Menkes Ganti Istilah ODP, PDP dan OTG

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengganti sejumlah penyebutan dalam isu penanganan virus Corona. Orang dalam pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta Orang Tanpa Gejala (OTG) kini digantikan dengan suspek, probable, konfirmasi dan kontak erat.

Keputusan penggantian istilah ini tertuang dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang diteken pada 13 Juli 2020. Surat keputusan tersebut berisi sekitar 207 halaman.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pada bagian ini, dijelaskan definisi operasional kasus COVID-19 yaitu Kasus Suspek, Kasus Probable, Kasus Konfirmasi, Kontak Erat, Pelaku Perjalanan, Discarded, Selesai Isolasi, dan Kematian. Untuk Kasus Suspek, Kasus Probable, Kasus Konfirmasi, Kontak Erat, istilah yang digunakan pada pedoman sebelumnya adalah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG),” tertulis dalam surat keputusan ada pada BAB III tentang Surveilans Epidemiologi di halaman 31.

Dijelaskan dalam surat tersebut, kasus suspek seseorang memiliki salah satu dari kriteria dengan gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), memiliki riwayat perjalanan, memiliki kontak dekat dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19, dan ISPA dengan gejala pneumonia berat yang harus dirawat di rumah sakit.

Sementara itu, kasus probable yakni seseorang kasus suspek dengan ISPA Berat/ Sakit Kritis atau Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR).

Kemudian, kasus konfirmasi yang dibagi menjadi dua yakni kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) dan kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)

Selain itu, kontak erat yang diartikan orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. “Riwayat kontak yang dimaksud antara lain kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).”

Sumber: sindonews.com

Hipmi ke Pemerintah: Pengusaha Besar Tidak Perlu Dibantu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H mengatakan, pemerintah sudah banyak mengeluarkan dan menjalankan kebijakan stimulus untuk membangkit perekonomian. Namun, Maming meminta agar kebijakan itu dijalankan secara tepat, terutama di daerah.

“Sudah banyak stimulus yang dilaksanakan di daerah, apakah itu berjalan dengan baik? Biasanya program pemerintahan sudah bagus, tapi implementasi di bawahnya kadang-kadang tidak sesuai yang diinginkan,” ujar Maming, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Sebagai contoh, lanjut Maming, salah satunya keinginan Presiden Joko Widodo untuk memberikan insentif pinjaman bank di bawah Rp10 miliar. Data dari 34 provinsi memperlihatkan, baru 20% pengusaha UMKM HIPMI yang mendapatkan insentif dari bank-bank, yang sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian sebagai kebijakan countercyclical.

“Pengusaha besar HIPMI yang pinjamannya di atas Rp10 miliar, dan rata-rata pengusaha besar, biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan bank. Sehingga, tidak perlu dibantu pemerintah pun sudah aman,” ucapnya.

Yang menjadi masalah, kata Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu, adalah UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19 ini. Menurutnya, insentif pinjaman bank dan juga insentif pajak yang digelontorkan oleh pemerintah benar-benar dijalankan, sehingga UMKM betul-betul dapat merasakan dan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) permanen.

“Kalau UMKM-nya dibantu, maka pengangguran akan juga berkurang. Itulah yang dilakukan oleh pengurus HIPMI. Kami bekerja sama dengan bank-bank untuk melakukan insentif pinjaman di beberapa provinsi. Yang paling penting dari UMKM adalah memberikan bantuan tunai kepada pekerja UMKM yang dirumahkan atau diberhentikan, ” ungkapnya.

Di masa pandemi ini, Maming berharap, HIPMI dengan infrastruktur di 34 provinsi siap menggerakkan sektor riil di lapangan dan siap bersinergi dengan pemerintah. Kemudian, terkait POJK No. 11 tahun 2020, HIPMI membentuk tim khusus kelompok kerja (Pokja) relaksasi untuk memfasilitasi sektor UMKM dengan dunia perbankan.

Selain itu, Maming juga meluruskan terkait beredarnya pernyataan dia mengenai relaksasi kredit sebesar 80% untuk penyelamatan kredit macet korporasi besar milik konglomerat. Menurutnya, pernyataan itu keliru atau salah.

