Pengadilan Mesir Vonis Hukuman Seumur Hidup pada Pemimpin Ikhawanul Muslimin

Redaktur: Deddy Purwanto

KAIRO (Jurnalislam.com) – Pengadilan Mesir pada hari Rabu (5/12/2018) menetapkan hukuman seumur hidup atas tuduhan yang berkaitan dengan kekerasan, terhadap enam orang, termasuk pemimpin kelompok Ikhwanul Muslimin, menurut sumber peradilan lokal.

Pengadilan Pidana Kairo menghukum Mohamed Badie dan wakilnya, Khairat el-Shater, serta empat orang lainnya hukuman seumur hidup, kata sumber itu.

Para terdakwa menghadapi dakwaan termasuk merencanakan protes dan melakukan penembakan saat aksi yang terjadi pada 2013 menyusul penggulingan presiden terpilih secara demokratis Muhammad Mursi dalam kudeta militer berdarah oleh As Sisi.

Baca juga: 

Pengadilan juga membebaskan mantan juru bicara parlemen Saad al-Katatni dan anggota terkemuka Essam al-Erian dan Mohammed al-Beltagy dalam kasus yang sama.

Putusan hari Rabu tersebut masih menunggu banding.

Sejak Mursi digulingkan, pihak berwenang Mesir telah meluncurkan tindakan keras tanpa henti terhadap perbedaan pendapat serta pembunuhan ratusan orang dan mengirim ribuan orang ke balik jeruji terkait tuduhan kekerasan.

Turki Keluarkan Surat Penangkapan Pejabat Saudi atas Pembunuhan Khashoggi

Redaktur: Deddy Purwanto

ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Pengadilan Istanbul pada hari Rabu (5/12/2018) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua mantan pejabat Saudi atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Keputusan pengadilan ditetapkan setelah Kepala Kantor Kejaksaan Umum Istanbul menuntut penangkapan Saud al-Qahtani, seorang pembantu utama putra mahkota, dan Ahmed al-Asiri, mantan wakil kepala intelijen, atas dugaan keterlibatan mereka dalam pembunuhan itu.

Khashoggi, seorang wartawan dan kolumnis Saudi untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Baca juga: 

Setelah awalnya mengatakan dia meninggalkan konsulat dalam keadaan hidup, beberapa pekan kemudian pemerintah Saudi akhirnya mengakui dia terbunuh di sana.

Mengikuti keputusan kerajaan, Arab Saudi memecat lima pejabat senior, termasuk al-Qahtani dan al-Asiri.

Komnas HAM: Belum Tampak Langkah Pemerintah Soal Penembakan di Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab meminta pemerintah membuat langkah-langkah yang komprehensif dalam menyelesaikan permalasahan penembakan terhadap puluhan pekerja BUMN, PT Istaka Karya (BUMN) yang terjadi di Nduga, Papua oleh pasukan separatis Papua.

“Kita tunggu itu adalah apa langkah-langkah ini semua, apa yg mau diambil pemerintah? ini yang sampai hari ini belum dapat langkah-langkah itu,” katanya dalam konferensi pers di Kantornya di Jakarta, Rabu (05/11/2018).

Menurut Amir, penyelesaian masalah di Papua, tidak cukup hanya dengan melakukan pembangunan jalan atau infrastruktur, namun juga harus dicari solusi terkait kepastian keamanan di sana.

“Yang ada kan cuman membangun infrastruktur, langkah yang lainnya apa? ini yang belum jelas sehingga peristiwa seperti ini kerap terulang” tegasnya.

Dia memaparkan, paling tidak sudah beberapa kali peristiwa penembakan di Nduga itu terjadi.

“Dalam beberapa bulan terakhir. Pertama sejak pilkada, habis itu 2 bulan yang lalu. mengalami kejadian yang sama, yang paling besar kan memang ini,” ungkapnya.

Baca juga: 

“Makanya kami di komnas punya perhatian lebih. Karena ini tidak bisa seperti ini di Papua (penembakan) dengan jumlah yang besar seperti ini,” tambah dia.

Seperti diketahui, pekerja proyek pembangunan jembatan dari PT Istaka Karya (BUMN) di Kabupaten Nduga, Papua disandera dan sebagian lagi dibunuh secara sadis.

Peristiwa tersebut dipicu, lantaran adanya salah satu pekerja proyek yang diduga memotret upacara hari ulang tahun GSPB.

Atas peristiwa tersebut, seluruh pekerja proyek pun dikumpulkan kemudian dibantai satu-persatu. Namun, sebagian dari mereka masih ada yang disandera, sementara kabar terakhir dari rilis pihak kepolisian, 4 diantaranya berhasil menyelematkan diri.

