Bupati Bima Imbau PNS Shalat Berjamaah Tepat Waktu

BIMA (Jurnalislam.com) – Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri menghimbau kepada seluruh pegawai di Kabupaten Bima agar melaksanakan shalat berjamaah jika adzan telah berkumandang. Imbauan itu ia sampaikan dalam apel pagi di halaman kantor Pemkab Bima, Senin (28/3/2016).

Menurutnya, melalui sholat berjamaah ia dan seluruh pegawai akan mampu menguatkan iman untuk selalu berikhtiar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

“Mari kita kuatkan iman dengan melaksanakan shalat tepat waktu. Sehingga tidak mudah tergoda pada hal hal yang melanggar aturan, seperti Korupsi,” imbaunya, Senin (28/3/2016) sebagaimana dilansir Kahaba.

Menurut dia, sebagia umat Islam aktifitas di kantor tidak hanya semata-mata bekerja, tapi juga harus mengedepankan hubungan dengan Allah SWT.

“Ini sangat penting dan wajib untuk kita umat Islam melaksanakannya,” ingatnya.

Melaksanakan shalat berjamaah, lanjutnya, bukan karena melihat atasan shalat berjamaah, tetapi harus diniatkan dari lubuk hati yang paling dalam sehingga semua sadar untuk menjalankan ibadah dengan sepenuh hati.

“Beribadah juga sangat menentukan tujuan yang diinginkan, dan akan menuntun pegawai dalam menyelesaikan semua pekerjaan yang ada,” pungkasnya.

Reporter: Sirath | Editor: Ally Muhammad Abduh | Jurnalislam

Penyandera WNI Minta Uang Tebusan, HNW: Tak Perlu Dipenuhi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menanggapi penyanderaan warga negara Indonesia oleh milisi bersenjata Filipina yang diduga kelompok Abu Sayyaf, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, sudah menjadi tugas negara untuk melindungi warganya, termasuk WNI yang saat ini disandera di Filipina.

"Indonesia harus melakukan peran maksimal apakah melalui cara diplomasi pertamanya atau cara lain untuk kemudian membebaskan warga negara Indonesia," ujarnya di Wisma Nusantra V Gedung MPR Jakarta Pusat, Selasa (29/3/2016).

Terkait permintaah uang tebusan sebesa 50 juta peso, HNW menegaskan, pemerintah tidak perlu memenuhi permintaan tersebut. Sebab jika dipenuhi, lanjutnya, akan membuka permasalah baru.

"Tidak perlu mendengar masalah tebusan yang mereka tuntut. Indonesia perlu melobi-lobi pihak Filipina untuk menyelamatkan warga negara Indonesia ini tanpa tebusan. Kalau permintaan tebusan penyandera dikabulkan akan membuka ruang berikutnya,”terangnya.

"Mereka main sandera dan tidak akan menghormati kedaulatan Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Badan Intelijen Nasional Sutiyoso telah membenarkan adanya kapal Indonesia, Brahma 12 yang diduga dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf. Sutiyoso mengungkapkan penyandera meminta uang tebusan kepada pemerintah Indonesia sebesar 50 juta peso.

Reporter: Irfan Yusuf | Editor: Ally Muhammad Abduh | Jurnalislam

Gedung Parlemen Afghanistan Dihantam Roket Taliban

KABUL (Jurnalislam.com) – Gedung Parlemen Afghanistan di ibukota Kabul, Senin (28/03/2016) dihantam serangan roket. Taliban menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut, Anadolu Agency melaporkan Senin.

Peristiwa itu terjadi saat para pejabat militer Afghanistan, termasuk menteri dalam negeri, menghadiri briefing parlemen untuk menjawab pertanyaan anggota parlemen 'mengenai situasi dalam negeri Afghanistan saat ini.

Menurut Kolonel Abdul Ghafar Ghorzan, polisi telah melakukan penyelidikan atas insiden itu, rincian penyelidikan akan dibagi dengan media.

Roket pertama menghantam gedung parlemen, menyebabkan beberapa kerusakan, setelah itu dua roket lainnya mendarat di dekat fasilitas Wolesi Jirga di dekat Dar-ul-Aman Palace, kata para pejabat.

