JAKARTA(Jurnalislam.com)— Hasil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyebutkan indeks kualitas program religi rentang waktu 2017-2021 secara konsisten berada pada skala 3 (berkualitas).

Riset ini dipublikasikan KPI dalam Webinar yang mengusung judul Ekspos Riset Siaran Televisi Tahap 1 Tahun 2021 yang digelar Kamis (9/9).

Dalam riset yang bekerjasama dengan 12 perguruan tinggi itu, Koordinator Litbang KPI Pusat, Andi Andrianto, menjelaskan hal tersebut dinilai berdasarkan 5 dimensi yang telah ditetapkan saat proses riset dilakukan. Dari kelima dimensi yang diteliti memiliki hasil indeks rata-rata konten religi yang tayang sebesar 3.40.

“Tentu saja hal ini menjadi perhatian bagi para para jurnalistik yang berkecimpung pada penyiaran konten religi untuk terus meningkatkan kulialitas juga memberikan inovasi pada program siaran yang disuguhkan,” ujar dia.

Dia mengatakan, cara tersebut dilakukan untuk mengikis konten-konten yang berdasarkan hasil riset KPI memiliki angka kualitas yang rendah.

“Pengemasan program religi yang inovatif dan kreatif dapat menjadi angin segar di tengah menjamurnya program-program yang minim edukasi,” kata dia.

Sementara itu, kata dia, yang perlu menjadi perhatian di sini yaitu tingkat kualitas tayangan dari infotainment, variety show, dan sinetron mengalami penurunan.

Pada kategori infotainment, KPI bersama 12 Perguruan Tinggi (PT) Indonesia mengukur 19 dimensi sehingga diperoleh nilai 2,67. Indeks ini menandakan program infotainment di stasiun televisi Indonesia tidak berkualitas. “Bahkan ada kecenderungan kita lihat mengalami penurunan,” kata dia dalam kegiatan yang berlangsung hybrid di Batu Malang, Jawa Timur itu.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, menjelaskan riset yang dilakukan tersebut telah berjalan selama enam tahun serta menggandeng kerjasama dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 12 perguruan tinggi pada 12 ibukota provinsi yang ada di Indonesia.

Dia mengatakan, adanya kolaborasi yang dijalin dengan institusi pendidikan tinggi diharapkan mampu menumbuhkan bibit-bibit pelaku jurnalistik yang berkualitas.

“Sehingga tontonan yang disuguhkan kepada masyarakat bukan sekadar menghibur, melainkan juga mampu memberikan edukasi,” papar dia.

Dia mengatakan, terdapat tiga tunjuan dari riset yang dilakukan. Pertama, televisi mampu menjadi tolok ukur kebenaran dalam prosedur jurnalistik.

Kedua, adanya riset tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas tontotan konten yang ditayangkan. Ketiga, hasil riset tersebut mampu menjadi rujukan lembaga layanan periklanan.

Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis, di masa pandemi konten menjadi pilihan masyarakat. Satu program bisa mengalami kenaikan rating hingga 50 persen padahal hampir 15 tahun lalu tidak beranjak.

Hal ini, menurut dia, membuktikan TV menjadi penetrasi utama dalam kondisi saat ini menjadi wadah pilihan kembali di prioritaskan, dalam artian pada hakikatnya dunia ini semakin maju, the king is konten (konten adalah raja).

“Kalau benar-benar terbukti jika kontennya tidak baik dan tidak bagus pasti akan ditinggalkan siapapun masyarakat publik, pada hakikat nya dunia kreativitas ini penuh dengan dinamika dan perspektif pandangan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia,” tutur dia.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Sekjen dan Kepala BPJPH hari ini meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati untuk pelaku UMK di Indonesia.

Dalam peluncuran tersebut Menag memaparkan tiga kelebihan program Sehati. Pertama, sebagai bentuk kepedulian Kementerian Agama kepada umat, bukan hanya dalam urusan agama sebagai core bisnisnya, melainkan juga soal keberlanjutan usaha bagi umatnya.

“Kedua, sasaran untuk UMK, menguatkan kepedulian Pemerintah bagi kebangkitan UMK dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional. Kita menyadari dalam suasana pandemi ini banyak usaha yang gulung tikar, dan sertifikasi halal gratis ini menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi kelesuan usaha,” kata Menag di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kementerian Agama Jalan MH Thamrin Jakarta, Rabu (08/09).

Kelebihan ketiga, lanjut Menag, dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMK terbuka menembus pasar yang lebih luas. Pemerintah terus berupaya memperlancar akses penetrasi produk halal UMK ke pasar internasional melalui berbagai kerjasama.

Program Sehati ditujukan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK), karena sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal. Melalui sertifikasi halal gratis ini, diharapkan makin banyak UMK yang bisa menembus pasar halal global.

