Terbukti Genosida atas Muslim Rohingya, Begini Laporan Kelompok Hukum AS

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Kejahatan yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar harus diselidiki lebih lanjut oleh pengadilan kriminal, kata sebuah firma hukum hak asasi manusia pada hari Senin (3/12/2018).

Kelompok Hukum dan Kebijakan Publik Internasional (Public International Law and Policy Group-PILPG) yang berbasis di Washington, yang ditugaskan oleh Departemen Luar Negeri AS, setelah berbulan-bulan melakukan penyelidikan akhirnya merilis laporan yang mengatakan alasan masuk akal untuk percaya bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang memang benar-benar telah dilakukan pemerintah Myanmar terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya.

PILPG mengumpulkan tim 18 peneliti dari 11 negara dan melakukan lebih dari 1.000 wawancara dengan warga Rohingya di kamp pengungsi, mendokumentasikan “penyitaan tanah dan properti, pembatasan akses terhadap makanan, pembatasan pernikahan dan keluarga, penganiayaan agama, pemerasan dan ancaman kekerasan, kerja paksa , serta pemukulan, pemerkosaan, dan pembunuhan berulang.”

Setiap orang yang diwawancarai dalam laporan menyaksikan atau mengalami serangan berskala besar, pembunuhan, perusakan properti, pelecehan atau penghinaan terhadap agama mereka, dan 80 persen menyaksikan pembunuhan seorang anggota keluarga, teman atau kenalan.

Laporan itu menyerukan “pilihan yang layak secara politis untuk dibuat dan pembentukan segera suatu mekanisme akuntabilitas (pertanggungjawaban) atau rujukan langsung atas situasi di sana ke ICC,” mengacu pada Pengadilan Pidana Internasional (the International Criminal Court-ICC).”

Peneliti menemukan bahwa ketika warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, pasukan Myanmar menembaki mereka.

“Helikopter militer memburu dan menembaki kelompok-kelompok yang melarikan diri dari Rohingya, dan Angkatan Laut Myanmar menembaki warga Rohingya dengan senjata yang dipasang di perahu atau dengan sengaja menabrak feri yang penuh sesak untuk menenggelamkan mereka di kapal ketika mereka berusaha melarikan diri menyeberangi Sungai Naf ke Bangladesh,” kata laporan itu.

Laporan firma hukum itu digunakan sebagai landasan untuk membuat laporan Departemen Luar Negeri yang dirilis pada bulan September, namun, pemerintah tidak melaporkannya sebagai kejahatan “genosida” di Myanmar.

Jika Washington menggunakan istilah genosida untuk mendeskripsikan kekejaman di sana, Washington mungkin akan memerintahkan AS untuk memberlakukan tindakan yang lebih keras terhadap Myanmar.

“Penentuan genosida memang memiliki efek katarsis bagi para korban. Ini memunculkan keharusan moral antara lain untuk mengambil tindakan yang lebih serius,” kata kelompok itu di Twitter.

Sebuah laporan PBB yang dirilis pada bulan September menyerukan para perwira militer tinggi Myanmar untuk diselidiki dan dituntut atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Laporan itu menyerukan sanksi untuk yang paling bertanggung jawab dan memberlakukan embargo senjata di Myanmar.

“Komunitas internasional berkewajiban untuk melindungi populasi yang menjadi sasaran kejahatan kekejaman oleh pemerintah mereka sendiri dan memastikan keadilan dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) atas kejahatan semacam itu,” tambah laporan itu. “Tujuan utama dari tugas ini adalah untuk memberikan keadilan kepada para korban, mencegah lahirnya kembali para pelaku potensial, dan mencegah terjadinya kekejaman massal di masa depan.”

Baca juga:

Dalam laporannya, badan pengungsi UNHCR mengatakan hampir 170.000 orang kemungkinan meninggalkan Myanmar pada tahun 2012 saja.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 orang Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar, menurut OIDA.

Dalam laporan baru-baru ini, Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terhingga (Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience), OIDA melaporkan peningkatan perkiraan jumlah Rohingya yang terbunuh menjadi 23.962 (± 881) dibandingkan laporan Doctors Without Borders, yang berjumlah 9.400.

