Tutup Kios Togel, Relawan Generasi Thobat Semarang Dianiaya Preman

Redaktur: Mazaya

SEMARANG (Jurnalislam.com)–Buntut penutupan togel yang berada di wilayah RW 01 jalan Kakap, yang dilakukan oleh warga setempat dan Generasi Thobat (Gentho) pada beberapa waktu lalu membuat salah satu relawan Gentho dianiaya oleh preman yang tidak suka kios togel tersebut ditutup

(T) salah satu relawan togel yang tinggal di kp. Mlayu Manis, jl Kakap pada kamis (2/12) dini hari tiba-tiba dijemput oleh salah satu preman bernama (B) yang diketahui tinggal di kaligawe, langsung mengajak kelokasi kios togel yang sudah ditutup, disana sudah ada teman (B) yang menunggu

Ketika baru duduk tiba-tiba dahi dan kepala (T) dipukul oleh (B)  dengan gagang senpi bersamaan melontarkan suara keras “Kamu yang menutup togel ya” langsung di jawab (T) bahwa penutupan tersebut adalah kemauan warga setempat bukan keinginannya

Akibat pemukulan tersebut kepala (T) terluka dan mengeluarkan darah, dan harus segera diobati, siangnya langsung melakukan visum disalah satu rumah sakit di Semarang

Menanggapi kejadian tersebut Feriyanto ketua Gentho bersama warga akan menuntut pertanggung jawaban dengan melaporkan pelaku kepihak kepolisian

“Nanti kita bersama-sama warga akan melaporkan kepihak berwajib,” ucapnya

Berikut adalah kronologi penutupan togel yang berada di wilayah RW 02, jalan Kakap, Semarang Utara

Pihak warga tidak senang ada kios Togel yang berada di wilayahnya, sudah menjadi kesepakatan para pemuda untuk tidak ada togel diwilayah tersebut, menggandeng Gentho bersama-sama melaporkan kios togel tersebut ke RT, RW dan Kelurahan.

Pada waktu yang disepakati perangkat desa tersebut bersama warga mendatangi kios togel, hadir juga babinkamtibmas. Mereka meminta untuk segera menutup kios togel. Dan setelah diselidiki mereka yang membuka kios togel tersebut bukan dari warga setempat

Reporter : Agus Riyanto

 

Sempat Diancam Aparat, Reuni 212 Sukses Digelar di Gedung Umat Islam Surakarta

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Reuni 212 Solo akhirnya digelar di Gedung Umat Islam Surakarta pada kamis, (2/12/2021). Kegiatan yang sedianya dilaksanakan di Plaza Manahan, Solo tersebut harus dipindahkan akibat lokasi kegiatan aksi damai 212 ditutup dan dijaga oleh aparat Kepolisian.

Sebelumnya, aparat kepolisian tidak memberikan ijin terkait dilaksanakan kegiatan tersebut, Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan segan untuk membubarkan kegiatan Reuni 212.

Aparat juga melakukan penyekatan di enam pintu masuk kota Solo pada kamis, (2/12/2021). Hal tersebut dilakukan oleh aparat Kepolisian untuk mengantisipasi adanya peserta yang akan datang untuk mengikuti aksi damai Reuni 212 di Plaza Manahan Solo.

Humas Panitia kegiatan Reuni 212 Endro sudarsono menyebut bahwa dasar Kegiatan Aksi Super Damai 212 tersebut adalah undang – undang Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

“Undang – Undang No. 9 Th 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Perkap No.9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum,” katanya.

Endro juga menyayangkan sikap aparat Kepolisian yang dinilai terlalu berlebihan, ia menilai sikap tersebut justru bisa memicu konflik antara umat Islam dengan aparat kepolisan.

“Sebenarnya kami merasa keberatan karena kami merasa saat pandemi ini adalah hak kami tetap bisa dilaksanakan walaupun ada pembatasan bukan pelarangan,” pungkasnya.

Kegiatan Reuni 212 yang dilaksanakan di Gedung Umat Islam Surakarta sendiri tetap dihadiri banyak beserta, lebih dari seribu orang hadir untuk mengikuti aksi damai tersebut.

