejajarkan dengan kebutuhan pangan. Ini menunjukkan bahwa kesehatan dan keamanan statusnya sama sebagai kebutuhan dasar yang harus terpenuhi.

 

Gambaran ini terlihat ketika Islam diterapkan secara sempurna sebagai aturan hidup seperti pada masa Rasulullah, delapan orang dari Urainah datang ke Madinah menyatakan keislaman dan keimanan mereka. Lalu mereka menderita sakit gangguan limpa.

 

Nabi SAW kemudian memerintahkan mereka dirawat di tempat perawatan, yaitu kawasan penggembalaan ternak milik Baitul Maal di Dzi Jidr arah Quba’, tidak jauh dari unta-unta Baitul Maal yang digembalakan di sana. Mereka meminum susunya dan berada di tempat itu hingga sehat dan pulih.

 

Raja Mesir, Muqauqis, pernah menghadiahkan seorang dokter kepada Nabi SAW. Beliau menjadikan dokter itu untuk melayani seluruh kaum muslim secara gratis.

 

Khalifah al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah membangun rumah sakit bagi pengobatan para penderita leprosia dan lepra serta kebutaan. Para dokter dan perawat yang merawat mereka digaji dari Baitul Maal.

 

Bani Thulan di Mesir membangun tempat dan lemari minuman yang di dalamnya disediakan obat-obatan dan berbagai minuman. Di tempat itu ditunjuk dokter untuk melayani pengobatan.

 

Dari beberapa gambaran di atas telah jelas bahwa Islam menetapkan jaminan kesehatan merupakan tugas dan tanggung jawab negara juga pemerintah.

 

Ketersediaan tenaga medis berikut sarana dan pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat secara maksimal dan tanpa pungutan biaya.

 

aik tenaga medis maupun sarana dan pelayanan kesehatan seluruhnya digaji oleh pemerintah dengan mengambil dana dari Baitul Maal.

 

Sehingga ketika menjalankan tugasnya dalam kesehatan para tenaga medis tidak lagi mengkhawatirkan kebutuhan hidupnya karena seluruhnya telah tercukupi oleh negara. Apalagi ketika menghadapi situasi pandemi. Negara akan lebih mengutamakan tercukupinya kebutuhan hidup tenaga medis sebagai garda terdepan.  Wallahu ‘Alam[]

* Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

 

Otonomi Bangsamoro Dinilai Untungkan Muslim Mindanao

Redaktur: Mazaya

ANKARA(Jurnalislam.com) – Wilayah Otonomi Bangsamoro bagi kalangan Muslim Mindanao memberikan banyak keuntungan signifikan dari kesepakatan damai kawasan mayoritas Muslim dengan pemerintah Filipina.

Hal ini disampaikan Wakil Kepala Yayasan Bantuan Kemanusiaan (IHH), Huseyin Oruc dilansir, dari Anadolu Agency, Senin (8/6).

Dia mengatakan dalam sebuah konferensi video bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendapatkan dukungan luar biasa dari masyarakat setempat.

IHH telah membantu orang-orang di kawasan ini sejak 1997 dan menjadi salah satu anggota Tim Pemantau Pihak Ketiga Independen untuk menilai pelaksanaan prasyarat perjanjian damai yang ditandatangani antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

Oruc dalam kesempatan itu menjelaskan perjuangan Muslim Moro untuk tanah merdeka selama beberapa dekade. Dia menambahkan, Front Pembebasan Islam Moro telah mengambil keputusan bijak untuk menerima otonomi.

Wilayah Bangsamoro telah lama dirampas kebebasannya di bawah Spanyol, AS, Jepang, dan negara Filipina. Kini wilayah tersebut diberikan otonomi setelah referendum bersejarah diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari tahun lalu di Mindanao selatan.

“(Dengan perjanjian damai tersebut) Bangsamoro menjadi otonomi yang lebih kuat yang dapat melindungi dirinya dengan lebih baik,” kata Oruc.

Oruc melanjutkan, orang-orang di wilayah itu telah mendapatkan identitas mereka yang diakui oleh pemerintah pusat. Mereka akan berbagi sumber daya di wilayah tersebut dengan pemerintah pusat secara 50-50.

“Mereka juga akan membangun keamanan mereka sendiri melalui pasukan polisi setempat. Mereka membangun sistem Hukum Islam di sana,” katanya menjelaskan beberapa keuntungan.

Pemerintah daerah otonom Bangsamoro di bawah Ketua Menteri Al-Hajj Murad Ebrahim, ungkap Oruc, sejauh ini telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk memenuhi permintaan penduduk setempat. “Pemerintahannya lebih berhasil dalam memerangi pandemi virus corona daripada pemerintah pusat, menurut media setempat,” kata Oruc.  Wilayah ini sejauh ini mengkonfirmasi sekitar 25 kasus Covid-19 dengan 11 kematian. Bangsamoro juga membuka pusat isolasi dengan 100 tempat tidur bulan lalu yang dibangun dalam 40 hari.

Perdamaian dan ketenangan permanen adalah tujuan akhir pemerintah otonom. Kerukunan antaragama di antara umat Islam, Kristen, dan minoritas lain di kawasan ini telah menjadi contoh bagi bagian lain dunia.

Sumber: republika.co.id

Anies Berbagi Penanganan Covid di Depan 40 Pimpinan Seluruh Dunia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dianggap berhasil dalam penanganan pandemi Covid-19. Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diundang untuk menghadiri virtual meeting ‘The Mayoral Meeting Cities Against Covid-19 (CAC) Global Summit 2020‘ pada 2 Juni lalu.

