JAKARTA(Jurnalislam.com)– Industri halal, salah satunya di bidang pangan, memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Sebab, Indonesia memiliki bahan baku pangan yang berlimpah dan beragam. Oleh karena itu, seluruh bahan baku tersebut, baik dari hulu dan hilir, harus dapat diproduksi secara lokal untuk semakin memajukan industri pangan halal Indonesia.

“Saya terus mendorong supaya dilakukan riset dan inovasi ini. Ini supaya terus dikembangkan dan kita memiliki bahan baku yang banyak, yang kaya, yang harus bisa diproduksi dari hulu sampai ke hilir,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada keterangan persnya usai meresmikan Fasilitas Riset Pangan sebagai Laboratorium Rujukan Riset Halal Indonesia di Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jalan Yogya-Wonosari KM 31.5, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, Jumat (22/04/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain produksi secara lokal, pusat riset dan pengembangan juga dituntut untuk dapat menemukan substitusi produk impor yang selama ini masih kerap digunakan dalam pembuatan pangan halal.

“Riset tentang substitusi produk impor. Jadi ada bahan-bahan yang sudah mulai diproduksi itu, seperti gelatin yang biasanya turunan dari babi sekarang bisa dari rumput laut,” ujar Wapres.

“Dan juga nanti bahan-bahan lain untuk menggantikan yang non-halal itu menjadi halal, termasuk rasa. Biasanya makanan itu kan harus ada semacam flavor (rasa). Itu ada yang halal dan ada yang tidak halal. Disini bisa dilakukan pembuatan produk-produk yang halal,” tambahnya.

Dari sisi kehati-hatian, Wapres juga menekankan pentingnya deteksi terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam makanan yang dinilai non-halal.

“Jadi yang diragukan tinggal masuk lab bisa diuji. Ada yang melalui dagingnya, ada yang melalui aroma. Aromanya pun bisa dideteksi,” imbuh Wapres.

Sementara untuk kemasan (packaging), Wapres memberikan apresiasi atas inovasi yang telah dibuat oleh pusat riset dalam mengemas produk UMKM dengan baik.

“Saya merasa bangga kita sudah bisa mengalengkan produk-produk masyarakat, UMKM, dari mulai gudeg, rawon, empal gentong. Jadi, produk masyarakat yang berkuah ternyata bisa diawetkan dan itu bisa tahan lama, sehingga ini dalam rangka mendukung usaha-usaha UMKM,” ungkap Wapres.

Menutup keterangan persnya, Wapres menyampaikan bahwa ke depan, produk pangan halal Indonesia diharapkan dapat semakin maju dan menembus pasar global. Sebab, selain diminati oleh negara-negara muslim lainnya, produk pangan juga dicari oleh diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara di dunia.

“Kita tidak hanya sampai untuk memenuhi kebutuhan nasional, tapi kita juga ingin justru mengarahkan ke ekspor,” jelas Wapres.

“Nah, maka lembaga ini memberikan dorongan, bantuan untuk menopang, sehingga mereka tidak sulit mencari bahan bakunya, tidak sulit untuk dideteksinya, bahkan juga tidak sulit untuk diawetkan sehingga bisa dikirim ke berbagai negara,” pungkasnya.

Sejalan dengan Wapres, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengungkapkan bahwa pusat riset yang pada hari ini diresmikan oleh Wapres memiliki dua target, yaitu terkait substitusi produk dan pendeteksian kandungan non-halal dalam sebuah produk.

“Jadi substitusi produk yang kurang atau diragukan kehalalannya itu diganti dengan produk-produk yang jelas-jelas halal, khususnya yang dari laut. Karena kita punya banyak laut, jadi rumput laut, dan juga singkong dan sebagainya,” papar Tri.

“Kemudian kemampuan untuk mendeteksi. Jadi kita mengembangkan kemampuan untuk mendeteksi kehalalan yang tadi juga sudah dilihat oleh Pak Wapres, baik itu melalui DNA-nya, dari sisi DNA, dari sisi aroma, dari sisi-sisi struktur proteinnya,” tandasnya.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.

BOGOR (Jurnalislam.com)– Tulisan adalah salah satu jenis alat komunikasi dan alat transformasi informasi, ide dan gagasan yang paling penting dalam sejarah umat manusia.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam (LSBPI) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Habiburrahman El Shirazy, saat menjadi pemateri dalam workshop, Rabu (20/4).