Kegiatan dimulai sejak pukul 13.00 WIB dengan diisi dengan tausyah, doa, dzikir dan sholawat, dalam aksi itu, panitia juga menerapkan protokol kesehatan ketat kepada peserta.

Isu Utama Zakat Wakaf: Digital, Pemerataan Ekonomi dan Roadmap Pengentasan Kemiskinan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Menteri Agama RI, Zainut Tauhid Sa’adi mengungkapkan 3 isu utama zakat dan wakaf Kementerian Agama sepanjang 2020-2024, yakni transformasi digital, roadmappengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi, serta pemerataan pengelolaan zakat dan wakaf di seluruh Nusantara.

Hal ini disampaikan oleh Zainut saat menutup acara Malam Apresiasi Literasi Zakat dan Wakaf 2021 di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jln MH Thamrin, Jakarta, Kamis (2/12/2021).

Zainut menyampaikan, zakat dan wakaf merupakan dua ajaran Islam yang telah berperan besar dalam pembangunan nasional. Ia berharap, kegiatan ini semakin mendorong tumbuhnya insan-insan perzakatan dan perwakafan yang profesional dan amanah.

“Terfasilitasinya masyarakat dalam menunaikan zakat dan wakaf secara mudah adalah indikator yang dapat kita saksikan. Jika dahulu keduanya hanya dapat ditunaikan secara tradisional, kini semua sudah sangat mudah dilakukan dimana saja dan kapan saja,” papar Zainut.

Di saat bersamaan, lanjut Zainut, semangat masyarakat dalam menunaikan zakat dan wakaf juga mengalami peningkatan tajam dalam beberapa dekade terakhir. Data pengumpulan zakat Nasional terus mengalami peningkatan, begitu pula dengan wakaf yang mulai menggeliat dengan produk-produk inovatifnya.

“Saya mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong para praktisi zakat dan wakaf untuk terus berkontribusi dan memberi warna bagi tata kelola zakat dan wakaf,” imbuhnya.

Acara ini turut menghadirkan Dirjen Bimas Islam, Kamarudin Amin, jajaran pejabat eselon II Ditjen Bimas Islam, perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi, perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA) Percontohan Ekonomi Umat, serta pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ).

SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Solo  Meraih Predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota 

Redaktur: Mazaya
SURAKARTA(Jurnalislam.com)–SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta dinyatakan lolos dan mendapat predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Surakarta tahun 2021 berdasarkan surat pemberitahuan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta pada Kamis (2/12).
Muhdiyatmoko, M.Pd. selaku Kepala SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta menyampaikan bahwa surat pemberitahuan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bernomor 421.6/7040/2021 tentang pemberitahuan sekolah lolos Adiwiyata Tingkat Kota telah diterima. Surat tersebut menyatakan bahwa sekolahnya mendapat predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Tahun 2021 oleh Wali Kota Surakarta.
“Alhamdulillah kami bersyukur atas kesempatan mengikuti seleksi calon sekolah adiwiyata tingkat kota dan meraih keberhasilan sebagai sekolah berpredikat Adiwiyata Kota Tahun 2021,” ungkapnya.
Muhdiyatmoko menambahkan bahwa hasil tersebut merupakan hasil ikhtiar kerja sama antar semua pihak dari guru, karyawan, siswa, orang tua, dan pihak yang telah membantu sekolah. Ke depan, sekolah akan mempersiapkan diri maju ke calon sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2023.
“Secara kelembagaan kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Insyallah kami akan persiapkan untuk seleksi pada jenjang berikutnya,” jelasnya.
Aryanto selaku koordinator tim Adiwiyata SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta menjelaskan bahwa program-program adiwiyata di sekolah disusun mengarah pada inovasi-inovasi dalam pembudayaan kepedulian lingkungan melalui GPBLHS (Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah).
“Program-program tersebut seperti tempat sampah berbasis IOT, smart face shield, hand sanitizer sikura kemayu, herbal drink (teh dari kulit salak dan kopi biji salak), bisa bro (obat nyamuk herbal), teh bidara, budikdamber (budidaya ikan dalam ember),” jelasnya.
Aryanto juga menambahkan pengolahan sampah di sekolah sudah dilakukan dengan dengan bank sampah sekolah bernama PK Waste Bank. Bank sampah tersebut berkelanjutan dengan program kresek (kreasi sampah kemasan), ecobrick, kreasi stem barang bekas, pot botol plastik. Selain itu, untuk konservasi air, sekolah memiliki program pemanafaatan air hujan untuk menyiram tanaman dan pemanfaatan air wudu untuk kolam ikan.
“Kami berharap kegiatan-kegiatan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah menjadi karakter dan kultur warga sekolah sehingga menunjang kenyamanan dan kesehatan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah,” tandasnya.
Sebelumnya SMP Muhammadiyah PK sudah mengikuti rangkaian kegiatan dalam seleksi calon sekolah adiwiyata tingkat Kota Surakarta dari sosialisasi Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta pada 4 Mei 2021 secara virtual melalui zoom meeting, Loka Karya di Solo Bistro pada 24 s.d. 25 Mei 2021, pembinaan kelompok pada 19 Mei 2021 di SMP N 9 Surakarta, Sosialisasi persiapan sekolah adiwiyata secara blended (campuran) di sekolah bersama orang tua siswa pada 17 Juni 2021, persiapan pemenuhan komponen adiwiyata, penyerahan dokumen laporan adiwiyata ke DLH pada 1 Oktober 2021, dan visitasi tim penilai Adiwiyata Tingkat Kota Surakarta pada 7 Oktober 2021.

