Dianggap Tak Mampu Layani Masyarakat, GSI Desak Komisi III Berhentikan Kapolri Tito Karnavian

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sikap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jend. Tito Karnavian yang tidak melakukan penahanan terhadap tersangka kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama dinilai Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) justru tidak menuntaskan masalah.

“Sayang sekali, Kapolri, kepada siapa umat meletakkan harapkannya, tidak dapat memenuhi harapan itu. Ia tidak menuntaskan masalah,” demikian yang tertera dalam pers rilis yang diterima Islamic News Agency (INA) Senin (28/11/16) siang.

Gerakan yang diketuai oleh aktivis perempuan Ratna Sarumpaet itu juga menilai ada tindakan hukum yang berbelit-belit.

“Sebaliknya, ia justru seperti dengan sengaja melakukan tindakan hukum yang berbelit-belit, berputar-putar dan tumpang tindih,” lanjutnya.

GSI menganggap sikap Polri yang terkesan menghalang-halangi aksi 2 Desember mendatang, dinilai sebagai tindakan intimidasi dan provokasi.

“Pasca Ahok ditetapkan sebagai tersangka, mendengar umat masih akan menggelar aksi lanjutan karena Ahok tidak ditangkap sebagaimana tersangka penista agama harusnya ditindak, sauara Tito karnavian menjadi sangat emosional dan tidak profesional. Ia melakukan manuver-manuver politik. Ia melakukan ancaman, intimidasi dan provokasi,” tulisnya.

Menurut GSI, tuduhan Tito terkait adanya makar pada Aksi Bela Islam III namun tidak bisa dibuktikan. GSI menyimpulkan Tito Karnavian tidak memiliki kemampuan melayani masyarakat secara profesional.

“Mengeluarkan tuduhan adanya kelompok makar yang menyusupi rencana Aksi Bela Islam III tanpa mampu membuktikannya, membuat kami berkesimpulan, saudara Tito Karnavian selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia belum memiliki kemampuan melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat secara profesional dan berkeadilan,” demikial bunyi pers rilis GSI.

Sebagaimana diketahui, Senin (28/11/16) pukul 11:00 WIB, GSI dijadwalkan melakukan audiensi dengan Komisi III DPR RI terkait desakan pemberhentian Tito Karnavian sebagai Kapolri.

“Gerakan Selamatkan Indonesia mendesak Komisi III DPR RI agar segera merekomendasikan pemberhentian saudara Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia,” bunyi pers rilis.[]

Rep: Ali Muhtadin/INA

Revisi UU ITE Tanpa Mencabut Pasal Karet Dinilai Konyol

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mulai Senin (28/11/2016) ini, Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diberlakukan. Direktur SatuDunia, Firdaus Cahyadi menilai, Revisi UU ITE tanpa mencabut pasal karet adalah suatu hal yang absurd alias konyol.

“UU ITE itu awalnya untuk payung hukum transaksi elektronik. Pasal karet harusnya enggak masuk di UU ITE karena enggak ada hubungannya,” ujarnya kepada wartawan, dilansir Islamic News Agency (INA) di Jakarta, Senin (28/11/2016).

Pasal karet yang dimaksud di antaranya mengenai pencemaran nama baik yakni pasal 27 ayat 3.

Menurut Firdaus, terkait pencemaran nama baik seharusnya cukup diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ia menambahkan, pemberlakuan UU ITE yang revisinya telah disahkan oleh DPR tersebut adalah kabar buruk bagi pengguna internet.

Para pengguna internet yang memiliki posisi lemah secara ekonomi dan politik, menurutnya, akan mudah dikriminalisasi, hanya karena mengkritik mereka yang punya posisi ekonomi dan politik lebih kuat.

“Praktik dari pasal karet pencemaran nama baik UU ITE selama ini justru banyak digunakan untuk membungkam kritik,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Revisi UU ITE diberlakukan setelah 30 hari rapat paripurna DPR yang mengesahkan Revisi UU tersebut pada 27 Oktober 2016 lalu.

Salah satu poin terpenting dalam revisi itu adalah tentang kewenangan pemerintah yang memiliki kuasa untuk memblokir atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik, untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum, termasuk akun media sosial yang menyebarkan konten negatif.[]

Rep: Yahya G Nasrullah/INA

Pengunggah Foto “Rush Money” yang Ditangkap Polisi Disebut Minta Maaf

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menurut Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, guru yang ditangkap karena mengunggah foto terkait rush money ke media sosial, AR sudah meminta maaf.

