Kunjungi Tasikmalaya, TGB Ingatkan Peran Pesantren Bangun Bangsa

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) Dalam rangkaian safari dakwahnya di Jawa Barat, Gubernur NTB yang juga ketua ikatan Alumni Universitas Al Azhar Tuag Guru Bajang (TGB) alis Dr. KH M. Zainul Majdi mengunjungi Pondok Pesantren Cintawana Singaparna Tasikmalaya, Kamis (15/3/2018).

Kunjungan TGB diawali dengan shalat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan kuliah subuh di Masjid Jamie Pondok Pesantren. TGB menyampaikan materi Mengukuhkan Moderasi Islam di Indonesia.

Dihadapan para tokoh ulama, pemerintahan, para santri juga masyarakat yang hadir, TGB menyampaikan pentingnya peranan pondok pesantren dalam membangun Indonesia, menurutnya, apa yang dibutuhkan untuk membangun indonesia itu ada di Pondok pesantren.

” Apa-apa yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia yang sesuai dengan amanat pendiri bangsa ini ada di pondok pesantren, dengan konsep wasatiyahnya” katanya dalam kuliah subuh.

“Konsep wasatiyah di pesantren mengajarkan tentang konsep moderasi dan literasi, karena konsep inilah yg dibutuhkan” tambahnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, para santri harus bisa bersaing dan harus bisa berkontribusi untuk membangun bangsa ini dengan tetap mengedepankan konsep moderasi tersebut.

 

LRC: Penjajah Israel Hancurkan 5.000 Rumah Warga Palestina di Yerusalem

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Sebuah laporan baru Palestina mengungkapkan bahwa penjajah Israel menghancurkan lima ribu rumah warga Palestina di Yerusalem sejak 1967 dan juga membongkar wilayah di bagian timur kota.

Laporan tersebut, yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Tanah (the Land Research Center-LRC), sedangkan warga Palestina sendiri terdata bahwa 380.000 warga membutuhkan 2.000 unit rumah baru setiap tahunnya, dan setengahnya tinggal di rumah tanpa izin, lansir Aljazeera.

Erdogan: Pembangunan Pemukiman Yahudi adalah Provokasi

Menurut laporan tersebut, pemerintah kota Yerusalem telah menerapkan serangkaian prosedur yang membuat konstruksi Palestina di Yerusalem tidak mungkin dilakukan.

  • Menurut data PBB, Israel menyetujui hanya 1,5 persen dari semua permintaan untuk izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh warga Palestina antara tahun 2010 dan 2014.
  • Menurut laporan LRC, hanya 12% tanah Palestina di Yerusalem Timur yang dapat digunakan untuk pembangunan perkotaan, dimana hanya 7% yang dikategorikan untuk perumahan.
  • Sebuah laporan sebelumnya oleh LSM Israel B’tselem mengkonfirmasikan temuan tersebut, dengan mengatakan bahwa “sekitar 15% wilayah darat di Yerusalem Timur (sekitar 8,5% dari yurisdiksi kota Yerusalem) dikategorikan untuk penggunaan perumahan oleh penduduk Palestina, walaupun warga Palestina saat ini bertanggung jawab atas 40% dari populasi kota.”
  • Pada 2017, lebih dari 20.000 unit rumah telah dibangun tanpa izin di Yerusalem Timur.
  • Biaya izin diperkirakan mencapai $ 30.000 per rumah.
  • Pada tahun 1948, pasukan Israel menghancurkan 39 desa di sekitar Yerusalem dan mengungsikan sekitar 198.000 warga Palestina.
  • Laporan tersebut juga mengatakan bahwa sekitar 6.500 Yerusalem mengungsi sebelum perang 1948 dan sekitar 30.000 lainnya mengungsi setelah perang.
  • 000 orang Yahudi ditempatkan di rumah-rumah dan tempat tinggal pemilik Palestina yang diusir antara bulan September 1948 dan Agustus 1949.
  • Pada tahun 1967, 70.000 warga Yerusalem mengungsi, termasuk penduduk Yerusalem yang berada di luar kota dan dicegah untuk kembali ke rumah mereka oleh Israel.
  • Sejak tahun 2000: Menurut laporan rinci, Israel menghancurkan 1.706 rumah antara tahun 2000 dan 2017, menggusur 9.422 orang Palestina, termasuk 5.443 anak-anak.