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dilemparkan ke dalam api, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA, menambahkan bahwa 17.718 (± 780) wanita dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar. Lebih dari 115.000 rumah Rohingya juga dibakar dan 113.000 lainnya dirusak, tambahnya.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap komunitas Muslim minoritas tersebut.

Muslim Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, mutilasi, pembakaran dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut kemungkinan bisa dianggap sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Pesan WhatsApp Khashoggi Beri Petunjuk Siapa Pelaku Pembunuhan

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Jamal Khashoggi menahan diri saat mengeluarkan pernyataan publik tentang Kerajaan Arab Saudi namun dalam pesan-pesan pribadi dia tidak menahannya, CNN mengatakan pada hari Senin (3/12/2018).

Lebih dari 400 pesan WhatsApp antara Khashoggi dan aktivis yang berbasis di Montreal, Omar Abdulaziz, yang diperoleh oleh kantor berita itu “melukiskan bahwa Khashoggi sangat terganggu dengan sifat mudah marah (tidak sabaran) pangeran muda kerajaan Saudi.”

Khashoggi, seorang wartawan dan kolumnis Saudi untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Setelah awalnya mengatakan dia meninggalkan konsulat dalam keadaan hidup, beberapa pekan kemudian pemerintah Saudi mengakui dia terbunuh di sana.

“Semakin banyak korban yang dia makan, semakin banyak yang dia inginkan,” kata Khashoggi dalam pesan yang dikirim pada bulan Mei. “Saya tidak akan terkejut jika penindasan akan terjadi pada mereka yang bahkan menyemangati dia.

“Dia mencintai kekuatan dan penindasan serta memiliki kebutuhan untuk memamerkannya … tetapi tirani tidak memiliki logika,” tambah Khashoggi, mengacu pada bin Salman.

Pesan-pesan itu mengungkapkan rencana antara Khashoggi dan Abdulaziz untuk melakukan gerakan pemuda online, yang terdiri dari “tentara elektronik” untuk melibatkan pemuda Saudi dan menghilangkan propaganda negara di media sosial, dalam upaya untuk meminta pertanggungjawaban Arab Saudi.

Gerakan itu disebut “cyber bees (lebah cyber),” nama yang berasal dari upaya sebelumnya untuk menciptakan sebuah pusat guna mendokumentasikan pelanggaran hak di negara tersebut.

Namun pada bulan Agustus, Abdulaziz mencatat dia memiliki alasan untuk percaya bahwa pemerintah Saudi mengetahui tentang inisiatif mereka tersebut.

Baca juga: 

Bill Marczak, seorang peneliti di Citizen Lab, mengatakan ada kepercayaan tinggi bahwa ponsel Abdulaziz diretas oleh operator yang terkait Saudi dari NSO Group Pegasus, sebuah spyware buatan Israel.

“Peretasan telepon saya memainkan peran besar dalam apa yang terjadi pada Jamal, saya benar-benar minta maaf untuk mengatakannya,” kata Abdelaziz kepada CNN. “Rasa bersalah itu membunuhku.”

Tim hukum Abdulaziz mengajukan gugatan terhadap Israel pada hari Ahad, dengan alasan NSO melanggar hukum internasional dengan menjual perangkat lunaknya ke Arab Saudi, mengetahui bahwa itu dapat digunakan untuk melanggar hak asasi manusia.

Mei lalu, Abdulaziz mengatakan dia bertemu dua pejabat pemerintah Saudi di Montreal, dan merekam percakapan mereka, serta berbagi dengan CNN.

Para pejabat mengatakan mereka dikirim oleh bin Salman, yang ingin menawarkan pekerjaan kepadanya.

Abdulaziz berkonsultasi dengan Khashoggi setelah para pejabat menyuruhnya pergi ke kedutaan Saudi untuk mengisi dokumen, dan Khashoggi mengatakan kepadanya untuk tidak pergi dan hanya bertemu di tempat umum.

“Pada 2 Oktober, Khashoggi malah melakukan yang sebaliknya. Ini adalah kali terakhir dia memeriksa pesan WhatsApp-nya,” kata CNN.