Kegiatan workshop tersebut digelar oleh MUI bekerja sama dengan Baznas dengan tema: Penyadaran dan Peningkatan Budaya Literasi dan Penulisan Kreatif.

Kang Abik, sapaan akrabnya, mengutip firman Allah dalam QS Al-Qalam ayat satu. “Nun, demi qalam (pena) dan apa yang mereka tulis.”

Kang Abik menjelaskan, dalam ayat ini mengabadikan kegemilangan seorang great leader atau seorang pemimpin besar yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman atau King Solomon, berhasil menundukkan kerajaan Saba dengan tulisannya yang dahsyat.

Kang Abik menyebut, berawal dari kata, perubahan besar akan terjadi. Juga berawal dari kata, kata Kang Abik, peristiwa-peristiwa besar hadir dalam sejarah.

Kang Abik memberikan contoh tulisan yang bersejarah. Salah satunya, buku berjudul Der Judenstat (_The Jewish Stat).

Buku karya Benyamin Ze-ev alias Theodore Herzl pada tahun 1894 ini dinilai sangat berpengaruh terhadap pendirian Negara Israel. Jika tidak ada buku ini tidak mungkin berdiri Negara Israel.

“Herzl telah menginspirasi banyak orang Yahudi bergerak mendirikan negara Israel apapun taruhannya, meskipun harus merampas hak-hak orang Palestina,” tegas Kang Abik.

Kang Abik yang juga penulis banyak buku Novel ternama seperti Ayat-ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih ini mengungkapkan, sejumlah pemimpin Indonesia juga aktif menulis seperti Soekarno dan Bung Hatta.

Kang Abik memberikan pesan dan motivasi agar mau memulai untuk menulis.

Dia mengutip ungkapan motivasi dari sejumlah tokoh seperti Roland Fishman dalam Creative Wisdom For Writes yang menyatakan,”jika kamu ingin menulis, tulis dan teruslah menulis. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka seleksi imam masjid asal Indonesia untuk ditempatkan di Uni Emirat Arab (UEA). Pendaftaran seleksi dibuka 25 April hingga 7 Mei 2022.

“Kemenag kembali membuka seleksi imam masjid untuk ditugaskan di Uni Emirat Arab. Pendaftaran dibuka dari 25 April hingga 7 Mei 2022. Kita akan menjaring lebih banyak calon imam dari seluruh Indonesia,” ungkap Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin di Jakarta, Sabtu (23/4/2022).

Kamaruddin menambahkan, pada 2021 telah lolos seleksi 50 imam, dan 30 orang di antaranya telah diberangkatkan untuk bertugas di UEA. Sedangkan 20 imam berikutnya akan diberangkatkan setelah Idul Fitri 1443 H. Mereka mendapat penempatan di beberapa negara bagian UEA.

“Tahun 2022 ini ditargetkan akan terseleksi 150 orang imam untuk ditugaskan menjadi duta Indonesia sebagai imam di masjid-masjid di UEA,” katanya.

Kamaruddin menerangkan, pengiriman imam masjid ke Uni Emirat Arab merupakan bagian strategis dari kerja sama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Para imam masjid juga menjadi duta Indonesia di sana.

“Program ini ikut berkontribusi pada peningkatan kerja sama bilateral kedua negara, termasuk meningkatkan citra Indonesia di mata masyarakat UEA,” tambahnya.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib menambahkan, imam masjid asal Indonesia diminati lantaran berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Hal ini menjadi nilai tambah, selain kemampuan dalam membaca Al-Qur’an.

“Indonesia ini memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia. Indonesia memiliki banyak lembaga pendidikan Islam. Umat Islamnya moderat, berperilaku mulia, pahamnya ahlus sunnah wal jamaah dan cara pikirnya wasatiah (moderat),” kata Adib.

Karakter ini, tambah Adib, merupakan bagian penting dalam ajaran Islam sebagai pembawa kasih sayang bagi semesta alam.

Seleksi imam masjid dilakukan secara daring dan luring. Pendaftaran dilakukan secara online. Setelah berkas administrasi calon peserta masuk, Kemenag akan memverifikasi dan memberikan pengumuman peserta yang berhak mengikuti tes seleksi pada 9 Mei 2022.

“Sementara untuk waktu seleksinya kita tetapkan selama tiga hari melalui daring, yaitu pada 10 hingga 12 Mei 2022. Hasilnya diumumkan secara daring pada13 Mei 2022,” katanya.

