Epidemiolog Minta CFD Ditiadakan Selama Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Kepala Departemen Epidemiologi FKM Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono menjelaskan, bahwa setiap kerumunan orang bisa berpotensi terjadi penularan virus corona kepada orang lain.

Ia pun mengamini bahwa penyelenggaraan car free day (CFD), atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang gelar Pemprov DKI Jakarta berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Ya jadi setiap kerumunan orang akan memungkinkan penularan. Jadi kalau ada kerumunan, kemudian ada yang tidak pakai masker, pasti kemungkinan terjadi penularan, karena kita tidak tahu apakah ada kasus di kerumunan itu, apakah ada OTG (orang tanpa gejala) yang mengandung virus Covid-19, jadi memungkinkan penularan,” kata Miko Rabu (24/6/2020).

 

Mika mengimbau Pemprov DKI mengevaluasi penyelenggaraan HBKB meskipun telah melakukan transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga, CFD tidak diselenggarakan selama pandemi corona.

Ia menambahkan, faktor ekonomi juga tidak akan berdampak signifikan untuk Ibu Kota dalam menyelenggaran CFD. Pasalnya, aktivitas ekonomi juga dilarang saat HBKB di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta.

Warga yang berolahraga juga hanya diperbolehkan membeli makanan dengan cara dibawa pulang.

“Nilai ekonominya buat Jakarta itu kecil, pajaknya enggak masuk ke Jakarta, itu masuk buat masyarakat saja. Jadi saya anjurkan jangan dululah selama Covid-19,” terangnya.

Sumber: republika.co.id

Redaktur: Mazaya

ACEH(Jurnalislam.com)–Jumlah kasus positif Corona di Aceh melonjak drastis dalam 13 hari terakhir menjadi 50 orang. Penularan lokal mulai terjadi di Tanah Rencong. Apa penyebabnya?

“Masyarakat banyak keluar daerah dan mengabaikan protokol kesehatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr Hanif, Selasa (23/6/2020).

Lonjakan kasus terjadi setelah pasangan suami-istri (pasutri) di Lhokseumawe dinyatakan positif pada Rabu (10/6) lalu. Sampel swab tenggorokan mereka diperiksa di Laboratorium milik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh.

Empat hari berselang, lima keluarga dinyatakan positif COVID-19. Empat orang di antaranya berasal dari Lhokseumawe dan satu orang asal Aceh Utara.

Tim gugus tugas melakukan pelacakan. Hasilnya, tujuh orang di Aceh Utara dinyatakan positif Corona pada Rabu (17/6). Pada hari itu, total 10 kasus positif Corona di Tanah Rencong, salah satunya SUK, yang meninggal dunia dalam perawatan.

Sehari berselang, bocah dua tahun di Aceh Utara dinyatakan positif Corona. Dia diduga tertular dari klaster pasutri. Total 15 orang dari keluarga ini positif COVID-19.

Di Aceh Besar, tim gugus tugas melacak orang terdekat dari pasien SUK. Sembilan orang kemudian dinyatakan positif Corona pada Minggu (21/6). Empat orang di antaranya perawat Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dan lima orang keluarganya.

Menurut Hanif, positif Corona kembali bertambah satu kasus hari ini. Pasien asal Banda Aceh tersebut diperkirakan tertular dari transmisi lokal.

“Tertular dari lokal,” jelas Hanif. Hanif mengimbau masyarakat patuh terhadap anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus Corona. Dia juga meminta masyarakat tidak berkunjung ke daerah penularan.

“Masyarakat harus patuhi protokol kesehatan dan jangan keluar Aceh,” ujar Hanif.

Kadinkes Banda Aceh Media Yulizar, mengatakan, di Aceh saat ini sudah ada dua klaster penularan lokal. Keduanya yaitu klaster suami-istri di Lhokseumawe-Aceh Utara dan klaster di Aceh Besar.

