Jenewa: Afghanistan Bentuk Tim Baru untuk Pembicaraan Damai dengan Taliban

Redaktur: Deddy Purwanto

JENEWA (Jurnalislam.com) – Pemerintah Afghanistan telah membentuk tim baru beranggotakan 12 orang untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Taliban, Presiden Ashraf Ghani mengumumkan di kota Jenewa, Swiss, pada hari Rabu (28/11/2018).

“Saya senang mengumumkan hari ini bahwa setelah beberapa bulan konsultasi intensif dengan warga kami di seluruh negeri, kami telah merumuskan peta jalan untuk perundingan perdamaian,” katanya pada konferensi PBB dua hari di Afghanistan untuk memperbarui proses pengembangan dan reformasi.

“Hak dan kewajiban konstitusional, semua warga negara, terutama perempuan, harus dipastikan,” kata Ghani.

Pemimpin Afghanistan itu juga mengumumkan bahwa tim negosiasi akan dipimpin oleh kepala staf kepresidenan Salam Rahimi dan akan menyertakan pria dan wanita dengan “kredensial yang diperlukan untuk menghadapi tantangan utama negosiasi perdamaian”.

Ghani mengatakan dia berharap untuk perjanjian damai di mana Taliban akan dimasukkan dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif, tetapi menambahkan bahwa tidak ada organisasi yang memiliki hubungan dengan “jaringan teroris” yang akan diizinkan untuk bergabung dengan proses politik.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini menyebut rencana itu “tawaran perdamaian yang berani kepada Taliban”, menambahkan bahwa rencana itu menawarkan “peluang unik untuk memecahkan kebuntuan dan menggerakkan negara itu ke depan”.

“Saya menggarisbawahi kemajuan, bukan kemunduran, karena ini adalah tawaran tanpa syarat untuk pembicaraan damai, tetapi itu tidak mutlak sebagai akibat dari pembicaraan perdamaian yang dapat dimulai,” katanya.

KTT pekan ini direncanakan sebagai platform bagi pemerintah Afghanistan untuk memperbarui komitmennya dalam mereformasi dan membahas kontribusi bantuan dalam upaya untuk mencapai stabilitas dan keamanan.

Konferensi itu diadakan ketika pemerintah Amerika Serikat mengadakan pembicaraan langsung dengan Taliban, kelompok bersenjata terbesar Afghanistan yang digulingkan setelah invasi pimpinan AS pada 2001.

Taliban menginginkan penarikan pasukan internasional sebagai prasyarat untuk pembicaraan.

Puluhan ribu orang tewas dalam perang yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade dan menelan biaya miliaran dolar.

Baca juga: 

Awal bulan ini, para pejabat Taliban mengadakan pembicaraan tiga hari dengan perwakilan khusus AS untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, di Qatar, yang bertujuan untuk memperbarui proses perdamaian.

Pemerintah Afghanistan belum terlibat dalam pembicaraan ini.

Pekan lalu, lima anggota delegasi Taliban menuju ibu kota Rusia, Moskow, untuk menghadiri untuk pertama kalinya sebuah konferensi internasional guna membahas upaya perdamaian Afghanistan.

“Fase kedua (diskusi) harus diadakan di antara warga Afghanistan (sendiri) tentang bagaimana mewujudkan perdamaian dan membentuk pemerintahan di Afghanistan,” Sohail Shaheen, seorang juru bicara Taliban yang berbasis di Qatar, mengatakan kepada wartawan di Moskow.

Safiullah Taye, seorang kandidat PhD yang mempelajari alokasi bantuan dan penentuan prioritas di Afghanistan pasca-2002, mengatakan, “Taliban ingin bernegosiasi dengan AS, komunitas internasional atau negara-negara tetangga.”

Taye menambahkan bahwa pemerintah Afghanistan “tidak dapat menerima” persyaratan Taliban dan karena itu jika pembicaraan serius terjadi “akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kesepakatan dan kemudian implementasi”.

Meskipun Taliban mengumumkan gencatan senjata selama Idul Fitri pada bulan Juni, Taliban sejauh ini mengabaikan panggilan Ghani untuk masuk ke perundingan damai dengan pemerintah. Taliban juga menolak panggilan kedua untuk gencatan senjata pada bulan Agustus.

MUI Dorong BUMN Bantu Ekonomi Pesantren

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong kepada para pengusaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membantu meningkatkan ekonomi pesantren.

Dengan demikian, pesantren diharapkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia atau ekonomi keumatan.

Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Lukamanul Hakim mewakili Ketum MUI KH Ma’ruf Amin yang berhalangan hadir dalam acara penandatangan kerjasama antara PT Kimia Farma (Persero) Tbk dengan pimpinan 30 Pondok Pesantren.