“Bagi yang lulus seleksi administrasi, harus mengikuti seleksi wawancara pada 15 Mei 2022 yang digelar secara luring,” tambahnya.

Berikut syarat dan ketentuan peserta seleksi:

1. Hafal Al-Quran 30 juz
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Menguasai ilmu tajwid (teori dan praktik)
4. Dapat berkomunikasi dalam Bahasa Arab
5. Memahami hukum fikih
6. Memiliki suara yang fasih dan merdu
7. Tidak bergabung dalam partai politik
8. Memiliki keterampilan retorika dakwah dan berkhutbah
9. Berakhlak mulia
10. Berfaham ahlus sunnah wal jamaah dengan manhaj wasathiyah
11. Usia minimal 25 tahun/sudah menikah

Calon imam yang memenuhi syarat bisa mengikuti seleksi dengan mendaftar di http://bimasislam.kemenag.go.id pada menu Seleksi Imam Masjid dengan melampirkan file berikut:

1. KTP
2. KK
3. Ijazah terakhir
4. Sertifikat/Keterangan hafal 30 juz dari Lembaga Pendidikan /Organisasi Tahfidz
5. Rekomendasi dari lembaga pendidikan Islam atau ormas Islam

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pakar Media Sosial,  Ismail Fahmi menyatakan terdapat tiga peta narasi yang berkembang di media sosial, yaitu mengenai narasi mengenai dakwah, polarisasi, dan hal yang berkaitan dengan MUI.

Berkembangnya narasi-narasi tersebut di media sosial, memiliki dampak besar khususnya bagi generasi Z dan generasi milenial yang umumnya aktif dalam berbagai platform digital. Jika salah langkah dalam mengambil jalan dakwah, justru akan berakibat menjauhkan kedua generasi tersebut dari ajaran Islam.

“Pendekatan dakwah untuk generasi Z dan milenial tidak bisa dilakukan jika langsung merujuk kepada Alquran dan Hadis. Dikarenakan daya kritis yang tinggi dan dominannya aktivitas mereka di sosial media, sehingga cenderung menyukai hal-hal yang instan serta mudah dipahami,” katanya.

“Karenanya setelah mengetahui posisi MUI yang berada di tengah, kita wajib berkontribusi meramaikan sosial media dengan dakwah yang wasathi, misalnya pada platform Youtube,” sambungnya.
Menurut Ismail Fahmi, MUI memiliki banyak potensi meramaikan dakwah di sosial media. Hal ini disebabkan MUI merupakan tempat berkumpulnya para ulama, kiai, dan para habaib yang ilmunya mumpuni.

Namun, keterbatasan Youtuber yang handal dari MUI sendiri justru yang menjadikan dakwah tersebut kurang menarik dan sulit menjangkau generasi milenial dan generasi Z.

“Kita tidak punya kemampuan untuk membuat video yg bagus atau Youtuber yang andal. Tapi itu bisa diatasi jika kita punya jaringan Youtuber yang profesional. Sebagaimana perusahaan Go-jek yang tidak memiliki armada resmi, namun menggunakan transportasi lain yang justru mampu menjadikan perusahaan itu besar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dikarenakan terdapat seni tersendiri dalam berdakwah kepada generasi Z dan milenial, Ismail Fahmi merekomendasikan, salah satu solusi yang bisa digunakan yaitu dengan mengajak mereka berkontribusi dalam berdakwah. Misalnya membuat video ceramah yang menarik untuk nantinya diupload pada platform Youtube.

Cara ini bisa dilakukan MUI yang sifatnya membentuk jaringan dan kolaborasi, sehingga mampu mendukung potensi yang dimiliki generasi Z dan milenial sekaligus berdakwah kepada mereka dengan membuat konten-konten positif.

“MUI dengan ajaran Islam yang luasnya seperti Samudra, berupaya menjembatani semua ormas dan generasi sehingga dapat menjalin komunikasi dan silaturahim satu dengan yang lain,” ujar dia. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesi (MUI) dinilai mempunyai potensi untuk menjembatani berbagai kubu yang berbeda kepentingan. Hal ini berangkat dari perlunya mewadahi keragaman ormas Islam di Indonesia agar tidak mudah dipecah-belah. MUI memiliki peran sebagai forum silaturahim yang menjembatani keragaman tersebut.