“Ada semacam surat pernyataan penyesalan dari yang bersangkutan, sekaligus meminta maaf kepada para netizen atas dasar konten-konten yang dia sampaikan itu adalah tidak benar,” ujar Boy Rafli dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (26/11/2016) sebagaimana dilansir Islamic News Agency (INA).

Boy mengklaim bahwa pernyataan itu dibuat oleh AR sendiri. Kepolisian juga menuding AR sebagai provokator isu rush money yang belakangan ini santer bergulir di tengah masyarakat dan media sosial.

Usai penangkapan itu, AR diperiksa lalu ditetapkan sebagai tersangka.

“Dalam proses penyidikan ini, penyidik Bareskrim tidak melakukan penahanan alias melaksanakan kewajiban lapor diri,” ujar Boy.

AR dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara.

Meski tersangka, guru SMK itu tidak ditahan. “Dia masih punya anak kecil dan dia seorang guru,” ujar Boy dikutip asosiasi berita yang didirikan Jurnalis Islam Bersatu (JITU) ini.

Sebelumnya AR ditangkap oleh Penyidik Cyber Crime Bareskrim Polri, Kamis (24/11/2016) dinihari lalu di Jl Mazda Raya, Kelurahan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara.

Reporter: Muhammad Abdus Syakur/INA

Ratna Sarumpaet: Aksi 2 Desember Menjaga Kebhinekaan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Seniman Indonesia Ratna Sarumpaet menegaskan perjuangan Aksi Bela Islam III yang dilakukannya bersama umat Islam untuk memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena kasus penistaan agama yang dilakukannya.

Dirinya juga menampik pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian belum lama ini yang menyebut rencana Aksi Damai 2 Desember 2016 nanti sebagai aksi makar. Menurutnya, aksi ini justru bukti bentuk kecintaannya terhadap Indonesia.

“Perjuangan kami bukan makar, tapi sebagai bukti kecintaan kita kepada Indonesia,” kata Ketua Presidium Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) Ratna Sarumpaet dalam konferensi pers di Kampung Melayu Jakarta, Jum’at (25/11/2016) sebagaimana dilansir Islamic News Agency (INA).

Ratna berujar justru perusak kebhinekaan di Indonesia adalah perkataan Ahok di Pulau Seribu yang membuat Indonesia menjadi seperti ini.

“Ini lucu ada yang menuduh Aksi 411 sebagai perusak kebhinekaan, justru kami bergerak untuk menjaga kebhinekaan,” ujar seniman yang terkenal dengan pementasan Monolog Marsinah Menggugat ini.

Ratna menilai gerakan yang dilakukan umat Islam selama ini untuk mendesak Kapolri memenjarakan Ahok bukan urusan SARA, namun menjaga persatuan dan mencegah perpecahan.

Reporter: Tomi/INA

Ini Beberapa Kesepakatan Dialog GNPF MUI – Polri terkait Aksi Bela Islam III

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dalam pertemuan antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dengan Polri yang dimediasi MUI Pusat, tercapai sejumlah kesepakatan soal Aksi Bela Islam III.

Pertemuan yang dimediasi Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin itu berlangsung di kantor MUI Pusat, Jl Proklamasi, Jakarta, Senin (28/11/2016) siang.

Selain kesepakatan pertama, soal tempat aksi terpusat di lapangan Monas, Jakarta Pusat, juga disepakati beberapa hal lainnya.

Yaitu, GNPF MUI-Polri sepakat bahwa dalam Aksi Bela Islam III, Jumat (02/12/2016) pekan ini, akan digelar dzikir dan doa bersama untuk keselamatan Indonesia.

Juga akan digelar tausiyah dari umara dan ulama, serta melaksanakan shalat Jumat bersama.

“Ketiga, GNPF MUI sepakat bersama Polri usai shalat Jumat para pimpinan GNPF (MUI) akan menyapa umat Islam di sepanjang jalan,” ujar Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq Shihab dalam konferensi pers usai pertemuan itu.

Selanjutnya, disepakati pula perlunya dibentuk tim terpadu antara satuan tugas (satgas) GNPF MUI dengan aparat TNI dan Polri.

“Untuk mengatur teknis pelaksanaan,” ujar Habib Rizieq.

Teknis itu di antaranya mencakup penetapan kiblat, posisi panggung, mimbar, mihrab, dan lain sebagainya.

Kesepakatan kelima, jelas Habib Rizieq, “Jika ada gerakan pada tanggal 2 Desember 2016 di luar kesepakatan yang sudah kami buat ini, maka kami nyatakan itu bukan bagian daripada Aksi Bela Islam III.”