Juru Bicara Kementrian Dalam Negeri Siddique Siddiqui mengkonfirmasi insiden itu, mengatakan bahwa belum ada korban jiwa yang dilaporkan.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan para mujahidin Taliban telah melakukan serangan roket.

Zabihullah Mujahid juga membantah kejadian versi rezim Kabul, dan mengatakan bahwa beberapa pejabat militer telah tewas dalam serangan Taliban di sebuah pangkalan militer di dekat Dar-ul-Aman.

 

Deddy | Anadolu Agency | Jurnalislam

Pengadilan Tinggi Bangladesh Tolak Penghapusan Islam sebagai Agama Resmi Negara

BANGLADESH (Jurnalislam.com) – Pengadilan tinggi Bangladesh pada hari Senin (28/03/2016) menolak petisi para aktivis sekuler anti-Islam untuk menghapus Islam sebagai agama resmi negara, lansir World Bulletin Senin.

Sebuah tim khusus tiga hakim membuang permohonan tersebut sejak saat pembukaan kasus ini tanpa membiarkan kesaksian apapun.

Petisi, yang pertama kali diluncurkan 28 tahun yang lalu, telah memicu protes di seluruh negeri di negara miskin itu.

"Kami sedih (atas putusan itu). Ini adalah hari yang menyedihkan bagi minoritas Bangladesh," kata Subrata Chowdhury, yang mewakili aktivis sekuler anti Islam dalam kasus tersebut.

Bangladesh dinyatakan secara resmi sebagai Negara sekuler setelah perang kemerdekaan tahun 1971 dari Pakistan yang menciptakan bangsa baru menggantikan bangsa Pakistan Timur sebelumnya.

Organisasi terbesar di negara itu, Jamaat-e-Islami, merespons positif keputusan pengadilan dengan membatalkan aksi pemogokan nasional yang telah mereka serukan sebelumnya. Mereka menggambarkan keputusan itu sebagai "kemenangan bagi 160 juta orang muslim".

"Orang-orang tidak akan pernah menerima langkah pemerintah apapun untuk menghapus Islam sebagai agama resmi negara dalam konstitusi hanya untuk menyenangkan segelintir orang anti-Islam," Jamaat mengatakan sebelumnya.

Lebih dari 90 persen penduduk Bangladesh adalah Muslim, dengan Hindu dan Buddha sebagai minoritas utama.

Deddy | World Bulletin | Jurnalislam

Putin dan Rouhani Tingkatkan Kerja Sama untuk Lawan Mujahidin Suriah

SURIAH (Jurnalislam.com) – Presiden Rusia dan Iran sepakat pada hari Senin (28/03/2016) untuk meningkatkan kontak bilateral, termasuk selama konflik Suriah, di mana kedua negara adalah sekutu Presiden Bashar al-Assad, lansir Al Arabiya News Channel Senin.

Pemerintah Suriah dan oposisi moderat yang didukung Barat saat ini mengadakan pembicaraan damai yang dimediasi PBB sebagai bagian dari dorongan diplomatik yang diluncurkan dengan dukungan AS-Rusia.

Kremlin mengatakan Presiden Vladimir Putin dan Hassan Rouhani dari Iran telah bertukar pandangan tentang konflik dan berbagai isu-isu topikal lain selama pembicaraan via telepon. Tidak ada keterangan lebih lanjut.

Rouhani seperti dikutip, mengatakan bahwa kerjasama dan koordinasi antara Teheran dan Moskow sangat penting untuk kepentingan di Suriah.

"Selama gencatan senjata, pembicaraan politik (antara kelompok Suriah) harus dipercepat tapi pembicaraan ini seharusnya tidak menghentikan pertempuran melawan jihadis di Suriah," kata kantor berita pemerintah Iran IRNA mengutip presiden mengatakan.

Pemerintah Iran dan angkatan bersenjatanya "akan terus memberikan dukungan penuh mereka kepada Suriah dengan" melawan kelompok-kelompok jihadis, Shamkhani mengatakan, menurut kantor berita IRNA.

