Presiden Jokowi Didesak Keluarkan Perppu Cabut UU Ciptaker

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— – Hari ini, Selasa (20/10/2020), sejumlah elemen akan kembali menggelar aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta. Salah satu elemen yang telah mengonfirmasi kehadiran dalam aksi hari ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM SI).
Dalam aksi tersebut, massa menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu. “Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyatakan akan kembali turun aksi untuk mendesak Presiden RI segera mencabut UU Cipta Kerja,” tukas Remy soal agenda aksi hari ini.

“Kami tetap menyampaikan #MosiTidakPercaya kepada pemerintah dan wakil rakyat yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat,” tambahnya.

Remy menyebut, BEM SI menyayangkan reaksi pemerintah terhadap gelombang protes yang bergulir sejak pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Pemerintah dan DPR yang tak transparan sejak pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja malah pilih melempar segala aspirasi warga ke Mahkamah Konstitusi.

“Pemerintah justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut,” katanya.

Aliansi BEM SI juga menilai, prosedur hukum itu tak akan banyak berpengaruh dalam menentukan nasib UU Cipta Kerja, jika menilik preseden-preseden sebelumnya. “Terlebih lagi sebelumnya Presiden telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendukung UU Cipta Kerja serta revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi,” kata Remy.

sumber: kompas.com

Polisi Diminta Tak Represif terhadap Aktivis

Redaktur: Mazaya

 JAKARTA(Jurnalislam.com)–Anggota Komisi III DPR RI Dimyati Natakusumah meminta kepolisian tidak represif dalam penanganan kasus yang melibatkan beberapa pegiat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di sejumlah daerah.

 

Bahkan, ia mendorong agar kepolisian bisa mengayomi pegiat KAMI yang ditangkap.

“Menangani demo, menangani gerakan-gerakan publik itu harus betul-betul dilihat jangan sampai tersinggung, jangan sampai tiba-tiba melakukan represif, ini harus betul-betul diayomi,” kata Dimyati, Jumat (16/10/2020) lalu.

 

Ia berharap kepolisian bisa bersikap objektif sehingga keadilan betul-betul ditegakkan. “Keadilan yang ditegakkan itu dalam arti dilihat dari unsurnya, jangan ada kiriminalisasi, dan jangan ada hal-hal yang menggunakan pasal-pasal yang sifatnya karet,” ujar politikus PKS itu.

 

“Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya tidak anarkis, tidak pidana, delik tolong betul-betul ditangani jangan terlalu represif,” imbaunya.

Ia meyakini KAMI memiliki tujuan baik sehingga tidak perlu dilihat sebagai gerakan kudeta. “Kalau dilihat tujuannya baik, jangan serta merta dianggap ini akan melakukan kudeta gitu ya, dan jangan dianggap ini akan seperi akan melakukan teroris dan sebagainya, tujuannya adalah ini kan jalur-jalur yang legal, dan normatif ya silakan saja,” ungkapnya.

Sebelumnya Mabes Polri mengungkapkan ada sembilan orang ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda. Kesembilan tersangka tersebut adalah petinggi KAMI, Syahganda Nainggolan (SN), Jumhur Hidayat (JH) dan Anton Permana (AP), Ketua KAMI Medan Khairi Amri (KH), Juliana (JG), Novita Zahara S (NZ), Wahyu Rasasi Putri (WRP) Kingkin Anida (KA) dan Deddy Wahyudi (DW). Dalam konferensi pers tersebut, mereka tampak mengenakan baju warna orange khas tahanan dengan tangan terborgol.

 

Sumber: wartaekonomi

Jurnalis Malang Gelar Aksi Tolak Kekerasan Polisi

Redaktur: Mazaya

MALANG(Jurnalislam.com)- Beberapa waktu terakhir banyak laporan kekerasan terhadap wartawan saat meliput unjuk rasa tolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Hal itu membuat Solidaritas Jurnalis Malang Raya menggelar aksi protes di depan Balai Kota Malang, Senin (19/10/2020). Mereka turun ke jalan, menyuarakan agar polisi lebih mengerti UU Pers dan mengusut tuntas setiap kekerasan yang dialami jurnalis.

Sejumlah jurnalis yang terlibat dalam protes tersebut melakukan aksi diam dengan membawa berbagai macam poster kecaman.

Mereka mengecam aksi dari petugas keamanan yang menghalangi, serta melakukan tindakan represif kepada jurnalis yang sedang bertugas. Padahal,  jurnalis yang bertugas itu sudah dilengkapi dengan tanda pengenal.