Demo Kenaikan BBM di Paris Rusuh, 222 Pasukan Keamanan Terluka

Redaktur: Deddy Purwanto

PARIS (Jurnalislam.com) – Perkiraan kerusakan yang disebabkan oleh protes akhir pekan lalu yang diselengarakan oleh “ yellow vests (rompi kuning)” di ibukota Prancis Paris menentang pajak bahan bakar adalah sebesar € 3-4 juta ($ 3,4-4,5 juta), media lokal melaporkan pada hari Senin (3/12/2018).

Anne Hidalgo, walikota Paris, mengatakan kepada France 3, seorang penyiar lokal, bahwa dia memperkirakan kerusuhan yang terjadi pada hari Sabtu merugikan Paris “antara $ 3-4 juta euro.”

Ribuan pengunjuk rasa “rompi kuning” berkumpul di Paris dan beberapa kota lain untuk memprotes pajak bahan bakar minyak kontroversial yang ditetapkan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Demonstran, yang umumnya tinggal di daerah pedesaan karena harga sewa yang tinggi di kota-kota, meminta Macron untuk memotong pajak bahan bakar dan membuat pengaturan ekonomi untuk memudahkan hidup mereka.

Baca juga:

Polisi Prancis pada hari Sabtu menindak demonstran di sekitar Champs-Elysees yang terkenal di Paris dengan gas air mata dan meriam air.

Demonstran membakar sejumlah besar kendaraan dan tempat sampah serta melempari batu dan botol ke arah polisi.

Dalam kerusuhan, sedikitnya dua orang tewas, sementara 1.043 lainnya – termasuk 222 pasukan keamanan – terluka, dan sebanyak 1.424 orang ditangkap.

Menurut survei baru-baru ini, 84 persen orang Perancis – kebanyakan dari kelompok berpendapatan menengah – mendukung protes.

Selama setahun terakhir, harga bahan bakar di Prancis telah meningkat lebih dari 20 persen.

Sementara itu, Macron telah menunda kunjungannya ke Serbia akibat kerusuhan “ yellow vests ” di Prancis, Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengumumkan pada hari Senin.

Macron diperkirakan akan pergi ke Serbia pada 5 Desember tetapi dia menunda kunjungannya ke negara Balkan tersebut.

Dalam sebuah konferensi pers, Vucic mengatakan Macron mengatakan kepadanya melalui telepon bahwa ia telah menunda kunjungannya ke Beograd atas protes pajak bahan bakar yang sedang berlangsung di Perancis.

Habib Rizieq: Ada 5 Gerakan Sistematis Sedang Menghancurkan NKRI

Reporter: Arie Ristyan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) mengatakan, ada lima indikasi gerakan sistematis dan terstruktur yang sedang menghancurkan kesatuan NKRI.

“Pertama pembiaran aliran sesat dan penodaan agama secara masif, bahkan para pelakunya dilindungi dan dibesarkan, padahal agama apapun tidak boleh dinista dan dinodai apalagi agama Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin,” katanya kepada jutaan massa aksi Reuni Akbar Mujahid 212 melalui teleconference (sambungan jarak jauh) di Monas, Jakarta, Ahad (2/12/2018).

“Kedua pembiaran kezaliman dan ketidakadilan yang meruntuhkan sendi-sendi penegakan hukum. Sehingga yang disukai rezim bebas melanggar hukum sedang yang tidak disukai dikerjai dengan merekayasa rekayasa,” imbuh HRS.

Nomor tiga menurut Rizieq adalah permasalahan ekonomi. Ia mengkritisi adanya pemberdayaan ekonomi neolib berdasarkan sistem untungkan penjajah asing dan aseng.

“Yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin, lapangan kerja dipelihara asing, nilai mata uang terus merosot, pasar rakyat dilibas habis oleh konglomerat kita, bahkan kaum cilik banyak yang kelaparan dan kekurangan gizi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pembiaran kemungkaran dan kemaksiatan seperti perdukunan, korupsi, pornografi, pornoaksi, prostitusi dan LBGT disebut HRS juga sebagai indikasi yang bisa merusak NKRI.

“Sehingga kemaksiatan seperti ini merajalela. Keterusan generasi bangsa secara menakutkan sekaligus mengundang bencana dimana mana. Inalillahi wa innailahi rojiun,” katanya.

Terakhir, Rizieq menyebut saat ini adanya tindak pembudayaan dan pelestarian kebohongan dalam pengelolaan negara.

