FUI Boyolali Gelar Baksos Idul Adha

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

BOYOLALI (Jurnalislam.com)- FUI Boyolali bersama sejumlah elemen umat Islam Soloraya mengadakan kegiatan baksos Idul Adha di dusun Klumprit, Sambeng, Juwangi, Boyolali pada Ahad, (2/8/2020).

 

Dalam baksos tersebut, elemen umat Islam memberikan 6 hewan kurban berupa 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Dusun Klumprit sendiri merupakan salah satu desa diujung  Kabupaten Boyolali dengan kondisi alam yang kering hingga membuat masyarakat yang berprofesi sebagai petani harus hidup dengan apa adanya.

 

Kordinator kegiatan ustaz Dadyo Hasto menjelaskan bahwa masyarakat dusun Klumprit saat ini hidup serba kekurangan paska adanya pandemi covid-19.

 

“Mereka bermata pencaharian sebagai petani ladang dan buruh serabutan, di tengah pandemi covid-19 saat ini membuat kehidupan masyarakat semakin susah, atas dasar itulah kami mengadakan kegiatan di wilayah ini,” kata ustaz Hasto kepada jurnalislam.com.

 

“Bahwa kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun berpindah tempat dengan menggandeng pendakwah lokal yg telah menggarap daerah tersebut, dan ini wujud ukhuwah Islamiyah antar elemen,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut, ustaz Hasto mengatakan bahwa selain daging kurban, pihaknya juga memberikan pakaian layak pakai dan hadiah untuk dhuafa, janda dan anak yatim.

 

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat Jamiat bersyukur dengan bantuan yang diberikan terhadap warganya.

 

“Mewakili masyarakat kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan saudara saudara dari Solo telah mampu memberikan kegembiraan dan nuansa baru yg selama ini hilang karena dampak corona,” ungkapnya.

 

“Kita ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak baik shohibul kurban, muhsinin yg telah membantu kelancaran kegiatan dan elemen Islam Soloraya serta berharap tahun depan bisa diadakan lagi,” pungkasnya.

 

Dalam kegiatan tersebut, panitia juga mengadakan pengajian dengan pemateri ustaz Nashirudin. Sementara elemen umat Islam yang ikut dalam baksos tersebut diantaranya Masjid Muthadin, MT Al Ukhuwah, WM, KPM Lumbung Amal, KNAP, SAMI, FUI Boyolali dan Ponpes Al Hikmah.

Dua Ledakan Besar di Lebanon, 73 Tewas, Ribuan Warga Terluka

Redaktur: Mazaya

LEBANON(Jurnalislam.com)— Sebanyak 73 orang tewas dan ribuan lainnya terluka ketika dua ledakan besar mengguncang Beirut, ibu kota Lebanon.

Ledakan yang berlokasi di kawasan pelabuhan itu mengguncangkan seluruh ibu kota, mengguncang bangunan dan menebarkan kepanikan di antara warganya.

Kepulan asap berwarna oranye membubung ke langit setelah ledakan kedua terjadi. Diikuti gelombang kejut mirip tornado yang menyapu Beirut.

Perdana Menteri Hassan Diab menyatakan, sebanyak 2.750 ammonium nitrat yang merupakan pupuk pertanian disinyalir menjaid penyebab insiden. Pupuk itu, kata PM Diab, disimpan selama bertahun-tahun dalam gudang di tepi laut.

 

“Memicu bencana alam dalam setiap arti,” kata dia. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Lebanon, sebanyak 73 orang tewas dan 3.700 orang terluka di seantero ibu kota dalam insiden tersebut. Dilansir AFP Selasa (4/8/2020), Diab menegaskan mereka akan segera menggelar penyelidikan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab.

“Apa yang terjadi hari ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Mereka yang bertanggung jawab akan menerima akibatnya,” janjinya. Sebelumnya, Kepala Keamanan Umum, Abbas Ibrahim, mengatakan beberpaa tahun sebelumnya pihakny mengamankan “material berdaya ledak tinggi”.

