Lawan Komunisme, DSKS Pererat Silaturahim dengan TNI

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Mencermati situasi bangsa Indonesia yang mengalami multi krisis di saat pandemi, Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mendatangi Komando Resor Militer (Korem) 074 Warastratama di jalan Slamet Riyadi no 550, Kerten, Laweyan, Surakarta pada rabu, (1/6/2020) untuk melakukan audensi.

 

Diterima langsung oleh Komandan Korem (Danrem) 074 Warastama Surakarta Kolonel (Inf) Rano Maxim Adolf Tilaar, Humas DSKS Endro Sudarsono meminta kepada Panglima TNI untuk mewaspadai dan mengantisipasi gerakan asing yang mengganggu kedaulatan bangsa dan negara.

 

“Melakukan upaya preventif untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesiaa 1945,” katanya.

 

“Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” imbuhnya.

 

Ia juga meminta untuk senantiasa mengingatkan sejarah bangsa Indonesia dan konstitusi negara Indonesia yang melarang ajaran komunisme, Leninisme dan Marxisme dalam berbagai bentuk.

 

“Mengadakan kerjasama yang diperlukan sebagai implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara,” tandasnya.

PSBB Diperpanjang, Polda Metro Jaya Perketat DKI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Polda Metro Jaya akan memasifkan penjagaan dan pengawasan protokol kesehatan saat perpanjangan PSBB transisi di DKI Jakarta. Pihak kepolisian akan mengawasi protokol kesehatan khususnya di pasar dan di dalam KRL.

“Kebijakan DKI Jakarta perpanjang PSBB transisi akan kita dukung penuh karena kita tahu bersama, COVID-19 belum selesai dan masih terus,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Rabu (1/7/2020).

Yusri juga memastikan pihaknya akan lebih memasifkan lagi pengawasan dan penjagaan terkait penerapan protokol kesehatan di tempat umum. Upaya patroli, sebut dia, akan dimassifkan lagi agar masyarakat semakin disiplin.

“Kita akan tetap kita terus patroli terus, dan imbau secara persuasif humanis, kita harus lebih masif lagi. TNI-Polri di kedepankan akan lebih masif lagi, dalam arti kata kita masyarakat akan betul-betul displin,” ucapnya.

Kemudian terkait penyebaran utama terjadi di KRL dan pasar, Yusri memastikan pihaknya akan lebih fokus menjaga tempat umum tersebut. Dia menyebut polisi juga akan melibatkan tokoh masyarakat.

“Kita sudah ada juga petugas di pasar dan KRL. Tapi klaster-klaster ini kita akan lebih masif lagi, di pasar pasar itu bersama TNI, Satpol PP. Kita menggandeng masyarakat juga, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk lebih membantu lagi untuk edukasi masyarakat,” ujarnya.

sumber: detik.com

Pakar Nilai Perpanjangan PSBB DKI Sudah Tepat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)-Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, menyebut perpanjangan PSBB transisi DKI Jakarta memang masih perlu dilakukan. Dia menyebut Rt atau R(t) atau angka reproduksi efektif (effective reproduction number) di DKI Jakarta belum menurun.

“Ya tepat, walaupun semua indikator epidemiologi dalam kondisi stabil, tapi Rt belum menurun cepat,” kata Pandu saat dihubungi, Rabu (1/7/2020). Pandu menjawab pertanyaan, apakah keputusan Pemprov DKI memperpanjang PSBB transisi sudah tepat.

Alasan lainnya, Pandu menyebut pengawasan terhadap protokol kesehatan di DKI Jakarta belum berjalan baik. Menurutnya perlu ada penguatan lagi pada penggunaan masker hingga kebiasaan mencuci tangan.

“Surveilans masih perlu diperkuat dan 3M, yakni masker, menjaga Jarak, mencuci tangan masih belum optimal,” ucap Pandu.

Pandu pun menyampaikan agar perpanjangan 14 hari PSBB transisi DKI Jakarta ini dimanfaatkan untuk membenahi hal tersebut. Tes lacak Corona hingga menata pasar tradisional, menurutnya, juga harus ditingkatkan.

“Ya, menata pasar tradisional yang jumlahnya sangat banyak, dan sudah teridentifikasi sebagai klaster penularan, peningkatan surveilans, yaitu tes, lacak, dan isolasi (TLI),” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta telah mengambil keputusan soal kelanjutan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di Jakarta. Hasilnya, PSBB transisi akan diperpanjang 14 hari.

