Istana Ogah Tanggapi Temuan KPK Soal Kartu Prakerja

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pihak Istana enggan memberikan tanggapannya terkait temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai sejumlah masalah dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman pun menyampaikan, masalah ini sebaiknya ditanyakan ke pejabat yang berwenang.

“Problemnya sudah sangat teknis, terkait kementerian/lembaga terkait, mohon untuk Kartu Prakerja ke Ibu Denni Purbasari, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja,” kata dia kepada wartawan, Jumat (19/6).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan prorgam kartu prakerja. Namun, komisi antirasuah hanya memberikan rekomendasi kepada pelaksana kartu prakerja, tanpa mengungkap temuan delik hukum mengingat program itu telah berjalan.

KPK memaparkan sejumlah temuan sekaligus dengan rekomendasi masing-masing terkait pelaksanaan program yang memakan anggaran Rp 20 triliun tersebut. Pertama, terkait proses pendaftaran.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan BPJS Ketenagakerjaan telah mendata pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan sudah dipadankan dengan nomor induk kependudukan (NIK). Sebanyak 1,7 juta orang pekerja terdampak masuk ‘whitelist’.

Faktanya, hanya sebagian kecil dari whitelist tersebut yang mendaftar secara daring, yaitu hanya 143 ribu orang. Sedangkan, peserta yang mendaftar untuk 3 gelombang, yaitu 9,4 juta orang, bukanlah target program tersebut.

“Rekomendasi pertama, peserta yang disasar pada whitelist, tidak perlu mendaftar daring melainkan dihubungi manajemen pelaksana sebagai peserta program,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di gedung KPK Jakarta, Kamis (18/6).

Masalah kedua, manajemen pelaksana kartu prakerja menggunakan fitur face recognation untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp 30,8 miliar. KPK menilai itu sangat tidak efisien. KPK merekomendasikan agar cukup menggunakan NIK sehingga tidak perlu fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya.

Selanjutnya, kerja sama program prakerja dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedelapan platform digital itu adalah Tokopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, Sekolah.mu, Pintaria, Skill Academy, MauBelajarApa, dan Kementerian Tenaga Kerja.

KPK juga menemukan adanya konflik kepentingan antara lima dari delapan platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan. Kelimanya adalah Skill Akademy (Ruangguru); Pintaria (HarukaEdu), Sekolahmu, MauBelajarApa.com, dan Pijar Mahir.

sumber: republika.co.id

 

Eks Pimpinan Minta KPK Selidiki Dugaan Korupsi Program Kartu Prakerja

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto meminta lembaga antirasuah yang dipimpin Firli Bahuri membuka penyelidikan atas dugaan korupsi dalam program Kartu Prakerja.

Menurut Bambang, KPK perlu melakukan tindakan lebih dari sekadar kajian atas program yang digaungkan Presiden Joko Widodo sejak masa kampanyenya.

“Setop dengan kajian. Masuk di penyelidikan. Tugas Litbang sudah selesai di situ; tugas penyelidikan mulai masuk,” katanya dalam sebuah forum diskusi, Jumat, 19 Juni 2020.

KPK, katanya, patut menyelisik dugaan korupsi di program Kartu Prakerja. Apalagi anggarannya sangat besar, yakni Rp20 triliun. Kajian merupakan tugas para peneliti, bukan tugas lembaga penegak hukum.

“Kalau hanya memetakan masalah dan memetakan temuan, itu sebenarnya kerjaan peneliti. Tetapi kalau pekerjaannya advokat atau penegak hukum dia akan menemukan apakah tindakan itu dilakukan secara sengaja atau kelalaiannya. Jadi dengan begitu mens rea-nya jelas,” ujarnya.

Bambang menduga telah terjadi praktik rasuah dari program Kartu Prakerja. Deteksi saja siapa-siapa yang terlibat dalam program itu. “Kalau menurut saya, tindakan itu sengaja, setidak-tidaknya lalai. Dan lalai itu sudah menjadi bagian dari pelanggaran,” katanya.

