JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah Indonesia dan Rusia segera merealisasikan kerja sama bidang Jaminan Produk Halal (JPH). Rencana ini tercetus dalam pertemuan antara Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham  dengan Kepala Federal Accreditation Service Rusia Nazarii Skrypnik, di Kantor BPJPH, Senin (20/6/2022).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Departemen Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Proyek Khusus, Kementerian Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia Natalia Stapran, Leading Consultant of Department for Multilateral Economic Rusia Alexander Kryachun , Senior Expert Perwakilan Perdagangan Rusia Ivan Dronov, Atase Agrikultural Rusia Artem Tyurin, serta Koordinator Bidang Kerjasama BPJPH Fertiana Santy.

Dalam pertemuan tersebut Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham mengapresiasi antusiasme Rusia untuk merealisasikan kerjasama JPH. Ia memaparkan, saat ini kebijakan halal di Indonesia sudah menjadi mandatori bukan lagi voluntari.

“Maka perjanjian kerjasama dengan Rusia ini membantu kami (Indonesia) untuk terus mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal, hal ini (MoU) sangat memungkinkan untuk segera kita lakukan,” terang Aqil, di Ruang Rapat Lantai 2, Gedung Halal.

Saat ini, berdasarkan data yang dimiliki BPJPH hingga 20 Juni 2022, sebanyak 88 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)  dari 35 negara berbagai belahan dunia telah mendaftar pada laman ptsp.halal.go.id.

Sementara Kepala Federal Accreditation Service Rusia Nazarii Skrypnik  menjelaskan bahwa Rusia menginginkan kerjasama untuk segera dilakukan.

“ Rusia merupakan salah satu dari 5 negara teratas eksportir produk halal di dunia. Rusia ingin mengetahui secara detail bagaimana proses MoU (Memorandom of Understanding) dan MRA (Mutual Recognition Agreements) Jaminan Produk Halal di Indonesia dan kami berharap dapat dilakukan sesegera mungkin,” jelas Nazarii.

Melanjutkan penjelasan mengenai kondisi riil di Rusia, Direktur Jenderal Departemen Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Proyek Khusus, Kementerian Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia Natalia Stapran  menggambarkan bahwa Rusia selama ini telah mengekspor daging, dan produk pertanian ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan melihat potensi besar pasar Asia Tenggara khususnya Indonesia.

AFGANISTAN(Jurnalislam.com) – Korban meninggal akibat gempa kuat di Afghanistan meningkat menjadi 1.000, serta lebih dari 1.500 lainnya terluka, hal tersebut disampaikan oleh Departemen Kebudayaan dan Informasi Taliban, ketika tim penyelamat berusaha mencapai lokasi bencana di provinsi yang terpencil Paktika dan Khost.

Analisa Badan Geologi Amerika Serikat (USGS) mengatakan kekuatan gempa yang terjadi pada Rabu dini hari (22/06/2022) adalah 5,9 skala richter (SR), sekaligus merevisi perkiraan awal pada 6,1 SR. Pusat gempa berada sekitar 46 km (27 mil) dari kota Khost, dekat perbatasan Pakistan, kata USGS.

“Orang-orang menggali kuburan demi kuburan,” kata Muhammad Amin Huzaifa, kepala Departemen Penerangan dan Kebudayaan di Paktika daerah yang mengalami guncangan gempa terkuat.

“Hujan juga turun, dan semua rumah hancur. Orang-orang masih terjebak di bawah reruntuhan,” katanya kepada wartawan.

Sebelumnya, pejabat kementerian dalam negeri Salahuddin Ayubi mengatakan jumlah korban tewas kemungkinan akan meningkat “karena beberapa desa berada di daerah terpencil di pegunungan dan akan memakan waktu untuk mengumpulkan rincian jumlah korbannya”.

Yaqub Manzor, seorang pemimpin suku dari provinsi Paktika, mengatakan para penyintas bergerak untuk membantu mereka yang terkena dampak.

“Pasar lokal tutup dan semua orang bergegas ke daerah yang terkena dampak,” katanya kepada kantor berita AFP melalui telepon.

Rekaman dari provinsi Paktika menunjukkan para korban dibawa menggunakan helikopter untuk diterbangkan dari daerah tersebut. Gambar yang beredar luas secara online dari provinsi tersebut menunjukkan kondisi rumah-rumah warga yang hancur menjadi puing-puing. (Bahri)

Sumber: Al Jazeera

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Puluhan ribu orang jemaah haji Indonesia gelombang I telah tiba di Kota Madinah, Arab Saudi. Sebagian dari mereka kini telah bertolak ke Makkah setelah menetap lebih kurang delapan hari di Madinah.

Selama di Madinah, mereka melaksanakan salat berjemaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 kali berturut-turut atau yang dikenal dengan Arbain. Selain itu, mereka juga berziarah ke makam Rasulullah saw, mengunjungi Raudhah, dan berziarah ke sejumlah tempat bersejarah di Kota Madinah, misalnya: Masjid Quba, Jabal Uhud, Maqbarah Baqi, Masjid Qiblatain, dan Museum Hejaz Railway. Setelah 8 hari atau 40 kali waktu salat, jemaah diberangkatkan ke Mekkah untuk persiapan melaksanakan ibadah haji.