Ini Enam Program Prioritas Pengembangan Zakat dan Wakaf Nasional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Kamaruddin Amin menyebut pihaknya telah dan akan terus menggulirkan enam program prioritas di bidang Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Menurut Kamaruddin, program-program ini dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat zakat dan wakaf untuk kemaslahatan umat. Hal ini dikemukakan Kamaruddin saat menyampaikan sambutan dalam Malam Apresiasi Zakat dan Wakaf Tahun 2021, di Jakarta.

“Ada enam program prioritas yang telah kita lakukan dalam rangka pemberdayaan zakat dan wakaf,” ujar Kamaruddin, Kamis (2/12/2021) malam.

Pertama, KUA percontohan ekonomi umat yang merupakan program pendukung revitalisasi KUA.

“Program ini adalah model yang mengombinasikan fungsi dan tugas KUA dalam melaksanakan layanan dan bimbingan di bidang zakat dan wakaf kepada masyarakat luas dalam upaya mengentaskan kemiskinan,” ujar Kamaruddin.

Kedua, lanjutnya, adalah program pilot project inkubasi wakaf produktif, yaitu sebuah program membangun lahan-lahan wakaf yang mempunyai potensi ekonomi dengan pemberian akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan kepada nazhir wakaf.

Program ketiga, adalah Kampung Zakat yang saat ini  telah berjumlah 15 lokasi di seluruh Indonesia. “Kampung Zakat adalah program yang memberi warna terhadap pengembangan ekonomi masyarakat secara langsung di daerah tertinggal,” ujarnya.

“Yang keempat adalah program audit syariah yang membawa dampak sangat besar terhadap tata kelola perzakatan, lembaga-lembaga amil zakat yang patuh syariah berdasarkan komponen manajemen kelembagaan, pengumpulan, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya,” urai pria yang juga Guru Besar UIN Alauddin Makassar itu.

Berikutnya, program percepatan sertifikasi tanah wakaf. “Saat ini tercatat 243.930 lokasi tanah wakaf bersertifikat di seluruh Indonesia,” ujar Dirjen.

Keenam, program pengembangan agen perubahan yang terdiri dari penyuluh agama Islam non PNS. Para penyuluh yang menjadi agen perubahan ini dilatih dan dibina untuk memberi edukasi kepada masyarakat seputar zakat dan wakaf di seluruh Indonesia.