“MUI itu sebetulnya tidak berada di posisi kanan atau kiri, tapi dia independen. Karenanya MUI memiliki potensi jadi jembatan kedua kubu tersebut. Inilah peran yang harus dimainkan oleh MUI kedepannya,” tutur Ismail Fahmi, dalam acara Halaqoh Dakwah Komisi Dakwah MUI di Aula Pusat MUI, Kamis (21/4/2022) lalu.

Wakil Ketua Komisi Infokom MUI sekaligus penggiat media sosial tersebut menyatakan berdasarkan social network analysis yang dilakukannya, posisi MUI dalam pemberitaan di media online cenderung mengarah positif, sedangkan pada sosial media cenderung negatif. Jika dipesentasekan pemberitaan dari keduanya yaitu sebesar 43 persen negatif dan 42 persen positif.

Presentase tersebut, jelas menempatkan MUI berada di tengah, tidak cenderung kanan atau pun kiri. Jika pun terdapat narasi yang ingin membubarkan MUI, hal tersebut justru akan mencerai-beraikan umat Islam. Disebabkan tidak ada lagi yang dapat menjembatani berbagai ormas Islam untuk menjalin forum komunikasi. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, KH Ahmad Zubaidi, mencemaskan kondisi dakwah dalam media sosial yang akhir-akhir ini semakin marak disuarakan. Pasalnya, semua orang memiliki hak berpendapat yang sejauh ini tidak bisa dipastikan kebenaran dakwah yang mereka sampaikan.

Media sosial menjadi ladang pertarungan ideologi kelompok yang satu dan yang lain. “Dakwah di media sosial di satu sisi begitu semarak, begitu ramai, begitu variatif ya namun di sisi lain kadang-kadang kita tidak tahu arahnya mau ke mana sebenarnya,” papar Kiai Zubaidi dalam acara Halaqoh Dakwah Komisi Dakwah MUI di Aula Pusat MUI, Kamis (21/4/2022).

Menurut Kiai Zubaidi, masyarakat kita menjadikan media sosial sebagai rujukan utama dalam mencari sumber pengetahuan, utamanya dalam hal keagamaan. Kondisi itu, kata dia, dihadapkan dengan ketidaksiapan masyarakat dalam menyikapi informasi beragam dan lemahnya lembaga penyiaran sebagai alat kontrol untuk mengantisipasi hal itu.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), misalnya, kewenangan yang dimiliki belum sampai pada ranah mengatur media sosial yang berkembang, dan hanya terbatas pada siaran radio maupun telivisi yang di bawah kendalinya. Kondisi itu, menurut Kiai Zubaidi, menuntut kemandirian personal, baik dalam bersikap maupun mengidentifikasi konten yang tidak sesuai dengan kode etik penyiaran.

Sehingga, hadirnya Halaqoh Dakwah yang bertemakan “Memetakan Narasi Dakwah dalam Media Sosial” menjadi suatu pelatihan khusus dalam membentuk sikap bijak dan arif dalam bermedia sosial, “Kita tentu yang bergerak di bidang dakwah ini harus bisa memberikan suatu intervensi walaupun ini sesuatu yang barangkali masih berupa angan-angan karena memang saat ini dunia membawa perubahan yang begitu besar,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Halaqoh Dakwah dengan hadirnya pakar media sosial, Ismail Fahmi dan Ketua MUI bidang Dakwah, KH Cholil Nafis sebagai narasumber, diharapkan bisa membekali kedisiplinan pribadi dai digital, yakni kemampuan mengidentifikasi dinamika isu dan narasi yang berkembang dengan pengetahuan yang objektif dan moderat, juga bisa melakukan usaha-usaha preventif dalam mencegah paham dan ideologi yang tidak bernafaskan media sosial.

Meski di satu sisi, Kiai Zubaidi mengakui ada banyak kelemahan dari dakwah di media sosial, seperti psikologi batin antara dai dan jamaah yang bertemu langsung di suatu majelis, atau ikatan silaturrahim antara jamaah yang satu dan yang lain, yang tentu keberadaannya membentuk pemahaman yang berbeda pula dalam memahami narasi keagamaan dewasa ini.

“Dialog itu membentuk pemahaman yang tertanam dalam diri kita yaitu adanya kebersamaan dan saling memahami tapi dunia medsos kita sekarang ada dunia yang memisahkan jarak secara fisik ya dan kadang-kadang itu membuat konten itu begitu liar,” katanya.