Madinah merupakan kota yang dirindukan banyak insan, menjadi kota tujuan yang dihuni dan disinggahi banyak peziarah dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Karenanya, keberagaman orang dari berbagai negara di sini sudah menjadi hal yang sangat lumrah.

Meski berada di wilayah Arab Saudi dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, bagi jemaah Indonesia yang tidak menguasai bahasa Arab tidak perlu risau dan panik lagi saat berada di tempat-tempat publik di Madinah, baik di masjid, toko-toko penjualan suvenir, maupun kawasan komersial lainnya. Sebab, bahasa Indonesia kini sangat populer di kota ini, sebagai sarana komunikasi dengan penjual maupun arah petunjuk jalan, termasuk di Masjid Nabawi.

Memasuki area Masjid Nabawi, kita akan menemukan sejumlah papan informasi petunjuk arah dalam bahasa Arab dan Inggris dan juga bahasa Indonesia. Misalnya, petunjuk tempat salat dan wudu wanita. Hal ini sangat memudahkan jemaah Indonesia memahaminya untuk mengurangi salah arah, tanpa harus ada penerjemah.

Seorang penjaga di kawasan Masjid Nabawi, Abdurrahman, mengatakan, penggunaan bahasa Indonesia pada tanda-tanda jalan tersebut karena Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak jemaahnya di Madinah. Apalagi di musim haji, khususnya di Masjid Nabawi, jemaah Indonesia sangat ramai. Maka bahasa Indonesia digunakan pada beragam papan pengumuman untuk memudahkan tamu Allah tersebut. “Untuk memudahkan jemaah dari Indonesia, mereka sangat ramai di sini,” ujar Abdurrahman.

Hal tersebut sesuai dengan realita. Saat ini ada ribuan orang jemaah Indonesia setiap hari memenuhi Masjid Nabawi. Maka tak heran kalau di dalam masjid, di sudut manapun, pasti bertemu dengan jemaah asal Indonesia. Saat keluar masjid, dari pintu manapun pasti bertemu dengan jemaah Indonesia. Bahkan, di salah satu sudut majelis ilmu di Masjid Nabawi, pengajarnya adalah orang Indonesia.

Kehadiran mereka ternyata mampu menjadi duta dalam mengampanyekan bahasa Indonesia di kota Madinah. Mereka layak dikatakan duta karena berhasil menarik para pedagang-pedagang di sekitar Masjid Nabawi untuk belajar bahasa Indonesia.

Maka tak heran ketika menuju atau pulang dari Masjid Nabawi, kita akan melewati toko di sisi kiri dan kanan dengan penjaga yang menyapa menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun penggunaan kosa kata dan ungkapannya singkat, sekadar mengajak kita singgah di toko tersebut. Dialog sederhana itu, seperti murah-murah, mari lihat dulu, barang bagus, model baru, ada diskon, dan lihat gratis ambil bayar.

Saat kita memasuki toko-toko tersebut, meskipun bisa sedikit berbahasa Arab, mereka akan memilih menjawab dan menggunakan bahasa Indonesia. Misal, ini harganya sekian riyal, boleh kurang, harga murah, oh tidak bisa, terima kasih; dan tentu saja nama-nama barang yang mereka jual serta angka-angka dan perhitungan dalam bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa Indonesia oleh pedagang ini tentu punya tujuan untuk memikat pembeli dari Indonesia, meskipun kadang-kadang pengucapan dan arti kata yang diucapkan kerap  salah. Selain di pasar, di tempat umum lainnya seperti penjaga hotel juga kerap berbahasa Indonesia. Apalagi rata-rata pekerja bukan dari Arab, melainkan dari Bangladesh, India, dan negara lain.

Kini jemaah haji Indonesia dengan mudah dapat berkomunikasi di tempat-tempat umum. Selain bahasa Indonesia, bahasa isyarat juga menjadi andalan jemaah haji Indonesia.

Menjadi jemaah haji Indonesia adalah sebuah keistimewaan. Meskipun pelaksanaan rukun dan wajib haji berfokus di Makkah, jemaah Indonesia diberikan kesempatan selama 8 hari untuk menetap di Madinah dan ini termasuk pengunjung paling lama yang menetap di Madinah selama musim haji.

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memahami, bahwa mereka tak bisa mengusung calon presiden (capres) sendiri pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Alasannya, perolehan suara mereka pada pemilihan umum (Pemilu) 2019, belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

Karenanya, PKS tak menutup pintu komunikasi dengan partai politik lain untuk membentuk koalisi untuk Pemilu dan Pilpres 2024. Namun, mereka memiliki sejumlah kriteria bagi sosok yang akan diusung oleh PKS.

“Kandidat capres-cawapres PKS adalah kombinasi pasangan pemimpin yang tidak hanya mampu memenangkan kontestasi, tapi juga memiliki kapasitas untuk memimpin dan menyatukan negeri kita ini,” ujar Presiden PKS, Ahmad Syaikhu dalam pidatonya di rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PKS, Senin (20/6).

