Pejabat: Mali dalam Cengkraman Al Qaeda, Keadaan Darurat Diperpanjang

MALI (Jurnalislam.com) – Keadaan darurat yang telah berlaku hampir non-stop selama 16 bulan di Mali diperpanjang 10 hari sejak Jumat (31/3/2017), kata pemerintah.

Keadaan darurat telah diperbaharui beberapa kali sejak jihadis menyerbu situs Barat Radisson Blu Hotel di Bamako pada bulan November 2015, yang menewaskan 20 orang dalam serangan yang diakui oleh cabang regional Al-Qaeda, lansir World Bulletin, Jumat.

Perpanjangan keadaan darurat yang baru tersebut akan memungkinkan pemerintah “memperkuat langkah-langkah pencegahan dan kontra-jihadis, dan meningkatkan kemampuan operasional dan proses angkatan bersenjata dan keamanan,” kata pernyataan yang dikeluarkan Kamis malam (30/3/2017).

“Masih ada ancaman konflik di Mali dan di wilayah regional, serta masih ada risiko untuk orang dan harta benda,” tambahnya.

Keputusan itu menambah kekuatan ekstra untuk pasukan Mali dan membatasi pertemuan umum.

Mali utara jatuh di bawah kendali kelompok jihad yang terkait dengan Al-Qaeda tahun 2012 yang melakukan perlawanan atas pemerintah boneka bentukan Barat, meskipun kelompok Islamis sebagian besar mendapatkan serangan dalam operasi militer yang dipimpin Perancis pada Januari 2013.

Mujahidin Mali masih terus berjuang di utara dan pusat negara itu, melancarkan serangan terhadap pejabat pemerintah dan tentara, serta pasukan Perancis dan PBB yang masih ditempatkan di negara itu.

Belasan Pasukan Assad Tewas dalam Pertempuran di Homs dan Damakus

SURIAH (Jurnalislam.com) – Rezim Syiah Suriah kehilangan banyak tentaranya di tangan faksi revolusioner selama pertempuran yang sedang berlangsung di pedesaan Homs dan pinggiran Damaskus, lansir ElDorar AlShamia, Jumat (31/3/2017).

Jaysh al-Islam mengumumkan pembunuhan enam anggota pasukan Assad dan penghancuran dua unit artileri 14,5 dan 23 selama membobol garis depan Rihan di daerah Timur Ghouta.

Di pedesaan utara Homs, 12 tentara pasukan Nushairiyah Assad tewas dan tank mereka hancur setelah serangan mendadak pada titik militer di jalan Qaniya al-Asi-Dasniyeh. Lima pasukan lainnya tewas di garis depan Jamiat al-Zahra, di barat Aleppo dalam upaya mereka yang gagal untuk merebut daerah tersebut, menurut Ahrar al-Sham.

Koresponden mencatat bahwa rezim Suriah dan milisi mengalami kerugian besar di pertengahan bulan, selama pertempuran di ibukota Damaskus dan Hama utara.

 

Harist Abu Ulya: Gerakan Umat Islam Tak Lagi Bergantung pada Figur

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya mengatakan, gerakan-gerakan umat Islam saat ini tidak lagi bergantung pada figur tetapi pada visi perjuangan, yaitu menuntut keadilan.

Harits menjelaskan, pemerintah sedang berupaya utuk mengkerdilkan gerakan-gerakan umat Islam dengan menangkapi dan mengkriminalisasi tokoh-tokoh kunci yang menjadi episentrum pergerakan umat tersebut.

“Tapi mereka lupa bahwa gerakan (umat) ini tidak lagi berpijak kepada figur. Walapun aksi di lapangan membutuhkan figur,” katanya kepada Jurniscom, Jum’at (31/3/2017).

Jadi, kata dia, dengan ditangkapnya beberapa tokoh sentral tidak akan menyurutkan semangat umat Islam untuk terus bergerak.

“Umat semakin sadar mereka tidak lagi akan bergantung kepada figur, tapi kepada visi, kepentingan-kepentingan yang jauh lebih besar, yakni umat menuntut keadilan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) KH. Muhammad AL Khaththath ditangkap pada Kamis (30/3/2017) malam atas tuduhan makar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes (Pol) Argo Yuwono mengatakan, Muhammad Al Khaththath bersama 4 orang lainnya di tempat yang berbeda.

Reporter: Yan Adytia

Pengamat: Tuduhan Makar kepada Pimpinan Aksi 313 Hanya Sebatas Spekulasi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat kontra terorisme, Harist Abu Ulya mengatakan, penangkapan pimpinan aksi 313, Muhammad Al Khaththath adalah bukti kegalauan rezim. Menurutnya, tuduhan makar yang dialamatkan kepada Sekjen Forum Umat Islam (FUI) itu baru sebatas spekulasi.