Material tersebut disimpan dalam gudang yang berlokasi beberapa menit berjalan kaki dari kawasan distrik hiburan malam dan pusat perbelanjaan. Saking masifnya insiden, ledakan itu bisa terdengar hingga ke negara tetangga seperti Siprus yang terletak 240 kilometer jauhnya.

sumber: kompas.com

Tangani Covid-19, Pemerintah Diminta Libatkan Lembaga Filantropi Islam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah dinilai perlu lebih melibatkan lembaga-lembaga keumatan dan organisasi masyarakat Islam dalam program penanganan Covid-19.

Pengamat Ekonomi Syariah, Irfan Syauqi Beik, menyampaikan kerja sama dalam penanganan covid-19antara pemerintah dan ormas-ormas Islam termasuk lembaga-lembaga zakat yang ada sebenarnya sudah cukup signifikan.

“Mereka sehari-hari berinteraksi dengan masyarakat, sehingga dari sisi database masyarakat terdampak Covid-19, akan melengkapi database yang sudah dimiliki pemerintah,” katanya Senin (3/8) lalu.

Lembaga keumatan ini juga biasanya lebih mengetahui kantong-kantong kemiskinan dengan tepat. Irfan menyatakan, sebaiknya mereka dilibatkan di dalam pendataan dan mobilisasi data masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Kemudian, lembaga-lembaga tersebut dapat diberikan bantuan operasional karena telah membantu memfasilitasi pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang mereka bina. Namun, ini semua harus diberikan payung hukum yang memadai agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Ya, bisa menggunakan PMK, bisa juga lebih tinggi via Perpres, karena ini minimal akan melibatkan Kemenkeu dan Kemenag sehingga levelnya bisa Perpres, intinya, harus dipayungi secara hukum,” kata Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas ini.

Sehingga, dengan adanya asas kerja sama tersebut, ormas Islam maupun lembaga amal bisa tetap beroperasi dan bertahan di tengah pandemi. Irfan mengatakan, selama ini kerja sama dalam pengertian pemerintah membantu memberikan dana pada ormas Islam belum signifikan.

Ormas Islam dan lembaga zakat yang ada sejauh ini berjalan sendiri dengan mengandalkan dana-dana amanah masyarakat. Dengan modal tersebut, lembaga umat sudah sangat terlibat aktif dalam penanganan Covid-19.

Sebelumnya, Forum Zakat Nasional (FOZ) sempat menyatakan bahwa banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang kesulitan beroperasi dan terancam tutup karena terdampak Covid-19. Beberapa LAZ skala nasional cenderung lebih mapan dan masih bisa bertahan. Namun LAZ yang lebih kecil secara skala dan size penghimpunannya, cenderung kesulitan memenuhi kebutuhan operasional.

Sumber: republika.co.id

Selama Pandemi, Penjualan Pangan Online Tumbuh 74 Persen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Perum Bulog menyebut lini bisnis penjualan pangan melalui platform e-commerce mampu menghasilkan pertumbuhan omzet bulanan sebesar 74 persen pada semester pertama 2020 dibanding tahun lalu.

Peningkatan yang besar itu dinilai dampak dari pemberlakuan pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) yang diterapkan di hampir seluruh daerah.

“Kami mencatat terjadinya peningkatan antusias masyarakat Indonesia khususnya Jakarta dalam berbelanja sembako melalui daring di iPangananDotCom, kata Direktur Komersial Bulog lewat keterangan resminya, Selasa (4/8).

Ia menjelaskan, rata-rata peningkatan omzet bulanan dari penjualan daring sejak diluncurkan Agustus hingga Desember 2019 sebesar 35 persen. Selanjutnya menjadi 74 persen di semester pertama 2020.

“Itu artinya iPangananDotCom mengalami pertumbuhan hampir 50 persen,” katanya menambahkan.