“Yang di Aceh Besar ini merupakan tempat tinggal pasien Corona yang meninggal tempo hari. Kemudian hasil swab-nya: anak, menantu, istri, dan dua cucu almarhum semua positif,” ujarnya.

sumber: detik.com

Kasus Corona di Amerika Melonjak, 54 Ribu dalam Sehari

Redaktur: Mazaya

JENEWA(Jurnalislam.com) — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, kasus corona melonjak di beberapa negara besar secara bersamaan. Selain itu, tingkat peningkatan yang mengkhawatirkan telah terjadi di Amerika Latin, terutama Brasil.

“Tentu saja jumlahnya meningkat karena epidemi berkembang di sejumlah negara pada saat yang sama dan di seluruh dunia,” ujar Kepala Kedaruratan WHO, Mike Ryan.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, dalam satu hari dunia mencatat lebih dari 183 ribu kasus virus corona pada Ahad. Angka itu adalah angka terbesar dalam satu hari sejak wabah dimulai pada bulan Desember.

Pada Senin, jumlah kasus infeksi virus corona secara global melampaui 9 juta. Sejumlah negara yang terkena dampak parah seperti China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat melaporkan kasus baru bahkan mulai menghadapi gelombang kedua. Ryan mengatakan, peningkatan kasus kemungkinan disebabkan oleh uji virus corona yang ditingkatkan di sejumlah negara.

“Beberapa peningkatan itu mungkin disebabkan oleh peningkatan pengujian, dan tentu saja negara-negara seperti India menguji lebih banyak. Tetapi kami tidak percaya bahwa ini adalah fenomena pengujian,” ujar Ryan.

Ryan mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 terjadi di Chile, Argentina, Kolombia, Panama, Bolivia, Guatemala, dan Brasil. Sementara, Amerika Serikat mencatat rekor 54.000 kasus dalam 24 jam. Menurut Ryan, lonjakan kasus di Brasil kemungkinan terjadi akibat perubahan dalam sistem pelaporan.

“Masih ada tes yang relatif rendah per populasi, dan tingkat kepositifan untuk pengujian secara keseluruhan masih cukup tinggi. Dari perspektif itu, kita akan mengatakan bahwa tren ini tidak mencerminkan pengujian menyeluruh, tetapi mungkin kurang memperkirakan jumlah kasus yang sebenarnya,” kata Ryan.

Ryan mengatakan, ada peningkatan besar dalam beberapa kasus di sejumlah negara bagian Amerika Serikat. Menurut Ryan, virus corona tidak hanya menyebabkan kematian bagi penduduk dengan usia rentan yakni manula.

Dalam beberapa laporan, virus tersebut juga telah menyerang penduduk usia muda yang lebih banyak bergerak bebas ketika kebijakan lockdown dilonggarkan.

“Yang jelas, kenaikan itu tidak sepenuhnya dijelaskan hanya dengan peningkatan pengujian,” ujar Ryan.

WHO khawatir dengan Jerman yang memiliki tingkat reproduksi virus mencapai 2,88 pada Ahad lalu.

Jumlah tersebut berada di atas tingkat maksimum satu transmisi per orang.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, kurangnya kepemimpinan global dan persatuan dalam memerangi virus merupakan ancaman yang lebih besar daripada pandemi itu sendiri. Selain itu, politisasi telah membuat pandemi semakin buruk.

Sumber: republika.co.id

 

MUI Minta Pemerintah Gratiskan Rapid Test untuk Santri

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Muhammad Cholil Nafis meminta pemerintah memberikan bantuan dana untuk menggratiskan biaya rapid test di Pondok Pesantren (Ponpes). Utamanya, untuk para santri yang akan kembali beraktifitas di Ponpes.

Cholil Nafis menjelaskan bahwa pesantren biasanya bakal menanggung biaya rapid test bagi santri yang kurang mampu. Namun, ditekankan Cholil Nafis, pemerintah juga harus ikut turun langsung untuk membiayai rapid test dengan anggaran yang ada.