Pemukiman Ilegal Yahudi Israel Usir Warga Muslim Yerusalem Secara Sistematis

Setelah Sepekan Kepung Kota Afrin, Turki Siapkan Serangan Darat

SURIAH (Jurnalislam.com) – Aliran air ke Afrin di Suriah kini telah diputus selama sepekan, PBB mengatakan pada hari Rabu (14/3/2018), saat militer Turki selesai mengepung kota Kurdi dalam persiapan untuk melakukan serangan darat.

Akses terhadap air minum bersih berakhir setelah tentara Turki dan sekutu pejuang Suriah menyita bendungan utama dan pabrik air dari milisi People’s Protection Unit (YPG) di wilayah yang didominasi Kurdi di barat laut Suriah.

“Pekerja lokal tidak dapat mengakses kontrol bendungan untuk memompa air. Pasokan air telah terputus,” kantor PBB untuk urusan kemanusiaan mengatakan dalam sebuah pernyataan, lansir Aljazeera.

Warga mengandalkan air sumur yang tidak diolah dan berisiko membawa penyakit, tambahnya.

Milisi dukungan AS, YPG Suriah-Kurdi, mengatakan tentara Turki menguasai bendungan di danau Maydanki dan sebuah pompa air pekan lalu.

Pusat Kota Afrin Dikepung Penuh Armada Perang Turki

“Air telah terputus sepenuhnya karena tentara Turki menguasainya,” kata Birusk Hasaka, juru bicara YPG di Afrin.

“Penduduk sipil bergantung pada sumur untuk mendapatkan air dan jumlahnya tidak cukup – dan sayangnya tidak baik untuk diminum.”

Daerah ini juga menghadapi kekurangan roti karena hanya tersisa satu toko roti di Afrin dengan permintaan meningkat di tengah kekurangan tenaga dan bahan bakar.

Azad Mohamed, seorang penduduk Afrin, mengatakan bahwa dia menunggu dalam antrean selama delapan jam hanya untuk mendapatkan beberapa potong roti. Beberapa orang akhirnya bahkan pergi tanpa mendapatkan apapun, tambahnya.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pasukan militer dan sekutunya akan benar-benar mengepung kota Afrin pada Rabu malam, seorang sumber di kantornya mengatakan.

“Lingkaran pengepungan akan selesai malam ini,” kata sumber presiden tersebut.

Dia mengatakan bahwa rencana penguasaan Afrin dilakukan secara strategis untuk mencegah kematian warga sipil.

Warga Kurdi Siap jadi Tameng Hidup saat Turki Memasuki Kota Afrin

“Kami akan membersihkan Afrin dari teroris, membersihkan Manbij, dan timur Sungai Efrat menuju perbatasan kami dengan Irak utara,” Erdogan mengatakan menurut kantor berita Anadolu.

Amerika Serikat memiliki sekitar 2.000 tentara yang bermarkas di Manbij – sekitar 100km timur Afrin – yang bekerja sama dengan YPG.

Erdogan telah mendesak AS untuk mundur dari daerah tersebut, namun perwira militer Amerika mengatakan bahwa mereka tidak akan mundur.

Monitor perang yang berbasis di Inggris the Syrian Observatory for Human Rights memperkirakan ada sekitar satu juta warga sipil di dan sekitar kota Afrin.

“Perawatan sedang dilakukan. Saat ini warga sipil pertama dibawa keluar dari Afrin dengan kendaraan melalui koridor khusus,” kata Erdogan seperti dikutip oleh harian Hurriyet.