Komnas HAM Desak Penegak Hukum Tindak Tegas Kelompok Separatis Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik mendesak aparat penegak hukum untuk menindak kelompok separatis Papua yang mengeksekusi puluhan pekerja Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua.

“Aparat penegak hukum harus segera bisa menindak dan menangkap pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” katanya di Kantornya, Jakarta, Rabu (05/12/2018).

Pasalnya, peristiwa kekerasan yang dilakukan kelompok separatis Papua telah terjadi beberapa kali di wilayah Nduga selama tahun 2018.

Baca juga: 

“Berulangnya aksi kekerasan ini menunjukkan situasi politik di Papua belum stabil,” ujarnya.

Komnas HAM pun menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada semua korban kekerasan kelompok separatis Papua.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah untuk memastikan tersedianya perlindungan dan menanggung seluruh biaya pemulihan fisik maupun non fisik bagi para korban dan saksi kunci yang selamat.

“Pemerintah juga harus meningkatkan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan berbagai elemen dan masyarakat agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali,” tuturnya.

31 Pekerja Tewas, ISAC Desak Pemerintah Serius Tangani Gerakan Separatis di Papua

Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com) – Sekjen The Islamic Study and Action Center (ISAC) Endro Sudarsono mendesak pemerintah untuk serius dalam menangani kasus pembunuhan 31 pekerja jalan dan jembatan di Nduga, Papua.

Endro menyebut, apa yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) itu sudah tidak bisa dibiarkan dan harus segera dihentikan oleh aparat yang berwenang.

“Bahwa pelaku pembunuhan 31 orang warga negara Indonesia di bumi Papua adalah perbuatan kejam, sadis dan tidak manusiawi,” katanya kepada Jurnalislam.com, Rabu, (5/12/2018).

“Negara tidak boleh membiarkan kelompok bersenjata yang senantiasa menteror dan membunuh warga Indonesia,” imbuhnya.

Baca juga: 

Penyebutan KKB juga dinilai Endro tidak tepat, sebab, katanya, KKB tersebut sudah mengarah kepada kelompok separatis mengingat tuntutan mereka adalah ingin lepas dari NKRI.

“Istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sudah tidak layak, tidak tepat ditujukan kelompok ini, lebih tepat jika disebut kelompok separatis,” ujarnya.

Untuk itu, ia mendesak presiden Jokowi untuk segera mengirim aparat berwenang agar Papua tidak lepas dari NKRI, bila perlu, ungkap Endro, presiden mengeluarkan status tanggap darurat terhadap gerakan separatisme di Papua itu.

“Separatisme di Papua sudah mengancam kedaulatan NKRI maka pemerintah harus mengedepankan TNI sebagai institusi negara yang berkompeten untuk melawan separatisme dengan back up Densus 88 dari Polri, jika perlu menggalang relawan sipil untuk membantu bela negara,” paparnya.

Komunitas Pemuda Hijrah Islamic Teenagers Bagikan Paket Sembako di Kepanjen

Redaktur: Mazaya

MALANG (Jurnalislam.com)–Komunitas pemuda hijrah, Islamic Teenagers berbagi paket sembako untuk miskin dan dhuafa’ di sekitar Kepanjen, Ahad (2/12/2018).

Paket sembako di bagikan dengan silaturahim dan berkeliling ke rumah kaum dhuafa.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan dan menumbuhkan kesadaran peduli sesama khususnya bagi pemuda-pemuda islam,” kata Pandu Irawan.

Selain membantu sesama, komunitas pemuda hijrah juga ingin menumbuhkan rasa peduli pemuda-pemuda Islam .

“Alhamdulillah kegiatan kita yang perdana ini lancar, dan InsyaaAllah kegiatan Hijrah Peduli ini akan kita rutinakan  untuk kedepannya”, kata Pandu kepada tim Jurnalislam.com saat ditemui di kediamannya

Senator AS: Pangeran Bin Salman ‘Terlibat’ dalam Pembunuhan Khashoggi

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) “terlibat” dalam pembunuhan Jamal Khashoggi, kata seorang senator pada hari Selasa (4/12/2018).

Senator Lindsey Graham mengatakan penguasa de facto kerajaan itu pasti bertanggung jawab atas kematian wartawan Arab Saudi itu.

“Putra mahkota, adalah bola yang merusak. Saya pikir dia terlibat dalam pembunuhan Khashoggi hingga ke tingkat tertinggi,” kata Graham kepada wartawan setelah pengarahan singkat oleh Direktur CIA, Gina Haspel.