“Dan kami GNPF MUI tidak bertanggung jawab,” ujarnya, seraya mengatakan bahwa itu hak dan kewajiban Polri untuk mengambil langkah-langkah dan mengantisipasinya.*

Reporter: Muhammad Abdus Syakur/JITU Islamic News Agency

 

Milisi Syiah Houthi Lakukan Misi Bunuh Diri pada Pertempuran di Timur Laut Yaman

YAMAN (Jurnalislam.com) – Milisi Syiah Houthi dan pasukan yang setia kepada presiden terguling Ali Abdullah Saleh terus mendorong pasukan mereka melakukan misi bunuh diri dalam pertempuran dengan pasukan Yaman, Al Arabiya News Channel melaporkan, Senin (28/11/2016).

Misalnya, pertempuran di wilayah Hajjah di timur laut Yaman, bentrokan terjadi di garis depan Midi-Hard selama 24 jam terakhir pada hari Ahad – dan milisi menderita banyak korban jiwa dan kerugian materialistis.

Menurut media center dari zona militer kelima, 22 milisi tewas dan 17 lainnya luka-luka dalam konfrontasi melawan pasukan tentara dan perlawanan yang didukung oleh koalisi Arab di timur laut Midi.

Sementara itu, di Hard, lebih dari 25 anggota milisi Houthi, termasuk komandan, tewas atau terluka setelah pasukan tentara menargetkan mereka selama pertemuan.

Koalisi menargetkan kamp milisi di peternakan al-Jar, barat distrik Abs di Hajjah, dan menewaskan 16 pemberontak serta melukai 17 lainnya. Jet tempur koalisi juga menargetkan bala bantuan milisi, pos dan gudang senjata di Hard dan Midi.

Di Taiz, milisi gagal mendapatkan kembali kontrol atas pos mereka yang hilang dalam beberapa hari terakhir meskipun Saleh terpaksa menurunkan pasukan elit dan istimewa.

Kegagalan milisi Syiah Houthi bisa dilihat di kerugian jiwa yang mereka derita di Taiz, khususnya di wilayah timur dan barat, saat tentara dan pasukan perlawanan selalu menghalangi serangan kekerasan milisi terutama di wilayah al-Maklkal dan sekitarnya serta Sala, di timur kota .

GNPF MUI – Polri Sepakat Aksi Bela Islam III Digelar di Monas

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) telah bersepakat dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menggelar Aksi Bela Islam III terpusat di Lapangan Monumen Nasional (Monas), bukan di Jalan Thamrin Jakarta.

Aksi tersebut sesuai rencana akan digelar pada Jumat (02/12/2016). Disepakati digelar mulai pukul 08.00 WIB hingga usai shalat Jumat. Demikian dilansir Islamic News Agency (INA).

Kesekapatan itu dicapai dalam dialog dan pertemuan pihak GNPF MUI dengan jajaran Polri yang dimediasi oleh MUI di kantor MUI Pusat, Jl Proklamasi, Jakarta, Senin (28/11/2016) siang.

“Setelah melalui dialog yang begitu panjang, kami dapat kesepakatan-kesepakatan yang cukup bagus. Ini menjadi win-win solution (bagi pihak keamanan maupun peserta aksi),” ujar Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq Shihab dalam konferensi pers usai pertemuan itu.

Dialog GNPF MUI dan Polri dimediasi oleh MUI. Hadir para pengurus GNPF MUI, selain Habib Rizieq, ada pula antara lain Ketua Ustadz Bachtiar Nasir dan Wakil Ketua Zaitun Rasmin.

Dari pihak Polri, hadir langsug berdialog Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian. Dari MUI Pusat hadir Ketua Umum KH Ma’ruf Amin. Hadir pula dai kondang KH Abdullah Gymnastiar dan tokoh-tokoh lain.

Pertemuan tersebut juga melahirkan banyak kesepakatan lain terkait Aksi Super Damai 212 itu.*

Reporter: Muhammad Abdus Syakur

Komandan Milisi Syiah Liwa al Quds Tewas dalam Pertempuran Aleppo

ALEPPO (jurnalislam.com) – Komandan milisi Syiah Liwa al Quds Palestina tewas pada hari Ahad dalam pertempuran yang berlangsung di al-Inzarat dan Baiden di timur Aleppo, Eldorar Alshamia melaporkan, Senin (28/11/2016).

Media yang setia kepada rezim Nushairiyah Assad berkabung atas terbunuhnya komandan militer Mohammed Rafi yang dijuluki “The Godfather” setelah pertempuran dengan faksi jihad di Aleppo, situs Russia Today juga mengkonfirmasi kematian Rafi.