 

Pakar: Pasien Sudah Vaksin Terpapar Omicron Bergejala Ringan

Redaktur: Mazaya

CAPE TOWN(Jurnalislam.com) — Afrika Selatan mengalami peningkatan infeksi ulang Covid-19 karena varian omicron. Ahli mikrobiologi di Institut Nasional untuk Penyakit Menular Afrika Selatan, Anne von Gottberg, mengatakan, pasien yang terinfeksi ulang dan pasien yang terinfeksi dengan varian omicron setelah vaksinasi menunjukkan gejala ringan.

“Infeksi sebelumnya dapat melawan terhadap (varian) delta, tetapi sekarang dengan (varian) omicron tampaknya tidak demikian,” kata von Gottberg.

Von Gottberg mengatakan, kasus pasien yang mengalami infeksi ulang terkait varian omicron tidak menunjukkan gejala parah. Hal serupa juga terjadi pada pasien yang telah menerima vaksinasi lengkap. Von Gottberg mengatakan larangan bepergian yang diberlakukan oleh banyak negara pada penumpang dari Afrika Selatan, berdampak negatif pada logistik penelitian ilmiah terhadap varian omicron.

“Ada lebih sedikit penerbangan yang dapat dipilih untuk membawa reagen, membawa peralatan, selain mengirimkan spesimen dan isolat,” ujar von Gottberg.

Isolat adalah kultur mikroorganisme yang diisolasi untuk dipelajari. Sementara para pemimpin Afrika juga memprotes tentang pembatasan perjalanan. Para pemimpin tersebut mengatakan, negara mereka sedang dihukum karena transparansi mereka dalam melaporkan data pada varian baru. Saat ini, lebih dari 50 persen negara Afrika dapat melakukan pengurutan genom untuk mengidentifikasi varian omicro.

Pejabat Organisasi Keaehatan Dunia (WHO) mengatakan, vaksinasi Covid-19 di Afrika telah meningkat. Lima negara Afrika, termasuk Afrika Selatan telah melakukan vaksinasi terhadap lebih dari 40 persen populasi mereka. Secara terpisah, Kepala Pusat Pengendalian Penyakit Afrika, John Nkengasong, mengatakan, pasokan vaksin ke benua Afrika telah meningkat.

“Vaksin mulai mengalir ke benua (Afrika) dengan cara yang sangat dapat diprediksi dan stabil,” kata Nkengasong.

Nkengasong menambahkan, tantangannya sekarang adalah memastikan penyerapan vaksin berjalan dengan baik. Dia mengatakan hal tersebut dalam konteks di mana keraguan vaksin tetap tinggi di Afrika. Beberapa negara Afrika telah menunda pengiriman vaksin, termasuk dosis yang diberikan di bawah Tim Tugas Akuisisi Vaksin Afrika Uni Afrika.

“Penyerapannya tidak seperti yang ingin kita lihat,” ujar Nkengasong.

Sumber: republika.co.id

JK Dorong Pesantren NU Kembangkan UMKM

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyebut, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian umat Islam di Indonesia. Langkah tersebut juga perlu diikuti oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Jadi bagaimana PKB mendorong itu atau NU mendorong itu bicara soal UMKM. Saya ingatkan kembali NU didirikan oleh para pengusaha para pedagang,” ujar JK di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (2/12).

Ia menjelaskan, NU adalah organisasi masyarakat yang berawal dari pondok pesantren, ulama, dan pedagang. Karenanya, tujuan dalam memberdayakan umat Islam harus menjadi salah satu tujuan utama NU.

Tujuan tersebut dinilainya sudah berhasil dilakukan oleh NU dalam memasuki usianya ke-100 tahun. Bahkan, ia menganalogikan NU seperti perusahaan waralaba di sektor makanan cepat saji, McDonald. Pasalnya McDonald tak dimiliki oleh satu orang, tetapi menghasilkan lebih banyak dampak ke masyarakat.

“Kalau NU itu kaya franchise, Mcdonald, semua itu Mcdonald itu adalah yang punya beda-beda, tapi sistemnya yang terbaik dan teruji,” ujar JK.

Hal tersebut tercermin dari banyaknya pondok pesantren yang dimiliki oleh orang-orang NU, tapi tak menjadi milik ormas tersebut. Namun, dari pesantren-pesantren tersebut berdampak positif kepada masyarakat.