Sumber: vivanews.com

 

‘Protokol Kesehatan Diberlakukan hingga Ditemukan Vaksin’

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jendral Polisi Idham Aziz meninjau Mal Tangguh Semeru (Sehat, Aman, Tertib, dan Rukun) di Transmart, Kota Malang, Jumat, 19 Juni 2020. Mal di Malang menjadi salah satu mal percontohan di Indonesia selain Batam dan Riau.

 

Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 selama beraktivitas di luar ruangan. Hadi menegaskan, imbauan ini bersifat wajib, sampai vaksin atau obat untuk Covid-19 ditemukan. Sepanjang itulah masyarakat harus patuh dan disipilin

“Sampai kapan penerapan protokol kesehatan, sampai ketemu obatnya. Maka harus selalu terus dilaksanakan,” kata Hadi.

Hadi Tjahjanto bersama Idham Aziz sebelum memasuki mal juga menjalankan protokol kesehatan yang disediakan oleh mal. Dimulai dari mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian mengisi buku tamu pengunjung mal, hingga menjalani pengukuran suhu tubuh dengan thermo gun. Hadi memuji kesiapan mal di Malang.

“Tadi prosedur yang disampaikan kepada saya, Kapolri, Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota sudah sesuai. Standar pengamanan terhadap pengunjung sudah memenuhi kriteria. Mereka menggunakan sekat. Di dalam pun selalu diawasi oleh petugas dari TNI-Polri. Selain itu juga diawasi oleh CCTV jika bergerumul akan diingatkan oleh petugas,” ujar Hadi.

Pelayanan Mal di Malang dianggap sudah berjalan dengan baik. Seluruh karyawannya wajib menggunakan face shield, sementara pengunjungnya wajib bermasker. Selain itu, jarak di eskalator, tempat makan, dan tempat duduk pengunjung juga diatur sesuai anjuran physicial distancing.

 

“Jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat maka akan langsung di-rapid test, nanti akan langsung diserahkan kepada gugus tugas. Pengunjung, masyarakat disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga prosedur yang tadi dipaparkan sudah sesuai. Malang jadi contoh bagi wilayah lain. Ini saya kunjungi ketiga, setelah Batam dan Riau,” ujar Hadi.

Sumber: vivanews

 

Luhut Sebut Sejumlah Destinasi Wisata Akan Dibuka Juli

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislama.com)—Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Corona. Makanya, pemerintah berupaya segera memulihkam sektor pariwisata dalam menggairahkan ekonomi. Pasalnya, pariwisata punya kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Menteri Koordinantor bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa berapa destinasi pariwisata rencananya akan dibuka pada bulan Juli.

“Kemudian Pulau Komodo, Labuan Bajo, itu juga oleh Gubernur dilaporkan siap. Bali juga sudah siap. Around Juli semualah,” ujar Luhut di Jakarta, Sabtu (20/6/2020).

Dia melanjutkan kawasan konservasi di Banyuwangi, tepatnya di Pantai Plengkung atau yang populer disebut G-Land, akan segera dijadikan tuan rumah untuk kejuaraan surfing dunia.

“Tadi Banyuwangi siap, tapi kita lihat Covid juga nanti. Yang jelas Banyuwangi ini sudah disiapkan untuk World Surfing League. Harusnya November, jumlah penontonnya nomer tiga terbesar di dunia, lebih besar dari MotoGP. MotoGP itu nomer 9,”imbuhnya

Menurutnya kejuaraan surfing ini akan ditonton banyak orang. Rencananya gelaran bergensi selancar ombak ini bakal dilaksanakan tahun depan.

“Itu memilih G-Land di Banyuwangi sebagai tempat. Mungkin ditunda tahun depan,” kata Luhut.

Sumber: sindonews.com

Pedagang Positif Covid-19, Pasar Minggu Jaksel Ditutup

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menyusul Pasar Kebayoran Lama, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan juga ditutup sementara selama tiga hari terhitung mulai Sabtu (20/6) dini hari. Penutupan dilakukan untuk sterilisasi dan mencegah munculnya klaster baru Covid-19.