Iran memberikan dukungan keuangan dan militer untuk rezim Assad melalui Garda Revolusi elit, terutama mengirimkan "penasihat militer" dan relawan "untuk berperang bersama tentara Syiah Nushairiyah Assad di Suriah.

Deddy | Reuters | AFP | Jurnalislam

Milisi Syiah Houthi Tukar 9 Tawanan Saudi dengan 109 Orang Yaman

YAMAN (Jurnalislam.com) – Pemberontak Syiah Houthi yang menguasai ibukota Sana'a Yaman telah membebaskan sembilan warga Saudi dalam pertukaran untuk 109 orang Yaman, koalisi pimpinan Saudi mengatakan pada hari Senin (28/03/2016), menjelang pembicaraan damai yang direncanakan bulan depan, lansir World Bulletin.

"Sembilan tahanan Saudi telah pulih dan 109 warga Yaman yang ditahan di zona operasi militer" di dekat perbatasan telah diserahkan, kata koalisi itu dalam sebuah pernyataan.

Pertukaran tawanan tersebut adalah perkembangan terbaru menjelang gencatan senjata yang direncanakan serta perundingan perdamaian bulan depan.

Utusan PBB Ismail Ould Cheikh Ahmed mengumumkan pekan lalu bahwa para pihak yang bertikai telah sepakat untuk gencatan senjata sejak 10 April tengah malam, diikuti dengan pembicaraan damai di Kuwait pada 18 April.

Negosiasi sebelumnya telah gagal dan beberapa gencatan senjata tidak pernah dihormati tahun itu sejak koalisi pimpinan Saudi memulai serangan udara mereka dalam mendukung Presiden Abedrabbo Mansour Hadi.

Tapi suasana yang lebih kondusif berlaku menjelang babak baru perundingan yang direncanakan.

Sebuah upaya mediasi para pemimpin suku awal bulan ini menghasilkan pertukaran seorang tentara Saudi dengan tujuh orang Yaman yang ditahan oleh pihak berwenang Saudi di perbatasan.

Lebih dari 90 orang telah tewas di perbatasan Saudi akibat penembakan selama pertempuran tahun lalu.

Tapi karena mediasi suku, zona perbatasan saat ini relatif tenang, koalisi mengatakan.

Makanan dan obat-obatan telah dikirim ke kubu pemberontak Houthi dari Saada, kata juru bicara koalisi Brigadir Jenderal Ahmed al-Assiri.

Syiah Houthi merebut Sana'a pada bulan September 2014 kemudian maju ke selatan, menimbulkan kekhawatiran di Riyadh bahwa pemberontak Syiah Zaidi dari dataran tinggi utara Yaman akan memperluas pengaruh Syiah Iran di tetangga selatan kerajaan tersebut.

Pasukan yang setia kepada Hadi, yang didukung oleh pasukan darat koalisi, sejak itu mendorong para pemberontak dari lima provinsi selatan, termasuk kota kedua Aden, di mana Hadi telah membentuk ibukota sementara.

Namun pemberontak telah menguasai delapan dari 22 provinsi Yaman dan pertempuran sengit telah berkecamuk di lima provinsi lainnya selama berbulan-bulan.

PBB mengatakan sekitar 6.300 orang telah tewas dalam konflik, lebih dari setengah yang tewas adalah warga sipil.

Deddy | World Bulletin | Jurnalislam

Komandan Infanteri Afghanistan dan 10 Pasukan Gabungan AS Tewas dalam Serangan Taliban

LOGAR (Jurnalislam.com) – Kolonel Mohammad Jan Himat, komandan korps militer 203 Tandar dan komandan brigade 4 infanteri tewas ketika Mujahidin menghancurkan tank nya dengan menggunakan IED di distrik Mohammad Agha provinsi Logar pada hari Ahad, Al Emarah News melaporkan Senin (28/03/2016).

Kolonel Jan Himat dikatakan telah menjadi pro-pasukan penjajah AS dengan reputasi kebrutalan dan keterlibatannya dalam serangkaian kejahatan yang tidak manusiawi.

Dua tentara boneka juga tewas dalam serangan langsung setelah ledakan.

