Pengemudi Ojek Berkerumun Akan Disanksi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengancam akan memberikan sanksi larangan angkut penumpang kepada para pengemudi ojek daring maupun ojek pangkalan, bila masih mangkal dan berkerumun saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Ibu Kota.

“Dalam hal ini, kami bersama Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan pengawasan terhadap ojek daring dan pangkalan. Jika dalam tiga hari ke depan didapati mereka terus berkumpul, maka regulasi terkait diperbolehkannya mengangkut penumpang akan dicabut,” kata Syafrin.

Syafrin menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan Surat Keputusan (SK), yakni SK Kepala Dinas Perhubungan Nomor 156 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PSBB bidang transportasi. “Ojek daringdan ojek pangkalan pada pelaksanaan PSBB ini diperbolehkan mengangkut penumpang dengan prasyarat,” katanya.

Syafrin menyebutkan, syarat pertama yakni pengemudi ojek daring maupun pangkalan harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Syarat kedua, para pengemudi ojek daring dan pangkalan dilarang berkumpul dan berkerumun lebih dari lima orang.

Adapun penindakannya, lanjut Syafrin, pihaknya bersama Polda Metro Jaya melakukan pengawasan terhadap pangkalan ojek daring dan ojek pangkalan selama tiga hari berturut-turut. Selama masa itu, jika para pengemudi ojek daring maupun pangkalan tidak mematuhi aturan yang ada, maka izin dibolehkan mengangkut penumpang akan dicabut.

“Sekali lagi kita bersama-sama harus melakukan protokol kesehatan, melaksanakan ketentuan yang sudah ada dengan baik sehingga pelaksanaan PSBB yang tujuannya menekan tingkat penambahan kasus positif Covid-19 bisa dicapai,” kata Syarin.

Ia menambahkan, diperbolehkannya ojek daring dan ojek pangkalan mengangkut penumpang diharapkan tetap menjaga untuk tidak terjadi kerumunan pada saat mangkal.

Selama tiga hari ke depan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan pengawasan dan evaluasi terkait kebijakan PSBB terhadap transportasi khususnya ojek daring dan pangkalan.

Sumber: republika.co.id

 

Langgar PSBB, Dua Restoran DKI Ditutup

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur menutup secara paksa dua warung makan dan restoran di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Penutupan karena dua tempat makan ini telah melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Selasa (15/9).

“Kita melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang PSBB bahwa aturannya kembali ke fase awal,” kata Kasatpol PP Kecamatan Pulogadung, Andik Sukaryanto di Jakarta.

Lokasi yang ditutup petugas adalah warung makan Beringin Sawo dan restoran Upnormal Coffee Roaster di kawasan Rawamangun. Dua tempat usaha itu, dipergoki petugas Satpol PP masih mempersilakan konsumen makan dan minum di meja dan kursi yang tersedia.

Razia yang dipimpin Andi dilakukan dengan meninjau satu per satu ruko tempat makanan dan minum untuk memastikan ketiadaan konsumen di dalam. “Yang diperbolehkan ‘take away’ saja. Silakan pesan, lalu bawa pulang. Jangan ada yang makan atau minum di tempat,” ujarnya.

Terhadap pengusaha yang diketahui melanggar aturan, petugas langsung membuat berita acara pemeriksaan (BAP) di tempat dan dijatuhi sanksi sesuai Pergub 79 Tahun 2020 tentang sanksi PSBB.

“Kita cek rumah makan lalu ada dua yang masih melayani makan di tempat. Akhirnya kita segel tutup sementara 1 x 24 jam,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Kadin: Disiplin Protokol Kesehatan Kunci Pemulihan Ekonomi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menilai pelaksanaan operasi yustisi yang dimulai serentak nasional sejak Senin 14 September 2020, dapat menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan demi menekan persebaran virus Covid-19.  Kedisiplinan tersebut akan mempercepat pemulihan kesehatan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ekonomi Kreatif Erik Hidayat mengatakan, penerapan operasi yustisi membuat kesadaran masyarakat semakin terbangun secara masif, termasuk ke daerah-daerah dan lokasi usaha seperti pasar dan permukiman padat warga.
“Para pelaku usaha memiliki komitmen dalam mendukung upaya pemerintah mengutamakan pemulihan kesehatan, bahkan sudah menerapkan protokol kesehatan di lokasi usaha masing-masing seperti yang dianjurkan pemerintah,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (15/9).