“Saya mengklarifikasi bahwa isu tersebut tidak benar. Justru HIPMI mengeluarkan data hanya 20% dari UMKM HIPMI yang sudah diproses insentif dengan perbankan. Sisanya belum, ini yang harus diperhatikan. Untuk diketahui anggota HIPMI didominasi oleh UMKM,” tegasnya.

Sumber: sindonews.com

Masyarakat Diminta Shalat Idul Adha di Lingkungan Terdekat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah telah memutuskan untuk membolehkan penyelenggaraan Salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 H/2020 M dengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 18 tahun 2020. Untuk memperkuat SE tersebut, pemerintah lakukan rapat koordinasi tingkat menteri membahas teknis-teknis penyelenggaraan salat dan kurban, serta antisipasi hal teknis lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, untuk mengantisipasi pelaksanaan Salat Idul Adha akan dilakukan pembatasan dengan menganjurkan masyarakat untuk salat di masjid atau musala di lingkungan masing-masing.

“Jadi tidak harus di lapangan yang luas atau masjid besar yang kemungkinan mengontrolnya sangat sulit,” ucap Muhadjir dalam rapat koordinasi virtual yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan diikuti oleh Menko Marves Luhut Panjaitan, Menag Fachrul Razi, Mentan Syahril Yasin, Kepala KSP Moeldoko, Wakapolri, serta pejabat dari Kemenhub dan Kemenko Perekonomian, Senin (13/7/2020).

Menurut Muhadjir, hal itu penting dilakukan karena dengan begitu bisa dilakukan lokalisir dan tidak ada pertemuan antarmasyarakat secara luas. Apabila ada kampung atau gang yang masih menjadi zona merah, maka salat Idul Adha secara berjamaah akan ditiadakan.

“Seperti yang disampaikan Pak Menag, pada dasarnya penetapan zona hijau, merah, kuning tidak atas dasar provinsi atau kabupaten/kota. Tapi bisa lebih detail lagi misalnya ada kampung yang hijau tentu salatnya tidak dilarang. Kalau itu bisa dilakukan itu bisa bagus,” tuturnya.
Sumber: sindonews

Semakin Buruk, WHO Ngaku Corona Tak Terkendali

Redaktur: Mazaya

INTERNASIONAL(Jurnalislam.com) – Badan Kesehatan Dunia WHO resmi umumkan pandemi virus corona ‘di luar kendali’ dan ‘semakin buruk’ dan sistem mereka tidak siap.

WHO memperingatkan evolusi Corona semakin kuat dan membahayakan dan tudingan negatif yang dialamatkan beberapa ilmuwan ke WHO akan segera direspons.

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan pesan mengerikan hari ini Selasa 14/7/2020, dan mengatakan pandemi ini “masih meningkat” di seluruh dunia.

Pandemi virus korona semakin parah dan “tetap menjadi musuh publik nomor satu”, Dia menambahkan: “Pandemi masih meningkat. Jumlah total kasus telah dua kali lipat dalam enam minggu terakhir. ”

Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 12 juta orang di seluruh dunia dan menewaskan sedikitnya 550.300 orang sejauh ini, menurut data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins.

“Biarkan saya berterus terang, terlalu banyak negara menuju ke arah yang salah, Jika dasar-dasar tidak diikuti, satu-satunya cara pandemi ini akan berlangsung, itu akan menjadi lebih buruk dan semakin buruk. Tapi itu tidak harus seperti ini.” tuturnya seperti dilansir Daily hari ini.

Tedros, yang kepemimpinannya banyak dikritik, mengatakan bahwa dari 230.000 kasus baru pada hari Minggu, 80% berasal dari 10 negara, dan 50% dari hanya dua negara.

Sebuah tim WHO telah pergi ke China untuk menyelidiki asal-usul virus corona baru, yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan.

Anggota tim berada di karantina sebelum mereka mulai bekerja dengan para ilmuwan China, kata kepala darurat WHO Mike Ryan.

Tedros telah berulang kali membela diri, terkait dugaan menutup-nutupi ancaman virus ini. Dia berkata: “Selama bertahun-tahun, banyak dari kita yang memperingatkan bahwa pandemi pernapasan yang mematikan tidak bisa dihindari.

“Tapi tetap saja, terlepas dari semua peringatan itu, dunia belum siap. Sistem kami WHO belum siap. Organisasi WHO tak berdaya. Rantai pasokan kami runtuh. Ini saatnya untuk refleksi yang sangat jujur. ” tegasnya.