Sumber: detik.com

PSBB Transisi DKI Diperpanjang 14 Hari

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada masa transisi diperpanjang selama 14 hari. PSBB masa transisi diperpanjang terhitung sejak 3 Juli sampai 16 Juli 2020.

Kesimpulan dalam rapat Gugus Tugas tadi disimpulkan bahwa PSBB transisi, yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih 50 persen, itu akan diteruskan selama 14 hari ke depan,” ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Pemprov DKI, Rabu (1/7/2020)

PSBB transisi diperpanjang setelah Pemprov DKI melihat skor pada tiga unsur, yakni epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas publik. Skor ketiga unsur tersebut, yakni 71, memenuhi syarat untuk melakukan pelonggaran.

Karena itulah, Anies memutuskan PSBB transisi diperpanjang selama 14 hari. “Kami akan evaluasi lagi setelah dapat perkembangan terbaru,” kata Anies.
sumber: kompas.com

Mendukung Palestina Adalah Amanat Konferensi Asia Afrika

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa upaya Indonesia untuk mendukung Palestina, dengan menolak aneksasi Tepi Barat yang direncanakan Israel, adalah upaya pemenuhan janji Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang dideklarasikan pada 1955.

“Ini adalah bagian dari janji di dalam KAA Bandung yang belum kita penuhi. Karena (usai) KAA Bandung 1955 banyak negara yang kemudian merdeka, sehingga ini menjadi janji terakhir yang tersisa bagi kita (untuk dipenuhi),” ujar Dian dalam diskusi virtual yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Selasa (30/6) malam.

Selain itu, menurut dia, penolakan terhadap aneksasi, pencaplokan wilayah secara ilegal, Tepi Barat adalah mandat mendasar bagi Indonesia yang tertuang dalam konstitusi serta kebijakan luar negeri.

Untuk itu, melalui forum dan lembaga global, pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong aksi kolektif internasional untuk menunjukkan kepada Israel bahwa aneksasi ilegal, tidak dapat diterima, dan melawan hak asasi manusia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belakangan ini mendorong rencana pencaplokan 30 persen tanah Palestina di wilayah Tepi Barat, dan berencana untuk mengambil langkah lebih lanjut pada Juli.

Langkah aneksasi tersebut adalah bagian dari perjanjian damai Palestina-Israel dalam Kesepakatan Abad Ini (Deal of the Century) yang diusulkan oleh Presiden Amerika SerikatDonald Trump pada Januari lalu.

Palestina, tentu saja, dengan tegas menolak rencana aneksasi oleh Israel dan menyatakan akan mempertahankan tanah mereka. Masyarakat internasional juga merespons dengan keras rencana tersebut.

sumber: republika.co.id

Kasus Covid di Palestina Naik Setiap Hari

Redaktur: Mazaya

RAMALLAH(Jurnalislam.com) — Juru Bicara Otoritas Palestina, Ibrahim Milhim menyatakan sebanyak 255 kasus baru Covid-19 telah dikonfirmasi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, pada Selasa (30/6) waktu setempat. Pemerintah Palestina melihat peningkatan kasus Covid-19 terjadi hampir setiap hari.

Total kasus Covid-19 dalam 24 jam terakhir sebanyak 353, dengan rincian 181 kasus terdeteksi di Hebron, yang menjadi pusat gelombang kedua kasus corona di Tepi Barat. Ada pula 53 kasus yang didiagnosis di Yerusalem Timur.

Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Otoritas Palestina, Ghassan Nimr mengatakan, Palestina bisa kembali menerapkan lockdown total atau karantina wilayah jika situasinya terus memburuk. Namun untuk sekarang, hal itu masih belum dipastikan.

“Kami tidak condong ke arah itu sekarang, tetapi jika kami terus melihat peningkatan kasus corona, maka bisa mengarah kembali pada lockdown, dan ini sesuatu yang diharapkan,” kata Nimr seperti dilansir dari Times of Israel, Rabu (1/7).

Pada awal Juni, Tepi Barat hanya memiliki 276 ventilator. Otoritas Palestina mengantisipasi lonjakan kasus dengan berusaha mendapatkan ventilator lebih banyak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menilai Otoritas Palestina membutuhkan sekitar 1.200 ventilator untuk melaksanakan rencana tanggap daruratnya.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Palestina Kamal al-Shakra mengakui jumlah kasus di Tepi Barat terus meningkat dan sebagian besar ventilator di Tepi Barat sedang digunakan. “Mungkin tidak ada lagi yang tersisa,” kata al-Shakra.