Dia menambahkan jika mengabaikan kemanusiaan, maka operasi melawan YPG “sudah berakhir.”

Menurut Erdogan, serangan lintas-perbatasan tersebut telah menguasai hampir 1.300 kilometer persegi wilayah dari pasukan Kurdi yang didukung AS.

Sekitar 3.500 “teroris telah dinetralisir” selama operasi 54 hari yang diluncurkan sejak 20 Januari, katanya.

Sejak awal konflik Suriah di tahun 2011, YPG dan sekutu-sekutunya telah mendirikan tiga daerah otonom di utara, termasuk Afrin.

Bantuan Washington untuk pasukan Kurdi membuat Turki marah. Ankara melihat YPG sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan yang dilarang (PKK), yang telah melakukan pemberontakan bersenjata selama beberapa dekade di Turki yang telah membunuh sekitar 40.000 orang.

Kemenag: Cadar Tidak Boleh Dilarang

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. Phil Kamaruddin Amin mengatakan, pada dasarnya cadar tidak boleh dilarang. Menurutnya, memakai cadar adalah hak seorang muslimah yang harus dihargai.

“Jadi pada dasarnya cadar itu tidak boleh dilarang, setiap orang punya hak untuk itu,” katanya kepada wartawan katanya usai menghadiri pembukaan Rakornas Pendidikan Islam di di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (14/3/2018).

Kamarudin juga menegaskan, cadar tidak bisa diidentikan dengan ideologi tertentu. Hal itu, kata dia, harus melalui investigasi mendalam dan komunikasi intensif.

“Tapi ketika itu dilarang di sebuah perguruan tinggi kita harus diskusikan dulu, mereka harus menjelaskan apa alasannya separah apa, seberbahaya apa, alasan esensialnya apa,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya hanya bisa memberikan masukan kepada perguruan-perguruan tinggi keagamaan dalam mengeluarkan keputusan agar diyang sebijak dan searif mungkin.

“Jadi pesan kami kepada seluruh perguruan tinggi keagamaan di Indonesia untuk pertama sebijak mungkin, melakukan komunikasi, dialog dan pembinaan agar suasana keberagamaan yang salah satu ekspresinya itu dengan menggunakan cadar itu bisa dihormati dan dihargai,” paparnya.

Belum lama ini, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengeluarkan sebuah surat teguran tertulis bagi seorang Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atas nama Hayati Syafri.

Surat dikeluarkan pada 6 Desember 2017 yang ditandatangani Dekan Fakultas oleh Nunu Burhanuddin yang berisi tentang peringatan terhadap Hayati untuk berpakaian di dalam kampus sesuai dengan kode etik dosen IAIN Bukittinggi.

Hayati diketahui belum lama ini bekerja dan mengajar mata kuliah bahasa Inggris di kampus itu menggunakan cadar.

Reporter: Gio

Soal Larangan Cadar, Kemenag Minta Kampus Lebih Arif dan Bijak

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. Phil Kamaruddin Amin menanggapi kasus pelarangan cadar di kampus Islam. Ia meminta pihak kampus untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan larangan tersebut.

“Pesan kami kepada seluruh perguruan tinggi keagamaan di Indonesia untuk sebijak mungkin, melakukan komunikasi, dialog dan pembinaan agar suasana keberagamaan yang salah satu ekspresinya itu dengan menggunakan cadar itu bisa dihormati dan dihargai,” katanya usai menghadiri pembukaan Rakornas Pendidikan Islam di di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (14/3/2018).

Ia menjelaskan, pihak kampus harus mempertimbangkan secara matang keputusan tersebut dengan melakukan pendekatan persuasif untuk mengetahui motifasi mahasiswinya memakai cadar.

“Karena tentu cadar itu adalah sebuah simbol ekspresi cita rasa keberagamaan sesungguhnya, yang merupakan kombinasi antar budaya, pemahaman keagamaan, tempat, dan waktu. Sehingga kalau hanya alasan cadara semata itu itu tidak boleh dilarang,” paparnya.