“Dalam perspektif Machiavellianisme, rezim yang galau akan melahirkan tokoh-tokoh baru yang tidak perlu. Kegalauan rezim ini seharusnya bisa dimenej dengan baik dan tidak harus melahirkan hero-hero baru yang akan melahirkan kondisi yang kontraproduktif pada rezim,” jelasnya kepada Jurniscom, Jum’at (31/3/2017).

Harit mengatakan, upaya main tangkap yang dilakukan rezim saat ini hanya akan mendorong ketidakpuasan umat Islam sampai pada titik puncak.

“Ini sama saja memprovokasi umat, kalau cara seperti ini terus dilakukan, ini sama saja mereka mengkondisikan umat untuk melakukan hal-hal yang diluar batas,” kata Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) itu.

Sebagai negara demokrasi, kata dia, aparat seharusnya menghindari upaya-upaya represif seperti itu. “Jadi sebenarnya siapa yang meruntuhkan pilar-pilar demokrasi?” tandasnya.

Harits menjelaskan, umat Islam telah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang taat hukum. Setiap aksi-aksi besar yang diikuti umat Islam selalu berjalan dengan tertib. Yang seharusnya diwaspadai, lanjut dia, adalah upaya-upaya rezim untuk menangkap seseorang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan.

“Seperti tuduhan makar, rencana aksi chaos yang kemudian dijadikan alasan untuk menangkap,” tegasnya

“Kasusnya belum terjadi, tapi orangnya sudah ditangkap. Sementara rencana itu benar atau tidak masih spekulasi. Bisa saja itu merupakan orang-orang susupan yang memprovokasi kemudian direkam untuk dijadikan bukti awal oleh polisi untuk menangkap seseorang, jadi sangat tidak elok,” paparnya.

Jadi, pada prinsipnya cara-cara penangkapan yang selama ini dilakukan oleh aparat hanya akan menjadi bom waktu yang menghancurkan rezim itu sendiri.

“Itu seperti api dalam sekam yang menungggu waktu saja untuk membakar dengan waktu yang sulit dikendalikan,” pungkasnya.

Reporter: Yan Adytia

Polda Metro Ungkap Alasan Tangkap Al Khathtat dan Pentolan 313

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono membenarkan kabar penangkapan Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al-Khathath, Jumat (31/3). Menurut Argo, penanggung jawab aksi 31 Maret itu ditangkap karena adanya indikasi makar dalam aksi 313.

Al-Khathath ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Selain Al-Khathath, polisi juga menangkap empat orang lainnya terkait dugaan yang sama.

“Iya tadi ditangkap jam 09.00 pagi tadi. Mereka ditangkap karena indikasi permufakatan makar,” ujar Argo Yuwono di Lapangan Simpang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017) dilansir Republika online.

Sekjen FUI dan PJ Aksi 313 Ditangkap!

Argo mengatakan lima orang yang ditangkap, termasuk Al-Khathath, karena adanya dugaan makar dalam aksi 313. Namun, Argo mengaku masih enggan menyebutkan empat nama lain selain Al-Khathath.

“Ada lima orang yang ditangkap, nanti akan kami sampaikan dirilis,” ujarnya.

Dari informasi yang beredar, ada lima orang yang sudah berhasil di amankan yaitu Al Khathath, Zainudin Arsyad, Irwansayah, Dikho Nugraha, dan Andry. Pihak kepolisian sendiri sudah membenarkan nama-nama tersebut. “Iya, Benar,” papar Argo.

Dari informasi yang beredar tersebut, ada beberapa barang bukti yang telah disita yaitu telepon genggam. Penyitaan barang bukti ini adalah untuk mendapatkan bukti digital forensik.

Diketahui, pada saat konferensi pers aksi 313 kemarin di Jakarta, Khaththath mengatakan telah memberitahu pihak kepolisian terkait aksi mendesak presiden Jokowi mencopot Ahok dari gubernur DKI Jakarta. Meski begitu, ia juga mengaku ada birokrasi ekstra untuk aksi ini.

Sumber: Republika

Sekjen FUI dan PJ Aksi 313 Ditangkap!

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekjen Forum Umat Islam (FUI) dan petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, KH Muhammad Al-Khaththath, ditangkap aparat kepolisian sejak Kamis (30/3/017) malam.

Hal itu dibenarkan oleh Tim Advokasi GNPF MUI, Nasrullah Nasution. “Iya benar,” katanya kepada jurniscom, Jum’at (31/3/2017).

Untuk itu, ia bersama tim advokasi GNPF MUI akan segera ke Mako Brimob, tempat ditahannya penanggung jawab aksi 313 ini untuk mendampingi dia.

