SOLO (Jurnalislam.com) – Forum Silaturahmi dan Komunikasi Remaja Masjid (FOSIKOM) bekerja sama dengan Remaja Masjid Al Huda Ngruki (RISKI) akan menggelar kajian akbar dengan tema ‘Membuka Tabir Makar Syiah & Komunis di Indonesia’.
Kajian akan dilangsungkan di Masjid Al Huda, Ngruki pada Ahad, 29 Januari 2017 pukul 19.30 – selesai. Wakil Amir Majelis Mujahidin Indonesia, Ustadz Abu Jibril akan menjadi narasumber tunggal dalam acara tersebut.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Ankara tidak akan mengizinkan siapa pun membuat upaya lain untuk mencapai solusi permanen di Suriah setelah pembicaraan damai Astana, pejabat Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan hari Kamis (26/01/2017), lansir Anadolu Agency.
Selama konferensi pers rutin di Ankara, juru bicara kementerian Huseyin Muftuoglu mengatakan pembicaraan damai Astana antara kelompok yang bertempur di Suriah, awal pekan ini, telah berakhir dengan sukses.
“Pertemuan di Astana bukan merupakan alternatif bagi perundingan damai Jenewa yang ditengahi PBB, melainkan sebuah pelengkap,” katanya.
Pada pertemuan di ibukota Kazakhstan, Rusia, Turki dan Iran menyepakati pembentukan mekanisme trilateral untuk mengamati dan memastikan gencatan senjata di Suriah dipatuhi.
Pembicaraan Astana, yang diikuti perwakilan dari rezim, kelompok oposisi bersenjata, Rusia, Turki, Iran serta utusan khusus PBB Staffan de Mistura dan duta Besar AS untuk Kazakhstan, George Krol, berfokus pada perluasan gencatan senjata yang mulai berlaku di Suriah pada 30 Desember 2016.
Muftuoglu menyatakan, “Perundingan perdamaian Suriah adalah proses yang berkesinambungan, dan mungkin ada beberapa pertemuan ataupun diskusi, baik di tingkat teknis dan politik.”
Dia mengatakan kepada wartawan mungkin ada pertemuan tingkat ahli sebelum pertemuan Jenewa mendatang yang dijadwalkan pada 8 Februari.
Juru bicara itu menambahkan bahwa Turki akan waspada dalam memastikan keberhasilan proses, dengan segala upaya dan melawan siapa pun yang ingin membahayakan proses itu. Dia menyerukan kepada negara-negara penjamin lain untuk menunjukkan sikap yang sama.
Ditanya tentang pandangan Turki atas peran Bashar al-Assad, Muftuoglu menjawab bahwa pemimpin rezim Suriah yang menyebabkan kematian sekitar 600.000 rakyatnya sendiri tidak boleh memiliki tempat di masa depan negara.
BANJUL (Jurnalislam.com) – Presiden baru Gambia, Adama Barrow, kembali ke negaranya Kamis malam, sepekan setelah ia dilantik di Kedutaan Gambia di Senegal, Anadolu Agency melaporkan, Kamis (26/01/2017).
Ribuan rakyat Gambia hadir di Bandara Internasional Banjul untuk menyambutnya.
Barrow berlindung di Senegal setelah mengalahkan saingannya, Yahya Jammeh, presiden sebelumnya, yang berkuasa lama sejak kudeta tahun 1994, menolak untuk mundur meski kalah dalam pemilihan presiden 1 Desember lalu atas Barrow.
Barrow mengatakan kepada wartawan bahwa ia segera menyusun nama kabinet baru, mereformasi konstitusi dan membentuk komisi penyidik dan rekonsiliasi untuk mengungkap kejahatan rezim masa lalu.
SURIAH (Jurnalislam.com) – Koalisi Nasional Suriah (the Syrian National Coalition-SNC) dan Komite Negosiasi Tinggi (the High Negotiating Committee-HNC) menolak undangan ke Moskow yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Jumat (27/01/2017).
Rusia menyerukan pertemuan Moskow yang akan diselenggarakan pada hari Jumat kepada, “Kelompok atau orang yang dekat dengan mereka atau milik rezim al-Assad, terutama Partai Uni Demokratik dan kelompok Humaimam juga dewan koordinasi nasional,” Naser Hariri, anggota Koalisi Nasional Suriah mengatakan dalam sebuah wawancara TV, lansir ElDorar AlShamia, Kamis (26/01/2017)
Hariri mengatakan bahwa melalui pertemuan Moskow, Rusia sedang mencoba untuk membentuk delegasi oposisi Suriah, untuk berpartisipasi dalam negosiasi Jenewa yang telah dijadwalkan, menekankan kegagalan negosiasi tanpa kehadiran SNC dan HNC.