Milisi ini adalah salah satu kekuatan militer paling penting yang mendukung rezim Assad dalam berperang di pinggiran timur Aleppo, dan memiliki partisipasi penuh dalam camp Handarat, Brigade 80, bandara, dan pertempuran Jamiat Zahra. Milisi terdiri dari kelompok-kelompok yang direkrut dari Syiah Neirab Palestina dan kamp Ain Al-tal, dengan jumlah pasukan sekitar 2.000 militan Syiah.

Pasukan Assad yang didukung oleh pasukan Syiah Suqur al-Sahara dan Liwa al-Quds Palestina serta milisi Syiah lainnya berusaha menekan warga sipil yang terperangkap di Aleppo dan mampu mengontrol Masakin Hanano dan wilayah Alard Alhamra, dan lingkungan Alsakhur.

 

300 Bus akan Angkut Umat Islam Sumbar untuk Aksi 212 di Jakarta

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Beberapa hari lagi menjelang Aksi Bela Islam III pada Jumat (02/12/2016) pekan ini. Umat Islam di berbagai daerah se-Indonesia kembali bersiap untuk ikut serta Aksi Super Damai 212 itu. Tak terkecuali di Sumatera Barat.

Tersiar kabar jika ada upaya penjegalan pemberangkatan peserta aksi di Sumbar. Seperti sejumlah perusahaan bus yang sempat dilarang menyewakan armadanya kepada para massa yang akan ikut aksi itu.

Hal ini dinyatakan langsung oleh salah satu relawan Aksi Bela Islam di Sumbar, Imam Abu Qoila.

“Rumor itu benar. Ada perusahaan yang didatangi, dan dilarang untuk meminjamkan bus pada demonstran,” katanya saat dihubungi wartawan beberapa waktu lalu, lansir JITU Islamic News Agency (INA), Senin (28/11/2016).

Kendati demikian, ia menegaskan, umat Islam tak patah arang. Ada sejumlah perusahaan bus lainnya yang berkenan membawa massa peserta aksi itu.

Dari Sumbar, Imam Abu Qoila mengatakan, sebanyak 300 bus yang akan diberangkatkan membawa massa ke Jakarta.

Pun ia sempat mendapat kabar bahwa kapal tak akan menyeberangkan angkutan mulai tanggal 25 November. Hal ini ia tanggapi dingin.

“Kami dalam proses melobi (perusahaan maskapai) pesawat. Kami akan tetap datang ke Jakarta,” tegasnya.

“Saat ini persiapannya sudah mulai apel gabungan. Nanti juga akan ada pembekalan prosedur tetap bagi setiap peserta demonstrasi. Insya Allah kami siap berjihad harta dan tenaga di sana,” pungkasnya.

Diketahui, umat Islam Sumbar melaksanakan konsolidasi akbar yang dihadiri seluruh elemen umat Islam dan Ketua MUI Sumbar, Sabtu (26/11/2016) lalu di Masjid Nurul Iman, Padang.*

Reporter: Aghniya, Muhammad Rizki/JITU INA

Kalahkan Pemerintah dan Syiah, Oposisi Menang Telak dalam Pemilihan Parlemen Kuwait

KUWAIT (Jurnalislam.com) – Kelompok oposisi telah membuat kembali di parlemen Kuwait, memenangkan hampir setengah dari kursi di pemilihan parlemen hari Sabtu (25/11/2016).

Menurut hasil resmi Ahad, oposisi dan sekutu mereka memenangkan 24 dari 50 kursi anggota.

Kemenangan mereka terjadi setelah oposisi mengakhiri boikot mereka terhadap jajak pendapat memprotes langkah pemerintah untuk mengubah sistem pemilihan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 20 calon dari mantan anggota dewan yang berhasil masuk ke parlemen baru.

Minoritas Syiah – yang berjumlah hingga sekitar sepertiga dari penduduk Kuwait, memenangkan enam kursi, turun dari sembilan di parlemen sebelumnya.

Dalam jajak pendapat Gerakan Konstitusi Islam yang memiliki koneksi dengan Ikhwanul Muslimin juga memenangkan empat kursi, sementara seorang perempuan terpilih untuk parlemen baru.

Jajak pendapat Sabtu diadakan setelah amir negara itu membubarkan parlemen pada bulan Oktober, mengutip “perkembangan regional” dan “tantangan keamanan”.

Pemilihan parlemen terakhir di Kuwait diadakan pada tahun 2013.