“Jadi bagaimana sekarang ini para pengusaha atau BUMN ini juga harus mulai membantu program-program peningkatan ekonomi terutama di lingkungan pesantren-pesantren,” ujar Lumanul  lansir Republika.co.id usai memberikan sambutan dalam acara penandatangan kerjasama tersebut di West Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).

Dia menjelaskan, Kimia Farma sebagai salah satu BUMN ke depannya akan ikut meningkatkan meningkatkan perekonomian pesantren melalui kerjasama di bidang kesehatan. “Ini adalah penandatangan MoU antara pesantren dan Kimia Farma dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan atau ekonomi keumatan,” ucapnya.

Menurut dia, kerja sama antara BUMN dan pesantren tersebut merupakan perwujudan dari pemikiran KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI yang menganggas tentang Arus Baru Ekonomi Indonesia. Karena, menurut dia, salah satu bentuk dari Arus Baru Ekonomi Indonesia itu adalah dilakukan melalui kemitraan.

“Jadi, bagaimana penguasaha yang besar, baik itu yang pemerintah atau nonpemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini adalah BUMN dengan pesantren,” katanya.

Saat ini pengusaha swasta dan BUMN  penting membangun kemitraan dengan pesantren untuk melakukan konversi dari sumber daya manusia menjadi sumber daya kapital. Dia berharap, kerja sama di bidang kesehatan tersebut bisa membantu pertumbuhan ekonomi dengan cepat. “Maka dengan kerja sama ini harapannya pesantren-pesantren ini ke depan juga menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia,” jelasnya.

Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk Honesti Basyir menjelaskan, pihaknya melakukan kerja sama tersebut lantaran melihat adanya banyak potensi yang bisa dikembangkan dengan pesantren. Apalagi, menurut dia, pesantren tidak hanya merupakan lembaga pendidikan kegamaan tapi juga mempunyai tanggung jawab sosial bagi masyarakat di sekitarnya.

“Nah kita lihat di pesantren ada beberapa potensi ekonomi yang bisa kita lakukan. Makanya dengan kerja sama ini ada dua hal sebenarnya yang kita coba inisiasi,” ucap Basyir.

Pertama, lanjut dia, yaitu Kimia Farma akan membantu memberikan layanan kesehatan untuk pesantren maupun untuk masyarakat sekitarnya. Menurut dia, pihaknya akan membantu membangun klinik kesehatan di setiap pesantren tersebut dengan biaya sekitar Rp 300 juta untuk per klinik.

Pembangunan klinik tersebut diharapkan ke depannya bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pesantren. “Makanya kita nanti akan membangun klinik kesehatan di sana. Ini juga akan membantu tugas pemerintah nanti dalam jaminan kesehatan nasional,” kata Basyir.

Kedua, tambah dia, Kimia Farma juga akan memberikan bantuan untuk membangun ekonomi keumatan. Karena, menurut dia, sebenarnya banyak potensi yang ada di pesantren yang bisa dikembangkan. Namun, potensi tersebut banyak terkendala teknologi, pendanaan, dan juga masalah pemasaran produk.

Menurut dia, untuk membangun ekonomi keumatan tersebut pihaknya akan memberikan pelatihan kepada pesantren-pesantren tersebut untuk memanfaatkan lahan yang ada di pesantrennya, sehingga bisa menghasilkan produk obat-obatan yang berkualitas.

“Nah dengan kondisi inilah kita mencoba membantu mereka,” jelas Basyir.

sumber: republika.co.id

 

Raja Yordania: Pemukiman Ilegal Israel Gagalkan Solusi Palestina

Redaktur: Deddy Purwanto

AMMAN (Jurnalislam.com) – Raja Yordania Abdullah II telah menegaskan kembali penentangannya terhadap pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat yang dikuasai, menggambarkan pembangunan pemukiman illegal itu sebagai “hambatan yang menghalangi solusi dua negara”.

Raja membuat pernyataan dalam pesan hari Rabu (28/11/2018) yang ditujukan kepada Komite PBB tentang Hak-Hak Tak Tercabut dari Rakyat Palestina (Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People.).

“Menyelesaikan masalah Palestina adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah,” katanya.

Baca juga: 

Raja Abdullah juga menekankan komitmen negaranya untuk melestarikan identitas bersejarah Arab, Muslim dan Kristen di Yerusalem dan penguasaan Hashemite (kerajaan Yordania) atas situs suci Muslim dan Kristen di kota itu.