Hadir dalam peresmian yang menerapkan prokes dan tes Swab Antigen ini, Sekjen Kemenag Nizar, Penasihat DWP Kemenag RI Eny Retno Yaqut, Plt Kepala BPJPH Mastuki, para stafsus Menag dan pejabat di lingkungan Kementerian Agama.

Tampak hadir juga, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat Adib serta perwakilan kementerian/ lembaga.

DEPOK(Jurnalislam.com)— Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) tahun ini siap untuk menyelenggarakan perkuliahan. Penegasan ini disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas usai meninjau progres pembangunan kampus UIII di Cimanggis Depok.

Menurut Menag, kehadirannya di Cimanggis untuk melihat langsung progres pembangunan kampus UIII. Gus Menag menilai bahwa secara fisik, progres kesiapannya semakin maju.

“Kita juga berdiskusi dengan Pek Rektor dan seluruh jajaran terkait dengan kesiapan untuk menyelenggarakan perkuliahan di tahun ini,” terang Menag di Cimanggis, Rabu (8/9/2021).

“Kita semua berdiskusi dan insya Allah UIII siap untuk membuka perkuliahan tahun ini,” sambungnya.

Menag berharap keberadaan kampus UIII nantinya bisa menjadi legacy buat bangsa Indonesia dan untuk peradaban dunia.

SALATIGA(Jurnalislam.com)— Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga siap menerima mahasiswa asal Arab Saudi untuk kuliah di Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Salatiga, Saerozi, saat mewakili pimpinan kampus menerima Kepala Atase Bidang Agama Kedutaan Besar Arab Saudi, Syaikh Ahmed bin Essa Al-Hazmi.

Kedatangan Syaikh Akhmad dalam rangka menghadiri Seminar Kerja Sama IAIN Salatiga dengan Atase Agama Kedubes Kerajaan Arab Saudi. “Selamat datang di IAIN Salatiga yang memiliki lima fakultas yang tersebar di tiga kampus,” katanya, Rabu (1/9/2021) pekan lalu.

Saerozi berharap kedatangan Atase Bidang Agama Kedutaan Besar Arab Saudi bisa memperbesar kesempatan IAIN Salatiga untuk menerima mahasiswa asing dari luar Asia Tenggara. “Dengan kedatangan tim yang dipimpin oleh Syaikh Ahmed, saya harap ke depan akan lebih banyak mahasiswa asal Arab Saudi yang belajar di IAIN Salatiga,” ujarnya.

Syaikh Ahmed juga berkomitmen untuk memberi bantuan kepada mahasiswa IAIN Salatiga yang ingin melanjutkan pendidikan ke Arab Saudi. Dia mengaku senang dapat bertemu dengan sivitas akademik IAIN Salatiga.

“Saya senang sekali bisa bertemu saudara-saudara dari IAIN Salatiga. Dari tema hari ini terlihat sekali hubungan baik antara Indonesia dan Arab Saudi. Seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam Alquran, saya berharap kita dapat saling mengenal dan menghormati,” tuturnya.

Ahmed mengatakan bahwa Arab Saudi selalu siap dan berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan. “Kami mendukung perguruan tinggi yang ada di dunia untuk terus mengembangkan keilmuan, terutama ilmu agama. Selain itu, Arab Saudi juga memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan pemikiran Islam wasathiyah yang anti-kekerasan dan anti-terorisme,” ujarnya.

“Kami selalu menekankan pentingnya toleransi dan berusaha menjaga perdamaian dunia sehingga rahmat Islam bisa tersebar dengan luas,” lanjutnya.

Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan IAIN Salatiga yang juga Ketua Panitia Seminar, Juraidi, menerangkan bahwa Arab Saudi memiliki kedudukan strategis dalam perkembangan Islam. “Semoga dengan kedatangan rombongan dari Arab Saudi ini, kita dapat mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan silatulfikri/pengetahuan,” tambahnya.

Menurut Juraidi,  IAIN Salatiga dapat belajar banyak dari peran nyata Arab Saudi dalam berkontribusi terhadap perkembangan dunia Islam

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Produk halal Indonesia yang tercipta dari ekosistem halal nasional berpotensi mendukung peningkatan kinerja perdagangan.

Demikian dikemukakan  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Mastuki, saat menjadi narasumber Dialog Kebijakan yang diadakan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan.

Dialog yang digelar secara virtual ini mengangkat topik “Potensi Perdagangan Produk Halal Dalam Mendukung Kinerja Perdagangan Indonesia”.