“Kami siapkan untuk membiayai mereka. Tapi kan pemerintah harus hadir. Hak untuk mendapatkan pendidikan, apalagi anggarannya ada Rp2,3 triliun untuk pesantren, terus sekarang naik menjadi 690 triliun sekian,” kata Cholil saat berbincang di tayangan iNews Special Report, Selasa (23/6/2020).

 

Cholil menyinggung besaran anggaran penanganan Covid-19 dari pemerintah sebesar Rp695,2 triliun. Ia pun mempertanyakan penggunaan alokasi anggaran tersebut. Pasalnya, Cholil melihat masih banyak rapid test yang harus berbayar.

“Kalau kita hitung penduduk Indonesia, dengan biaya yang ada, terus dilakukan rapid tes, itu enggak sampai Rp50 triliun. Nah sekarang kalau kita mau bicara prioritas. Kalau bicara prioritas, kira -kira untuk apa uang yang Rp690-an triliunan itu. Ketika yang paling mendasar dari pandemi ini, tidak dideteksi sedari dini,” ujarnya.

sumber: sindonews.com

 

Kemenag Didorong Kembangkan Potensi Masjid dan Mushola

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin meminta jajarannya untuk menyiapkan konten dakwah bagi kelompok milenial. Hal ini dikemukakan Kamaruddin dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Masjid (SIMAS), di Jakarta.

“Kalangan menengah atas perkotaan dan kelompok milenial bisa menjadi sasaran dakwah, sehingga Ditjen Bimas Islam hadir di seluruh kalangan masyarakat,” lanjut Dirjen, Selasa (23/06).

Ia juga meminta Ditjen Bimas Islam mendorong masjid agar bisa produktif dalam pengarusutamaan moderasi beragama dan peningkatan kualitas keagamaan umat.

“Kita tidak hanya memikirkan masjid sebagai bangunannya saja, tetapi juga aktifitas di dalamnya,” pesan Kamaruddin.

Untuk itu menurutnya, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam harus menyiapkan program yang dapat mendorong produktifitas masjid dan mushala tersebut. “Kita harus dapat secara kreatif dan inovatif mengembangkan potensi masjid dan mushalla. Salah satunya menyiapkan konten-konten dasar terkait kegiatan di masjid,” pesan Dirjen.

Sebelumnya, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Moh. Agus Salim, mengatakan pentingnya memperhatikan kemajuan teknologi informasi dalam pengembangan SIMAS.

“Oleh karena itu, perlu melakukan pengembangan terhadap SIMAS, salah satunya penambahan fitur pengajuan bantuan masjid dan mushalla, termasuk data realtime masjid dan mushalla,” imbuh Agus Salim.

“Dengan tambahan fitur bantuan masjid dan mushalla, dapat mendorong pengajuan berkas permohonan bantuan secara paperless,” harap Agus Salim dalam kegiatan yang diikuti oleh 30 peserta ini.

 

Mengintip Penerapan ‘New Normal’ di Pesantren

Redaktur: Mazaya

PURBALINGGA(Jurnalislam.com)–Ketua Rabithah Ma’ahid Islamitah (RMI) PBNU , KH.Abdul Ghofar Rozin mengatakan untuk menerapkan new normal di pesantren tidak semudah yang dibayangkan.

 

Sebab pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis komunal di mana santri dan tinggal dan berkegiatan bersama selama 24 jam. Sebab itu menurutnya perlu adanya standar yang jelas untuk menerapkan new normal di pesantren.

 

“Dari pemerintah sendiri untuk standar new normal belum ada yang betul-betul dijadikan pegangan. Sejauh yang bisa kita pahami  adalah aktif kembali dengan penjarakan. Tetapi tidak sesederhana itu bagi pesantren. Pemerintah baik melalui Kemenag harusnya memberikan sebuah standar, konsep yang konkrit soal new normal,” kata Kiai Rozin.