Dia menyampaikan pesannya pada malam Hari Solidaritas Internasional PBB dengan Rakyat Palestina (International Day of Solidarity with the Palestinian People), yang ditandai setiap tahun pada 29 November.

“Yordania akan terus mengerahkan semua upaya untuk melawan setiap aksi memaksakan sebuah realitas baru [di Yerusalem] atau mengubah status historis dan hukumnya,” kata raja.

Rusia Tolak Pembayaran Rudal S-400 dengan Dolar AS

Redaktur: Deddy Purwanto

MOSKOW (Jurnalislam.com) – Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Rabu bahwa tidak mungkin untuk bertransaksi untuk sistem pertahanan udara S-400 dengan Turki dalam dolar AS.

Dia mengatakan para pemimpin kedua negara telah menyetujui opsi lain.

Mengkritik pemerintah AS karena menggunakan dolar sebagai alat tekanan, dia mengatakan Rusia dan mitra dagangnya bekerja untuk menciptakan sistem pembayaran antar bank yang terpisah dari SWIFT, lansir Anadolu Agency, Rabu (28/11/2018).

Baca juga: 

Mengomentari bentrokan baru-baru ini antara pasukan Ukraina dan Rusia di Laut Azov dan reaksi Keiv dari penerapan undang-undang darurat militer, Putin mengatakan “provokasi” adalah upaya yang disengaja untuk menunda pemilihan presiden di Ukraina pada 31 Maret 2019.

“Peringkat presiden [Ukraina] sangat rendah … Dia perlu melakukan sesuatu untuk memperburuk situasi dan menciptakan rintangan yang tak dapat diatasi bagi para pesaingnya, terutama dari oposisi,” katanya.

Pada hari Ahad, Rusia menyita tiga kapal angkatan laut Ukraina setelah mereka mencoba memasuki Selat Kerch, yang saat ini dikuasai oleh Moskow.

Menyusul insiden itu, Ukraina memberlakukan hukum darurat 30 hari di negara itu dengan mengatakan ada ancaman invasi Rusia.

Sunanto Gantikan Dahnil Pimpin Pemuda Muhammadiyah

Redaktur: Mazaya

BANTUL (Jurnalislam.com) — Forum tertinggi Muktamar Pemuda Muhammadiyah akhirnya telah menghasilkan keputusan.

Sunanto terpilih untuk mengemban amanah memimpin Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022, menggantikan Dahnil Anzar Simanjuntak.

Sunanto terpilih sebagai Ketua Umum usai mengungguli lima calon tetap. Sunanto memperoleh 590 dari 1.196 suara.

“Nomor urut enam, ketua umum kita yang baru, Sunanto memperoleh 590 suara,” kata Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah, Irfannusir Rasman di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul, DIY, Rabu (28/11) malam.

Sebelumnya, selain Sunanto dan Ahmad Fanani sempat muncul empat kandidat lainnya. Kandidat tersebut yakni Ahmad Labib, Andi Fajar Asti, Faisal dan Muhammad Sukron.

Namun, di tengah pemilihan hanya tiga calon yang maju yaitu Fanani, Sunanto dan Labib. Sementara, tiga calon memutuskan untuk mendukung kandidat lainnya.

Fajar dan Faisal memutuskan mengundurkan diri untuk mendukung Labib dengan membentuk koalisi bernama Koalisi Ta’awun. Sukron memutuskan untuk berkoalisi dengan Sunanto.

Walaupun hanya tiga nama yang maju, namun keenam kandidat tetap masuk dalam kotak suara. Bahkan, keenamnya masih bisa dipilih oleh daftar pemilih.

“Di surat suara untuk caketum itu tetap enam karena memang dalam sistemnya Muhammadiyah itu kalau menyatakan diri untuk maju dan itu dianggap sebagai calon yang bersedia,” kata Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DIY, Iwan Setiawan.

Sumber : republika.co.id

DSKS: Dahnil Anzar Jelas Dikriminalisasi

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com) – Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr Muinudinillah Basri melihat adanya sebuah kezaliman besar saat di periksanya Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam kasus dugaan penyimpangan dana kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia di tahun 2017 yang lalu.

D.r Muin beralasan, hanya diperiksanya pihak Pemuda Muhammadiyah tanpa pihak GP Ansor semakin menunjukan adanya upaya kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang selama ini lantang mengkritik pemerintahan.

“Yang jelas ini adalah kriminalisasi, kedzoliman yang sungguh sungguh nampak di pelupuk mata, bagaimana keberanian bang Dahnil untuk membongkar masalah ini, pertama programnya dari mereka, dan yang dikasih dua organisasi, kenapa yang dikriminalisasi hanya satu, kenapa tidak dilakukan audit, audit dulu kepada semuanya,” katanya saat ditemui jurnalislam.com di Solo, ahad, (25/11/2018).