Haspel menjelaskan kepada sekelompok kecil senator tentang pembunuhan Khashoggi, setelah anggota parlemen protes atas ketidakhadirannya pekan lalu selama briefing Senat tentang Yaman yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton.

CIA belum membuat komentar publik tentang pembunuhan itu, tetapi laporan mengatakan bahwa agensi menyimpulkan putra mahkota memerintahkan pembunuhan tersebut.

Khashoggi, seorang wartawan dan kolumnis Saudi untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Donald Trump bersama Pangeran Bin Salman
Donald Trump bersama Pangeran Bin Salman

Setelah awalnya mengatakan dia meninggalkan konsulat dalam keadaan hidup, Arab Saudi akhirnya mengaku beberapa pekan kemudian bahwa dia terbunuh di sana.

Graham mengatakan bin Salman dan Arab Saudi adalah dua entitas yang terpisah, dan putra mahkota tidak bisa berfungsi sebagai mitra yang dapat diandalkan untuk AS.

Baca juga: 

“Saya merasa sangat sulit untuk dapat melakukan bisnis karena saya pikir dia gila. Saya pikir dia berbahaya, dan dia telah membuat hubungan ini berisiko,” katanya. “Saya tidak dapat mendukung penjualan senjata ke Arab Saudi selama dia yang bertanggung jawab atas negara ini. Perang di Yaman telah lepas kendali.”

Senator Bob Corker, salah satu dari delapan senator dalam briefing Senat tentang Yaman tersebut, juga mengatakan kepada wartawan bahwa dia yakin bin Salman bertanggung jawab atas pembunuhan itu.

“Jika dia berada di depan juri, dalam 30 menit dia akan dihukum, bersalah,” kata Corker.

“Saya tidak meragukan bahwa putra mahkota, MBS, memerintahkan pembunuhan, serta memantau pembunuhan,” tambahnya, mengacu pada bin Salman dengan inisialnya.

Menanggapi komentar yang dibuat oleh Bolton, Graham mengatakan tidak ada senjata api, tetapi ada “gergaji api,” mengacu pada laporan bahwa gergaji tulang digunakan untuk mencabik-cabik Khashoggi di Konsulat Saudi.

AS Peringatkan Rusia atas Pelanggaran Perjanjian nuklir

Redaktur: Deddy Purwanto

BRUSSELS (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Selasa (4/12/2018) memperingatkan Rusia atas dugaan pelanggaran Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF), dan memberikan Moskow waktu 60 hari untuk mematuhi perjanjian itu.

“Amerika Serikat hari ini menyatakan telah menemukan bahwa Rusia melanggar materi perjanjian dan akan menangguhkan kewajiban kami sebagai obat yang efektif dalam 60 hari kecuali Rusia mengembalikan kepatuhan penuh dan dapat diverifikasi,” kata Pompeo kepada wartawan setelah pertemuan Menteri Luar Negeri NATO di Brussels.

“Kita harus menghadapi kecurangan Rusia pada kewajiban pengawasan senjata,” katanya.

Pompeo mengatakan bahwa AS tetap “berharap” dan menambahkan “ada kemungkinan bahwa Rusia bisa mendapatkan pijakan yang lebih baik.”

“Beban jatuh pada Rusia untuk membuat perubahan yang diperlukan, hanya mereka yang dapat menyelamatkan perjanjian ini,” tambahnya.

“Jika Rusia mengakui pelanggarannya lalu sepenuhnya dan diverifikasi telah kembali patuh, maka kami akan, tentu saja, menyambut tindakan ini,” tambahnya.

Baca juga: 

Pernyataannya datang setelah NATO menyerukan kepada Rusia untuk kembali mematuhi perjanjian itu sepenuhnya.

Dalam sebuah pernyataan, aliansi tersebut mengatakan: “Kami menyerukan kepada Rusia untuk segera kembali ke kepatuhan penuh dan dapat diverifikasi. Sekarang terserah Rusia untuk melestarikan Perjanjian INF.”

“Sekutu telah menyimpulkan bahwa Rusia telah mengembangkan dan menerjunkan sistem rudal, yang melanggar Perjanjian INF dan menimbulkan risiko signifikan terhadap keamanan Euro-Atlantik,” kata pernyataan itu.

“Kami sangat mendukung temuan Amerika Serikat bahwa Rusia secara material melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF,” tambahnya.

Pernyataan itu mencatat bahwa AS dan sekutunya telah berulang kali menyuarakan keprihatinan mereka dengan Rusia, baik secara bilateral maupun multilateral.

Perjanjian INF ditandatangani pada 1987 oleh Sekretaris Jenderal Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan dan sebagian besar dirancang untuk mencegah prospek perang nuklir di Eropa.