Dengan mengusung tema ‘Together We Stand‘, Anies berbicara di depan 40 gubernur dan wali kota di seluruh dunia. Video tersebut diunggah akun Youtube Pemprov DKI pada Ahad (7/6).

Dikutip dari prnewswire.com, global summit atau konferensi tingkat tinggi (KTT) yang mencakup 15 sesi ini berlangsung pada 1-5 Juni 2020.

Di mana para ahli global di bidang perawatan kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, dan lingkungan, berbagi informasi mendalam tentang tanggapan dan solusi untuk penanganan Covid-19. Semua program yang dipaparkan pemateri dilengkapi dengan interpretasi simultan dalam bahasa Inggris.

Adapun Anies kebagian sesi presentasi pada 2 Juni, yang diawali dengan pidato pembukaan Wali Kota Seul Park Won-Soon selaku tuan rumah. Acara tersebut diikuti Gubernur Maryland (AS) Larry Hogan, Wali Kota Moskow (Rusia) Sergei Sobyanin, Wali Kota London (Inggris) Sadiq Khan, dan Wali Kota Budapest (Hungaria) Gergely Karácsony.

Selain itu, wali kota Istanbul (Turki), wali kota Teheran (Iran), Tel Aviv (Israel), Buenos Aires (Argentina), Vancouver (Kanada), Chongqing (China), dan New Delhi (India) ikut berbagi penanganan Covid-19 di masing-masing wilayahnya. Kemudian setelah diskusi, dilanjutkan ‘Deklarasi Seoul’ yang diikuti seluruh peserta.

Sebelum menyilakan Anies berbicara, dalam video di akun Youtube Pemprov DKI, moderator mengatakan, contoh dari Gubernur Anies Baswedan pada Mei dapat dikatakan sebagai bulan terberat untuk provinsi terbesar keempat di Asia Tenggara dalam menangani pandemi Covid-19.

“Namun Jakarta tampaknya telah berhasil mengubah keadaan dengan jumlah kasus yang terus menurun setelah melewati puncaknya pada pertengahan Mei. Bapak Gubernur tampaknya Anda memiliki bahan paparan yang telah dipersiapkan, jika sudah siap saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk berbicara sekarang.”

Gubernur Anies pun mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan untuk mengikuti pertemuan penting para pemimpin di seluruh dunia, khususnya teman baik Wali Kota Park.

Menurut Anies, Park adalah salah satu panutan pemimpin kota. Dia juga menyampaikan salam kepada gubernur dan wali kota yang mengikuti pertemuan tersebut.

Anies mengatakan, Pemprov DKI ingin membagikan penanganan Covid-19 kepada seluruh peserta. Hanya saja, ia menekankan, materi yang disampaikan ingin mengajak gubernur dan wali kota seluruh dunia untuk melihat ke depan.

“Maksud saya kita semua berpengalaman menghadapi pandemi ini, tapi saya pikir penting bagi kita semua untuk melihat hal-hal di balik pandemi ini,” ucap mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) tersebut.

sumber: republika.co.id

Pelonggaran PSBB, PKL Bandung Diizinkan Beroperasi

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bandung memperbolehkan para pedagang kaki lima (PKL) untuk beroperasi selama masa pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, para pedagang harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak boleh berjualan di zona merah PKL.

“Relaksasi PKL dalam rangka PSBB sudah diizinkan tapi mengacu kepada perwal 32 nomor 2020 di sana tidak ada (dijelaskan) PKL seperti apa,” ujar Kepala Dinas KUMKM Kota Bandung, Atet Dedi Handiman saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (8/6).

Ia mengungkapkan, para PKL yang beroperasi tetap harus menjalankan protokol kesehatan diantaranya tidak boleh mengundang kerumunan saat berjualan. Menurutnya, aturan yang tengah dibuat tidak secara eksplisit membahas PKL akan tetapi UMKM.

“Kalau PKL dianggap sama (dengan) warung maka ada pembatasan waktu (operasi), protokol kesehatan dan (jaminan) kebersihan produk,” ungkapnya.

Ia mencontohkan tidak semua yang berjalan di trotoar yang dijadikan tempat usaha di 16 titik lokasi penataan PKL di Cicadas akan membeli barang. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar para PKL di Cicadas wajib menjalankan protokol kesehatan saat konsumen datang.

“(PKL) di Cibadak (beroperasi) jam 20.00 sampai 10 malam tapi di peraturan (dibatasi) sampai jam 6. Sementara ini, mengimbau mengacu kepada Perwal no 32 dengan pembatasan,” katanya.

Atet menambahkan, pihaknya saat ini akan melakukan rapat untuk membahas pelaksanaan usaha para PKL di Cicadas dan Cikapundung dengan menerapkan protokol kesehatan. Dia mengatakan, dinas sendiri fokus kepada pembinaan tetapi di dalam Satgasus PKL memiliki kewenangan untuk menertibkan, penataan, dan pembinaan PKL.

Pasien positif Covid-19 di Kota Bandung mengalami kenaikan empat hari terakhir saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proposional masih berlangsung sejak diumumkan Jumat (29/5) hingga Jumat (12/6). Dari jumlah positif Covid-19 sebanyak 307 orang pada Kamis (4/6) sore, hingga Ahad (7/6) malam jumlahnya naik signifikan menjadi 329 orang.

Sumber: republika.co.id