“Kita sedang menuju mako brimob untuk klarifikasi dan dampingi terkait dengan apa beliau di tangkap,” papar praktisi hukum ini.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui apa tuduhan terhadap Ustaz Muhammad Al Khaththath, sehingga beliau ditangkap dan ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Tujuan Aksi 313, Desak Presiden Copot Ahok

Sebagaimana diketahui KH Muhammad Al-Khaththath PJ aksi 313 yang akan digelar hari ini, Jumat (31/3/2017). Kemarin, baru saja KH Muhammad Al-Khaththath menggelar konferensi pers terkait Aksi 313 di kawasan Jakarta Selata .

Aksi tersebut untuk menuntut kembali terdakwa Basuki Tjahja Purnama (Ahok) agar dijebloskan ke penjara akibat kasus penistaan agama yang dilakukannya.

Pakistan Desak Internasional Tuntut India Bertanggung Jawab atas Genosida Muslim Kashmir

Redaktur: Deddy Purwanto

KASHMIR (Jurnalislam.com) – Melaporkan India melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir, Pakistan mendesak masyarakat internasional untuk memastikan “New Delhi bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida”.

Sebagaimana yang dilansir World Bulletin bahwa juru bicara kementerian luar negeri Pakistan Nafees Zakaria mengatakan kepada wartawan di Islamabad, pada hari Kamis (30/3/2017) mengatakan: “Kami sangat sedih, terkejut dan sangat mengutuk pertumpahan darah yang terus menimpa warga Kashmir yang tak berdosa dan tak berdaya di Kashmiryang diduduki India.”

“Untuk menekan hak Kashmir dalam menentukan nasib sendiri, India menggunakan kekerasan militer dan mulai membunuhi warga Kashmir.”

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Wakil Tetap India pada Konferensi Perlucutan Senjata, Amandeep Singh Gill, menyatakan bahwa perlindungan negara terhadap teroris internasional yang bisa memperoleh senjata pemusnah massal merupakan bahaya nyata dan mengancam keamanan internasional. Pernyataan itu secara terselubung mengacu pada Pakistan.

Ribuan Orang Dukung Kemerdekaan Muslim Kashmir dari Penjajah India

Empat orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam pengepungan dan penembakan demonstran yang baru terjadi pada hari Rabu di lembah Himalaya yang disengketakan, yang menjadi tulang inti pertentangan antara dua saingan bersenjata nuklir tersebut selama tujuh dekade.

“Dalam tindakan yang paling keji, pasukan pendudukan India bahkan [menggunakan] senjata api terhadap orang-orang yang menghadiri pemakaman para martir.

“Tindakan [pasukan India] ini menambah korban warga Kashmir yang terbunuh dan terluka selain lebih dari 150 yang tewas dan lebih dari 20.000 yang terluka sejak 8 Juli tahun lalu,” tambah Zakaria.

Semua data ini diperoleh saat Komisi HAM Permanen Independen OKI (Independent Permanent Human Rights Commission-IPHRC) mengunjungi Azad Kashmir untuk mengumpulkan informasi pribadi dari orang-orang yang menderita akibat kebrutalan militer India di wilayah yang lembah diduduki, Zakaria menegaskan.

IPHRC mendesak India untuk menyediakan akses bagi misi pencarian fakta untuk melakukan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir yang dijajah India.

Bus Penumpang Sipil Diserang Pasukan India di Kashmir, 9 Tewas dan 11 Terluka

Permintaan itu dibuat pada akhir kunjungan tiga hari ke Islamabad dan Azad Kashmir (wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan) atas undangan pemerintah Pakistan pada hari Kamis, menurut pernyataan kementerian luar negeri.

Delegasi tujuh anggota tersebut telah membuat permintaan khusus kepada pemerintah India untuk memfasilitasi kunjungan mereka dalam mengamati situasi di lapangan tetapi hingga saat ini belum mendapatkan respon.

Kashmir, wilayah Himalaya yang berpenduduk mayoritas Muslim, dipegang oleh India dan Pakistan di beberapa bagian dan diklaim oleh kedua Negara tersebut secara penuh.

Kedua negara terlibat tiga kali perang – pada tahun 1948, 1965 dan 1971 – setelah mereka dipisahkan pada tahun 1947, dua diantara perang tersebut memperebutkan Kashmir.

Ketegangan antara dua saingan nuklir tersebut semakin meningkat sejak India menuduh Pakistan memiliki hubungan dengan para pejuang Muslim Kashmir yang membunuh 19 tentara India di pangkalan militernya di Kashmir pada September lalu, memicu bentrokan perbatasan yang menewaskan hampir 90 tentara dari kedua belah pihak dalam beberapa bulan terakhir.

Kini Jumlah Pengungsi Suriah Capai Lima Juta Lebih

SURIAH (Jurnalislam.com) – Jumlah pengungsi yang melarikan diri dari perang di Suriah sekarang melebihi lima juta, PBB melaporkan, Kamis (30/3/2017), lansir World Bulletin.