 

Kiai Rozin berpendapat pada tingkat paling sederhana dalam penerapan new normal di pesantren yakni dengan membiasakan hidup sehat, menggunakan masker dan mencuci tangan. Bahkan menurutnya penerapan new normal juga dapat dilakukan dengan pembelajaran berjarak.

 

Meski menurutnya hal tersebut akan sulit untuk diterapkan terlebih bagi pesantren yang memiliki ribuan santri. Menurutnya pesantren pun harus membanting fasilitas lainnya agar santri dapat belajar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

 

“Siap atau tidak (pesantren) dilihat dari standarnya, standarnya kan belum ada bagaimana kita bisa mengatakan siap atau tidak (menerapkan new normal). Artinya kalau kita ngomong soal standar kita tidak ada standar, kita ngomong new normal di pesantren itu ya berdasarkan asumsi, asumsi yang berbeda-beda tentu juga dengan pelaksanaan yang berbeda-beda,” tambahnya.

 

Kiai Rozin juga sepakat dengan adanya ruang isolasi di setiap pesantren. Ruang isolasi di tiap pesantren dapat difungsikan bagi santri yang baru tiba di pesantren.

 

Santri terlebih dulu diisolasi selama 14 hari sebelum bercampur dan berkegiatan dengan santri lainnya.

 

Selain itu, dalam keadaan darurat ruang isolasi dapat digunakan bila ditemukan kasus covid-19 di lingkungan pesantren. Sehingga penanganan lebih cepat sebelum kemudian dikirim ke fasilitas kesehatan terdekat.

 

Mensikapi surat edaran RMI Pusat dan RMI Daerah, Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam , Cipawon Kec Bukateja Kab Purbalingga M Syafa’at menyambut baik surat itu dimana santri yang kembali masuk pesantren diharuskan memenuhi protokol kesehatan.

 

“Pesantren hanya mensyaratkan surat sehat dan berusaha menyiapkan standar protokol kesehatan serta menyiapkan ruang karantina khusus bagi santri.Ini tindakan preventif pesantren, setelah waktunya dirasa cukup diharapkan juga kehidupan santri bisa kembali normal menjalani aktivitasnya belajar mengaji seperti semula,” lanjut M Syafa’at, Senin(8/6).

 

 

Kesiapan pesantren dalam menghadapi kebijakan normal baru (new normal) harus betul-betul menjadi perhatian semua pihak khususnya pemerintah. Di masa pandemi Covid-19 yang belum mereda saat ini, negara harus hadir mengawal santri dari keberangkatan sampai ke lokasi pesantren dengan aman dan sehat.

 

 

“Maka kita sangat berharap dan ini mendesak negara harus hadir. Karena pesantren adalah bagian penting sejarah republik ini. Pesantren adalah aset bangsa ini. Selama ini kontribusi pesantren dan santri-santri kepada bangsa Indonesia juga sangat besar,” tegas Pengasuh Pesantren Tegalrejo Magelang, Jawa Tengah, KH Yusuf Chudlori.

 

Gus Yusuf menegaskan, protokol kesehatan saat santri kembali ke pesantren harus dirumuskan dengan matang untuk menghindari pesantren menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Jika tidak menggunakan protokol yang baik, bisa jadi masyarakat akan menyalahkan pihak pesantren.

 

Di sisi lain, di penghujung libur lebaran ini, wali santri banyak yang khawatir akan kondisi putra-putrinya akibat pengaruh buruk lingkungan, media sosial, televisi, dan akibat kontrol yang lemah.