Mansur menambahkan, iPangananDotCom yang dapat diakses melalui platform Shopee mulanya hanya berpusat di Jakarta. Namun kini telah memiliki enam cabang lain yaitu di Medan, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, dan Makassar. Menurutnya, anjuran PSBB dari pemerintah pusat telah membuat masyarakat dapat beradaptasi melakukan pembelian sembako secara daring.

“Kami terus memberikan pengalaman berbelanja sembako yang mudah dan menyenangkan melalui berbagai promo dan gratis ongkos kirim di iPangananDotCom,” ujarnya.

Ia menjelaskan, iPangananDotCom menyediakan ratusan produk pangan non beras lainnya seperti minyak goreng, terigu, dan gula.

Sementara itu, untuk jenis produk yang paling laku dalam penjualan melalui iPangananDotCom cukup beragam. Di antaranya,  Beras Medium Nanas Madu, Beras Premium Cap Tanak, Beras Medium Selerakita, Beras Premium Pulen Wangi, dan Beras Medium Tani Makmur serta Beras bervitamin Fortivit untuk beras khusus.

Beras yang dijual di iPangananDotCom sebagaian besar dalam kemasan Vakum dalam ukuran 5 kilogram (kg), dan 1 kg untuk beras khusus seperti fortivit, beras merah, beras hitam, dan beras susu.

“Beras yang kami sediakan di iPangananDotCom sangat beragam, ada lebih dari 50 merk beras yang sudah disesuaikan dengan taste masing-masing daerah sehingga masyarakat dapat memilih sendiri sesuai seleranya, misalnya di Medan suka merk CapTanak, orang Jateng suka yang pulen ada Beras Premium Pulen Wangi,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Pangan hingga Akhir Tahun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta meminta, pemerintah memastikan ketersediaan beras hingga akhir tahun.

Meluasnya pandemi Covid-19 telah mempengaruhi sektor pertanian dan perdagangan di seluruh dunia akibat implementasi berbagai kebijakan pembatasan.

Di Indonesia, kata dia, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga membuat kinerja sektor pertanian menurun dan hal tersebut memengaruhi ketersediaan pangan di pasar. Pandemi Covid-19 merebak di saat produksi pangan yang melimpah.

Data FAO 2020 menunjukkan, pasokan sereal global mendekati rekor tertinggi karena kondisi cuaca yang bersahabat. FAO memperkirakan produksi beras dunia akan mencapai 509,2 juta ton pada tahun 2020, lebih tinggi 1,7 persen jika dibanding 2019.

“Perkiraan ini menunjukkan pasokan beras global lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan internasional dengan rasio stok terhadap penggunaan 35,3 persen,” kata Felippa dalam pernyatan resmi CIPS, Selasa (4/8).

Sementara itu, kondisi sebaliknya terjadi di dalam negeri. Dia menuturkan, data Kementerian Pertanian 2020 menunjukkan adanya penurunan jumlah produksi beras pada tahun ini.

Sumber: republika.co.id

 

Setelah 9 Tokoh Oposisi, Kini Lahir Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Redaktur: Mazaya

Oleh: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Minggu kemarin, 2 Agustus 2020, ada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).Deklarasi ini digagas oleh sejumlah tokoh nasional yang selama ini dikenal sangat kritis terhadap pemerintah.

Lahirnya KAMI merupakan tindak lanjut dari 9 tokoh oposisi. Semula 9 tokoh, sekarang bertambah dan semakin banyak jumlahnya

9 tokoh itu adalah Abdullah Hehamahua, Emha Ainun Najib, Din Syamsudin, Gus Najih, Habib Rizieq, Rizal Ramli, Refly Harun, Rocky Gerung dan Said Didu.

Dari 9 tokoh itu, kini jumlahnya sudah semakin banyak. Ada dari militer seperti Gatot Nurmantyo. Ada juga Rahmawati Soekarno Putri. Ada ekonom Ichsanudfin Nursy.

