JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengapresiasi silaturrahim Mendikbud Nadiem Makarim ke PP Muhammadiyah serta keputusan mengevaluasi program organisasi penggerak (POP). Pada kesempatan tersebut, Mendikbud menyampaikan permintaan agar Muhammadiyah bisa bergabung dengan program POP.
“Terkait dengan permintaan tersebut, sesuai hasil rapat bersama PP Muhammadiyah dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang (Dikti Litbang), Muhammadiyah memutuskan untuk tetap tidak berperan serta dalam program POP,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Jurnalislam.com, Senin (3/8).
Mu’ti menyampaikan, Muhammadiyah sedang fokus pada keberlanjutan pendidikan yang sempat terhenti karena Covid-19. Termasuk program-program lain dan turunannya yang selama ini menjadi fokus Muhammadiyah.
“Sekarang ini sekolah atau madrasah dan perguruan tinggi (Muhammadiyah) sedang fokus penerimaan peserta didik baru dan menangani berbagai masalah akibat pandemi Covid-19,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim berharap organisasi penggerak, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan, —bahkan jauh sebelum negara ini berdiri–, dapat kembali bergabung dalam mendukung Program Organisasi Penggerak (POP).
“Dengan penuh kerendahan hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna,” ujar Nadiem, Selasa (28/7).
Nadiem memastikan bahwa Putera Sampoerna Foundation bersama Tanoto Foundation akan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP.
“Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut. Dengan demikian, harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan,” ujar Nadiem dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