Camat Pasar Minggu Arief Wibowo mengatakan penutupan tersebut dilakukan menyusul ditemukannya tiga pedagang yang terkonfirmasi positif Covid-19 setelah dilakukan uji usap oleh Puskesmas Kecamatan beberapa pekan lalu. .

“Seminggu lalu uji usap dilakukan, hasilnya sudah keluar, terindikasi tiga pedagang positif Covid-19, untuk mencegah penularan kami sepakat melakukan penutupan,” kata Arief saat dihubungi di Jakarta, Jumat malam (19/6).

Arief menyebutkan penutupan dilakukan selama tiga hari yakni dari 20 Juni sampai dengan 22 Juni 2020. Penutupan tersebut tidak hanya dilakukan di Pasar Minggu di bawah pengelolaan Perumda Pasar Jaya, tetapi juga terminal di bawah koordinasi Dinas Perhubungan dan pasar buah Lokbin (Lokasi Binaan) Pasar Minggu di bawah koordinasi Sudin UMKM.

“Karena Pasar Minggu terintegrasi dengan terminal dan lokbin, jadi tiga fasilitas umum ini kita tutup sementara, semua sudah kita koordinasikan dengan instansi terkait,” kata Arief.

Menurut Arief, sebelum dilakukan penutupan pihaknya bersama Perumda Pasar Jaya dan instansi terkait telah melakukan sosialisasi kepada pedagang, awak terminal dan UMKM binaan Lokbin Pasar Minggu. Sosialisasi dilakukan lewat surat edaran terkait penutupan, serta pemasangan spanduk di lokasi pasar, terminal dan Lokbin Pasar Minggu.

“Kami sudah sampaikan kepada pedagang, awak terminal, dan UMKM, semua sudah tau akan adanya penutupan ini,” kata Arief.

Mulai besok, Sabtu pagi sterilisasi akan dilakukan di tiga lokasi tersebut dengan melakukan penyemprotan disinfektan oleh PMI dan Damkar Jakarta Selatan.

Sementara itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat sebanyak 137 pedagang dari 18 pasar tradisional di Ibu Kota, terinfeksi Covid-19. Salah satunya adalah pedagang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan dari 48 orang yang menjalani uji usap, sebanyak tiga orang pedagang dinyatakan positif.

Sumber: republika.co.id

 

MTsN 1 Bogor Gelar Wisuda Virtual

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) — Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Bogor, Jawa Barat menggelar prosesi wisuda secara virtual Kamis (18/6), melepas 314 siswa kelas IX tahun pelajaran 2019/2020.

Kepala MTsN 1 Bogor Eti Munyati mengatakan pandemi berdampak terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk sekolah.

Karena itu, prosesi wisuda virtual dilaksanakan dengan menegakkan protokol kesehatan Covid 19. Pelaksanaannya dilakukan dengan membatasi jumlah yang hadir dan menunjuk perwakilan baik dari guru, siswa dan wali murid.

“Walaupun berbeda acaranya dari yang biasanya dilakukan di gedung, namun adanya musibah pandemi Covid-19 mudah-mudahan ada manfaatnya dan hikmahnya khususnya bagi MTsN 1 Bogor,” kata Eti melalui channel YouTube MTsN 1 Bogor.

Sejak adanya pandemi Covid-19, Eti menjelaskan, sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Eti mengakui, masih banyak hal yang belum dapat tersampaikan. Namun, baik guru maupun murid, kata dia, telah berusaha agar peroses belajar dan mengajar tetap berjalan dengan baik.

Eti pun meminta, agar semua tetap saling memberikan pengawasan, khususnya bagi wali murid kepada anaknya. Selain urusan penting, dia meminta, agar siswa yang baru lulus dan yang masih menempuh pendidikan di MTsN 1 Bogor menahan diri untuk tetap di rumah.

“Karena upaya pemerintah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga sudah diberikan peluang yang luar biasa lewat online dan daring,” kata dia.

