Wakil Ketua MPR Minta Program Sertifikasi penceramah Dihentikan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Kementerian Agama menyudahi kontroversi seputar sertifikasi penceramah yang tidak produktif. Karena rencana sertifikasi, itu  telah  menimbulkan keresahan,  polemik, dan memicu penolakan oleh masyarakat luas.

Seperti, Muhammadiyah, MUI (Sekum), bahkan ditolak oleh tokoh non-Muslim seperti Christ Wamena. Munculnya program yang kontroversial, itu menurut Hidayat, sangat tidak tepat, terlebih dilakukan di tengah keprihatinan bangsa yang sedang tertimpa musibah Covid-19.

Kemunculuan program di tengah pandemi juga bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi agar semua pihak fokus dan sibuk mengurusi Covid-19.

“Sekalipun saya setuju untuk terus mengarus-utamakan ceramah dan laku Agama yang moderat/wasathiyah, tidak radikal/tathorruf, dan menghadirkan rahmatan lil alamin, mestinya Menag dan Kemenag memberikan keteladanan lebih dulu, bukan dengan mewacanakan sertifikasi. Apalagi program yang kontroversial itu juga menghadirkan keresahan sosial di kalangan umat, dan tidak membantu menghadirkan penguatan imunitas untuk atasi Covid-19,” demikian disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin  (7/9).

Hidayat mengkritisi dan mengingatkan, bahwa program sertifikasi penceramah tidak pernah muncul dalam program kerja maupun prioritas rencana kerja Kementerian Agama beserta anggarannya yang disampaikan Kemenag ke DPR.

Program ini juga belum pernah dibahas dan disetujui oleh komisi VIII DPR-RI. HNW lantas mempertanyakan Kemenag yang bersemangat menggulirkan wacana ini dan membuatnya seolah-olah program yang sangat prioritas, tetapi tak pernah mengajukannya sebagai program apalagi program kerja prioritas.

Padahal sejak dari awal raker Menag dengan komisi VIII DPR, selalu menolak wacana  “radikalisme yang tak ada definisi dan ukurannya” yang diwacanakan oleh Menag. Tapi sejak itu, tak pernah Kemenag menyampaikan program prioritas maupun nonprioritas terkait sertifikasi penceramah dikaitkan dengan isu radikalisme, untuk dibahas dan disetujui oleh komisi VIII DPR-RI.

“Lantas, bagaimana program ini bisa muncul dan dilaksanakan? Bagaimana legalitasnya? Siapa yang membiayainya? Untuk kepentingan apa dan siapa?” ujar Hidayat.

sumber: republika.co.id

 

Menag Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan Umat Beragama

Redaktur: Mazaya

PAPUA(Jurnalislam.com) — Menteri Agama Fachrul Razi baru kembali dari Papua. Ia menggulirkan program “Kita Cinta Papua”untuk memajukan pendidikan dan keagamaan di daerah paling Timur Indonesia tersebut. Menag mengaku sangat terkesan dengan alam dan kerukunan di Papua.

Dalam sebuah bincang ringan, Menag bertutur bahwa kerukunan itu sungguh amat mahal, demikian juga kedamaian. Mungkin itu hal biasa bagi masyarakat Indonesia yang sejak dulu terkenal rukun dan damai dalam keragaman dan kemajemukannya. Namun, rukun dan damai adalah barang mewah bagi masyarakat yang negerinya dilanda konflik, terlebih dalam waktu lama dan berkepanjangan.

Kesan ini begitu mendalam dirasakan Menag. Maklum, ia adalah salah seorang prajurit bangsa yang pernah bertugas dalam misi perdamaian di negara yang bergejolak di mana masyarakatnya terlibat konflik, baik konflik berlatar politik, etnis, maupun agama.

“Saya pernah bertugas dua kali dalam misi perdamaian. Pertama, sebagai Intelligence Officer. Kedua, sebagai Komandan Kontingen merangkap Komandan Sektor UN Mission,” tutur Menag di Jakarta, Minggu (06/09). Menag mengenang kembali masa-masa mudanya, sebagai prajurit aktif untuk ikut mengharumkan nama bangsa di mata dunia.