Kamarudin meminta harus ada alasan yang jelas terkait larangan tersebut. Ia mencontohkan, jika cadar mengganggu proses belajar mengajar maka harus ditinjau kembali seberapa mengganggunya.

“Jadi harus betul-betul di-treat secara spesifik dan harus sebijak searif mungkin dan seikhlas mungkin karena mereka itu adalah stakeholder kita, mereka itu adalah mahasiswa dan dosen kita, mereka itu adalah bagian dari kita. Sehingga bersama-sama kita harus melakukan komunikasi dan diskusi,” katanya.

Kendati demikian, Kamarudin menjelaskan bahwa Rektor mempunyai kewenangan untuk mengatur persoalan akademik dan non-akademik sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2014.

“Kita tentu hanya bisa memberi arahan mengimbau mereka agar betul-betul memperhatikan banyak faktor terkait dengan cadar ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, kasus cadar ini mencuat setelah UIN Sunan Kalijaga mengeluarkan surat keputusan melarang mahasiswinya menggunakan cadar di lingkungan kampus. Namun surat keputusan tersebut kemudian dicabut setelah diprotes dari berbagai pihak.

Belum lama ini, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengeluarkan sebuah surat teguran tertulis bagi seorang Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atas nama Hayati Syafri.

Surat dikeluarkan pada 6 Desember 2017 yang ditandatangani Dekan Fakultas oleh Nunu Burhanuddin yang berisi tentang peringatan terhadap Hayati untuk berpakaian di dalam kampus sesuai dengan kode etik dosen IAIN Bukittinggi.

Reporter: Gio

Menag Buka Rakornas Pendidikan Islam 2018

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membuka Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Dirjen Pendidikan Islam 2018 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (14/3/2018). Dalam sambutannya, Lukman menyatakan pendidikan adalah suatu hal penting dalam setiap kehidupan manusia.

“Pendidikan itu adalah program penting yang harus dilakukan,” katanya dalam membuka Rakornas Pendidikan Islam Dirjen Islam Kemenag di Hotel Mercure, Ancol, Rabu (14/3/2018).

Menurutnya pendidikan adalah proses yang tak pernah terhenti sejak lahir sampai meninggal. Pasalnya tidak ada sesuatu yang melebihi dari pentingnya pendidikan sehingga sebagai proses yang tak berkesudahan.

Ia menambahkan, program utama pendidikan Islam adalah membangun kesadaran hakikat beragama berindonesia.

“Tidak boleh ada paham atau pengamalan keagamaan yang bertentangan dengan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya paparnya.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Islam, Prof. Dr. Phil Kamaruddin Amin mengatakan, acara ini digelar untuk mensinergikan anatara kepemimpinan pusat dan daerah agar komunikasi antara pusat dan daerah itu semakin mantap.

Rakornas diagendakan berlangsung hingga hari Jumat (16/3/2018).

Reporter: Gio

Hampir 1.000 Anak-anak Terbunuh di Suriah

JENEWA (Jurnalislam.com) – Hampir 1.000 anak-anak terbunuh dan setidaknya 961 anak direkrut dan digunakan dalam konflik di Suriah tahun lalu, UNICEF mengatakan pada hari Selasa (13/3/2018).

“Tahun lalu, PBB memverifikasi 910 kematian anak-anak dibandingkan dengan 652 pada tahun 2016. Serangan yang tidak proporsional di daerah berpenduduk padat meningkatkan jumlah anak yang terbunuh saat ini mencapai seperempat jumlah kematian warga sipil,” juru bicara UNICEF Marixie Mercado mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Jenewa, lansir Anadolu Agency.

Sedikitnya 961 anak yang direkrut dan digunakan dalam konflik pada tahun 2017, hampir tiga kali lipat jumlahnya dibandingkan tahun 2015, kata Mercado.