“Ironisnya bohong dijadikan tradisi dan dipertontonkan secara massal, bahkan dalam soal kecil sekalipun harus bohong, rakyat terus dicekoki berita hoaks dan fitnah. Pernyataan-pernyataan yang penuh dusta dan bohong,” paparnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh umat Islam dan rakyat Indonesia untuk segera bersatu dan bahu-membahu dalam melakukan perbaikan dan perubahan yang lebih baik.

“Saudaraku seiman seakidah, saudaraku sebangsa dan setanah air, kondisi buruk dan situasi gawat ini harus segera dihentikan. Kondisi buruk yang sangat berbahaya ini harus segera di berhentikan tidak boleh dibiarkan,” pungkasnya.

Reuni Akbar Mujahid 212 Tertib dan Damai, Begini Apresiasi Ketua Fraksi PKS

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Reuni Akbar 212 yang telah berlangsung dengan lancar, rapi, tertib, aman dan penuh kedamaian.

“Umat kembali membuktikan betapa mereka sangat dewasa dalam berdemokrasi. Dengan jumlah massa jutaan yang diprediksi lebih banyak dari reuni sebelumnya, semua berjalan tertib dan aman. Bahkan, sekali lagi kita harus angkat topi, selesai acara Monas dan sekitar tempat acara kembali bersih tak ada sampah tersisa. Masya Allah,” katanya melalui rilis yang diterima redaksi Jurnalislam.com, Senin (03/12/2018).

Menurutnya, ini bukti nyata bahwa Reuni 212 bukan gerakan yang macam-macam seperti dikhawatirkan sebagian pihak, bukan gerakan bayaran, bukan gerakan yang bakal menganggu atau mengancam bangsa seperti ditiduhkan pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggung jawab.

“Kita menyaksikan sendiri rakyat berbondong-bondong datang karena panggilan nurani dan semangat silaturahim. Siapa yang sanggup membayar untuk menghadirkan massa sebanyak itu?,” tanya Jazuli.

Untuk itu, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, sudah selayaknya kita berikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir atas semangatnya, besarnya arti persaudaraan, dan kedewasaannya yang luar biasa dalam mencontohkan kepada bangsa ini bagaimana berdemokrasi yang rapi, tertib, aman dan damai.

Warna-warni Bendera Tauhid dan Merah-putih bersanding di aksi Reuni Akbar Alumni 212, Monas, Jakarta, Ahad (2/12/2018). Foto: Jajat/Jurnis

Sementara itu, kepada pemerintah Jazuli berpesan bahwa spirit 212 yang ditunjukkan oleh jutaan massa dari berbagai daerah, suku, bahkan lintas agama hari ini adalah modal sosial yang besar untuk kemajuan bangsa.

“Saya tegaskan lagi, spirit 212 sangat positif untuk mengokohkan keindonesiaan. Memberi pesan kuat bahwa rakyat khususnya umat Islam siap menjaga dan mengawal Indonesia sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah harus menangkap pesan itu!,” pungkas Jazuli.

Reporter: Ally M Abduh

Orasi Ketua MPR di Reuni Akbar 212: NKRI Harga Mati Bagi Umat Islam

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua MPR RI, Zulkifiki Hassan berorasi dalam Reuni Akbar Mujahid 212 di Monas, Jakarta, Ahad (2/12/2018).

Ia menyampaikan pesan kepada umat non muslim untuk tidak takut dengan umat Islam. Karena umat Islam lah yang telah memerdekakan dan mempersartukan bangsa ini.

“Percayalah, tidak usah khawatir dengan umat Islam. Umat Islam sudah hatam soal toleransi, persatuan itu harga mati bagi umat Islam. Karena Indonesia tidak akan pernah merdeka tanpa peran umat Islam,” katanya di hadapan jutaan massa Reuni Akbar Mujahid 212 di Monas, Ahad (2/12/2018).

Ia menjelaskan, tokoh Islam kembali menjadi peran dalam mengembalikan NKRI yang sempat menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) atas desakan kolonial pasca kemerdekaan.

“Pak Natsir (Mohammad Natsir-red) membuat Mosi Integral dan berhasil mengembalikan NKRI,” paparnya.

Oleh sebab itu, kata dia, jangan pernah meragukan kecintaan umat Islam kepada NKRI.