Karenanya, Menag bersyukur dan mengaku bahagia melihat umat beragama di Indonesia yang bisa hidup rukun berdampingan, termasuk di Papua.

Menurutnya, kerukunan, baik intra maupun antarumat beragama, adalah anugerah besar yang harus dijaga. Apalagi, Indonesia negeri yang majemuk, ada keragaman agama, suku, ras, bahasa, dan lainnya.

“Alhamdulillah, Tuhan terus menjaga persatuan umat beragama di Indonesia. Ini berarti Tuhan Meridloi kita. Negeri ini sangat berbhineka. Memang terkadang ada gesekan, tapi dibanding di negeri konflik yang saya saksikan, umat beragama di Indonesia tidak terpancing untuk saling menghancurkan sesama saudaranya,” tutur Menag.

“Tugas kita semua untuk merawat kebhinekaan ini dengan sangat hati-hati. Jangan terpancing untuk menebar kebencian, meski atas nama agama. Kita harus bersama-sama menyampaikan pentingnya hidup rukun dan damai seperti yang diajarkan semua agama, dengan sebaik-baiknya,” sambungnya.

Mengakhiri perbincangan, Menag berpesan bahwa tiap orang berhak untuk meyakini agama dan pandangan keagamaanya sebagai yang paling benar. Namun, tiap orang juga harus menghargai hak orang lain untuk meyakini  hal yang sama.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridlai kemajuan negara yang berbhineka ini, Indonesia. Aamiin,” harapnya.

 

Turki Sesalkan Pemindahan Kedubes Serbia dari Tel Aviv ke Yerusalem

Redaktur: Mazaya

ANKARA(Jurnalislam.com) – Turki mengatakan sangat menyesalkan keputusan Serbia untuk memindahkan Kedutaan Besar mereka di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Ankara menyebut keputusan Serbia tersebut melanggar hukum internasional dan sangat memprihatinkan.

“Kami sangat prihatin tentang keputusan Serbia untuk memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem. Aneksasi Yerusalem oleh Israel ditolak oleh komunitas internasional dan PBB,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.

“Relokasi Kedutaan Besar mereka Israel ke Yerusalem oleh negara manapun jelas merupakan pelanggaran hukum internasional,” sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (6/9/2020).

Pernyataan itu mengutip beberapa resolusi PBB yang menyatakan bahwa konflik Israel-Palestina tidak memiliki solusi lain selain pengakuan atas negara Palestina merdeka dengan Ibu Kota di Yerusalem Timur, sesuai dengan perbatasan tahun 1967.

Pada hari Jumat, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Serbia akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem pada Juli tahun depan, menjadikan negara Eropa pertama yang melakukannya.

Keputusan itu dimediasi oleh Amerika Serikat, yang merupakan negara pertama yang memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tahun 2018.

Sumber: sindonews.com

Kadin Minta Pembatasa Dilonggarkan untuk Pemulihan Ekonomi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kasus positif virus corona terus mengalami lonjakan yang berimbas pada kembalinya pembatasan kegiatan oleh sejumlah pemerintah daerah.

Di satu sisi, pemerintah pusat tengah getol mengupayakan pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong konsumsi masyarakat.

Pemerintah diminta mengambil langkah lebih besar agar pengendalian wabah dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan.

Ketua Bidang Kebijakan Publik, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan, pada prinsipnya ekonomi tidak akan membaik selama wabah belum berhenti.

Oleh karena itu, penanganan virus lewat protokol kesehatan menjadi jawaban dan wajib dipatuhi masyarakat.

Pembatasan-pembatasan yang kembali diterapkan pemerintah daerah seperti penerapan jam malam dan pengurangan jam operasional toko ritel modern, dinilai sebagai suatu langkah yang benar. Hanya saja, langkah itu tidak sepenuhnya efektif untuk mencegah penularan virus corona.