SOHR: 931 Warga Sipil Ghouta Tewas, MSF: Lebih dari 1.000 Terbunuh Rezim Assad

“Penting untuk dicatat bahwa ini adalah angka terverifikasi. Angka sebenarnya pasti jauh lebih tinggi,” tambahnya.

Menurut UNICEF, sat ini ada 5,3 juta anak secara keseluruhan yang membutuhkan pertolongan. Sekitar 2,8 juta mengungsi di dalam negeri, 2,6 juta lainnya menjadi pengungsi (ke Negara tetangga). Lebih dari 1,7 juta anak-anak tidak sekolah, dan 1,3 juta lainnya berisiko putus sekolah.

Rezim Suriah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter internasional yang meluas terhadap anak-anak, PBB memperingatkan pada hari Selasa.

“Konflik yang keji, memalukan, namun dapat dicegah ini tidak hanya menyakiti hak asasi jutaan anak-anak, namun juga merampas hak masa kecil mereka,” Wakil Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB, Kate Gilmore mengatakan pada hari Selasa di sesi ke-37 Dewan Panel Hak Asasi Manusia PBB untuk anak-anak di Suriah.

Korban Tewas di Ghouta Akibat Serangan Brutal Rezim Assad dan Rusia Capai 800 Orang

Memperhatikan 125.000 anak-anak yang terjebak di Ghouta timur, Gilmore mengatakan: “Anak-anak Ghouta Timur, kemungkinan adalah korban kejahatan perang rezim Assad dan Rusia, yang berpotensi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.”

“Skala, ruang lingkup dan beratnya kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak ini sangat mengejutkan. Pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter internasional yang mempengaruhi atau menargetkan anak-anak dilakukan oleh pemerintah Suriah. Dan dilakukan juga oleh beberapa kelompok bersenjata,” tambahnya.

Asisten Sekretaris Jenderal dan Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Krisis Suriah, Panos Moumtzis mengatakan bahwa 108 serangan, termasuk 81 serangan udara, di rumah sakit dan fasilitas medis tahun lalu telah diverifikasi.

Balita Karim Tinggal di Bawah Tanah untuk Hindari Serangan Rezim Assad di Ghouta

“Dalam beberapa bulan terakhir, bantuan lintas garis ke daerah yang sulit dijangkau dan terkepung hampir gagal karena rezim Suriah menolak untuk memberikan izin yang diperlukan, dengan beberapa pengecualian dalam beberapa hari terakhir,” kata Moumtzis.

Moumtzis memperingatkan bahwa lebih banyak orang yang akan meninggal karena kelaparan dan penyakit disbanding yang meninggal akibat pemboman dan serangan jika tidak ada pelaksanaan gencatan senjata nasional di Suriah selama 30 hari.

Suriah mengalami konflik dahsyat yang dimulai pada awal tahun 2011 ketika rezim Syiah Bashar al-Assad membantai pelaku unjuk rasa dengan keganasan militer yang tak terduga.

RBC Sinergi Foundation Segera Bangun Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak

BANDUNG (Jurnalislam.com)–Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC) Sinergi Foundation merencanakan membangun Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak (RSWIA). CEO Sinergi Foundation, Ima Rachmalia menegaskan, ini adalah upaya agar cita-cita menebar manfaat bagi dhuafa yang tak mampu mencapai akses kesehatan segera terwujud.

“RBC sendiri sudah 13 tahun berkiprah, dan kini RSWIA menjadi titian tangga berikutnya. Tangga yang lebih dari sekadar mengelola dengan profesional, melayani dengan maksimal. Bukan melulu bicara tentang kompetensi. Dalam hal ini, terkait karakter yang bicara tentang pengabdian, komitmen terhadap kemanusiaan,” kata Ima dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com.

Ima melanjutkan, pihaknya ingin terus meningkatkan layanan yang harus terus prima, namun tetap cuma-cuma bagi para dhuafa. Sebab, katanya, RBC berkomitmen sejak awal akan melayani dhuafa sampai selesai.