“NKRI sudah harga mati bagi Umat Islam tapi dengan syarat jangan diganggu. Marilah sayangi umat Islam, maka umat Islam akan menyayangi umat lainnya,” tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dalam kesempatan itu, Zulhass, sapaannya, juga mengimbau kepada peserta reuni 212 untuk menjadi pelopor pemilu yang damai.

“Saya berharap alumni 212 menjadi pelopor Indonesia dan pemilu damai, pemilu yang membawa kemajuan bagi indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Zulhass juga mendoakan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab yang saat ini masih berada di Arab Saudi.

“Doa kita untuk imam kita, untuk guru kita Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Shihab,” imbuhnya.

Reporter: Ally M Abduh

Pengadilan Israel Perintahkan Bebaskan Gubernur Palestina

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pengadilan Israel pada hari Ahad (2/12/2018)memerintahkan pembebasan bersyarat gubernur Yerusalem Adnan Ghaith, menurut seorang pengacara Palestina.

Mohamed Mahmoud mengatakan pengadilan juga memerintahkan pembebasan sembilan anggota kelompok Palestina Fatah.

Pembebasan bersyarat ini mencakup pengurungan rumah selama lima hari, melarang mereka masuk ke Tepi Barat selama dua pekan dan uang tebusan 1.000 shekel ($ 270), kata pengacara.

Menurut sumber yang sama, keputusan itu belum diterapkan.

Otoritas Israel belum mengomentari laporan itu.

Baca juga:

Ghaith ditahan pada 25 November oleh pasukan Israel untuk kedua kalinya dalam sebulan. Penahanannya terjadi tak lama setelah pemerintah Israel melarang Gubernur Yerusalem tersebut memasuki Tepi Barat yang diduduki selama enam bulan.

Bulan lalu, gubernur Yerusalem ditangkap oleh pasukan Israel dan ditahan di penjara selama dua hari sebelum dibebaskan.

Yerusalem tetap menjadi jantung konflik Timur Tengah selama puluhan tahun, dengan Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur – yang dijajah oleh Israel sejak 1967 – suatu hari akan berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina.

Hukum internasional terus memandang Yerusalem Timur, bersama dengan seluruh Tepi Barat, sebagai “wilayah penjajahan” dan menganggap semua pembangunan pemukiman Yahudi di sana sebagai ilegal.

Polisi Israel Dakwa PM Zionis Nentanyahu dengan Kasus Suap

Redaktur: Deddy Purwanto

YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Polisi Israel pada hari Ahad (2/12/2018) merekomendasikan untuk mendakwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan istrinya karena suap, harian Israel Haaretz melaporkan.

Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan Netanyahu diduga menerima dan memberi suap karena ada kepentingan ketika ia memberikan bantuan kepada pemimpin media Shaul Elovitch, yang mengendalikan perusahaan telekomunikasi Bezeq Telecom Israel, sebagai imbalan atas liputan yang menguntungkan di situs berita perusahaan itu.

Polisi mengatakan menemukan bukti bahwa “Netanyahu dan orang-orang yang dekat dengannya secara blak-blakan ikut campur, kadang-kadang setiap hari, atas konten yang dipublikasikan di situs berita Walla, dan berusaha mempengaruhi penunjukan karyawan senior (editor dan wartawan), dengan menggunakan kedekatan hubungan mereka dengan Shaul dan [istrinya] Iris Elovitch.”

Polisi telah merekomendasikan dakwaan terhadap Netanyahu untuk korupsi dalam dua kasus lainnya.

Kasus pertama melibatkan produser Hollywood Israel Arnon Milchan, yang diduga diminta untuk membeli barang-barang mewah untuk Netanyahu dan istrinya.

Yang kedua berkaitan dengan dugaan kesepakatan – sekali lagi untuk liputan media yang baik – dengan Arnon Mozes, penerbit harian Yedioth Ahronoth yang berbahasa Ibrani.

Netanyahu membantah melakukan kesalahan.

Baca juga:

Dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad, perdana menteri Israel itu mengatakan rekomendasi polisi untuk mendakwa dia dan istrinya “tidak mengejutkan siapa pun, begitu juga waktu transparan dari pengumuman itu.”

“Rekomendasi ini diputuskan dan dibocorkan bahkan sebelum penyelidikan dimulai,” katanya.