 

“Wali santri sudah pada gelisah bagaimana anak saya kalau di rumah kelamaan nanti balik ke pondok. Jangan-jangan malah nggak mau balik. Di rumah sudah sibuk dengan online-nya lupa ngajinya, tiap hari megang gadget, nonton TV, bahkan masih banyak juga yang keluyuran,” ungkapnya.(***) Aji

 

Ulama, Ormas, dan Tokoh Kota Bima Deklarasi Tolak Komunisme

Redaktur: Mazaya

KOTA BIMA (Jurnalislam.com)–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima bersama Ormas Ormas Islam yang berada di Kota Bima Melakukan Aksi Deklarasi Penolakan Terhadap Kebangkitan Paham Komunis Di Indonesia Yang Bertempat Di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima Jl. Kartini, Paruga, Rasanae Barat Bima, Nusa Tenggara Barat

 

Deklarasi Tersebut Langsung Dibacakan Oleh Seluruh Peserta Rapat Dari Berbagai Macam Ormas Ormas Islam Yang Berada Di Kota Bima

 

Adapun Deklarasi Yang Di sampaikan Oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta Ormas Ormas Islam Kota Bima Antara Lain Sebagai Berikut :

 

  1. Menolak Dengan Tegas Dan Menghentikan Segala Pembahasan dan Upaya Sistematis Pembahasan RUU HIP, karena merupakan bentuk pengkhianatan terhadap ideologi pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

 

  1. Mendukung Maklumat MUI Pusat dan MUI Daerah Se-Indonesia tentang Penolakan RUU HIP

 

  1. Meminta kepada pemerintah dan Fraksi Fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat Fakta Sejarah kelam kemanusiaan yang dilakukan oleh partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1948 dan pada Tahun 1965 sebagai pijakan naluri dan logika dalam menyusun Undang Undang

 

  1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima Mendukung Sepenuhnya keberadaan TNI sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus pengawal Pancasila. Karena itu, jika ternyata ada indikasi penyebaran faham komunisme, Marxisme dan leninisme dengan berbagai cara Segera Laporkan Kepada Aparat Keamanan Terdekat

 

  1. Menghimbau kepada semua warga negara/Bangsa untuk mempererkuat Ukhuwah Wathaniyah antar sesama Anak Bangsa dengan meneguhkan semangat kebangsaan dan pemguatan karakter bangsa (Nation Character Building) yang telah tercermin dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa

 

  1. Meminta dan menghimbau kepada umat islam indonesia untuk mematuhi maklumat MUI agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran paham komunis dengan berbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan saat ini

 

  1. Mendesak pemerintah, DPR RI dan seluruh penanggung jawab negara baik pusat dann daerah untuk memastikan dan mengambil tindakan tegas agar tidak ada lagi upaya dalam bentuk apapun yang bisa membuka ruang bagi komunisme untuk hidup di indonesia

 

  1. Jika pemerintah dan DPR RI dan seluruh penanggung jawab negara mengabaikan maklumat dan tuntutan ini maka kami umat islam akan mengadakan Masiirah Kubra (People Power)

 

  1. Jika pernyataan kami pada point 1 sampai 8 tidak di penuhi dan tidak diindahkan, maka kami menuntut kembalikan 7 kata dalam sila pertama dalam piagam jakarta

 

Pramudia Bagus

KPU Wacanakan Pemilu 2024 Digeser ke 2027

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pilkada tahun 2024 diwacanakan akan diundur ke tahun 2027. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut wacana itu masih dalam tahapan perencanaan di DPR.

“Saat ini DPR dan pemerintah sedang menggagas, atau sedang merencanakan, atau merancang undang-undang bagaimana format Pilkada dan pemilu yang tepat untuk kita semua, karena sepertinya akan diundur lagi untuk Pilkada serentaknya, bukan, maksudnya Pemilu kada serentaknya pada tahun 2027, kalau saya tidak salah,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Mewujudkan Kualitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Era New Normal’, Selasa (23/6/2020).

Ilham mengatakan wacana itu akan diatur sesuai dengan undang-undang Pilkada dan undang-undang Pemilu. “Tentu bagaimana proses dinamika yang dilakukan dalam penyusunan UU Pilkada dan UU pemilu,” imbuhnya.