Pun, rupanya banyak tokoh masyarakat mendukung digulirkannya RSWIA ini. Salah satunya, Wakil Bupati Bandung, H Gun Gun Gunawan. Ditemui di rumah dinasnya, beliau menanggapi positif keberadaan RBC dan program yang telah dilaksanakan RBC selama 13 tahun ini. Bukan itu saja, beliau juga memberi dukungan dan memberi respon baik terhadap rencana pendirian RSWIA yang dalam waktu dekat ini akan dibangun oleh tim RBC.

“Saya sangat mengapresiasi rencana ini karena dengan begitu semakin banyak kaum mustahik dan orang terpinggir yang tertolong,” ujar Gun Gun.

Ia berharap, dengan dilakukannya silaturahim ini dapat menjaga hubungan baik antara RBC dengan pihak pemerintah, sehingga dapat bersama-sama memberikan pelayanan yang paripurna khususnya dalam bidang kesehatan guna meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. []

BPIH Naik, DPR Minta Kualitas Pelayanan Haji Ditingkatkan

JAKARTA (Jurnalislam.com)— Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2018 telah ditetapkan DPR RI bersama pemerintah, Senin (12/03/2018) kemarin, naik sebesar 0,9 persen dibanding tahun 2017. Kini, dengan biaya haji sebesar Rp 35,235 juta itu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap kualitas pelayanan haji mengalami peningkatan.

Menurutnya, permasalahan-permasalahan seperti keterlambatan visa, diharapkan tidak boleh terjadi lagi. Selain itu, pelayanan katering, akomodasi serta transportasi selama jemaah haji asal Indonesia mendapatkan skala prioritas, sehingga tingkat kepuasan jemaah makin meningkat.

“Biaya haji memang kenaikannya tidak terlalu tinggi. Namun, pelayanan haji harus ditingkatkan, sehingga jemaah kita bisa fokus beribadah. Jangan sampai pelayanan kepada jemaah haji kita terbengkalai, sehingga muncul keluhan dari jemaah kita,” kata Taufik kepada Jurnalislam.com saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (13/03/2018).

Selain itu, masih kata Taufik, alokasi tenaga petugas haji Indonesia juga ditingkatkan, agar dapat memberikan perlindungan dan pelayanan, khususnya kepada jemaah yang berisiko tinggi. Mengingat, jemaah ini memerlukan pendampingan secara khusus.

“Kita tahu, ada jemaah kita yang berusia sepuh karena telah cukup lama menunggu antrian untuk berangkat haji. Tentu ini harus menjadi perhatian khusus, mengingat ketika musim haji, jutaan jemaah datang dari seluruh belahan dunia,” pesan Taufik.

Diketahui, DPR dan Pemerintah berhasil menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1439 Hijriah atau tahun 2018 Masehi, sebesar Rp 35.235.290,00, mengalami kenaikan sebesar Rp 345.290,00 atau 0,9 persen dibanding BPIH tahun 2017 lalu.

Hasil pembahasan Panja dan telah disetujui Komisi VIII DPR antara lain, BPIH 2018 sebesar Rp 35.235.602,00 dengan rincian harga rata-rata komponen penerbangan dari embarkasi ke Saudi Arabia sebesar Rp 27,495 juta, harga rata-rata pemondokan Mekkah sebesar 4.504 Saudi Arabia Riyal (SAR), dengan rincian 3.782 riyal dialokasikan dalam anggaran dana optimalisasi, dan 668 riyal atau Rp 2.384.760,00 yang dibayar jemaah haji. Selain itu, biaya living allowance sebesar 1.500 riyal atau sebesar Rp 5.355.000,00 dan diserahkan kepada jamaah haji dalam mata uang riyal.

Panja Komisi VIII dan Panja Pemerintah juga menyepakati alokasi anggaran safeguarding dan indirect cost BPIH tahun 2018 sebesar Rp 6,327 miliar. Juga disepakati alokasi anggaran safeguarding dalam indirect cost BPIH sebesar Rp 30 miliar sebagai antisipasi untuk selisih kurs, force majeur dan kemungkinan timbulnya biaya tak terduga terkait pelayanan langsung terhadap jemaah.