Menurutnya, penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat usaha dapat diikuti dengan kepatuhan dari sisi masyarakat, karena ada sanksi pemerintah bagi para pelaku usaha, misalnya penutupan operasional usaha saat ditemukan pelanggaran protokol kesehatan di dalam tempat usaha.

“Kami mengimbau kerja sama dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan di tempat-tempat usaha, sehingga sanksi penutupan atau denda bahkan penutupan tempat usaha tidak perlu terjadi,” ucapnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Brigjen Pol Awi Setiyono menambahkan, penegakkan kedisiplinan diterapkan secara bertahap dengan mengedepankan upaya persuasif simpatik hingga penegakan hukum. Dimulai dari teguran mematuhi protokol kesehatan, hingga sanksi denda dan kerja sosial bahkan pencabutan izin tempat usaha.

“Sasaran operasi yustisi adalah daerah-daerah yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19, sehingga kembali lagi ke wilayah masing-masing, bagaimana penerapannya,” ucapnya.

Sumber: republika.co.id

Jamaah Ansharus Syariah Tolak Narasi Orang Gila Serang Ulama

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Jamaah Ansharu Syariah mengutuk keras peristiwa penusukan terhadap syekh Ali Jaber saat mengisi pengajian di Masjid Falahuddin, Tamin, Tanjung Karang, Bandar Lampung, ahad, (13/9/2020).

 

“Menyesalkan peristiwa seperti itu terjadi kepada beliau dan mudah mudahan Allah menjaga beliau dan luka pada beliau segera bisa sembuh dan mudah mudahan yang terjadi itu jadi kafarah buat beliau dan bernilai di sisi Allah apalagi kemudian beliau sedang dalam prosesi dakwah dalam rangka mendekatkan masyarakat pada Al Quran kemudian diserang seperti itu,” kata Juru Bicara Jamaah Ansharu Syariah ustaz Abdul Rahim Ba’asyir kepada Jurnalislam.com, Senin, (14/9/2020).

 

“Jelas itu perbuatan terkutuk sekali, dan pelakunya betul betul harus dihukum dengan hukum yang tegas,” imbuhnya.

 

Ustaz Iim meyakini bahwa pelaku penusukan tersebut bukanlah orang yang memiliki gangguan jiwa atau gila, ia menilai kejadian tersebut sebagai bentuk upaya percobaan pembunuhan yang dilakukan terhadap para ulama atau tokoh Islam.

 

Hal ini juga diperkuat dengan adanya kasus kasus serupa seperti penyerangan terhadap Ustaz Abdul Rahman pada maret 2018 saat menjadi imam Masjid shalat subuh berjamaah di Masjid Darul Muttaqin, Sawangan Depok.

 

Lalu Imam Masjid bernama Tajuddin yang diserang saat menjadi Imam Masjid shalat Magrib Berjamaah pada bulan April 2018 kemudian pimpinan Ponpes Al Hidayah KH Umar Basri pada Januari 2018 hingga Komandan Brigade Persatuan Islam (Persis) ustaz Prawoto yang dianiaya hingga tewas pada 1 Februari 2018.

 

“Kita saat ini sudah tidak percaya lagi dengan pelakunya gila ataupun apapun itu, selama ini sudah cukup dan kali ini sudah semakin membuktikan kepada kita bahwasanya selama ini yang mengatakan melakukan serangan kepada Islam dan kaum muslimin di negeri ini kemudian dikatakan gila, itu kita tidak akan percaya lagi,” ujarnya.