Dia meminta, alumni MTsN 1 Bogor tetap menjadi pribadi yang baik dan sopan. Meskipun kondisi sulit, dia berharap, alumni dapat menjadi siswa yang membanggakan bagi orang tua dan sekolah. “Lupakan kegiatan lulusan kalian beramai-ramai, tetap panjatkan sujud syukur agar mendapatkan lebih banyak nikmat dan terus berjuang dengan semangat yang tinggi untuk mencapai cita-cita,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

 

Label Halal Jadi Tuntutan Industri Sekarang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memantau perkembangan pasar halal dunia. KNEKS mendapati negara-negara yang berpenduduk mayoritas bukan Muslim justru berlomba meningkatkan kapasitas di pasar halal.

Hal tersebut disampaikan Direktur Bidang Pengembangan Ekonomi Syariah & Industri Halal KNEKS Afdhal Aliasar dalam seminar virtual yang diadakan Universitas Maarif Hasyim Latif (Umaha) pada Kamis (18/6).

Afdhal menilai perlunya peningkatan kesadaran gaya hidup halal di Tanah Air. Selama ini, ia menduga banyak Muslim beraktivitas dengan asumsi memenuhi aspek halal pada tiap produk. Padahal belum tentu semua produk asli Indonesia berlabel halal.

“Halal bukan suatu yang biasa saja, banyak beranggapan dalam kegiatan sehari-hari berasumsi apa yang dimakan dan kegiatan ekonominya sudah halal padahal mungkin belum,” kata Afdhal.

Afdhal merasa miris ketika label halal bukan prioritas produsen nasional. Padahal langkah sebaliknya dilakukan negara bermayoritas non-Muslim. Labelisasi halal pada produk kini menjadi tren bisnis bukan sekedar memenuhi aspek agama saja.

“Jepang dan Korea Selatan lihat potensi Muslim banyak, maka ada parwisata, restoran halal. Ini bukan sekedar agama tapi potensi ekonomi yang harus dimanfaatkan,” ujar Afdhal.

Peningkatan jumlah Muslim di suatu negara mau tak mau membuka peluang kebutuhan produk halal. Di dunia, jumlah Muslim dan ekonominya berkembang. Hal tersebut sampai bisa memengaruhi gerakan ekonomi suatu negara.

Afdhal memandang harusnya momentun ini dimanfaatkan produsen Indonesia. Citra Indonesia sebagai negara mayoritas Islam harusnya membuat kepercayaan konsumen dunia naik.

“Muslim dunia cari produk halal, ini peluang Indonesia. Dari segi fesyen Indonesia mungkin juara tapi untuk makanan minuman halal, belum. Untuk masuk ke pasar Eropa dan Timur Tengah butuh dorongan lagi,” ucap Afdhal.

Sumber: republika.co.id

 

Asosiasi Penyelenggara Terima Keputusan Pemerintah Batalkan Keberangkatan Haji

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kementerian Agama Republik Indonesia keberangkatan jamaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/ 2020 M. Sementara, pemerintah Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan kepastian terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (Asbihhu NU), KH Hafidz Taftazani mengatakan, pembatalan ibadah haji tahun ini tersebut demi menjaga jiwa jamaah haji Indonesia. Karena itu, para penyelenggara ibadah haji menerima kebijakan pemerintah itu.

“Pada dasarnya semua penyelenggara menerima pembatalan haji karena alasan pemerintah hifzdun nafs, menjaga kerugian jiwa jamaah itu, semua kami sepakat,” ujarnya kepada Republika.co.id, Kamis (18/6).

Direktur Utama PT. Al Haramain Jaya Wisata Tour and Travel ini menjelaskan, pembatalan keberangkatan jamaah haji itu harus dipahami sebagai upaya mencegah jamaah haji Indonesia dari penularan virus corona Covid-19 yang saat ini telah melanda dunia.

Kendati demikian, menurut dia, pemerintah Indonesia juga harus bersiap jika Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tiba-tiba mengumumkan membuka pelaksanaan ibadah haji dan memberikan kuota sebesar 20 persen kepada pemerintah Indonesia.

“Kalau Pemerintah Saudi memberikan kuota haji 20 persen untuk Indonesia dengan alasan hifdzun nafs, lalu pemerintah Indonesia bagaimana? Indonesia juga harus hifdzun nasf, dari kuota 20 persen yang diberikan oleh Saudi maka Indonesia cukup yang berangkat 10 persen. Artinya 20 persen gak usah diambil semuanya,” jelasnya.