“Pembatasan itu harusnya bisa lebih dilunakkan kalau yang jual maupun yang beli sama-sama memakai masker, pelindung wajah. Itu sama dengan social distancing karena dia membatasi transimisi virus,” kata Sutrisno, Ahad (6/9).

Sutrisno memahami, untuk saat ini tidak ada jalan lain kecuali dengan pembatasan sosial lantaran belum ditemukan vaksin Covid-19.

Namun, protokol kesehatan yang telah disusun pemerintah semestinya sudah bisa menjadi solusi untuk situasi darurat yang dihadapi. Hal itu membutuhkan peran masyarakat yang disiplin disertai pengawasan ketat dari pemerintah sebagai pemegang regulasi.

“Sektor usaha bisa saja dilonggarkan asal semua menerapkan protokol kesehatan. Kalau dilakukan lagi pembatasan skala besar, banyak orang yang tidak bisa keluar rumah dan mencari makan,” ujarnya.

Ia menegaskan, tidak semua masyarakat dengan penghasilan rendah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Subsidi gaji sebesar Rp 2,4 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 4 juta hanya diberikan kepada mereka yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, kalaupun akan melakukan pembatasan sosial berskala besar, seharusnya bantuan pemerintah diperluas. Menyasar mereka yang berpenghasilan rendah dan belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

“Mereka itulah yang tidak bisa makan kalau hanya di rumah dan harus keluar. Tapi rentan terhadap penyebaran, itu sebabnya angka kasus Covid-19 terus melonjak,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

PII: Sertifikasi Penceramah Tak Masuk Akal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada, rencana kebijakan pemerintah melalui Kemenag mengenai penerapan sertifikasi bagi dai atau penceramah perlu ditinjau ulang. Hal ini karena soal ini perlu dipikir sangat serius karena akan berdampak kepada banyak hal lain.

“Terkait rencana Kemenag akan menerapkan sertifikasi bagi dai atau penceramah, tampak perlu ditinjau ulang bahkan dipikir secara serius. Kita semua tahu bahwa Indonesia merdeka berkat sumbangsih mayoritas para pejuang muslim yang nota bene para syuhada. Tidak masuk diakal jika kemudian para dai, asaatidz, ulama akan menghancurkan kembali apa yg telah perjuangan selama ini,” kata Nasrullah Larada, di Jakarta, Senin (7/9).

Menurutnya, dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia, tidak pernah umat Islam melakukan pemberontakan secara masal  nasional seperti yg pernah dilakukan oleh PKI. Disaat negara dalam keadaan genting, dapat dipastikan umat Islam selalu tampil paling depan menjaga NKRI. Toleransi umat Islam sudah teruji, bahkan sejak pembahasan dasar negara pun, tokoh muslim lebih banyak mengalah demi terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila.

“Maka aneh jika saat ini tiba-tiba setiap gerakan dakwah yang dilakukan oleh umat Islam selalu dicurigai bahkan yang lebih parah di cap radikal. Sebenarnya siapa yang patut di cap radikal? Umat Islam yang menajalankan dakwahnya atau ada pihak lain yang sengaja mengambil isu itu untuk mendiskriditkan umat Islam?. Ini pertanyaan mendasar yang perlu dilakukan kajian serius,” tegasnya.

Oleh karenanya, lanjut Nasrullah, Menteri Agama patut membaca, belajar, bahkan turut bekerja sama dengan umat Islam sebelum terlalu jauh melangkah dengan adanya sertifikasi dai atau penceramah.  Apalagi bila berkaca dari sejarah kemerdekaan Bangsa Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain yang dalam perjuangan menuju kemerdekaannya sekedar dapat “hadiah” dari negara lain.

Sumber: republika.co.id

 

Turki: Perang dengan Yunani Hanya Masalah Waktu

Redaktur: Mazaya

ANKARA(Jurnalislam.com)- Ketua Partai Gerakan Nasional Turki Devlet Bahceli mendeklarasikan perang dengan Yunani hanya masalah waktu.

“Tak terbayangkan untuk berpaling pada kepentingan historis kami di Mediterania dan Aegean,” kata Bahceli, dilansir portal berita The New Khaleej.