Dalam laporan lain, seorang komandan Arbaki yang keji Najibullah Tandar juga tewas dalam serangan mendadak di distrik Baraki Barak provinsi Logar pada hari Ahad.

Kemudian di kawasan Dashti Archi provinsi Kunduz, sebanyak 10 pasukan pimpinan AS dan pasukan ANA (Afghanistan National Army) tewas dalam sebuah operasi gabungan yang dipatahkan oleh Mujahidin semalam.

Mayat sepuluh musuh dikatakan tetap berada di lokasi.

Seorang Mujahid dilaporkan memeluk kesyahidan dalam serangan pesawat tak berawak (drone) AS.

 

Deddy | Alemarah | Jurnalislam

Densus 88 Didanai Asing? Dr Jeje Zaenudin: Jika Benar, Ini Lebih Buruk dari Penjajahan

SERANG (Jurnalislam.com) – Munculnya dugaan adanya intervensi asing dalam penanganan terorisme di Indonesia diwajarkan oleh Wakil ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Islam (Persis) Dr Jeje Zaenudin. Menurutnya, hal tersebut berdasarkan tindakan extra judicial killing Densus 88 yang terus berulang. KomnasHAM menyebutkan 118 orang telah meninggal di tangan Densus 88 tanpa proses peradilan.

“118 bukan jumlah yang sedikit. Jadi, kalau alasannya kekhilafan tapi berulang-ulang, itu kan tanda tanya. Maka jangan heran jika muncul tuduhan-tuduhan miring kepada Densus 88, jangan-jangan melaksanakan pesan dari asing. Itu kan jadi kontra-produktif dengan tujuan pemberantasan terorisme, bukannya menghilangkan, malah membangun akar-akar dan bibit-bibit pemikiran terorisme baru,” terangnya.

Namun, lanjut ustadz Jeje, dugaan tersebut harus segera disikapi oleh Polri dan Densus 88 dengan jujur dan transparan agar tidak berkembang melebar ke tengah masyarakat.

“Kalau isu adanya intervensi program Densus 88 dengan bantuan dana asing ini kan berbahaya. Sekali lagi, ini perlu diklarifikasi secara jujur oleh densus 88 melalui Kapolri,” katanya kepada Jurnalislam di Masjid At Taubah Jalan Raya Jakarta, Serang, Banten, Sabtu (26/3/2016).

Sebab, “Bisa dibayangkan, jika lembaga negara yang menjamin keamanan negeri sendiri menangkapi anak-anak bangsa sendiri terus didanai oleh asing untuk kepentingan tertentu, bayangkan betapa buruknya itu. Ini lebih buruk daripada penjajahan secara langsung,” tambahnya.

Karenanya, ustadz Jeje mengimbau Polri dan BNPT untuk segera menjawabnya dengan jujur dan transparan. “Tidak dengan menggulirkan opini yang baru” tandasnya.

Reporter: Muhammad Fajar | Editor: Ally Muhammad Abduh | Jurnalislam

Waketum PP Persis: Pendekatan Terhadap Terduga Teroris Harus Lebih Humanis

SERANG (Jurnalislam.com) – Menanggapi gelombang desakan pembubaran Densus 88 dari umat Islam, Wakil ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Islam (Persis) Dr Jeje Zaenudin mengatakan, kalau pun tidak dibubarkan Densus 88 harus melakukan perubahan dalam kinerjanya.

“Kalau pun tidak dibubarkan, maka pendekatannya harus dirubah, pola pendekatan, pola kerjanya, dan prosedurnya,” katanya kepada Jurnalislam di Masjid At Taubah Jalan Raya Jakarta, Serang, Banten, Sabtu (26/3/2016).

Pihaknya juga mendukung adanya Revisi Undang-undang Terorisme, namun dengan syarat harus dibarengi dengan peningkatan profesionalisme kinerja Densus 88, “Khususnya dalam menjaga marwah (harga diri) dari orang baru terduga itu,” ujar ustadz Jeje.

Tidak adanya proses rehabilitasi terhadap seseorang yang menjadi korban salah tangkap Densus 88 bahkan adanya indikasi upaya menutup-nutupi menunjukkan ‘pasukan elit’ itu sangat tidak professional.