Al-Shakra menyampaikan, tidak ada perbedaan antara gelombang pertama dan kedua virus Covid-19. “Satu-satunya perbedaan adalah kurangnya kepatuhan protokol kesehatan. Jika situasinya berlanjut seperti ini dan jumlah kematian dan kasus kritis meningkat, kita akan melihat bencana medis di Palestina. Faktanya, kita sudah memilikinya,” kata al-Shakra.

Sumber: republika.co.id

MUI: Aneksasi Israel Bentuk Pengkhianatan Hukum Internasional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia menyebut rencana Israel menganeksasi Tepi Barat Palestina membuktikan pengkhianatan yang dilakukan Israel terhadap hukum internasional sekaligus menunjukkan bagaimana sikap Amerika Serikat dalam permasalahan ini.

Menurut Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim,  isu Palestina ini bukan sekadar masalah sengketa politik domestik di Timur Tengah.

“Ini sudah menyangkut pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah, kedaulatan HAM, penghancuran sistematik ekonomi, sosial dan keamanan di sana,” ujar Prof Sudarnoto, Selasa (30/6).

Pelanggaran ini merupakan hal lama yang dilakukan Israel dengan bantuan Amerika Serikat. Untuk mengatasi masalah Palestina, Pemerintah Amerika saat ini disebut sebagai yang paling buruk dalam sejarah.

Resonansi permasalahan ini sudah mengudara dan terasa secara global. Isu sengketa ini bukan lagi dalam skala lokal, tapi melibatkan banyak negara, termasuk Indonesia.

Sudarnoto menekankan jika permasalahan utama antara Palestina dan Israel adalah soal kedaulatan. Kemerdakaan rakyat Palestina diinjak-injak invasi dan aneksasi yang dilakukan Israel.

“Ini memang sejarah panjang. Upaya penyelesaian konflik sudah dilakukan. Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mengeluarkan solusi, yakni solusi dua negara,” lanjutnya.

Sumber: republika.co.id

 

AS Memohon Taliban Tak Serang Warganya

Redaktur: Mazaya

WASHINGTON(Jurnalislam.com) — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengadakan konferensi video dengan wakil dan kepala perunding Taliban, Mullah Baradar, Senin (29/6). Pembahasan yang dilakukan seputar komitmen dari perjanjian damai yang telah dilakulan sebelumnya antara kedua pihak.

Departemen Luar Negeri mengabarkan sehari setelah pertemuan itu terjadi. Laporan lembaga itu menyatan, kedua perwakilan itu membahas implementasi perjanjian perdamaian AS-Taliban.

“Menteri menjelaskan harapan bagi Taliban untuk memenuhi komitmen mereka, yang termasuk tidak menyerang orang Amerika,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus, dikurtip dari Anadolu Agency. 

Ortagus tidak memberikan informasi tentang laporan tudingan pembayaran Rusia kepada militan Taliban untuk menargetkan pasukan AS di Afghanistan.

Kasus itu muncul dari laporan The New York Times pada akhir pekan lalu, bahwa ada tudingan bahwa unit intelijen militer Rusia diam-diam menawarkan hadiah kepada milisi yang terkait dengan Taliban karena membunuh pasukan koalisi, termasuk pasukan AS di Afghanistan.

Media itu menjelaskan, Trump dan Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih berkumpul pada akhir Maret untuk membahas masalah ini.

Mereka menimbang beberapa tanggapan, termasuk pengaduan diplomatik ke Moskow menuntut diakhirinya praktik tersebut dan meningkatkan serangkaian sanksi.

Sumber: republika.co.id

 

Israel Tunda Pencaplokan Tepi Barat

Redaktur: Mazaya

PALESTINA(Jurnalislam.com) — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan menunda pelaksanaan pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat yang diagendakan dilakukan pada Rabu (1/7). Hal itu dia ungkapkan saat menghadiri pertemuan dengan anggota parlemen dari Likud Party pada Senin (29/6).

Netanyahu mengisyaratkan masih menjalin diskusi dengan Amerika Serikat (AS) perihal rencananya mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. “Saya memiliki jalur komunikasi positif dan hangat dengan Amerika dan ketika saya memiliki sesuatu untuk dilaporkan, saya akan melaporkannya,” kata dia dikutip dari laman Times of Israel, Selasa (30/6).