Rapimnas PKS, ucap Syaikhu, menjadi salah satu forum yang digunakan pihaknya untuk menyaring nama-nama bakal calon presiden yang akan didukung pada 2024. Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS akan mengusulkan nama-nama potensial yang sesuai dengan kriteria kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS.

“Kita tidak ingin mendahului Majelis Syuro yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa capres-cawapres dan ke mana akan berkoalisi, tetapi masukkan-masukan tadi akan kita jadikan masukan sesuai dengan apa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat,” ujar Syaikhu.

Adapun terkait pembentukan koalisi, menurutnya harus didahului duduk bersama dengan mengusung politik kebangsaan dan kenegaraan. Serta, politik kolaborasi yang mengutamakan kepentingan bangsa, di atas kepentingan kelompok dan golongan.

Namun, dia menilai, bahwa realitas yang terjadi saat ini adalah politik yang mengutamakan uang sebagai cara untuk meraih kemenangan. PKS, ditegaskannya, adalah partai yang ingin meraih kemenangan secara bermartabat, tanpa mencoreng demokrasi di Indonesia.

“Sangat melegakan kader dan simpatisan PKS bahwa faktor penentu kemenangan tidak semata-mata karena uang yang berlimpah, tetapi justru idealisme kita yang kemudian mendorong kemenangan itu, pertolongan itu yang paling sangat menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” ujar Syaikhu.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya buka suara terkait adanya kabar penetapan tersangka Bendara Umum PBNU, Mardani Maming dalam kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PBNU, kata dia, akan mempelajari terlebih dulu soal kasus yang menimpa Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu.

“Oh iya kita sudah dengar kabar itu, tapi kita akan pelajari dulu kan baru hari ini ada berita tersebut,” ujar Gus Yahya saat ditanya usai konferensi pers Kick Off Peringatan Harlah Satu Abad NU di Hotel Sultan Jakarta, Senin (20/6) malam.

Untuk sekarang ini, menurut Gus Yahya, pihaknya masih belum mengetahui secara detail duduk perkaranya dan apa yang sebetulnya sudah terjadi. Karena itu, menurut dia, pihaknya masih perlu mempelajarinya lebih lanjut.

“Kita akan pelajari nanti. Kita akan respons sebagaimana mestinya menurut norma-norma yang ada, baik secara hukum maupun dalam konteks normal internal PBNU,” ucap dia.

Setelah mengetahui persoalan yang sebenarnya, menurut Gus Yahya, baru PBNU akan melakukan langkah selanjutnya. Bahkan, kata dia, PBNU siap memberikan bantuan hukum setelah mengetahui secara lengkap duduk perkaranya.

“Iya jelas (akan beri bantuan hukum), nanti PBNU akan memberikan bantuan sebagaimana mestinya,” kata Gus Yahya.

Terkait kasus ini, KPK hingga kini masih belum terbuka. Namun, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengindikasikan sejumlah pihak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus yang menjerat Mardani pun akan dipublikasikan segera.

Mardani Maming sempat diperiksa KPK hingga 12 jam pada Kamis (2/6) lalu. Dikonfirmasi, pemeriksaan itu terkait dengan pemilik PT Jhonlin Group, Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam. Mardani sebelumnya juga sempat menjadi saksi terkait izin penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Partai Nasdem telah memilih tiga kandidat calon presiden (capres) berdasarkan hasil rapat kerja nasional (Rakernas), yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hadirnya nama Anies dalam daftar tiga besar bakal capres Nasdem seperti menarik perhatian Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Muhammad Sohibul Iman mengungkapkan bahwa pihaknya akan bertemu dengan Partai Nasdem pada Rabu (22/6/2022).

Pertemuan yang akan disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh itu disebutnya akan membahas ihwal koalisi untuk pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Nanti pembicaraan kami di hari Rabu, tentu tidak akan langsung cespleng ya kami berkoalisi. Saya katakan tadi, di PKS itu penentuan koalisi dengan siapa dan mengusung siapa itu adalah Majelis Syura,” ujar Sohibul di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Ia mengatakan, pertemuan tersebut masih berupa komunikasi dan penjajakan antara PKS dengan Partai Nasdem. Khususnya dalam menyamakan persepsi dan pandangan terkait pembangunan Indonesia, yang nantinya menjadi masukan kepada Majelis Syura PKS.

“Kalau ternyata hasil penilaian Majelis Syura bahwa komunikasi dengan Nasdem, dengan segala substansinya itu ternyata kondusif, bisa jadi kami putuskan untuk kemudian berkoalisi dengan Nasdem,” ujar Sohibul.

Namun, Sohibul membantah bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rakernas Partai Nasdem yang menghasilkan tiga nama bakal capres, salah satunya adalah Anies Baswedan. Menurut Sohibul, pertemuan antara PKS dan Partai Nasdem adalah kelanjutan komunikasi yang dijalin oleh kedua partai sebelumnya.

“Jadi ini sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan hasil, jadi memang sudah dijanjikan jauh sebelum Rakernas bahwa Nasdem siap bertemu dengan PKS setelah Rakernas,” ujar mantan Presiden PKS itu.

Sumber: republika.co.id