“Ini adalah ungkapan kebencian dan aparat sudah diperalat oleh Rezim. Untuk memberangus dan semua yang melawan aparat, yang melawan pemerintah,” imbuhnya.

Kendati demikian, cepat atau lambat, Dr Muin meyakini pertolongan Allah segera datang dan akan membongkar segala tipu daya dan makar yang dilakukan musuh musuh Islam. Ia juga siap memberikan dukungan kepada Dahnil Azhar.

“Dan saya yakin 100 % bahwa Allah akan membuka kebusukan mereka, bahwa ini akan jadi amunisi Allah menghancurkan mereka,” terang Dr Muin.

“Dan insyaAllah seluruh umat Islam dan seluruh laskar dan ulama akan membela bang Dahnil dan Muhammadiyah atas kedzoliman yang nyata bagi mereka,” pungkasnya

Senat AS Terkait Kasus Khashoggi: Sangat Menjijikan Semua yang Disokong Amerika

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Pemimpin mayoritas Senat AS pada hari Selasa (27/11/2018) mengatakan bahwa “tanggapan” harus diberikan untuk peran Saudi dalam pembunuhan “menjijikkan” atas jurnalis Jamal Khashoggi.

Terlihat sebagai sekutu utama untuk Presiden AS Donald Trump di Kongres, Mitch McConnell mengatakan kepada wartawan: “Apa yang jelas terjadi, seperti yang pada dasarnya disertifikasi oleh CIA, sangat menjijikkan untuk semua yang dipegang dan disokong oleh Amerika Serikat.”

“Kami sedang mendiskusikan apa respon yang tepat,” tambahnya.

Khashoggi, seorang wartawan Saudi, dan kolumnis untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Baca juga: 

Setelah awalnya mengatakan dia meninggalkan konsulat dalam keadaan hidup, Arab Saudi mengaku beberapa pekan kemudian bahwa dia terbunuh di sana.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman dikecam karena diduga berperan dalam pembunuhan itu.

“Kita tidak harus sepenuhnya merusak hubungan dengan Saudi,” kata McConnell.

“Tapi, ya, sedikitnya kita harus memberikan respon dan kami akan terus membicarakannya,” tambahnya.

Inilah Pembahasan Pembicaraan Damai Suriah ke-11 Kemarin

Redaktur: Deddy Purwanto

ASTANA (Jurnalislam.com) – Pembicaraan perdamaian Suriah ke-11 dalam format Astana dimulai pada hari Rabu (28/11/2018) dengan pertemuan antara wakil-wakil Rusia dan rezim Bashar al-Assad Suriah di ibukota Kazakhstan.

Menjelang pertemuan, Alexander Lavrentiev, utusan khusus presiden Rusia untuk Suriah, mengatakan kepada wartawan bahwa pembentukan komite konstitusi untuk konstitusi baru, gencatan senjata di Suriah barat laut provinsi Idlib, masalah pengungsi dan perang melawan kelompok teror  akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Kelompok Kerja Astana yang dibentuk untuk membebaskan tahanan diharapkan juga akan mengadakan pertemuan.

Pertemuan tersebut akan mengevaluasi sebuah proyek percontohan untuk pelepasan tahanan Suriah secara timbal balik dan bersamaan baik dari rezim Assad maupun pihak oposisi pada hari Sabtu.

Proyek Pelepasan Tahanan /Penculikan, Penyerahan Jenazah dan Identifikasi Orang Hilang dibentuk sebagai bagian dari proses Astana dengan partisipasi Turki, Rusia dan Iran – tiga negara penjamin dari proses Astana – serta PBB, menurut Kementerian Luar Negeri Turki.

Baca juga: 

Pada hari Selasa, PBB mengatakan utusan Suriah, Staffan De Mistura, akan bertemu dengan pejabat tinggi dari negara penjamin di Astana untuk bekerja membentuk komite guna menulis konstitusi baru bagi negara yang dilanda perang itu.

Sebelumnya pada hari Rabu, Kementerian Luar Negeri Kazakhstan mengumumkan kedatangan semua pihak di Astana.

Mengepalai kelompok atas nama oposisi utama Suriah, Ahmed Tuma, mantan perdana menteri pemerintah sementara Suriah, akan menekankan kurangnya lingkungan yang berkelanjutan bagi repatriasi pengungsi Suriah dan rekonstruksi negara, serta penundaan rezim yang sedang berlangsung di pembicaraan dengan PBB dan Rusia, menurut sumber-sumber oposisi.