Netanyahu tak menampik bahwa pencaplokan Tepi Barat merupakan proses yang rumit. Terdapat banyak pertimbangan diplomatik dan keamanan yang tidak dapat dia bahas di ruang publik. “Kami mengatakan bahwa (pencaplokan) akan terjadi setelah 1 Juli,” ujarnya.

Menurut seorang sumber, salah satu pertimbangan Netanyahu membatalkan pencaplokan adalah keputusan mendatang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tentang apakah badan tersebut memiliki yurisdiksi untuk meluncurkan penyelidikan kejahatan perang terhadap Israel dan Palestina.

Dalam pertemuan dengan anggota parlemen dari Likud Party, Netanyahu mengatakan, mitra koalisinya di Blue and White Party tak menjadi faktor apakah pencaplokan Tepi Barat akan berjalan sesuai rencana atau tidak. “Kami sedang dalam pembicaraan dengan tim AS di Israel. Kami melakukannya secara diam-diam. Masalahnya tidak sampai Blue and White (Party), mereka juga bukan faktor,” kata Netanyahu.

Sebelumnya, Ketua Blue and White Party Benny Gantz menyatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkan harus didahulukan dari setiap keputusan politik. Saat ini, Gantz menjabat sebagai menteri pertahanan Israel. Nantinya dia akan menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri sebagai bagian dari kesepakatan pemerintahan koalisi persatuan.

Awalnya, Gantz tak mendukung langkah sepihak pencaplokan Tepi Barat. Namun, dia telah setuju dan memperkenankan Netanyahu untuk memajukan rencana itu setelah 1 Juli jika dia dapat mengamankan dukungan mayoritas di parlemen (Knesset).

Dalam pertemuan dengan para diplomat penting AS yang terlibat dalam diskusi pencaplokan Tepi Barat pada Senin lalu, Gantz mengatakan bahwa aneksasi Tepi Barat harus diundur karena masih berlangsungnya pandemi Covid-19. “1 Juli bukan tanggal yang sakral. Berurusan dengan virus korona dan konsekuensi sosial-ekonomi dan kesehatannya adalah masalah yang lebih mendesak yang perlu ditangani sekarang,” kata Gantz kepada utusan AS untuk Timur Tengah, Avi Berkowitz.

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Michelle Bachelet memperingatkan Israel agar tak melanjutkan rencananya mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Dia mendesak Israel mendengar seruan dari banyak negara di dunia yang menolak langkah tersebut. “Pencaplokan itu ilegal. Titik. Pencaplokan apa pun. Apakah itu 30 persen dari Tepi Barat atau lima persen,” ujar Bachelet pada Senin (29/6), dikutip laman UN News.

Sumber: republika.co.id

 

Penularan Tinggi, Epidemiolog Tak Sarankan DKI Terapkan New Normal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, setelah masa transisi fase I berakhir, Jakarta belum bisa memasuki fase normal baru (new normal). Alasannya, kata dia, kasus baru yang bertambah tiap harinya masih banyak.

“Jadi DKI pertambahan kasus barunya itu sekitar 100 sehari. Ini menunjukkan kasusnya masih banyak. Harusnya tidak new normal,” kata Miko kepada Okezone, Selasa (30/6/2020).

Miko menjelaskan, saat ini Jakarta masih mencatat penambahan kasus penyebaran corona sekira 100 kasus per harinya. Bahkan, lanjut dia, ada 800 kasus yang terus bertambah setiap pekannya selama transisi PSBB.

“Per minggunya kasus maksimal di DKI itu 800, pada waktu pemeriksaan 10.000 spesimen di Indonesia, sekarang sudah 20.000, kemudian sekarang tetap saja kasus seminggunya,” ujarnya.

Menurut dia, angka penularan corona di Ibu Kota masih banyak. Selain itu, angka positivity rate atau rasio kasus baru masih berkisar 5%.

“Dulu memang tinggi sekali, 9 persen, 7 persen, kemudian turun memang sekarang turun, tapi masih di atas 5 persen, ada 5,4 persen, ada pernah turun 4,8 persen. Jadi menurut saya positivity rate-nya masih sekitar 5 persen. Itu masih tinggi. Lihat saja di webnya DKI,” jelasnya.

Seperti diketahui, masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi fase I di Jakarta akan berakhir pada Kamis 2 Juli 2020 mendatang.

Sumber: okezone.com