Ada aktifis seperti Syahganda Naenggolan, Ahmad Yani, Habib Muchsin, Habib Smith Alhaddar, MS Ka’ban, Jumhur Hidayat, Sri Bintang Pamungkas dan Chusnul Mar’iyah. Ada juga dari tokoh NU yaitu Djoko Edy dan Rachmad Wahab.

Berdirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menimbulkan sejumlah pertanyaan: apakah Indonesia dalam kondisi tidak selamat? Lalu, mau menyelamatkan Indonesia dengan cara apa?

Dari banyak komentar sejumlah tokoh yang tergabung dalam KAMI, nampak tegas kesimpulannya bahwa Indonesia sedang menuju ke arah yang salah. Bisa hancur akibat cara yang keliru dalam mengelola negara. Zig zag dan cenderung ugal-ugalan.

Bermula dari ambisi infrastruktur yang membuat hutang negara mengalami pembengkakan yang luar biasa. Sekitar 7000 T. Korupsi makin masif yang diantaranya mengakibatkan sejumlah BUMN bangkrut. Terbit UU yang “dicurigai” untuk melindungi para koruptor dan perampokan negara. Terutama revisi UU KPK, UU Corona dan UU Minerba. Belum lagi RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang semakin memangkas hak – dan memiskinkan- buruh.

Lahirnya KAMI adalah bagian dari bentuk keprihatinan atas bangsa yang semakin hari semakin terpuruk.

Penguasa dengan semua aturan dan kebijakannya dianggap lebih berpihak pada korporasi, dari pada memikirkan nasib rakyatnya sendiri.

Tanpa UU Corona, UU Minerba dan RUU Omnibus Law, kehidupan rakyat sudah sangat berat. Lahirnya sejumlah UU dan RUU tersebut membuat kehidupan rakyat semakin frustrasi. Belum lagi hukum yang cenderung berpihak kepada orang-orang seperti Djoko Tjandra, Harun Masiku dan Abu Janda. Representasi dari konglomerasi, partai pengusung dan kelompok pendukung. Halo E-KTP?

Terkini adalah RUU HIP. MUI dan lebih dari 200 ormas menolak RUU ini karena dianggap sebagai upaya untuk memberi peluang bangkitnya komunisme. Tapi, pemerintah dan fraksi PDIP nampaknya kekeh dan tetap akan mensukseskan RUU HIP ini. Meski kali ini diwacanakan dengan nama RUU BPIP.

Belum lagi praktek politik yang menganut asas “demokrasi terkendali”. Semua dikontrol, baik melalui Undang-undang maupun aparat.

Dari semua keprihatinan ini, lahirlah KAMI. Dari segi nama, gerakan ini fokus untuk menyelamatkan bangsa. Bagaimana cara menyelamatkannya? Menasehati dan kritik pemerintah? Sudah. Bahkan tiap hari. Demo? Sering sekali. Apakah berpengaruh? Tidak! Lalu? Apakah mau ganti presiden dengan memintanya mundur? Pasti presiden gak bakal mau. Bisa-bisa akan dianggap makar.

Tapi setidaknya, berkumpulnya para tokoh nasional dari berbagai unsur bangsa ini akan menjadi perhatian tersendiri bagi rakyat Indonesia saat ini. Apalagi jika jumlah tokoh semakin banyak dan mendapatkan semakin besar dukungan dari rakyat, maka segala kemungkinan bisa terjadi.

Biaya Haji dan Umroh Akan Naik 30-50 Persen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Perjalanan haji dan umroh musim depan akan naik 30-50% karena kenaikan PPN di Arab Saudi dan biaya tambahan terkait protokol kesehatan. Hal ini dikatakan Ketua Asosiasi Perjalanan Haji dan Umrah Indonesia (SAPUHI), Syam Resfiadi Sapuhi.