“Rekomendasi polisi tidak memiliki legal standing. Baru-baru ini, pejabat yang berwenang secara total menolak rekomendasi polisi mengenai sejumlah tokoh masyarakat. Saya yakin bahwa pejabat yang berwenang, setelah mempertimbangkan masalah ini, akan mencapai kesimpulan yang sama dalam kasus ini juga – bahwa tidak ada apa-apa karena memang tidak ada apa-apa.”

Setelah Perjalanan dari Istanbul, Diplomat Indonesia Meninggal di Ibukota Turki

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Seorang diplomat Indonesia meninggal setelah sebelumnya menyatakan merasa tidak nyaman di bandara Ankara di Turki, kata seorang sumber diplomatik.

Sebastionus Sayoga Kadarisman, yang menjabat sebagai wakil duta besar di Kedutaan Besar Indonesia untuk Turki, melakukan perjalanan dari Istanbul ke Ankara, kata sumber itu, yang berbicara dengan syarat anonimitas kepada media.

Diplomat itu merasa tidak enak badan setelah tiba di Bandara Esenboga, di mana ia menerima pertolongan pertama dari paramedis.

Kadarisman meninggal setelah dibawa ke rumah sakit di Ankara.

Begini Kesepakatan Dagang AS dan China Disela-sela KTT G 20 Argentina

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Presiden AS pada hari Sabtu (1/12/2018) setuju untuk tidak menaikkan tarif atas barang-barang yang diimpor dari China, Gedung Putih mengumumkan.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, Presiden Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping mengadakan “pertemuan yang sangat sukses” selama sela-sela KTT G20 di ibukota Argentina.

“Mengenai Perdagangan, Presiden Trump telah sepakat bahwa pada 1 Januari 2019, ia akan menetapkan tarif atas produk senilai $ 200 miliar pada tingkat 10%, dan tidak menaikkannya menjadi 25% pada saat ini,” kata pernyataan itu.

Menjelang KTT G20, Trump menempatkan kegelisahan tambahan pada hubungan yang sudah tegang antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia dengan mengancam China dengan tarif yang ditingkatkan atas barang-barang Cina jika kesepakatan tidak tercapai.

“China akan setuju untuk membeli produk pertanian, energi, industri, dan produk lainnya yang belum disepakati, tetapi sangat besar, dari Amerika Serikat untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan antara kedua negara kita,” bunyi laporan tersebut.

Baca juga: 

Pernyataan itu mengatakan bahwa China setuju untuk mulai membeli produk pertanian dari petani AS “segera”.

Kedua pemimpin juga sepakat untuk memulai negosiasi perubahan struktural “sehubungan dengan transfer teknologi paksa, perlindungan hak milik intelektual, hambatan non-tarif, intrusi cyber dan pencurian cyber, layanan dan pertanian”.

Pernyataan itu mengatakan bahwa kedua negara sepakat untuk menerapkan transaksi ini dalam 90 hari ke depan.

“Jika pada akhir periode waktu ini, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, tarif 10% akan dinaikkan menjadi 25%,” tambahnya.

Para pemimpin juga menyetujui hukuman bagi perusahaan Cina yang menjual obat penghilang rasa sakit sintetis yang kuat ke AS.

“Yang terpenting, Presiden Xi, dalam sikap kemanusiaan yang luar biasa, telah setuju untuk menunjuk Fentanyl sebagai Zat Terkendali (Controlled Substance) , yang berarti bahwa orang yang menjual Fentanyl ke Amerika Serikat akan dikenakan hukuman maksimum China berdasarkan undang-undang,” katanya.

Furanylfentanyl adalah analog dari fentanyl yang dijelaskan oleh Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba AS (the National Institute on Drug Abuse) sebagai analgesik opioid sintetis yang kuat, mirip dengan morfin tetapi 50 hingga 100 kali lebih kuat.

Zat ini digunakan untuk mengobati pasien dengan rasa sakit yang parah atau kondisi pasca-operasi tetapi juga terbuka untuk disalahgunakan.

Pernyataan itu menambahkan bahwa Trump dan Xi juga setuju “bahwa kemajuan besar telah dibuat sehubungan dengan Korea Utara” untuk Semenanjung Korea yang bebas nuklir.