Sumber: sindonews.com

ITB Berhasil Ciptakan Mesin Swab Akurasi Tinggi

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com)- Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) berhasil membuat Viral Transport Media (VTM) beserta nasopharyngeal swab stick.

Kedua produk buatan anak negeri ini telah diserahkan sebanyak 1.444 buah stick beserta VTM kepada laboratorium kesehatan daerah Provinsi Jawa Barat.

VTM merupakan media yang digunakan untuk menjaga spesimen lendir hidung dan tenggorokan pasien setelah dilakukan nasopharyngeal swab.

Media ini berfungsi untuk mencegah sampel menjadi kering dan menghindari kerusakan dari partikel virus, terutama materi genetiknya.

Berdasarkan panduan protokol yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Center of Disease Control and Prevention (CDC), VTM yang digunakan harus memiliki antibiotik dan antifungi.

Keberadaan kedua agen antimikroba ini bertujuan agar spesimen yang akan diuji di laboratorium tidak rusak atau terkontaminasi dari mikroorganisme lain yang dapat mempengaruhi hasil diagnostik COVID-19.

Selanjutnya, sampel lendir yang sudah disimpan di dalam VTM akan dibawa ke laboratorium rujukan untuk diuji apakah pasien positif atau negatif COVID-19 dengan metode RT-PCR (Real Time-Polymerase Chain Reaction).

“Kami berharap alat tersebut dapat bermanfaat dalam percepatan upaya penanggulangan COVID-19 melalui uji deteksi yang akurat,” kata Dekan SITH Endah Sulistiawati dalam ketenangan resminya, Selasa (14/7/2020).

Dia menuturkan, VTM yang diserahkan kepada UPTD Labkesda Jabar dibuat oleh Tim Dosen SITH-ITB yang terdiri dari dua Kelompok Keahlian (KK).

Kelompok pertama yaitu dari KK Bioteknologi Mikroba (KK-BM) dan kelompok yang kedua yaitu dari KK Genetika dan Biologi Molekuler (KK-GBM).

Tim tersebut terdiri dari Dr. Karlia Meitha, Dr. Eng. Kamarisima, Neil Priharto, M.T., S.Si., Dr. Popi Septiani, dan Dr. Tati Kristianti.

Pembuatan VTM menggunakan acuan standar yang dikeluarkan oleh WHO dan CDC. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan pendanaan dari LPIK-ITB dan dana Pengabdian Masyarakat KK-BM SITH ITB.

Kepala UPTD Labkesda Jabar, drg. Ema Rahmawati, M.Km mengatakan, bantuan tersebut akan membantu ketersediaan dan kualitas VTM guna menunjang performa diagnostik COVID-19. Akan tetapi jumlah VTM yang tersedia saat ini masih terbatas.

Menurutnya, di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB), jumlah masyarakat yang membutuhkan uji diagnostik COVID-19 berbasis RT-PCR ini kembali meningkat.

Sumber: sindonews.com

Bentrok Militer, Azerbaijan Tak Akan Serahkan Wilayah ke Armenia

Redaktur: Mazaya

BAKU(Jurnalislam.com) — Azerbaijan dan Armenia mengalami bentrokan, Ahad (12/7) lalu. Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev langsung menggelar rapat Dewan Keamanan pada Senin (13/7) waktu setempat. Dalam rapat itu, Presiden Ilham Aliyev menyampaikan adanya provokasi militer Armenia di daerah Tovus yakni perbatasan Azerbaijan dan Armenia.

“Semoga Allah mengistirahatkan para militer kami dengan damai dan mengirimkan kesembuhan kepada prajurit yang terluka,” ujar Presiden Ilham Aliyev dalam keterangan resmi Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta, Selasa (14/7).

Sebagai akibat dari provokasi militer tersebut dalam beberapa bulan terakhir, banyak prajurit dan warga sipil yang terbunuh. Berbagai serangan tembakan dilancarkan Armenia ke pos-pos militer sehingga banyak prajurit Azerbaijan terbunuh dan terluka.

Presiden Ilham Aliyev menegaskan, segala upaya provokasi Armenia yang dilakukan telah gagal. Sebab, Azerbaijan dengan ketat melindungi perbatasan wilayahnya, bahkan Armenia sedikit pun tidak bisa menyeberang ke wilayah Azerbaijan.