Dia juga mengatakan Rusia sedang berusaha mengubah kerangka acuan solusi politik di Suriah, dan berusaha menghindari masalah masa transisi pemerintah rezim Assad, terutama bahwa Rusia berkelit dalam pertemuan Astana, yang seharusnya didedikasikan untuk mendiskusikan isu-isu militer bergeser menjadi konstitusi yang disusun oleh para ahli Rusia.
Rusia mengundang oposisi Suriah non militer ke Moskow dan Kairo, SNC dan HNC untuk bernegosiasi, tetapi tidak menyebutkan tujuan undangan.
SURABAYA (Jurnalislam.com) – Ratusan orang yang mengatasnamakan diri Aliansi Kerukunan Umat dan Kebhinekaan mendatangi Polda Jatim, Kamis (26/1/2017). Kedatangan mereka untuk menyampaikan penolakan atas rencana kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab ke Surabaya dalam acara gerakan shalat Subuh berjamaah dan Tabligh Akbar di Masjid Al Falah Surabaya, Sabtu (28/1/2017) mendatang.
Perwakilan mereka bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Surabaya diterima diterima oleh Dir Intel Polda Jatim, Kombes Muhammad Yasin dan wakilnya Kombes Imron Siregar di ruangan Intel Polda Jatim dan menggelar audiensi secara tertutup.
“Pernyataan sikap ini kami sampaikan demi keutuhan dan kecintaan kami kepada NKRI dan demi kebhinekaan hidup berdampingan antar masyarakat,” kata Ketua Aliansi Kerukunan Umat dan Kebhinekaan, Muhammad Zakky kepada wartawan seusai pertemuan, Kamis (26/1/2017).
Selain itu, aliansi ini juga menuntut pembubaran FPI dan mengklaim tuntutan tersebut telah disetujui oleh FKUB Surabaya dan Polda Jatim.
“Tujuan kami datang ke Polda Jatim yaitu untuk membubarkan FPI dan ormas dan FKUB telah setuju dengan keputusan tersebut dan Polda Jatim telah disetujui,”
Menurut Zakky, FPI dianggap sebagai ormas intoleran berpaham radikalisme yang dapat mengancam keutuhan NKRI. FPI juga telah mengusik keberagaman dan kedamaian masyarakat hingga menjurus ke perpecahan dan keutuhan NKRI.
“Untuk itu Rizieq jangan sampai hadir di Surabaya. Kami juga minta agar aparat kepolisian Polda jatim bisa mencegah kedatangan Rizieq dan membubarkan FPI,” ungkap Zakky seraya mengancam akan melakukan perlawanan jika Habib tetap datang ke Surabaya.
“Kami tidak mau Jatim khususnya Surabaya yang kondusif terkontaminasi kerusuhan. Jika Habib Rizieq tetap datang, arek-arek Jatim akan mencegah dengan segala cara,” pungkasnya.
Dalam pantauan Jurniscom, sebagian massa terlihat mengenakan kemeja kotak-kotak khas pendukung terdakwa kasus penistaan agama, BTP alias Ahok.
Reporter: Yan Aditya
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Ketua Aliansi Pergerakan Indonesia (API), Asep Syaripudin membenarkan adanya kepentingan politik di balik pembidikan para ulama. Ia menilai ada pihak-pihak yang tidak rela dengan menguatnya kembali peran ulama saat ini.
“Jika kita kembali kepada pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini adalah gerakan ulama.Ada kerisauan dari orang-orang sekuler dengan menguatnya pengaruh ulama,” katanya kepada wartawan di depan Gedung Sate, Kamis (26/1/2017) siang ini.
Jika pengaruh ulama kembali menguat, lanjutnya, maka hal itu akan berpengaruh pada menguatnya kebangkitan Islam.
“Nah ini ada pihak-pihak yang tidak rela Islam bangkit, ulama berperan sehingga kemudian ulama dikriminalisasi. Ini yang tidak fair,” ujar Asep.