 

“Karena mereka merasa punya celah yaitu kalau menyerang umat Islam paling nanti dibilang gila dan kemudian nanti bebas itu seperti yang sebelumnya ini, yang melakukan serangan pada imam,” paparnya.

Pemerintah Minta Edukasi Wakaf Ditingkatkan

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Kementerian Agama mengajak para praktisi perwakafan di tanah air untuk mengkampanyekan literasi wakaf dan memperluas jangkauan literasi melalui media sosial.

 

Perluasan jangkauan itu perlu dilakukan untuk meningkatkan minat berwakaf terutama bagi kalangan yang terbiasa menggunakan gawai sebagai media informasi sehari-hari.

 

Hal tersebut dikatakan Dirjen Bimas Islam, Kemenag RI, Kamaruddin Amin saat berbicara dalam forum Rakornas Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tahun 2020 di Jakarta, Senin (14/9/2020).

 

“Misalnya secara sederhana dengan membuat meme yang mudah dicerna masyarakat tentang wakaf,” katanya.

 

Hal itu dilakukan karena masyarakat di era digital lebih mudah memahami media informasi yang sederhana.

“Ilmu tentang wakaf masih minim menyentuh masyarakat, beda dengan zakat yang ilmunya sudah ada dari SD, SMP dan SMA,” ujar mantan Dirjen Pendidikan Islam itu.

 

Oleh sebab itu, lanjut Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini, praktisi dan stakeholders perwakafan perlu menggalakkan literasi masyarakat tentang wakaf dengan bekerja sama dengan elemen masyarakat dan kaum muda seperti kelompok mahasiswa.

 

“Bersinergi dengan elemen masyarakat ini penting karena dapat menjangkau masyarakat awam yang belum tahu pentingnya wakaf. Bila sudah tahu, dijamin akan ada optimalisasi wakaf,” ujarnya.

 

Rakornas BWI digelar di Hotel Sultan Jakarta, 14 September 2020. Rakornas yang mengambil tema “Kebangkitan Wakaf Produktif, Menuju Indonesia Emas 2045” itu dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Agama Fachrul Razi, Ketua BWI Muhammad Nuh, dan perwakilan BWI seluruh Indonesia.

MUI Minta Polisi Ungkap Aktor Utama Penusuk Syaikh Ali Jaber

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mendukung pernyataan Menteri Koordinator Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD yang telah menginstruksikan agar aparat keamanan Lampung membongkar jaringan dan motif pelaku penusukan Syekh Ali Jaber.

“MUI benar benar tidak bisa menerima perilaku dan tindakan ini karena yang namanya tindak kekerasan dan tindak penusukan itu adalah musuh kedamaian dan perusak persatuan dan kesatuan,” katanya pada senin, (14/9/2020).

“Untuk itu MUI meminta supaya si pelaku di proses secepatnya dan seadil-adilnya karena kalau tidak maka dia akan sangat mengganggu ketenangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini dimana ulama yang merupakan sosok yang sangat dihormati oleh umatnya sangat terancam jiwanya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Anwar menilai upaya pembunuhan tersebut mencerminkan tindakan permusuhan terang terangan terhadap ulama dan tindakan yang sangat berbahaya karena akan merusak persatuan dan kesatuan serta akan menumbuh suburkan kecurigaan di antara sesama warga bangsa.

Untuk itu, ia meminta kasus tersebut harus diproses secepatnya untuk diadili secara fair dan terbuka supaya tidak menjadi bola liar .

“Dan MUI meminta kepada pemerintah dan para penegak hukum kalau ada jaringan yang mendukung di belakangnya maka harus dibongkar sampai ke akar akarnya agar tidak menyisakan kecurigaan sedikitpun juga kepada pemerintah terutama kepada para penegak hukumnya,” ungkapnya.

“Untuk itu MUI benar benar mengharapkan semoga instruksi Menko Polhukham tersebut benar benar dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak terkait agar keadilan dan kebenaran tegak di negeri ini. Dan untuk itu rakyat menunggu buktinya,” pungkasnya.