“Sekarang orang yang salah tangkap saja tidak ada proses rehabilitasinya kan, tidak mengakui kesalahannya lalu mengemukakan permintaan maafnya secara terbuka. Bahkan ada upaya untuk menutup-nutupi seperti kasus Siyono ini, keluarganya disuap, keluarganya disuruh tanda tangan paksa, ini kan jelas adalah tindakan-tindakan yang betul-betul tidak professional,” tegasnya.

Pada prinsipnya, lanjut ustadz Jeje, pihaknya sepakat dengan pembubaran Densus 88, tapi yang lebih rasional menurutnya adalah adanya perubahan dalam penanganan terorisme melalui pendekatan yang lebih humanis.

“Pak Tito Karnavian berjanji akan melakukan pendekatan persuasif terhadap orang-orang yang tertuduh teroris, yang kedua pendekatan rehabilitatif, yaitu diperbaiki pola pikirnya kalau memang dia (terduga teroris-red) salah dalam berfikir, diajak berdiskusi. Jadi pendekatan yang lebih humanis, bukan represif,” tukasnya.

Reporter: Muhammad Fajar | Editor: Ally Muhammad Abduh | Jurnalislam

Kutuk Tindakan Represif Densus 88, PP Persis: Bubarkan Saja!

SERANG (Jurnalislam.com) – Pengurus Pusat Persatuan Islam (Persis) melalui Wakil ketua Umum Dr Jeje Zaenudin mengutuk tindakan represif Densus 88 terhadap sejumlah aktifis Islam. Pernyataan itu disampaikan ustadz Jeje menanggapi kasus Siyono, aktifis Islam asal Klaten yang meninggal dalam masa penyidikan Densus 88. Kasus tersebut melahirkan gelombang kecaman terhadap Densus 88 hingga desakan pembubaran satuan khusus milik Mabes Polri tersebut.

“Kita dari Persatuan Islam, sama halnya dengan apa yang disikapi dan ditempuh oleh PP Muhammadiyah, yaitu mengutuk kemudian mengecam tindakan yang dapat dikatakan tindakan yang biadab dan tidak proporsional dilakukan oleh Densus 88 dalam menangani orang yang baru terduga (teroris-red),” tegas ustadz Jeje kepada Jurnalislam di Masjid At Taubah Jalan Raya Jakarta, Serang, Banten, Sabtu (26/3/2016).

Ustadz Jeje menilai, kesalahan-kesalahan prosedural yang kerap dilakukan Densus 88 hingga menyebabkan hilangnya nyawa aktifis Islam adalah perkara yang sangat serius.

Kesalahan prosedur seperti ini kan bukan yang pertama, banyak penangkapan-penangkapan itu yang diakui sendiri oleh petinggi-petinggi Polri itu adalah menyalahi prosedur, tetapi tetap terulang. Dan kalau sudah kehilangan nyawa kan itu bukan main-main,” kata ustadz Jeje.

Oleh sebab itu, ustadz Jeje mendesak Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Densus 88 dalam menangani seseorang yang baru terduga teroris.

“Apalagi pendekatan yang tidak transparan kepada masyarakat bahkan kepada keluarganya sendiri tidak transparan. Dibilangnya mau dipinjem, mau dimintai keterangan tanpa surat penangkapan, tanpa diminta pendampingan pengacara,” lanjutnya.

Prosedur tersebut, menurutnya, menyalahi UU Anti-Teror tahun 2003 itu sendiri. Dimana, seseorang yang statusnya baru terduga itu harus sudah mempuyai dua alat bukti.

“Kemudian juga, harus tetap mengedepankan hak-hak asasinya. Nah, itulah alasan kenapa PP Persis ikut mengecam dan mengutuk tindakan Densus 88 itu,” tegasnya.

“Kalau secara emosional sih kita pengennya bubarkan saja Densus 88 itu dan dikembalikan lagi penanganannya oleh Polri,” tandasnya.

Reporter: Muhammad Fajar | Editor: Ally Muhammad Abduh | Jurnalislam