“Kami memprotes keras tindakan represi ataupun perlakuan oleh pihak kemanan saat aksi unjuk rasa omnibus law lalu. Tidak hanya aksi represif kepada rekan-rekan jurnalis, tetapi juga kepada semua orang yang ikut dalam aksi,” papar koordinator Solidaritas Jurnalis Malang Raya, Zainul Arifin.

Sumber: idntimes.com

 

Hari Ini, Ribuan Mahasiswa Kembali Demo Tolak UU Ciptaker

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Hari ini, Selasa (20/10/2020), sejumlah elemen akan kembali menggelar aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta. Salah satu elemen yang telah mengonfirmasi kehadiran dalam aksi hari ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM SI).

“Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia,” tutur Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian melalui keterangan tertulis, Senin (19/10/2020).

Gelombang protes tolak UU Cipta Kerja belum surut sejak beleid kontoversial itu disahkan pemerintah dan DPR pada 5 Oktober lalu.

Pembahasannya yang dianggap cacat prosedur karena tak transparan hingga pengesahannya, ditambah muatan pasal yang dinilai pro-pengusaha, membuat UU Cipta Kerja jadi bulan-bulanan kaum buruh, mahasiswa, hingga kalangan akademisi dan koalisi sipil.

Selama 2 pekan gelombang protes, demonstrasi beberapa kali berakhir bentrok dengan aparat, tanpa mengubah sikap pemerintah maupun dewan.

Ratusan orang ditahan oleh polisi dan ada 131 di antaranya dijadikan tersangka. Di luar itu, kekerasan aparat menjadi salah satu sorotan dari beberapa episode aksi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja di Jakarta dan berbagai daerah.

sumber: kompas.com

Tahap Pertama, 9,1 Juta Orang Akan Disuntik Vaksin Cina Sinovac

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Achmad Yurianto mengatakan, vaksin yang didapatkan oleh Pemerintah Indonesia dari tiga perusahaan China yakni Sinovac, Sinofarm, dan Cansino bisa digunakan untuk vaksinasi sebanyak 9,1 juta orang.

Menurut dia, pemerintah dengan Sinovac telah memiliki komitmen untuk pembelian yang dikirim pada November sebanyak 1,5 juta dan pada Desember sebanyak 1,5 juta vaksin.

“Kalau ditotal pada bulan November dan Desember, kita sudah mendapatkan kepastian ketersediaan untuk digunakan vaksinasi bagi 9,1 juta orang,” kata Yuri secara virtual dalam update Kesiapan Vaksin Covid-19 di Indonesia yang diselenggarakan Kemenkes, Senin (19/10/2020).

Yuri mengatakan, Sinovac sudah memberikan komitmen untuk memberikan kepada Indonesia kesempatan membeli vaksin dalam bentuk sudah jadi. “Jadi, bukan diproduksi di Biofarma, sudah jadi, sebanyak 2 kali pengiriman. Rencana awal adalah di bulan November akan dikirim 1,5 juta vaksin. Kemudian di bulan Desember 1,5 juta vaksin,” ungkapnya.

Yuri menjelaskan, karakteristik vaksin Sinovac ini adalah dual use sehingga dengan dua kali pengiriman vaksin total 3 juta, maka bisa digunakan untuk vaksinasi 1,5 juta orang. “Jadi, 1 orang disuntik 2 kali, vaksin dasar, 14 hari kemudian booster. Maka angka dua kali 1,5 juta ini bisa digunakan untuk menyuntik 1,5 juta orang. Dua kali pengiriman jadi bisa untuk menyuntik 1,5 juta orang,” jelasnya.

Sumber: sindonews.com

Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Terus Terjadi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat, jumlah pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 meningkat hingga dua kali lipat sepanjang 10 hari kedua pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Peningkatan terjadi seiring bertambahnya jumlah kegiatan kampanye dengan metode tatap muka atau pertemuan terbatas.

“Temuan Bawaslu menunjukkan, pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pada 10 hari kedua kampanye, yaitu 6 hingga 15 Oktober sebanyak 375 kasus,” ujar anggota Bawaslu, M Afifuddin, Sabtu (17/10).

Ia mengatakan, jumlah tersebut bertambah 138 dari 10 hari pertama kampanye. Bawaslu menemukan pelanggaran protokol kesehatan pada 26 September-5 Oktober sebanyak 237 kasus.

Bawaslu menerbitkan 233 surat peringatan tertulis terhadap pelanggaran pada periode kampanye 10 hari kedua tersebut. Jumlah itu me ningkat sebanyak 163 surat dibandingkan 10 hari pertama kampanye dengan 70 surat peringatan tertulis. Sedangkan sanksi berupa pembubaran kampanye dilakukan 35 kali. Pada 10 hari pertama kampanye, jumlah sanksi berupa pembubaran sebanyak 48 tindakan.