Asep Syaripudin juga adalah koordinator Apel Akbar umat Islam Jawa Barat yang saat ini masih berlangsung di depan Gedung Sate. Ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Jawa Barat mengikuti aksi yang diawali dengan shalat subuh berjamaah di Masjid Pusdai itu.
Massa mulai bergerak ke Gedung Sate sekitar pukul 9.30 dan berakhir menjelang azan dzuhur.
Reporter: Aryo Jipang
SURIAH (Jurnalislam.com) – Ramainya pemberitaan di berbagai situs berita lokal maupun internasional terkait penyerangan Jabhat Fath al Sham (JFS) di sejumlah wilayah terhadap beberapa faksi-faksi di Suriah membuat faksi yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhah Nusrah merilis pernyataan resminya.
“Kami mencatat bahwa tidak ada yang tewas dan tidak ada darah yang tumpah di peristiwa terbaru dengan mujahidin jaysy, Alhamdulillah, juga membebaskan tahanan setelah mengklarifikasi kepada mereka tujuan dari tindakan segera ini,” JFS mengatakan, lansir War and Politik Channel, Rabu (25/01/2017).
Beberapa pernyataan JFS yang juga dirilis, adalah sebagai berikut;
– Pertama, tidak ada pertumpahan darah atau mengakfirkan. JFS tidak menumpahkan darah juga tidak mengkafirkan setiap pemimpin maupun tentara. Sebaliknya, yang terjadi adalah bahwa ada beberapa pola dan plot yang jelas untuk memberikan wilayah Mujahidin kepada rezim, untuk mengisolasi JFS dan untuk benar-benar merusak seluruh esensi revolusi. Plot ini diatur melalui perundingan Astana dan dinyatakan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Rusia, Turki & Iran yang tujuannya adalah untuk mendirikan sebuah negara demokratis – dimana JFS akan ditargetkan dan terisolasi.
– Demikian juga JFS menyebutkan link terbuka beberapa faksi ke Amerika yang berada di belakang plot yang menargetkan pemimpin JFS dalam beberapa periode terakhir.
– Ini adalah tindakan preventif yang diambil oleh JFS – bukan agresi. Dan alasan mempercepat tindakan ini adalah karena JFS harus mengambil tindakan cepat untuk mengirim pesan yang jelas kepada siapa saja yang ingin menjual darah para syuhada Suriah.
– JFS menyerukan faksi-faksi untuk serius membicarakan persatuan – dalam rangka menciptakan satu tubuh yang berfungsi sebagai wakil bagi populasi Muslim Sunni, jauh dari plot dan perselisihan. Karena hal ini akan memfasilitasi tujuan dari revolusi menggulingkan rezim yang sebenarnya, dan tidak terlibat dalam gencatan senjata simbolik.
ASTANA (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov akan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat dari oposisi politik Suriah pada hari Jumat besok (27/01/2017), Moskow mengatakan, tetapi ternyata perwakilan dari kelompok-kelompok oposisi bersenjata tidak diundang, lansir Al Arabiya News Channel, Rabu (25/01/2017).
Pertemuan di Moskow terjadi setelah dua hari pembicaraan damai di Astana antara rezim Suriah dan pemimpin oposisi bersenjata yang ditengahi Rusia di Kazakhstan pada hari Selasa berakhir tanpa terobosan besar.
“Pada hari Jumat kami telah mengundang semua perwakilan dari oposisi politik yang ingin datang ke Moskow dan kami akan menjelaskan kepada mereka tentang apa yang terjadi di Astana,” Lavrov mengatakan kepada anggota parlemen pada hari Rabu.
Ahli politik Jihad Makdissi, seorang Politikus Independent Suriah, juga menegaskan adanya undangan bagi oposisi untuk bertemu dengan Lavrov di Moskow, menambahkan bahwa pertemuan itu akan menjadi ajang konsultasi agar oposisi dapat menyatakan pandangan mereka dan membahas cara-cara untuk menjamin keberhasilan perundingan putaran berikutnya di Jenewa.
Mahmoud Alffandi, sekretaris gerakan “Diplomasi Publik” menyatakan bahwa dia bersama dengan 25 anggota oposisi Suriah diundang ke ibukota Rusia.
Seorang juru bicara kementerian luar negeri Rusia tidak bisa mengatakan kelompok oposisi Suriah yang mana yang tidak akan diwakili. Beberapa di antara kelompok tersebut diusir oleh oposisi yang berjuang di lapangan karena tidak asli (tidak tulus).