Delegasi Turki – diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Sedal Onal – diperkirakan akan mengadakan pertemuan dengan kelompok oposisi, perwakilan Rusia dan Iran.

Negara penjamin diharapkan mengadakan pertemuan pada hari Rabu menjelang sesi utama hari Kamis – di mana semua pihak akan bertemu dan deklarasi akhir akan dibacakan.

Iran diwakili oleh Hussein Gabri Ansari, asisten menteri luar negeri untuk urusan Arab dan Afrika, sementara Rusia diwakili Alexander Lavrentiev, utusan khusus presiden Rusia untuk Suriah.

Rezim Suriah akan diwakili oleh Bashar Jaafari, perwakilan permanen rezim untuk PBB.

Konflik di Suriah dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad membantai  para demonstran dengan keganasan militer yang tidak terduga.

Aksi 212 Itu Berkah, Felix Siauw Ajak Umat Islam Penuhi Monas

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Dai kondang keturunan Tionghoa, Ustaz Felix Siauw mengajak umat Islam untuk hadir dalam acara Reuni 212 yang akan digelar di Monas, Jakarta pada Ahad, (2/12/2018) mendatang.

“Saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk meramaikan dan mensukseskan Reuni 212 tanggal 2 Desember 2018,” katanya kepada jurnalislam.com di Masjid Al Mukmin, Sukoharjo, Sabtu (24/11/2018).

Ia menilai, aksi 212 adalah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala karena aksi itu telah menjadi semangat bagi kaum muslimin dalam memperjuangkan agamanya

Ustaz Felix membantah tudingan tentang adanya agenda politik dalam acara tersebut. Menurutnya, efek 212 membuat banyak orang untuk kembali ke ajaran Islam dan menunjukan pada dunia bahwa Islam adalah agama perdamaian.

“Orang banyak yang mengatakan bahwa itu ditunggangi politik, orang bisa mengatakan itu makar, orang bisa mengatakan dan lain sebagainya, yang jelas setelah 212 masjid masjid tambah rame, yang jelas setelah 212 orang lebih banyak ikut kajian,”paparnya.

“Setelah 212 orang lebih banyak mengetahui apa itu islam, bagi saya itu lebih dari cukup alasan bagi teman teman sekalian untuk hadir disana dan rasakan hidayah Allah melimpah ruah disana,” tandasnya.

 

Ini Poin Penting Seminar Nasional Bendera Tauhid di Surabaya

Redaktur: Mazaya

SIDOARJO (Jurnalislam.com)—Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur menggelar Seminar Nasional bertajuk ‘Bendera Tauhid dalam Lintasan Sejarah, Perspektif Shirah dan Ketatanegaraan Indonesia’ di Hotel Utami Surabaya, Rabu (28/11/2018).

Acara ini menghadirkan para pakar di bidangnya masing-masing. Hadi pula dalam acara ini perwakilan MUI Jatim dan Kapolda Jatim Inspektur Jendral Polisi Drs. Lucky Hermawan, juga ratusan peserta seminar dari berbagai kalangan.

Pembicara seminar yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof. Dr. Suteki menegaskan bahwa bendera tauhid sampai detik ini tidak pernah dilarang oleh negara.

“Beda halnya dengan bendera PKI yang sudah jelas dilarang Undang-undang negara. Bila hukum sudah ditumpangi oleh politik, maka hukum itu hanya akan menjadi mainan sehingga tidak pada porsi,” kata Suteki.

Ia juga mengatakan jika masyarakat  saat ini lebih disibukkan oleh bendera tauhid ketimbang bendera bintang kejora yang jelas membahayakan keutuhan dan stabilitas nasional.

Pemateri lainnya, kurator kebangsaan Bung Karno yang juga Guru Besar ITS, Prof. Daniel mengatakan bahwa bendera tauhid dapat menjadi pemersatu umat Islam yang selama ini tekesan terkotak-kotak oleh organisasi.

“Politik Genduruwo ini sangat menakuti umat islan saat ini sehingga membuat kita menjadi bodoh dan terbelenggu dengan kondisi politik saat ini. Selain itu kasus pembakaran bendera tauhid juga terdapat 2 masalah yaitu menolak kebangkitan islam dan menolak kemerdekaan yang Allah berikan”, kata  Prof. Daniel

Sementara itu, perwakilan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Jatim,  ustaz Bahrul Ulum  mengatakan secara fikih, tak ada satupun mahzab dalam Islam yang menolak benera tauhid.

“ Pada intinya tidak ada yang menolak kecuali mereka yang tidak suka yaitu dari kalangan munafik dan kafir,”tegas Ustaz Bahrul Ulun, M.Pi.