“Jelas bahwa minat dan keinginan Yunani untuk masuk ke laut telah membengkak lagi. Perang di Mediterania dan Aegean hanya masalah waktu,” papar Bahceli.

Dia menambahkan, “Tujuan Yunani adalah datang lagi dan menduduki lahan kami dari tempat kami melemparkannya 98 tahun silam. Kami menghadapi rencana invasi baru.”

Politisi Turki yang beraliansi dengan partai berkuasa Turki itu menyatakan, “Dari sekarang, perilaku Yunani akan menentukan meningkatnya ketegangan yang akan menyebabkan pendarahan atau konfrontasi yang keji.”

Turki dan Yunani berselisih terkait perbatasan laut di Mediterania dan hak eksplorasi sumber daya hidrokarbon di sana.

Sumber: sindonews.com

Aneksasi Israel Menuju Negara Apartheid

Redaktur: Mazaya

PALESTINA(Jurnalisam.com)- Kalangan liberal Israel khawatir langkah menganeksasi wilayah Palestina akan membangkitkan hantu masa lalu, yaitu ketakutan bahwa negara itu pada akhirnya akan menyerap ratusan ribu orang Palestina, yang kesehatan, kesejahteraan, dan keamanannya akan ditumpuk di pundak para pembayar pajak Israel. Karena, jika itu tidak dilakukan, Israel akan menjadi negara apartheid.

“Gagasan aneksasi itu membawa banyak orang pada kesadaran bahwa pada akhirnya Israel akan berubah menjadi negara apartheid,” ucap Alon Liel, mantan diplomat Israel yang sempat bertugas d Afrika pada tahun 90-an.

“Karena, ketika Anda mencaplok wilayah dan menyerap orang-orang tanpa memberi mereka hak apa pun, Anda sedang menuju ke arah Afrika Selatan sampai awal 1990-an,” sambungnya, seperti dilansir Sputnik.

Liel mengakui, bahwa Israel dalam perbatasan tahun 1967, jauh dari negara apartheid. Dia mengatakan, tidak ada pemisahan, di mana anak-anak Arab dan Yahudi dapat bersekolah di sekolah yang sama, meskipun tidak banyak yang memilih untuk melakukannya dan semua warga negara diberi akses ke sistem kesehatan, pendidikan, dan peradilan negara. Selain itu, orang Arab Israel dapat memilih dan dipilih menjadi anggota parlemen negara itu.

Namun, gambaran yang sangat berbeda digambarkan di Tepi Barat, yang didominasi Palestina, sebagian besar di antaranya dikendalikan oleh Israel. Gerakan Palestina di sana biasanya dibatasi, undang-undang darurat diterapkan dan bahkan tindak pidana terkecil antara orang Yahudi dan Arab dibawa ke pengadilan militer, yang sering kali bias terhadap Palestina, sesuatu yang telah mendorong perbandingan dengan sistem apartheid Afrika Selatan di akhir abad ke-20.

sumber: sindonews.com

Klaster Covid Angkutan Umum Muncul, Pakar Minta Perusahaan Siasati Jam Kerja

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan covid-19, Doni Monardo menyoroti klaster penyebaran virus Corona atau COVID-19 di angkutan umum.

Doni menilai ada peningkatan penyebaran virus Corona di angkutan umum, dalam beberapa waktu belakangan ini, hingga menjadi sebuah klaster.

Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani menduga, salah satu faktor tingginya angka penyebaran virus corona di angkutan umum karena aktivitas perkantoran yang sudah mulai normal.

Oleh karena itu, Laura meminta agar perusahaan bisa menyiasati pembagian jam kerja terhadap para karyawannya.

“Jadi peraturan sif harus dilakukan pada tempat bekerja. Ini untuk mendukung penerapan protokol kesehatan para pekerja yang menggunakan transportasi umum agar jumlah pekerja yang menggunakan transportasi umum tidak membeludak” kata Laura saat dikonfirmasi, Senin (7/9/2020).