Kontributor : Salman

BAZNAS Bangun Instalasi Air Minum untuk Masyarakat Asmat

ASMAT (Jurnalislam.com)–Instalasi sterilisasi air minum di area Masjid An Nur, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, resmi beroperasi. Program yang didanai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan beberapa donatur ini, diresmikan Bupati Asmat, Elisa Kambu, di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Selasa (13/3).

Acara ini dihadiri unsur muspida, pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat.

Menurut Direktur Pendistribusian Zakat Nasional BAZNAS, Mohd. Nasir Tajang, sebagai tahap awal, instalasi ini dibangun di dua lokasi. Yaitu, di Masjid An Nur yang menjadi pusat posko Tim Krisis Center serta di RSUD Asmat.

“Bupati Asmat sangat bergembira dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada BAZNAS yang telah memulai program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini. Bupati berharap kasus penyakit akibat konsumsi air tidak bersih akan berkurang dan kesehatan masyarakat akan meningkat,” tutur Nasir.

Dia menjelaskan, air minum yang diberikan untuk masyarakat ini akan dikembangkan dengan sistem pembayaran murah atau barter dengan sampah plastik kemasan air minum.

“Dengan demikian, diharapkan Distrik Agats akan berkembang menjadi kota yang bersih dan indah. Namun bagi pasien yang dirawat di RSUD akan diberikan secara gratis,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com.

Direktur Rumah Sehat BAZNAS Indonesia (RSBI) dr. Meizi Fachrizal Achmad, MSi, selaku ketua Tim Kriris Center BAZNAS, menjelaskan, salah satu masalah terbesar pada masyarakat di Kabupaten Asmat adalah sulitnya mendapatkan air bersih.

“Hingga saat ini seluruh masyarakat masih mengandalkan sepenuhnya dari air hujan yang ditampung ke dalam tanur,” kata dr. Fachri yang mengepalai enam Rumah Sehat BAZNAS (RSB) yang terdapat di beberapa provinsi di Indonesia.

Kondisi ini, lanjut Fachri, mengakibatkan banyaknya kasus penyakit yang disebabkan kekurangan air bersih, seperti diare, kulit, dan sebagainya. Masalah air bersih ini, tutur dia, menjadi faktor penyebab terjadinya kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat beberapa waktu lalu.

“Untuk mendapatkan air bersih, masyarakat harus membeli air mineral dalam kemasan, memasak air dengan kompor gas atau kompor minyak yang harganya relatif mahal. Dengan pendapatan masyarakat Agats yang rata-rata masih rendah, hal ini tentu sangat memberatkan. Bahkan tidak sedikit warga yang langsung mengonsumsi air hujan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka kasus KLB bukan tidak mungkin akan terulang kembali,” ucap dia.

Sementara itu, Dr. Budi Laksono, MHSc, salah satu pakar kesehatan lingkungan yang bergabung dalam Tim Krisis Center BAZNAS, mengaku memperkenalkan program instalasi air minum dengan ultra violet dan ozon yang sangat murah dan praktis.

“Dengan pembuatan instalasi ini, masyarakat akan mendapatkan air minum sehat dengan harga murah, sehingga ekonomi keluarga terbantu. Diharapkan setiap instalasi ini akan menghasilkan air minum sebanyak 1000 liter per hari,” kata dia.

Sejak marak diberitakan, kasus KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, BAZNAS membentuk Tim Krisis Center untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi kejadian tersebut.

Tim BAZNAS telah diturunkan sejak 18 Januari 2018 dan masih terus berada di lokasi sampai saat ini. BAZNAS merealisasikan program kesehatan, bantuan sarana lumbung pangan serta penyediaan sarana air bersih. Saat ini sudah ada dua posko kesehatan yang didirikan, yaitu di Distrik Agats dan Distrik Peer. (*)