“Besarnya ekosistem halal Indonesia dengan dukungan modal halal yang kita miliki, baik modal insani, modal sosial, modal demografik dan seterusnya, bisa dipastikan produk halal kita sangat potensial mendukung peningkatan kinerja perdagangan nasional,” ungkap Mastuki, di Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Dialog dibuka oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kasan. Selain Mastuki, hadir narasumber lain, yaitu: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman dan Praktisi Ekonomi Islam Institut Pertanian Bogor Muhammad Iqbal Irfani. Dialog dimoderatori oleh Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar Jasa, Frida Adiati.

Menurut Mastuki, besarnya potensi produk halal Indonesia ditopang oleh infrastruktur dan mata rantai halal yang terhubung dari hulu ke hilir.

Sertifikasi halal menjadi peran perantara (intermediary role) yang menghubungkan industri halal di hulu dengan pasar (market) di hilir. Maksudnya, antara produsen dengan konsumen, antara bahan sediaan halal yang dihasilkan perusahaan dan industri jasa dengan pelaku usaha UMK yang memanfaatkan bahan halal sebagai produk baru.

“Semangat regulasi JPH itu merupakan sistem relasi atau jejaring yang melibatkan banyak sekali pemangku kepentingan. Kalangan bisnis, kementerian lembaga pemerintah, lembaga pemeriksa halal, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, perguruan tinggi dan sebagainya. Semuanya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda namun saling melengkapi dan  interdependensi,” terang Mastuki.

Dengan kondisi seperti itu, Mastuki menegaskan bahwa kunci dari kuat-tidaknya ekosistem halal nasional sangat tergantung dari seberapa solid sinergi yang terjalin di antara seluruh pemangku kepentingan halal terkait.

“Sejak awal BPJPH berkomitmen terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan halal. BPJPH tentu tidak mampu berjalan sendirian dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang cakupannya begitu luas,” imbuhnya.

Sejak terbentuk pada 11 Oktober 2017, BPJPH sebagai penyelenggara layanan JPH dengan sertifikasi halal sebagai core activity-nya, juga terus melakukan sejumlah upaya akselerasi. Di antara upaya tersebut adalah menyiapkan beragam infrastruktur layanan JPH.

Beberapa hal telah dilakukan BPJPH, antara lain menyediakan layanan sertifikasi halal secara elektronik melalui web-based application bernama SIHALAL (sistem informasi halal). Selain sebagai perwujudan dari amanat PP 39/2021 Pasal 59, penggunaan SIHALAL juga memberikan banyak kepraktisan bagi pelaku usaha, BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menjalankan proses sertifikasi halal yang mudah, cepat, dan efisien.

“Hal ini sejalan dengan upaya kami dalam penyederhanaan proses sertifikasi halal yang sudah diundangkan di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pelayanan sertifikasi yang semula 3 bulan dipangkas menjadi hanya 21 hari. Jika dilakukan secara manual tentu tidak mungkin,” lanjutnya.

BPJPH juga telah mengintegrasikan sistem pelayanan sertifikasi halal dengan Online Single Submission (OSS) atau perizinan online terpadu melalui SIHALAL. Pengembangan SIHALAL juga dilakukan untuk terintegrasi dengan seluruh LPH dan stakeholder layanan halal lainnya.

Bersama Kementerian Keuangan, BPJPH  menyelesaikan peraturan tarif layanan Badan Layanan Umum BPJPH, serta pemberian layanan gratis bagi sertifikasi halal UMK.

“Terkait tarif, dipastikan bahwa pengenaan tarif layanan sertifikasi halal tidak akan eksesif karena BPJPH menetapkan harga referensi untuk LPH.  Pengalaman Kemenag dalam penetapan biaya umrah memberi pelajaran penting bagi BPJPH menetapkan tarif sertifikasi halal yang rasional dan terjangkau,” jelas mantan juru bicara Kemenag itu.

Dalam upaya membangun kompatibilitas perdagangan produk halal antar negara sekaligus mendorong ekspor produk halal nasional, BPJPH  bersinergi dengan berbagai negara melalui kerja sama resiprokal. Sejak terbentuk 4 tahun lalu, BPJPH telah turut aktif berkontribusi pada forum-forum dunia yang membahas pengembangan industri halal global.

“Insya Allah, besok BPJPH juga akan meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) tahun 2021. Program Sehati ini merupakan fasilitasi sertifikasi halal yang dilaksanakan secara kolaboratif antara BPJPH dengan Kementerian/Lembaga terkait sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan kemudahan dan penguatan bagi pelaku UMK,” kata Mastuki.

“Semua itu bertujuan agar terjadi akselerasi dalam pelaksanaan sertifikasi halal. BPJPH turut mendorong terwujudnya Indonesia sebagai produsen produk halal dunia, sebagaimana dicanangkan oleh Bapak Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang juga menjabat sebagai Ketua Harian KNEKS,” pungkasnya.