Afif menjelaskan, peningkatan jumlah pelanggaran protokol kesehatan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kampanye dengan metode pertemuan terbatas dan/atau tatap muka. Bawaslu mencatat, 16.468 kegiatan kampanye dilakukan secara tatap muka di 270 daerah yang menggelar pilkada. “Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan pada periode 10 hari pertama kampanye, yaitu sebanyak 9.189 kegiatan kampanye,” kata Afif.

Selain pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu juga menemukan 36 dugaan pelanggaran kampanye media sosial (medsos). Pelanggaran tersebut berupa penyebaran konten dengan materi yang dilarang, seperti hoaks, hasutan, dan/atau ujaran kebencian, serta dugaan pelanggaran asas netralitas aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat di internet. “Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu telah menin daklan ju tinya sesuai dengan prosedur ter ha dap bentuk pelanggaran,” ujar Afifuddin.

KPU mencatat, hingga Kamis (15/10), terdapat 3.398 kegiatan kam panye di 172 kabupaten/kota dan sembilan provinsi. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 3.259 atau 96 persen kampanye dilakukan secara tatap muka dan hanya 212 atau empat persen kampanye secara daring. “Dan 3.389 kampanye (99,7 per sen) kampanye dengan memperhatikan protokol kesehatan,” ujar Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Jumat (16/10).

Sumber: republika.co.id

Tiga Tips Sukses Bisnis di Tengah Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Bisnis daring bisa jadi cara jitu meraup untung di tengah pandemi. Ada jarak yang terjaga dan kerumunan bisa dihindari. Modal yang dibutuhkan untuk bisnis daring pun lebih terjangkau. Sebab, Anda tak perlu menyiapkan dana sewa tempat.

Dalam webinar yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Rabu, (14/10/2020), Digital Business Consultant, Tuhu Nugraha menyampaikan, “Sebagai penjual harus punya strategi yang tepat agar tidak kalah saing. Internet tidak hanya digunakan untuk menjual barang tetapi bisa dipakai untuk mengedukasi produk. Layanan pelanggan atau ‘after sales’ perlu dijaga agar pelanggan mau kembali. ”

Lebih jauh dalam webinar tersebut, Tuhu juga bagikan lima tips sukses jualan online yang perlu dicoba, mari simak beberapa hal yang disampaikan

1.Tentukan produk berdasarkan kebutuhan pasar

Berbisnislah sesuai keahlian Anda. Kalau jago memasak, berbisnislah makanan. Jika piawai menjahit, buatlah bisnis pakaian misalnya Namun sebelum mulai berjualan, cari tahu kebutuhan pasar. Untuk itu, manfaatkanlah media sosial. Sederhana saja, Anda dapat membuat survei kecil-kecilan pakai fitur polling di Instastory atau pakai fitur “Ask Me a Question” untuk mendapatkan jawaban terbuka.

2.Ciptakan keunikan

Keunikan bisa berbentuk banyak rupa. Mulai dari pengalaman ketika pembeli mendapatkan produk, pelayanan, kemasan, tampilan, maupun ceritanya.

Salah satu kunci pemasaran online adalah tampilan produk yang menarik. Terlebih, saat memasarkan dengan media sosial dengan konten visual, Instagram contohnya. Foto produk yang menarik dapat memikat calon konsumen sekaligus branding jangka panjang.

3.Buat cerita yang menarik

Apapun bisnisnya, cerita itu penting. Saking banyaknya produk yang mirip, kehadiran sebuah cerita produk yang Anda jual jadi penting. Tanpa diiringi membangun cerita, biasanya kalah bersaing. Pembeli akan cenderung membeli barang yang paling murah.

Sumber: sindonews.com

Sempat Tutup Akibat Covid-19, Masjid Gaza Dibuka Kembali

Redaktur: Mazaya

GAZA(Jurnalislam.com)  — Otoritas Palestina kembali membuka masjid di Jalur Gaza pada Ahad, setelah ditutup berminggu-minggu akibat pandemi virus Corona. Namun, Kementerian Wakaf dan Urusan Agama memutuskan untuk tetap menutup masjid di daerah berstatus zona merah Covid-19.

“Puluhan masjid disemprot disinfektan terlebih dahulu sebelum kembali menyambut para jamaah,” ujar Kementerian Wakaf.

Pada Agustus otoritas menutup seluruh masjid di wilayah Palestina menyusul adanya virus Corona di kantong wilayah tersebut. Akan tetapi, sebagian masjid di beberapa daerah di jalur tersebut kembali dibuka pada 4 Oktober.

Menurut kementerian, segala tindakan pencegahan, seperti menggunakan masker, akan diperhatikan oleh para jamaah saat menjalankan ibadah di masjid. Hingga kini otoritas kesehatan Palestina mencatat 4.645 kasus Covid-19, termasuk 27 kematian, di Jalur Gaza sejak Maret.