Polri Dinilai Wajib Lindungi Tokoh Agama

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Sekjen The Islamic Study and Action Center (ISAC), Endro Sudarsono mengatakan tragedi penusukan atas Syeikh Ali Jaber pada ahad (13/02020) saat pengajian di Masjid Fallahuddin, Lampung merupakan kriminalisasi terhadap ulama.

 

“Dan seolah menjadi kejahatan berkelanjutan terhadap pemuka agama yang sebelumnya ada peristiwa penusukan terhadap imam masjid Nurul Iman Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan Jumat, 11 September 2020 dengan luka di bagian kepala,” terangnya kepada jurnalislam.com senin, (14/9/2020).

 

Endro juga mendesak Polri untuk mengusut secara tuntas, dan mengungkap pelaku dan siapa yg berada di balik peristiwa tersebut.

 

“Kepada Polri agar tidak mudah menerima pengakuan dan kesimpulan bahwa pelakunya adalah orang yang sedang mengalami gangguan jiwa sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu yang sampai sekarang tidak ada kejelasan,” ungkapnya.

 

Endro melanjutkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut, pihak aparat kepolisian harus lebih serius dan bisa menjamin keamanan para tokoh agama dalam melakukan aktifitas dakwah di berbagai tempat.

 

“Meminta kepada Polri untuk menjamin keamanan para tokoh agama, khususnya ulama dan dai, serta mengusut gerakan ekstrimis yang anti agama dan hal yang bersifat keagamaan,” paparnya.

 

Tak lupa Endro menghimbau umat Islam untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi serta mendukung pihak aparat dalam mengungkap peristiwa penikaman tersebut.

 

“Kepada umat Islam agar tenang dan dapat menahan diri serta tidak terprovoksi oleh upaya adu domba,” tandasnya.

Senator Lampung Desak Polisi Proses Hukum Penyerang Syaikh Ali Jaber

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

BANDAR LAMPUNG (jurnalislam.com)- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Lampung meminta aparat kepolisan di Lampung tidak hanya memproses kasus pelaku penusukan Syhek Ali Jaber secara hukum tetapi juga menggali motif pelaku melakukan penusukan secara cepat dan tegas juga transparan agar diketahui masyarakat luas.

 

“Berdasarkan bukti-bukti yang ada, kami meminta kepada aparat penegak hukum khususnya Polda Lampung dan jajarannya untuk tidak hanya segera melakukan proses hukum yang tegas dan cepat kepada pelaku, tetapi juga mengungkap motif penusukan secara transparan untuk dapat diketahui masyarakat luas,” terang dalam surat pernyataan sikap yang ditandatangai empat anggota DPD RI  yang terdiri dari dr. Jihan Nurlela,  KH. Ir. Abdul Hakim, M.M, Drs. H. Ahmad Bastian SY dan H. Bustami Zainudin  S.Pd., M.H pada senin, (14/9/2020).

 

Seperti diketahui, pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar pukul 17.20,  telah terjadi peristiwa penganiayaan berupa penusukan terhadap ustad besar Syekh Ali Jaber, pendakwah asal Arab Saudi, saat itu beliau menghadiri pengajian dan wisuda Tahfidz Alquran di Masjid Falahudin di Jalan Tamin, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung.

 

Pelaku penusukan adalah seorang pemuda berinisal  Alfin Andrian (24).  Akibat kejadian itu, Ali Jaber menderita luka tusuk dibahu dan harus menerima enam jahitan di bagian dalam dan empat jahitan di bagian luar. Pelaku saat ini berhasil ditangkap dan diamankan di Polsek setempat.

 

Selain meminta aparat kepolisan menggali motip terjadinya peristiwa tersebut, empat anggota tersebut juga menyatakan prihatin terjadinya peristiwa itu dan mengutuk keras atas insiden yang membuat Syekh Ali Jaber terluka.

 

“Sebagaimana kita ketahui bahwa Habib Ali Jaber saat itu menghadiri acara pengajian dan wisuda Tahfidz Alquran di Masjid Falahudin di Jalan Tamin, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung.