“Situasi di perbatasan terus tegang hari ini. Saya telah berkomunikasi dengan para agen dan komandan terkait tadi malam. Pagi ini, saya juga diberitahu bahwa situasi di sana masih tidak stabil. Semua ini merupakan tanggung jawab politik-militer Armenia,” ujar Presiden Aliyev.

Presiden menyalahkan Armenia yang tidak jujur. Dia pun meminta masyarakat internasional dan meminta bantuan dalam memperkuat gencatan senjata di jalur kontak Armenia-Azerbaijan. Di pihak lain, dengan melakukan provokasi militer, Armenia ingin menyerang wilayah Azerbaijan dengan merebut posisi Azerbaijan dengan menembaki penduduk sipil dan desa-desa. Kebijakan buruk dan berbahaya ini akan membawa Armenia ke “jurang yang dalam”.

Presiden Aliyev mengatakan, Azerbaijan akan terus melindungi integritas dan perbatasan wilayahnya. Sementara, insiden yang ditimbulkan Armenia merupakan perwujudan dari kebijakan agresif mereka sendiri.

“Saya telah mengatakan ini berkali-kali dan saya ingin mengatakannya lagi bahwa Azerbaijan tidak akan pernah menyerahkan wilayahnya ke Armenia. Kita akan melakukan yang terbaik untuk untuk mengembalikan integritas teritorialnya,” kata Presiden Aliyev yang menjabat sebagai pemimpin Azerbaijan sejak 2003.

Sumber: republika.co.id

 

Raja Yordania: Aneksasi Israel Tak Bisa Diterima, Rusak Perdamaian

Redaktur: Mazaya

AMMAN(Jurnalislam.com) — Raja Yordania, Abdullah memperingatkan bahwa rencana Israel mencaplok wilayah Tepi Barat yang diduduki dapat memicu ketidakstabilan di Timur Tengah. Selain itu, aneksasi dapat meredupkan harapan penyelesaian konflik Arab-Israel yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

“Setiap tindakan Israel sepihak untuk mencaplok tanah di Tepi Barat tidak dapat diterima, karena akan merusak prospek mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah,” ujar Raja Abdullah.

Raja Abdullah mengatakan hal tersebut kepada anggota parlemen Inggris dalam sebuah pertemuan virtual. Yordania telah memimpin kampanye diplomatik bersama dengan sebagian besar negara Eropa yang menentang rencana aneksasi Tepi Barat.

Dalam beberapa bulan terakhir, Raja Abdullah juga telah memperingatkan bahwa rencana aneksasi Tepi Barat dan proposal perdamaian yang diinisiasi Amerika Serikat (AS) dapat menyebabkan konflik di Timur Tengah. Selain itu, hal tersebut juga dapat memberikan pukulan bagi hubungan Israel-Yordania.

Yordania telah kehilangan wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam perang Arab-Israel 1967. Kedua wilayah itu kini diduduki oleh Israel. Yordania adalah negara Arab kedua setelah Mesir yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump merilis rencana perdamaian Timur Tengah untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Pengumuman tersebut dilakukan di Gedung Putih dan didampingi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tetapi tanpa kehadiran pejabat Palestina.

Dalam proposal perdamaian itu, Trump menyebut bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel yang tidak terbagi dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar wilayah Tepi Barat. Rencana aneksasi Tepi Barat muncul dari proposal yang disebut sebagai kesepakatan abad ini.

Para pejabat Palestina mengatakan bahwa, di bawah rencana perdamaian Timur Tengah, Israel akan mencaplok sekitar 30 persen hingga 40 persen wilayah Tepi Barat, termasuk semua wilayah Yerusalem Timur. Palestina menginginkan wilayah Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza untuk membentuk sebuah negara yang merdeka di masa depan.

Sekitar 650.000 orang Yahudi Israel saat ini tinggal di lebih dari 100 permukiman yang dibangun sejak 1967, ketika Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai “wilayah pendudukan” dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di wilayah itu adalah ilegal.

Sumber: republika.co.id

 

KPAI Terima Aduan Sekolah Nekat Masuk Bukan di Zona Hijau

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan ada sekolah yang nekat melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. Padahal, angka kasus positif Covid-19 masih tinggi dan berstatus zona merah.