Seorang negosiator delegasi oposisi bersenjata yang menghadiri pembicaraan Astana mengatakan mereka tidak diundang untuk menghadiri pertemuan dengan Lavrov, tapi tidak menutup kemungkinan akan menuju ke Moskow jika mereka diminta.
“Kami tidak menerima undangan,” kata Fares Buyush kepada AFP dari Istanbul setelah oposisi Suriah meninggalkan Astana.
“Masalahnya bukan undangan, tapi topik diskusi. Jika pembicaraan itu serius dan membahas isu Suriah, kami akan pergi hingga ke ujung dunia,” kata Buyush
ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Liga Arab pada hari Selasa mengutuk pemukiman yahudi ilegal Israel di tanah Palestina, Yerusalem, saat Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu memerintahkan pembangunan 2.500 unit pemukiman baru di Tepi Barat yang diduduki Israel, Anadolu Agency mengatakan, Rabu (25/01/2017)..
Pembangunan di wilayah tanah Palestina “dipandang sebagai pelanggaran serius yang berkelanjutan terhadap hukum internasional dan tantangan yang jelas dengan kehendak masyarakat internasional,” 20 negara-negara anggota liga mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Liga Arab menginginkan Dewan Keamanan PBB untuk mencegah pemukiman karena mengancam perdamaian, keamanan, keseriusan masyarakat internasional dan efektivitas keputusan PBB.
Pernyataan itu mengatakan persetujuan untuk proyek ini adalah respon terhadap suara Dewan Keamanan bulan lalu yang menuntut Israel “segera dan benar-benar” menghentikan semua kegiatan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.
Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan pada hari Selasa di New York bahwa, “Tindakan sepihak Israel yang menghambat perdamaian sangatlah mengkhawatirkan.”
Dujarric juga mengatakan Sekjen baru PBB Antonio Guterres khawatir tentang keputusan Israel, menambahkan bahwa “Sekretaris-Jenderal tidak memiliki rencana lain selain solusi dua negara.”
Zionis Netanyahu menyetujui pembangunan tersebut, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya Selasa.
“Kami sedang membangun dan akan terus membangun,” katanya dalam pernyataan.
Persetujuan tersebut adalah perjanjian sejenis yang kedua sejak Donald Trump menjabat presiden AS sejak hari Jumat lalu.
Pada hari Ahad, pemerintah zionis menyetujui pembangunan 566 unit pemukiman yahudi baru di Yerusalem Timur.
Turki mengecam keras keputusan tersebut dan mendesak penghentian segera “pemukiman ilegal” yang mengancam perdamaian.
“Kami menyerukan Israel untuk berhenti bersikeras mengejar pendekatan bermasalah seperti ini yang menghancurkan visi solusi dua-negara dengan mengabaikan hukum internasional dan hak asasi manusia,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Ketua Aliansi Pergerakan Indonesia (API), Asep Syarifudin mengatakan, pemasok massa terbesar dalam Aksi Bela Islam 1, 2 dan 3 adalah Jawa Barat. Oleh sebab itu, ia menilai sejumlah peristiwa yang terjadi di Jawa Barat pasca Aksi Bela Islam merupakan upaya untuk meredam semangat juang umat Islam Jawa Barat.
“Ini adalah upaya sistematis tingkat elit untuk mengerem masyarakat muslim Jawa Barat berangkat ke Jakarta,” katanya dalam kuliah subuh di Masjid Pusdai Jabar, Bandung, Kamis (26/1/2017) pagi ini.
Ia melanjutkan, peran serta umat Islam Jawa Barat tidak berhenti di Aksi Bela Islam. Dikatakan Asep, umat Islam Jawa Barat melalui API tidak pernah absen mengawal tujuh persidangan Ahok.
“Ini kemudian dibaca, Jawa Barat harus dilemahkan. Kemudian muslim Jawa Barat dibuat sibuk sehingga muslim Jawa Barat tidak ke Jakarta. Maka Habib Rizieq diproses di Polda Jabar,” ungkap Asep.
“Ini tidak hanya persoalan hukum tetapi politik,” sambungnya.
Oleh karena itu, API berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum terdakwa penista agama dan melawan upaya kriminalisasi terhadap para ulama.
“Demi Allah, kita umat Islam Jawa Barat akan bergerak terus jika Habib Rizieq dikriminalisasi,” tegasnya disambut takbir.
Reporter: Aryo Jipang