 

Seharusnya sebagai warganegara Indonesia yang memegang teguh nilai-nilai Ideologi Pancasila yaitu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebagai umat yang beragama, pelaku memberikan penghormatan yang tinggi dan perlindungan kepada Habib Ali Jaber, bukan menganiaya bahkan berniat melakukan percobaan pembunuhan.

 

Lebih lanjut, anggota DPD RI itu juga meminta Kepada umat Muslim dan semua umat beragama lainnya untuk mendoakan agar Habib Syekh Ali Jaber segera pulih dan dapat menjalankan aktivitasnya kembali.

 

“Kami mengajak mendoakan agar Habib Ali Jaber segera pulih kembali dan tetap semangat untuk berdakwah. Kita juga berdoa kepada Allah SWT agar semoga peristiwa ini tidak terulang lagi,” pungkasnya.

Menag Minta Aparat Usut Tuntas Penusukan Syaikh Ali Jaber

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Fachrul Razi mengecam tindakan penusukan terhadap Syekh Ali Jaber saat berdakwah di Lampung. Menurutnya, penusukan adalah tindakan kriminal.

“Saya sangat prihatin dengan peristiwa yang menimpa Syekh Ali Jaber. Penusukan itu perbuatan kriminal dan pelakunya harus ditindak secara hukum dengan adil,” tegas Menag di Jakarta, Senin (14/09).

Menag mengapresiasi langkah cepat aparat menangkap pelaku. Menag minta agar kasus tersebut diusut hingga tuntas. “Percayakan penyelesaian kasus ini pada aparat. Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi,” ujarnya.

Menurut Menag, dakwah adalah kegiatan positif untuk mencerahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa secara baik, damai, dan didasari semangat kerukunan. Keamanan terhadap aktivitas berdakwah Islam rahmatan lil alamin harus dijamin negara.

“Hal ini juga sejalan dengan ikhtiar dan komitmen Kemenag untuk merawat kerukunan umat beragama,” jelasnya.

“Ajaran agama tidak membenarkan segala bentuk tindak  kekerasan, atas nama apapun dan terhadap siapapun, termasuk atas nama agama, atau terhadap penceramah agama,” tandasnya.

 

Jokowi Minta Pemerintah Bekerja Keras Kendalikan Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar ada upaya keras mengendalikan penularan Covid-19 dan meningkatkan angka kesembuhan pasien.

Jokowi menyebut, per 13 September, rata-rata kasus aktif di Indonesia pun tercatat sebanyak 25,02 persen, lebih tinggi dari rata-rata kasus aktif dunia yang sebanyak 24,78 persen.

“Kemudian juga jumlah kasus sembuh sebanyak 155.010 kasus dengan recovery rate 71 persen. Ini rata-rata kesembuhan di Indonesia 71 persen, ini juga sedikit lebih rendah dari rata-rata kesembuhan dunia. Saya kira kita terus mengejar rata-rata kesembuhan global,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas laporan komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9).

Selain itu, Jokowi juga meminta agar pemerintah terus bekerja keras menurunkan angka kematian. Rata-rata angka kematian di Indonesia saat ini memang tercatat menurun dari 4,49 persen menjadi 3,99 persen. Kendati demikian, angka ini masih lebih tinggi daripada rata-rata angka kematian dunia yang mencapai 3,18 persen.

“Tetapi memang angka ini 3,99 persen ini mengalami penurunan dibandingkan angka kematian seminggu yang lalu berada di 4,02 persen,” katanya.

Ia menyebut, tingkat kematian yang tinggi tersebut disebabkan karena empat provinsi memiliki tingkat kematian di atas enam persen, yakni di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur.

“Ini perlu data seperti ini detil sehingga informasikan kepada provinsi tersebut dan kemudian kita juga pemerintah pusat memberikan dukungan penuh ke sana sehingga bisa menurunkan angka kematian,” jelas Jokowi.

Sumber: republika.co.id