KPAI menerima pengaduan dari Kota Bekasi, Pekalongan, dan Mataram. Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan masyarakat di wilayah tersebut mengaku khawatir jika sekolah dibuka karena masih ada kasus positif COVID-19.

KPAI menerima pengaduan dari Kota Bekasi, Pekalongan, dan Mataram. Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan masyarakat di wilayah tersebut mengaku khawatir jika sekolah dibuka karena masih ada kasus positif COVID-19.

KPAI pun melakukan penelusuran tersebut rencana itu. Salah satu orang tua siswa, menurutnya, menyatakan sekolah memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar daring atau luring.

“Itu suatu langkah positif karena suara anak dan orang tua di dengar. Perkiraan orang tua tersebut, lebih banyak memilih online,” terangnya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/7/2020).

Dia mengungkapkan kasus di Kota Mataram terjadi karena beredarnya Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 420/3266.UM/Dikbud tentang Layanan Pembelajaran Tahun 2020/2021. Dalam lampiran itu disebutkan para guru wajib hadir di sekolah pada 13-18 Juli 2020 untuk merancang masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dan persiapan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Sumber: sindonews.com

Paus Fransiskus Ikut Komentari Status Masjid Hagia Sophia

Redaktur: Mazaya

VATIKAN(Jurnalislam.com)–Paus Fransiskus (Francis), pemimpin Vatikan, mengatakan dia sangat sedih atas keputusan Turki yang mengubah status Hagia Sophia kembali menjadi masjid.

Bangunan kuno di Istanbul ini awalnya katedral Kristen, kemudian diubah jadi masjid lalu diubah lagi jadi museum dan kini menjadi masjid lagi.

Komentar Paus Fransiskus disampaikan dari jendela studionya yang menghadap Lapangan Santo Petrus ketika Gereja Katolik menandai hari Minggu sebagai Hari Laut Internasional.

“Dan laut membawa saya agak jauh dengan pikiran saya: ke Istanbul,” kata Paus. “Saya sedang memikirkan Saint Sophia dan saya sangat sedih,” katanya lagi, seperti dikutip dari AP, Senin (13/7/2020).

Paus tidak menyebut sosok nama yang membuatnya sedih, namun itu jelas secara jelas merujuk pada langkah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang secara resmi mengubah bangunan monumental itu kembali menjadi masjid.

Sumber: sindonews.com

Pengamat: Kebijakan Berubah-ubah, Pemerintah Gagal Tangani Corona

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalisam.com) – Kurva penyebaran virus corona (COVID-19) secara nasional terus meningkat di Indonesia. Bahkan, angka positif COVID-19 dan kluster baru ditemukan di sejumlah daerah. Presiden Jokowi pun sempat meminta agar daerah melakukan pengetatan protokol kesehatan.

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, peningkatan kasus POSITIF COVID-19 karena munculnya kebijakan yang berubah-ubah dari pemerintah. Di sisi lain, terdapat pelonggaran pembatasan sosial menuju new normal, saat ini kembali dilakukan pengetatan setelah kasus positif meningkat.

“Pemerintah sejak awal gagal memetakan masyarakat, sehingga dalam penanganan pun tidak miliki sasaran spesifik. Ada sebagian masyarakat yang tidak menyadari bahaya pandemi, juga tidak merasa terdampak (latent publict),” ujar Dedi saat dihubungi, Senin (13/7/2020).

Dedi mengatakan, sejak awal, lalu lintas dan pengawasan terhadap pergerakan orang mulai mengendur, sehingga tak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa kehidupan sudah normal seperti biasanya. Dampaknya masyarakat ‘abai’ lalu tak menafsirkan sendiri-sendiri istilah new normal.

“Sehingga aktivitas tetap berjalan sebagaimana kebutuhan harian, pemerintah terlalu politis dalam menangani pandemi. Inilah yang kemudian lebih banyak polemik di banding hasil pelandaian kurva,” kata dia.

Selain itu, kata Dedi, dampak dari kebijakan yang berubah-ubah itu adalah kegagalan yang berimbas pada semua aspek. Di antaranya pemerintah tidak signifikan mengendalikan ekonomi, juga gagal menekan laju sebaran pandemic.

Sumber: sindonews.com