Sumber: republika.co.id

Adian Husaini Libatkan Banyak Dai Muda di Kepengurusan DDII

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Adian Husaini ditetapkan sebagai pimpinan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (Dewan Da’wah), masa khidmad 2020-2025. Berbeda dengan sebelumnya, komposisi kepengurusan Dewan Dakwah kali ini pun didominasi oleh dai muda.

Sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah yang baru, Adian Husaini bertekad untuk menjadikan Dewan Dakwah sebagian lembaga dakwah terbaik di Indonesia.

Ia pun mengajak pengurus baru Dewan Dakwah untuk mewujudkannya dengan mengharmoniskan dai dari kalangan senior dan kalangan muda.

Da’i-da’i muda itu mendominasi posisi Ketua Bidang. Mereka kebanyakan sarjana dakwah lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Dawah (STID) Mohammad Natsir dan doktor-doktor alumni Universitas Ibn Khaldun Bogor.

‘’Ini menunjukkan keberhasilan program kaderisasi di lingkungan Dewan Dawah,’’ ujar Adian Husaini, Senin (19/10).

Dewan Dakwah juga telah menggelar Rapat Kerja (Raker) Pengurus Pusat Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia di Gedung Menara Dakwah Jl Kramat Raya 45 Jakarta Pusat pada Sabtu (17/10) sampai Ahad (18/10) kemarin.

Raker diikuti anggota Dewan Pembina Hardi Arifin (81 tahun), M Siddik (78), dan Saifuddin Bahrum. Sementara, Ketua Pembina Dewan Dakwah, Prof KH Didin Hafidhuddin berhalangan hadir lantaran menjalani tindakan jantung di sebuah rumah sakit di Jakarta.

Rapat juga diikuti Ketua Dewan Pengawas Bachtiar Bakar, Ketua Umum dan lima Wakilnya, Sekretaris Umum dan Wakilnya, Wakil Bendahara Umum, serta Para Ketua Bidang dan Badan Otonom.

Pada pembukaan Raker, Ketum Dr Adian Husaini mempresentasikan roadmap ’Peran Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia dalam Mewujudkan Indonesia Adil dan Makmur 2020-2045’’. Peta jalan itu dibreakdown dengan capaian-capaian strategis pada setiap lima tahunnya.

Dalam raker tersebut, program-program kerja disusun dengan merujuk pada lima misi atau panduan gerak Dewan Dakwah, yaitu .engokohkan akidah, menegakkan syariah, mempererat ukhuwah, menjaga NKRI, dan menggalang solidaritas dunia Islam.

Sementara itu, Sekretaris Umum Dewan Dakwah, Avid Solihin megungkapkan, hingga saat ini Dewan Dakwah yang sudah berusia 53 tahun memiliki perwakilan di 32 provinsi, mengelola 17 kampus dakwah (Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah M Natsir dan 16 Akademi Dakwah Indonesia) dengan 600-an kader da’i.

Selain itu, tambah dia, Dewan Dakwah juga menempatkan ratusan dai yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara. “Merekalah yang memakmurkan 700-an Masjid yang didirikan Dewan Dakwah dan masjid yang berafiliasi pada lembaga dakwah ini,” jelasnya.

sumber:republika.co.id

Pengamat: Aktivisnya Diperlakukan Seperti Kriminal, KAMI Akan Menuai Simpati

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, perjuangan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tak akan berhenti hanya dengan ditangkapnya beberapa aktivisnya.

Lebih jauh, eksistensi KAMI tengah diuji. Menurut Ujang, sebagai tokoh sentral KAMI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (GN) dkk akan tetap memperjuangkan keyakinannya untuk bisa memperbaiki bangsa ini.

Ia melihat, apa yang dilakukan Gatot-Din Syamsudin dkk ini baru awal perjuangan mereka.

“Apalagi aktivis dan tokoh KAMI yang ditahan diperlakukan seperti pelaku kriminal dengan diborgol dan di-publish ke publik. Dengan begitu, bisa saja KAMI akan mendapat banyak simpati dari publik,” kata Ujang, Senin (19/10/2020).

Dia melihat, jika banyak yang tanda tangan petisi, maka itu tandanya mereka dapat dukungan dan simpati publik. Selain itu, Ujang menilai, ditahan dan dipenjarakannya Syahganda dkk itu tak akan mengendorkan perjuangan mereka.

“Walapun memang perjuangan itu akan mendapatkan banyak tantangan seperti pembusukan dan lain-lain,” ujar analis politik asal Universitas Al Azhar Indonesia ini menandaskan.

Sumber: sindonews.com