Dengan kuota hanya 10 persen itu, tambahnya, maka sebaiknya pemerintah Indonesia memprioritaskan dan memberikan kuota kepada jamaah haji khusus (PIHK).

Sementara itu, Menteri Agama RI Fachrul Razi menjelaskan sebab dikeluarkannya keputusan pemberangkatan ibadah Haji asal Indonesia tahun 2020. Alasan waktu menjadi alasan yang paling ditekankan Fachrul saat ia memberikan penjelasan ke Komisi VIII DPR RI, Kamis (18/6).

Fachrul mengatakan, Kemenag tak mampu mempersiapkan keberangkatan haji dengan sisa waktu. Bahkan, meskipun nantinya Saudi membuka pintu bagi jamaah, Kemenag tak menyanggupi.

“Bahwa boleh jadi Kementerian Agama sudah membuka penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama sudah tak miliki cukup waktu untuk mempersiapkan keberangkatan haji,” kata Fachrul dalam rapat.

Sumber: republika.co.id

 

Gugus Tugas Klaim Berhasil Covid-19 Bisa Kendalikan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19mengeklaim, kasus virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) selama tiga bulan terakhir bisa dikendalikan. Bahkan persentase kematian akibat virus ini terus menurun.

Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, penanganan Covid-19 di Tanah Air dalam kurun waktu tiga bulan terakhir menunjukkan tren lumayan.

“Memang kasus Covid-19 meningkat, tetapi kenyataannya tidak seperti proyeksi banyak pihak bahwa kasusnya bisa ratusan ribu,” ujarnya saat konferensi virtual di akun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (19/6).

Selain itu, ia menyebutkan, jumlah kematian akibat Covid-19 semakin menurun, jika awalnya 10 persen dan sekarang berkurang menjadi 5 persen. Tak hanya itu, Wiku menyebutkan, angka kesembuhan juga semakin meningkat yaitu 39,2 persen.  “Jadi kondisinya relatif terkendali,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat yang juga bekerja sama mulai sadar untuk menangani virus ini kemudian membuat situasinya membaik.

Artinya, ia menegaskan, yang memutus mata rantai penyebaran virus adalah masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah mencatat penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 1.331 orang dalam 24 jam terakhir pada Kamis (18/6).

Angka itu kembali menyentuh rekor tertinggi kasus harian sejak kasus Covid-19 perdana di Tanah Air diumumkan pada awal Maret 2020 lalu.

Dengan penambahan kasus hari ini, angka kumulatif kasus positif di Indonesia sebanyak 42.762 orang.

Sumber: republika.co.id

Gerindra Duga Peran Jamaah Fanatik Sukarno di Balik RUU HIP

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah telah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bersama DPR.

Namun hal ini tak menyurutkan laju penolakan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap RUU itu agar sebaiknya dicabut dari agenda pembuatan UU.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, mengatakan sejatinya pencetus RUU HIP ini adalah mereka para pengikut atau jamaah pemikiran Bung Karno sang proklamator bangsa. Fanatisme mereka, kata Desmond, menghasilkan buah pikiran untuk membentuk RUU HIP.

“Para ‘jamaah’ Soekarno yang sekarang berkuasa terkesan mengkultuskan pemikiran Soekarno tentang Pancasila yang sebenarnya saat itu masih berupa draf usulan, belum disetujui sebagai konsep Pancasila final. Seperti yang tertuang di pembukaan UUD 1945,” kata Desmond dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/6/2020).

“Sebagai wujud fanatisme, para ‘jamaah’ Soekarno ini sering mengutip ajaran Soekarno tentang Pancasila seperti acap kali terdengar melalui pidato ketua umum partai yang sekarang berkuasa,” lanjut dia.

Desmond mengatakan, para pengikut atau jemaah tersebut kerap membawa-bawa nama Soekarno, apalagi saat berbicara seputar ideologi bangsa.

sumber: sindonews.com