“Akan ada biaya yang lebih tinggi untuk setiap komponen, seperti tiket pesawat, hotel, sewa tenda di Arafah dan Mina, transportasi bus, tes swab Covid-19 dan sebagainya,” kata Syam, yang juga pemilik Patuna Travel seperti dilansir Salaam Gateway, Senin (3/8).

Arab Saudi meningkatkan pajak pertambahan nilai dari 5% menjadi 15% mulai Juli. Kerajaan menangguhkan semua perjalanan umroh sejak 27 Februari sebagai bagian dari upaya untuk membatasi penyebaran virus corona.

Mereka juga menghentikan semua penerbangan internasional sejak Maret, memaksanya untuk mengadakan haji yang secara substansial diperkecil dari sekitar 1.000 jamaah yang telah tinggal di Kerajaan.

Syam mengharapkan Arab Saudi untuk membuka kembali musim haji tahun depan, pada 2021, dan agar industri pulih pada 2022.

Ia menghargai insentif pajak yang baru-baru ini diumumkan oleh pemerintah Indonesia, dari potongan PPN 1% seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 / 2020. Namun, ia menambahkan, inisiatif tersebut hampir tidak berdampak. Misalnya, untuk paket umrih dengan harga 28 juta rupiah ($ 1.917), diskon akan menghasilkan pengurangan 280.000 rupiah dan tidak akan benar-benar membuat terasa dibandingkan dengan kenaikan besar dalam PPN yang dikenakan oleh Arab Saudi.

“Daripada insentif pajak seperti itu, saya pikir itu lebih berguna jika pemerintah atau Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) mengembalikan dana setoran untuk jamaah haji dan umroh yang dibatalkan kepada kami sehingga kami dapat menyimpannya di bank-bank Islam karena mereka memberikan hasil investasi yang lebih tinggi. Pemberi pinjaman memberi kami hasil investasi 2% per tahun, dibandingkan dengan 1% BPKH per tahun. Pada akhirnya, para peziarah akan menerima lebih banyak manfaat,” tambahnya.

Irfan Setiaputra, CEO maskapai nasional Garuda Indonesia mengatakan kepada Salaam Gateway bahwa maskapai tidak akan mempersulit proses pengembalian uang tiket dan penjadwalan ulang penerbangan untuk jamaah haji.

Dia menambahkan bahwa Garuda juga menunggu kabar dari Arab Saudi karena tidak ada penerbangan yang bisa dijadwalkan tanpa mengetahui kapan Kerajaan akan mencabut larangan umroh dan terbuka untuk pengunjung internasional lagi.

“Kami hanya mempersiapkan penjadwalan ulang, tetapi kepastian penerbangan masih tunduk pada kebijakan Saudi,” kata CEO Garuda.

Kementerian Agama Indonesia sudah mulai merencanakan musim haji berikutnya untuk hijriah tahun 1442. Pemerintah akan memprioritaskan keberangkatan haji dan umroh yang dibatalkan tahun ini, Oman Fathurahman, juru bicara kementerian mengatakan kepada Salaam Gateway.

“Kami sedang dalam diskusi awal tentang langkah-langkah yang perlu disiapkan setelah Arab Saudi membuka kembali pengunjung, mengidentifikasi potensi masalah teknis yang mungkin timbul dan memetakan mitigasi,” kata Oman.

“Kita juga perlu menyiapkan dan menghitung ulang jumlah jamaah haji yang harus diprioritaskan untuk keberangkatan begitu Saudi dibuka kembali,” tambahnya.

Oman mengatakan bahwa untuk haji terbatas tahun ini yang melibatkan sekitar 1.000 jamaah haji, 13 orang di antaranya adalah orang Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Mereka saat ini tinggal di beberapa kota termasuk Riyadh, Madinah, Yanbu, Makkah, Jeddah dan Al Khobar dan berasal dari latar belakang profesional yang berbeda, termasuk perawat dan guru.