“Bagaimana pesantren itu dididik, saya bilang orang-orang NU itu entrepreneurshipnya itu tinggi. Karena bisa dirikan pesantren ribuan tanpa campur tangan (pihak lain),” ujar JK.

Hal serupa juga perlu dilakukan oleh PKB sebagai sarana politik bagi orang-orang NU. Apalagi, partai yang kini dipimpin oleh Abdul Muhaimin Iskandar itu kini menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kebijakan pemerintah sangat penting, tapi siapa pemerintah itu? ya antara lain PKB. Bagaimana di DPR, Fraksi PKB memberikan satu kebijakan atau undang-undang atau aturan yang bagaimana meningkatkan UKM lebih hebat lagi,” ujar JK.

“Bagaimana memberikan memberikan potensi-potensi nasional atau pribumi untuk maju lagi. Bagaimana menteri-menteri PKB yang ada di kabinet mendukung itu,” sambungnya.

 

Sumber: republika.co.id

Pemerintah: Wakaf dan Zakat Berperan Penting Pulihkan Ekonomi Nasional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin hadir pada diskusi Transmedia Institute yang bertema “Evaluasi Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia 2021 dan Prospeknya 2022” yang diselenggarakan Transmedia Institute di Auditorium Menara Bank Mega Lt. 3, Kawasan Terpadu CT Corp, Jl. Kapten P. Tendean Kav 12-14A, Jakarta Selatan, Kamis (02/12/21).

Ia mengatakan bahwa perkembangan ekonomi syariah menunjukkan kinerja positif.

“Tarif layanan BPJPH nol persen untuk layanan sertifikasi usaha mikro dan kecil, sebagai bentuk penguatan halal assurance system. Selain itu, pemerintah terus mengembangkan skema insentif untuk menarik investor dalam operasionalisasi dan pengembangan kawasan industri halal,” tambahnya.

Wapres menambahkan, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah juga ditopang dengan tercapainya stabilitas penyaluran pembiayaan dan nilai aset dana pihak ketiga, serta fundamental pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank yang terjaga baik.

“Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, pertumbuhan total aset keuangan syariah sebesar 17,3% year on year dengan nilai lebih dari 1.900 triliun rupiah per September 2021,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Wapres, meningkatnya pengumpulan zakat dan wakaf yang didukung melalui penggunaan platform digital turut mengambil peranannya dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Pada 2016, zakat, infak, dan sedekah yang terhimpun masih senilai 5 triliun rupiah, maka pada 2020 nilainya mencapai 12,7 triliun rupiah, diprediksi bertambah menjadi 17,3 triliun rupiah pada tahun 2021,” jelas Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres optimis dengan potensi besar yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi sentra ekonomi syariah dunia yang dijadikan acuan bagi masyarakat muslim dunia.

“Semoga Indonesia bisa menjadi pusat produk halal terbesar dan pusat keuangan syariah dunia. Ini harus kita kembangkan dan itu sangat mungkin karena potensi Indonesia itu sangat besar,” pungkasnya.

 

Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Pencegahan Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik dalam upaya pencegahan penularan dan penanggulangan Covid-19.

“Kita semua mesti waspada, terlebih dengan munculnya varian baru yakni Omicron di sejumlah negara. Rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik dalam upaya pencegahan persebaran Covid-19,” ujar Yaqut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (2/12).

Menyongsong masa Natal dan Tahun Baru, Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 31 Tahun 2021 yang berisi sejumlah ketentuan ibadah di gereja. Surat edaran itu mengatur soal pelaksanaan ibadah yang harus diikuti pengurus/pengelola gereja, jemaah, hingga penerapan protokol kesehatan, demi memberikan rasa aman dan nyaman serta meminimalisir potensi penularan Covid-19.

“Surat edaran diterbitkan sebagai panduan umat Kristiani yang akan menyelenggarakan ibadah dan perayaan Natal di rumah ibadah masing-masing dengan tetap mentaati protokol kesehatan,” kata Yaqut.

Ia mencontohkan pada penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal, pengurus dan pengelola gereja berkewajiban untuk menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M. Lalu, menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja, hingga melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh.