Selain itu, karakteristik daerah dalam Pilkada juga dijadikan alasan untuk merubah rencana Pilkada dijadikan satu dengan Pemilu nasional. Menurutnya, Pilkada tidak bisa dibarengi dengan Pilpres dan Pileg di 2024.

“Lalu juga ada yang berpendapat bahwa perubahan pergeseran itu juga untuk mengembalikan ya karakteristik daerah, lalu juga ciri khas satu daerah dengan daerah yang lain tidak bisa kita samakan, tidak bisa kita serentakkan, ya salah satu basis konstitusi Pemilukada kan emang beda dengan Pemilu nasional, kalau Pemilukada kan ada karakteristik daerah, ada spesifikasi daerah tertentu yang saya kira barangkali tidak bisa kita samakan, sehingga teman-teman di fraksi mencoba untuk melihat, mencoba memaknai tentang keserentakan dalam konteks Pemilukada,” tuturnya.

Indonesia memiliki rencana besar untuk menyerentakkan seluruh pemilihan umum.

Dimulai lewat Pilkada Serentak 2015 dengan menyerentakkan pemilihan di 269 daerah. Kemudian dilanjutkan dengan 101 daerah pada Pilkada 2017 dan 171 daerah pada Pilkada 2018.

Berdasarkan UU Pilkada, Pilkada Serentak 2020 akan jadi gelaran terakhir sebelum Pemilu Serentak 2024. Kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2020 hanya akan menjabat hingga 2024.

Sementara daerah yang seharusnya menggelar pilkada pada 2022 dan 2023, akan digeser ke tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah hingga 2024, pemerintah akan menunjuk pelaksana tugas dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Kemudian pada tahun 2024, rencananya Indonesia untuk pertama kali akan menyerentakkan pilpres, pileg, dan pilkada. (dari berbagai sumber)

Reporter : Jumi Yanti Sutina

Bima Arya Terjunkan 1.167 Detektif untuk Lacak dan Pantau Covid-19

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) – Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Bogor cenderung bertambah. Untuk itu, Pemkot Bogor menghadirkan pasukan khusus bernama Detektif Covid (Deteksi Aktif Covid ).

Tim berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kelurahan hingga RW ini diterjunkan untuk memperkuat tenaga pelacakan dan pemantauan yang diharapkan mampu mengendalikan penyebaran virus tersebut.

Detektif Covid pun diluncurkan Wali Kota Bogor Bima Arya melalui saluran video conference yang diikuti oleh seluruh Tim Lacak dan Tim Pantau di wilayah.

“Persoalan terbesar Covid-19 ini adalah kemampuan untuk mendeteksi. Karena virus ini tidak terlihat. Ketika kita lemah mendeteksi, penyebaran akan semakin cepat. Jadi kunci utama kita mendeteksi secara dini. Yang kedua, mendeteksi secara aktif kemungkinan penularannya,” ungkap Bima melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Rabu (24/06/2020).

Menurut Bima, Detektif Covid ini bukan sekedar pasukan, melainkan sebuah sistem. “Sistem ini harus aktif, tidak bisa pasif, tidak bisa kita hanya menunggu ketika orang sakit kemudian di cek, di swab. Kita harus proaktif. Makanya disebut deteksi aktif (detektif). Sejauh ini kita sudah mengaktivasi RW Siaga. Karena itu dengan Detektif Covid ini, diatur lebih rapi dalam dua hal. Pertama adalah jalur koordinasinya dan kedua tupoksinya diperjelas,” jelasnya.

Dalam Detektif Covid, terdiri dari dua unit tim yang bergerak di lapangan, yakni Tim Lacak dan Tim Pantau. Tim Lacak berjumlah 340 orang di tingkat kelurahan dan 30 orang di tingkat kecamatan. Sementara Tim Pantau berjumlah 797 orang di tingkat RW dan dibantu tim dari Puskesmas. Sehingga total ada 1.167 pasukan yang bergerak di wilayah se-Kota Bogor.