Sumber: ihram.co.id

Haji Berakhir, Jamaah Mulai Tinggalkan Mekah

Redaktur: Mazaya

MAKKAH(Jurnalislam.com) — Jamaah haji mulai meninggalkan Mekah pada hari Ahad malam setelah menyelesaikan ‘haji luar biasa’ pada tahun 2020 ini. Mereka sebelumnya telah meninggalkan kota tenda Mina setelah menyelesaikan lempar  jumrah dan kemudian untuk melakukan Tawaf Al-Wida  perpisahan) untuk menandai berakhirnya ibadah haji.

Berbicara kepada Saudi Gazette, beberapa peziarah menyatakan kegembiraan karena mendapatkan kesempatan emas dan berkat ilahi untuk menjadi di antara terbatasnya jumlah ‘Tamu Allah’ dalam perjalanan haji paling lancar yang diadakan di tengah protokol pandemi koronavirus yang ketat.

Mereka memuji upaya luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi,terutama Kementerian Haji dan Umrah dan semua lembaga yang terlibat dalam ziarah untuk layanan yang membantu mereka melakukan ritual mereka dengan mudah dan nyaman. Mereka meminta Allah untuk menerima haji mereka dan memberi rahmat kepada semua orang yang berkontribusi pada kelancaran ibadah haji tahun ini.

Para peziarah memulai melempar jumrah  sore kemarin dengan cara yang tertib dan damai dengan kepatuhan ketat pada protokol kesehatan. Mereka melempari tujuh batu kerikil pertama di Jamrat Al-Sugra, kemudian di Jamrat Al-Wusta, dan akhirnya di Jamrat Al-Aqba.

Meskipun haji, salah satu dari lima rukun Islam, ditutup secara resmi pada hari Senin ini atau hari ketiga Tashreeq (Ayyam Al-Tashreeq), para peziarah diizinkan untuk pergi sehari sebelumnya. Semua jemaah haji tahun ini, yang merupakan tamu dari Kementerian Haji dan Umrah, mengambil keuntungan dari konsesi untuk menyelesaikan hajinya lebih awal.

Sebuah kontingen besar pasukan keamanan dan personil Pertahanan Sipil serta petugas kesehatan terlihat di berbagai titik di kompleks Jamarat yang canggih, mengawasi kelancaran pelaksanaan melempar jumrah. Setelah mencapai akomodasi mereka di menara perumahan Mina, peziarah mengepak barang bawaan mereka dan naik bus yang membawa mereka ke Makkah untuk melakukan tawaf Wida (perpisahan) .

Kebanyakan para jamaah haji memang meninggalkan Mekah pada hari Ahad, sementara beberapa jamaah haji dari daerah terpencil di Arab Saudi akan tinggal selama beberapa waktu tergantung pada jadwal penerbangan keberangkatan mereka

Sumber: republika.co.id

Nadiem Minta Maaf, Muhammadiyah Tetap Tak Terlibat POP Kemendikbud

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengapresiasi silaturrahim Mendikbud Nadiem Makarim ke PP Muhammadiyah serta keputusan mengevaluasi program organisasi penggerak (POP). Pada kesempatan tersebut, Mendikbud menyampaikan permintaan agar Muhammadiyah bisa bergabung dengan program POP.

 

“Terkait dengan permintaan tersebut, sesuai hasil rapat bersama PP Muhammadiyah dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang (Dikti Litbang), Muhammadiyah  memutuskan untuk tetap tidak berperan serta dalam program POP,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Jurnalislam.com, Senin (3/8).

 

Mu’ti menyampaikan, Muhammadiyah sedang fokus pada keberlanjutan pendidikan yang sempat terhenti karena Covid-19. Termasuk program-program lain dan turunannya yang selama ini menjadi fokus Muhammadiyah.

 

“Sekarang ini sekolah atau madrasah dan perguruan tinggi (Muhammadiyah) sedang fokus penerimaan peserta didik baru dan menangani berbagai masalah akibat pandemi Covid-19,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim berharap organisasi penggerak, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan, —bahkan jauh sebelum negara ini berdiri–, dapat kembali bergabung dalam mendukung Program Organisasi Penggerak (POP).