Laura enggan mempermasalahkan diaktifkannya kembali angkutan umum. Namun, dia meminta agar diimbangi dengan pengetatan penerapan protokol kesehatan sehingga masyarakat aman ketika menggunakan transportasi umum.

“Jangan sampai kemudian angkutan umum diaktifkan dengan jumlah penumpang yang tidak dikurangi, sehingga tidak bisa melakukan physical distancing. Jadi harus dipastikan bahwa angkutan umum menerapkan protokol kesehatan,” bebernya.

Menurut Laura, penerapan protokol kesehatan di angkutan umum juga harus diimbangi dengan aturan jam kerja bagi para karyawan. Sebab, mayoritas pengguna angkutan umum merupakan para pekerja atau karyawan.

Sumber: sindonews.com

Terapkan Protokol Ketat, Kasus Corona Saudi Menurun

Redaktur: Mazaya

RIYADH(Jurnalislam.com) — Muhammad Al-Abdel Ali dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengatakan kasus covid-19 di kerajaan turun menjadi 791 kasus baru pada Sabtu (5 /9). Sedangkan pada hari sebelumnya, Jumat (4/9), kasus Covid-19 masih 822 kasus.

“Ini membuat total kasus yang dilaporkan di negara menjadi 319.932, dan pemulihan menjadi 295.842,” kata Muhammad Al-Abdel Ali seperti dilansir Saudi Gazette pada Sabtu (5/9).

Meskipun kasus positif turun, jumlah kasus kematian meningkat sebanyak 34 kematian. Total kasus meninggal akibat Covid-19 menjadi 4.049 orang.

Sedangkan terkait penyebaran kasus, terjadi peningkatan mendadak jumlah kasus positif di Jeddah pada Sabtu ini. Kementerian mencatat sebanyak 65 orang terinfeksi virus. “Meningkat di Jeddah dibandingkan pada hari sebelumnya, 48 kasus,” kata Abdel Ali.

Sebaran kasus selanjutnya, sebanyak 64 kasus ditemukan di Madinah, 46 di Dammam, 44 di Hufof, 38 di Riyadh, 31 kasus di Al-Mobarraz dan Makkah, 27 di Qatif, 24 di Yanbu, dan 20 di Jubail. “Kasus lainnya tersebar di berbagai kota dan provinsi di seluruh Kerajaan,” jelasnya.

Arab Saudi mencatat kenaikan harian tertinggi pada 19 Juni yakni 4.301 kasus dikonfirmasi selama periode 24 jam. Selanjutnya kasus baru terus menurun hingga di bawah 1.000 untuk yang pertama dalam empat bulan.

Pada Kamis lalu, Saudi Airlines mengumumkan pedoman dan persyaratan terkait virus corona untuk para wisatawan yang tiba di Arab Saudi. Meskipun penerbangan internasional masih terus ditangguhkan.

Sumber: ihram.co.id

Bertambah 3128, Total 190 Ribu Kasus Covid-19 di Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Jumlah positif Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 3.128 kasus dalam 24 jam terakhir. Dengan penambahan ini, total jumlah pasien yang terkonfirmasi positif hari ini sebanyak 190.665 kasus.

“Kasus meninggal dunia hari ini sebanyak 108 jiwa atau total menjadi 7.940,” demikian bunyi pernyataan resmi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Sabtu (5/9).

Kasus sembuh tercatat bertambah 2.220 atau secara kumulatif sebanyak 136.401. Jumlah suspek yang diduga terinfeksi sebanyak 86.778. Sementara itu, jumlah spesimen yang diperiksa tercatat sebanyak 30.640.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat kasus Covid-19 terjadi di 489 kabupaten/kota di 34 provinsi. DKI Jakarta menjadi provinsi yang terbanyak terjadi kasus baru hari ini yaitu sebanyak 877.

Kemudian disusul Jawa Timur sebanyak 326 kasus. Posisi ketiga adalah Jawa Tengah (Jateng) sebanyak 258 kasus. Kemudian provinsi Jawa Barat menyusul di peringkat keempat sebanyak 228 kasus. Sementara, itu posisi kelima yaitu Riau sebanyak 178 kasus.

Sumber: republika.co.id