Bima menjelaskan, tugas Tim Lacak adalah melakukan pelacakan kasus konfirmasi positif, melakukan assessment kemampuan isolasi mandiri di rumah, memfasilitasi rujukan penderita Covid, memfasilitasi rumah isolasi untuk ODP dan OTG.

Sedangkan tugas Tim Pantau adalah melakukan pemantauan keluhan kesehatan warga ODP dan OTG yang isolasi mandiri di rumah, memantau disiplin warga yang ODP dan OTG serta melaporkan perkembangan kepada petugas surveilans Puskesmas dan RW Siaga.

“Jalur koordinasi itu diatur lebih rapi lagi. Mulai orang itu diketahui hasil laboratoriumnya terkonfirmasi positif, itu harus apa yang dilakukan. Setelah itu diaktivasi Tim Lacak. Tim lacak ini melakukan pendalaman sehingga dari satu yang positif itu bisa dikembangkan sejumlah ODP dalam dua kali 24 jam. Begitu satu orang positif, maksimal kita harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin ODP, sedetail mungkin,” beber Bima.

“Begitu dapat ODP, dialihkan ke Tim Pantau. Tim Pantau inilah yang melacak tim ODP selama 14 hari dengan prosedur yang ditetapkan. Dan semuanya dimasukan ke data aplikasi. Jadi data ODP, OTG dan positif itu di input. Kita membangun sistem di sini,” tambahnya.

Terkait kelembagaan Detektif Covid, untuk Tim Lacak tingkat kecamatan terdiri dari Kecamatan, Korwil Puskesmas, Koramil, Polsek dan unsur Masyarakat. Untuk Tim Lacak tingkat kelurahan terdiri dari Kelurahan, Korwil Puskesmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan unsur masyarakat. Sementara Tim Pantau terdiri dari kader RW Siaga.

Menurut Bima, strategi yang dinilai dalam menghadapi Covid ini adalah melakukan mitigasi infeksi, tes masif, dan memastikan protokol kesehatan diterapkan di masyarakat. “Strategi yang paling efektif sekarang adalah melakukan pelacakan semaksimal mungkin. Jadi lebih baik ketahuan (positif Covid-19) daripada tidak ketahuan. Kita kan bukan sedang mengutak-atik angka. Kita ingin menyelamatkan manusia. Kalau utak-atik angka seperti itu ya tidak usah kita melakukan apa-apa, tidak usah swab, pasti angkanya akan rendah terus. Tapi nanti orang yang meninggal semakin banyak,” tandasnya.

MUI Kota Bima Tegas Tolak RUU HIP

Redaktur: Mazaya

KOTA BIMA (Jurnalislam.com)–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima menolak Tegas Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Mudah Mudahan Kita Senantiasa Di Bimbing Oleh Allah Sehingga Kita Menghasilkan Kesepakatan dan pernyataan Sikap Seluruh Komponen Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Tokoh Agama dan Masyarakat Serta Ormas Ormas islam Yang Berada Di Kota Bima untuk Menolak Terwujudnya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) Ini.” Kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima, TGH. Abidin H Idris.

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima Mendukung Sepenuhnya keberadaan TNI sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus pengawal Pancasila. Karena itu, jika ternyata ada indikasi penyebaran faham komunisme, Marxisme dan leninisme dengan berbagai cara Segera Laporkan Kepada Aparat Keamanan Terdekat.

 

“Jika Maklumat ini diabaikan Oleh Pemerintah Republik indonesia, Maka Kami Menuntut Kembalikan 7 Kata Dalam Sila Pertama Dalam Piagam Jakarta.” Ujarnya

 

MUI meminta kepada fraksi-fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Terutama peristiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan pada tahun 1948 dan tahun 1965 khususnya.

reporter: Pramudia Bagus