 

“Dengan penuh kerendahan hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna,” ujar Nadiem, Selasa (28/7).

 

Nadiem memastikan bahwa Putera Sampoerna Foundation bersama Tanoto Foundation akan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP.

 

“Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut. Dengan demikian, harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan,” ujar Nadiem dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Ini Saran Muhammadiyah untuk Bersiap Hadapi Resesi Ekonomi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Peningkatan kasus Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi yang cukup jauh terintegrasi dengan ekonomi global bakal membuat perekonomian rawan resesi.

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas mengatakan kondisi ini berpotensi menimpa Indonesia dimana ekonomi belum pulih pascapandemi Covid-19 menerjang Indonesia. Penilaian ini juga didasari pada beberapa negara yang mengalami resesi.

 

“Oleh karena itu, dengan adanya beberapa negara mitra kita yang mengalami resesi, maka masalah kapan negeri ini akan mengalami hal serupa tentu tinggal menghitung bulan, kalau tidak bisa dikatakan menghitung hari.

Hal penting yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya,” katanya kepada Jurnalislam.com Selasa (04/08/2020).

 

Upaya tersebut penting dilakukan agar resesi tidak terlalu keras memukul ekonomi rakyat banyak. Ini bisa dilakukan karena selama ini ekonomi Indonesia tidak terlalu tergantung kepada ekspor, melainkan masih banyak digerakkan oleh tingkat konsumsi masyarakat.

 

“Untuk itu yang perlu kita perhatikan dan jaga ke depan adalah bagaimana caranya supaya tingkat konsumsi masyarakat masih tetap bisa tinggi terutama untuk barang-baranf primer dan sekunder,” katanya.

 

Perhatian pemerintah bagi mempertahankan dan meningkatkan daya beli rakyat harus menjadi sesuatu yang penting, karena dengan itulah roda kehidupan ekonomi berupa supply and demand tetap bisa hidup dan menggeliat.

Buya Anwar menyarankan enam rekomendasi utama, pertama, kebijakan pemerintah yang menyangkut bantuan langsung tunai untuk beberapa bulan atau satu tahun ke depan masih perlu diteruskan dan dipertahankan, agar ekonomi rakyat di lapis bawah tetap terus bisa hidup dan tumbuh serta berkembang tanpa itu maka tentu akan sulit.

 

“Kedua, pemerintah harus bisa mengalokasikan dana dan anggarannya untuk benar-benar bisa difungsikan bagi menggerakkan ekonomi rakyat dengan membeli barang-barang dan jasa dari UMKM serta mengurangi, kalau tidak bisa menghentikan sama sekali permintaan terhadap barang-barang impor,” ujarnya.

 

Ketiga, masyarakat harus bisa menjadikan momentum krisis ekonomi sekarang untuk bisa bangkit dan mendorong masyarakat agar benar-benar mencintai produk bangsanya sendiri dan itu harus dicontohkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Keempat memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan usahanya lewat pemberian kemudahan dalam bidang permodalan, sumberdaya dan pemasaran.

 

“Kelima mengusahakan agar kegiatan produksi masyarakat harus bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, manajemen dan efektifitas serta efisiensi kerja masyarakat harus bisa terbangun dengan baik agar cost atau biaya yang mereka keluarkan bisa ditekan serendah-rendahnya, agar mereka bisa mendapatkan profit yang pantas sehingga hal ini diharapkan akan bisa meningkatkan daya belinya,” ujarnya.

 

Keenam, mengingat penduduk Indonesia masih banyak yang tinggal di desa. Oleh karena itu pemerintah harus bisa membuat kebijakan yang tidak hanya berpihak kepada masyarakat kota, tapi juga kepada masyarakat desa.

 

“Perlu dilakukan reformasi sosio-ekonomi di pedesaan yang akan dapat membantu menaikkan pendapatan riil mereka,” ucapnya.