Total pengungsi Suriah di luar negeri mencapai 4,6 juta pada akhir tahun 2015 dan meningkat menjadi 4.850.000 pada akhir tahun lalu, menurut data PBB.

Tiga bulan pertama tahun 2017 terdapat lebih dari 250.000 warga Suriah tambahan yang mendaftar sebagai pengungsi, UNHCR mengatakan di situsnya, tanpa memberikan penjelasan atas lonjakan itu.

Turki masih terus menjadi tuan rumah dalam jumlah tertinggi bagi warga Suriah yang mengungsi akibat konflik, yaitu hampir tiga juta.

Lebanon menerima lebih dari satu juta pengungsi Suriah, sementara Jordan memiliki 657.000 pengungsi, dengan sejumlah warga lain tersebar di Irak, Mesir dan negara-negara Afrika Utara lainnya.

Ratusan ribu warga Suriah juga telah melarikan diri ke Eropa, tetapi tidak semua dari mereka telah diberikan status pengungsi.

Giliran Barat Pimpin Perundingan Damai antara Rezim Assad, Rusia dan Oposisi

[piklist_form form=”<script>” title=”<script> <script>" add_on="adsense" _index="0"]

JENEWA (Jurnalislam.com) - Delegasi yang mewakili oposisi Suriah di Jenewa mengatakan bahwa pelanggaran gencatan senjata dan mengungsinya warga Suriah merupakan faktor menentukan yang mempengaruhi negosiasi dengan Rusia.

Di sela-sela pembicaraan Jenewa delegasi tersebut juga mengatakan setuju dengan wakil menteri luar negeri Rusia mengenai kebutuhan untuk memperkuat gencatan senjata.

Namun, suasana pembicaraan yang dipimpin diplomat Barat tersebut mempertanyakan negosiasi. Seorang utusan Barat mengatakan kepada Reuters, Rabu (30/3/2017), bahwa ia tidak melihat terobosan nyata jika negosiasi nyata tidak terjadi. Utusan itu menunjukkan bahwa tahap saat ini hanylah taktik untuk menjaga pembicaraan.

Wakil menteri luar negeri Rusia Gennady Gatilov mengatakan bahwa gencatan senjata harus dipertahankan dengan cara apapun dan meminta pihak eksternal, yang berpengaruh di Suriah, untuk ikut bekerja sama dalam hal ini.

Juru bicara oposisi Suriah Salem al-Muslet menegaskan bahwa mereka telah memberitahu Moskow tentang kurangnya langkah-langkah praktis Rusia untuk menghentikan rezim Assad melakukan serangan.

Muslet mengatakan bahwa delegasi oposisi Suriah turut ambil bagian dalam pembicaraan Jenewa untuk terlibat secara penuh dan serius dalam negosiasi dan membuat kemajuan. Namun, menurut dia, oposisi Suriah belum menemukan mitra kerja sama dalam rezim Syiah Suriah.

Zionis Potong Bantuan US$ 2 Juta ke PBB Setelah Voting Anti Israel

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Zionis memotong lagi pendanaan bagi PBB sebesar US$ 2 juta setelah “voting anti-Israel” di Dewan Hak Asasi Manusia PBB (the UN Human Rights Council-UNHRC), menurut Kementerian Luar Negeri Israel.

“Dana [tersebut] akan digunakan untuk proyek-proyek pembangunan di negara-negara yang mendukung Israel dalam organisasi internasional,” kata juru bicara kementerian Emmanuel Nahson dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu malam, lansir Andolu Agency, Kamis (30/3/2017).

Langkah ini akan efektif memotong jumlah pembayaran tahunan Israel untuk PBB menjadi sebesar $ 3,7 juta setelah pembayaran awal sebesar $ 11,7 juta itu dibagi dua Desember lalu setelah diadopsinya Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB.

Resolusi 2334 menetapkan bahwa pembangunan ilegal permukiman Israel yang berkelanjutan di Tepi Barat, Palestina yang diduduki sebagai “pelanggaran hukum internasional yang mencolok”.

Zionis telah berulang kali menuduh PBB secara umum menyembunyikan sebuah “Bias anti-Israel” dan khususnya UNHRC dituduh tidak adil berfokus pada tindakan arogansi Israel namun mengabaikan pelanggaran hak asasi di negara lain.

Israel memboikot sesi UNHRC yang digelar pekan lalu, di mana Michael Lynk, pelapor khusus PBB untuk Wilayah Palestina, menyajikan laporan yang membuktikan Israel “melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan pada kelompok lain (warga Palestina)”.

Pendukung Israel yaitu AS juga memboikot sesi UNHRC pekan lalu, menuduh dewan telah bias lebih dengan adanya satu agenda yang menyerukan membahas catatan pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel di setiap pertemuan.