Hal lainnya yang diatur dalam SE itu, yakni jarak antarjemaah paling dekat satu meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/umat/pengguna gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.

Sumber: republika.co.id

 

Empat Pilar Ekonomi Syariah Perlu Diperkuat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pembukaan Ijtima’ Sanawi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tahun 2021 secara resmi dibuka secara daring oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin yang sekaligus merupakan Badan Pengawas DSN-MUI, pada Kamis (2/12).

Dalam sambutannya Kiai Ma’ruf menyampaikan bahwa ada 4 pilar ekonomi syariah dalam mendorong perekonomian nasional. Keempat pilar itu yakni: pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan usaha Syariah.

Wapres mengatakan pihak pemerintah telah berusaha mewujudkan empat fokus tersebut. Tujuannya, untuk menciptakan ekosistem keuangan Syariah yang lebih lengkap.

“Karenanya ekonomi dan keuangan syariah tidak boleh dilihat hanya dari sisi kesesuaian syariahnya saja, melainkan harus efisien dan kompetitif sehingga menjadi pilihan yang rasional bagi semua orang, tidak hanya bagi kaum muslim,” jelas Wapres RI.
Dalam Ijtima Sanawi yang bertajuk “Penguatan peran DPS dalam mendukung ekosistem ekonomi Syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam”, Wapres menuturkan tugas pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dikatakan Mantan Ketua Umum MUI ini, tugas pemerintah dan BWI adalah mendorong dan memastikan perbaikan tata kelola lembaga wakaf,. Dengan demikian, dana yang dihimpun memenuhi kaidah-kaidah wakaf dan tidak disalahgunakan.

Oleh sebab itu, dalam konteks yang sama, tambah Kiai Ma’ruf. MUI telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang pada tahun 2002, dan pemerintah juga telah menginisiasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU).
Dengan usaha dari kedua belah pihak itu, diharapkan dana sosial syariah mampu dioptimalkan, sehingga dapat berpengaruh signifikan bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam.
Tak hanya itu, Kiai Ma’ruf menjelaskan, pentingnya poses digitalisasi ekonomi kala pandemi Covid-19. Sebab, saat sudah terjadi perubahan perilaku masyarakat terhadap penggunaan sistem virtual yang menjadi suatu kebutuhan penting.

Digitalisasi, tambah Kiai Ma’ruf, secara otomatis akan merambah pula pada sektor ekonomi dan keuangan syariah pula.

“DPS sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengawasan kepatuhan kesyariahan di setiap Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah harus terinformasi dengan baik terkait digitalisasi ekonomi. DSN MUI juga perlu menyiapkan perangkat fatwa sebagai alat para DPS melakukan pengawasan di Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah,” katanya.

Lebih lanjut, Wapres menilai fenomena digitalisasi merupakan peluang besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia. Ia mengungkapkan dua alasan yang mendasari peluang tersebut.
Pertama, digitalisasi sangat potensial menarik generasi muda yang jumlahnya sangat besar, untuk masuk dan terlibat langsung ke pasar Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah.

Kedua, digitalisasi ekonomi memaksa pelaku pasar untuk menyediakan produk dan layanan Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah yang lebih kompetitif, memudahkan, efektif serta efisien.

Di akhir sambutannya, Wapres meminta DSN MUI juga harus cepat memberikan panduan nilai-nilai Syariah dalam perkembangan ekonomi digital.
Dengan langkah cepat DSN MUI, ia yakin kepercayaan kesyariahan dari masyarakat terhadap Lembaga keuangan dan bisnis Syariah akan tetap terjaga dengan baik.
Di samping itu, agar pelaku industri keuangan Syariah mampu menciptakan produk atau layanan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses Lembaga keuangan dan bisnis Syariah.
Ditekankan Ketua Dewan pertimbangan MUI ini, salah satu fungsi dari Lembaga keuangan dan bisnis Syariah yaitu melayani publik agar lebih mudah memperoleh kebutuhannya (Khidmah ijtimaiyah li taysir almuhtajin wa al mudthorin). (mui)