Pada 21 Oktober, Presiden AS Donald Trump mengumumkan niatnya untuk mundur dari perjanjian.

Perusahaan Spyware Israel Bantu Arab Saudi Pantau HP Khashoggi

Redaktur: Deddy Purwanto

YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Sebuah perusahaan perangkat lunak Israel pada hari Senin membantah tuduhan bahwa spyware mereka telah digunakan sehubungan dengan pembunuhan wartawan Saudi, Jamal Khashoggi.

Dituduh membantu pemerintah Saudi memantau pesan telepon Khashoggi, NSO Group menyebut tuduhan itu “sepenuhnya tidak berdasar” dengan “tidak ada bukti” bahwa teknologi perusahaan mereka telah digunakan.

Tuduhan itu dibuat oleh aktivis yang berbasis di Montreal, Omar Abdulaziz, yang mengatakan bahwa ponselnya diretas oleh perusahaan melalui perangkat lunak Pegasus, yang memungkinkan pemerintah Saudi untuk memantau korespondensinya dengan Khashoggi.

Pegasus menginfeksi ponsel dengan mengirim pesan teks agar pengguna tergoda untuk mengklik tautan terlampir. Setelah tautan diklik, perangkat lunak diunduh ke ponsel dan menginfeksinya.

Baca juga: 

Khashoggi, seorang wartawan dan kolumnis Saudi untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Setelah awalnya mengatakan dia meninggalkan konsulat dalam keadaan hidup, Arab Saudi akhirnya mengaku beberapa pekan kemudian bahwa dia terbunuh di sana.

Tim hukum Abdulaziz mengajukan gugatan kepada Israel pada hari Ahad dengan alasan bahwa NSO Group melanggar hukum internasional dengan menjual perangkat lunaknya ke Arab Saudi, dengan mengetahui bahwa perangkat lunaknya itu dapat digunakan untuk melanggar hak asasi manusia.

Mei lalu, Abdulaziz mengatakan dia bertemu dua pejabat pemerintah Saudi di Montreal dan merekam percakapan mereka, lalu berbagi rekaman itu dengan CNN.

Para pejabat mengatakan mereka dikirim oleh Putra Mahkota Saudi, Mohammad bin Salman, yang ingin menawari dia pekerjaan.

Abdulaziz berkonsultasi dengan Khashoggi setelah para pejabat menyuruhnya pergi ke kedutaan Saudi untuk mengisi dokumen, dan Khashoggi mengatakan kepadanya untuk tidak pergi dan hanya menyanggupi bertemu di tempat umum.

Pemimpin Syiah Houthi: Pembicaraan Damai dengan Arab Saudi Dimulai Kamis

Redaktur: Deddy Purwanto

SANAA (Jurnalislam.com) – Perundingan perdamaian yang ditengahi PBB antara Houthi dan pemerintah Yaman akan dimulai hari Kamis di Swedia, seorang anggota terkemuka Houthi mengatakan pada hari Selasa (4/12/2018).

Kamis adalah “tanggal untuk konsultasi kecuali beberapa perubahan terjadi,” Hamid Asem mengatakan kepada Anadolu Agency ketika bersiap-siap di Bandara Internasional Sanaa untuk penerbangannya dalam perjalanan ke Swedia.

Dia menyuarakan harapan bahwa konsultasi akan menghasilkan pemahaman antara kedua belah pihak dengan ketentuan bahwa “Arab Saudi dan AS akan menerima kesepakatan menghentikan perang”.

Sebuah sumber di Bandara Internasional Sanaa mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa negosiator Houthi terbang dari Sanaa ke Stockholm naik pesawat Kuwait Airlines bersama utusan khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffith.

Sumber itu, yang berbicara dengan syarat anonim karena pembatasan berbicara kepada media, menolak memberikan rincian lebih lanjut.

Baca juga:

Perwakilan dari pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan pemberontak Houthi akan bertemu di Stockholm untuk pembicaraan yang disponsori PBB yang ditujukan untuk mengakhiri konflik empat tahun di negara miskin itu.

Yaman telah dilanda kekerasan sejak 2014, ketika kelompok pemberontak Houthi menguasai sebagian besar negara. Krisis meningkat pada tahun 2015 ketika koalisi yang dipimpin Saudi melancarkan serangan udara intensif yang ditujukan untuk membalikkan keuntungan Houthi.

Puluhan ribu orang, termasuk warga sipil, diyakini telah tewas dan PBB memperkirakan bahwa sekitar 14 juta warga Yaman beresiko kelaparan.