Yellow Vest Bersumpah akan Lanjutkan Demonstrasi Besar Hari Sabtu

PARIS (Jurnalislam.com) – Pengunjuk rasa Yellow Vest (Rompi Kuning) pada hari Kamis (13/12/2018) bersumpah akan mengadakan demonstrasi besar di Perancis pada hari Sabtu.

Berbicara pada konferensi pers di ibukota Paris, Maxime Nicolle, salah satu tokoh terkemuka gerakan Rompi Kuning, mengatakan mereka akan mengadakan aksi protes meskipun pemerintah menyerukan untuk berhenti setelah penembakan Strasbourg.

Priscilla Ludosky, juru bicara gerakan itu, mengatakan warga “kelelahan karena beban pajak yang besar.”

Sejak 17 November, ribuan demonstran mengenakan rompi kuning terang – Yellow Vest – telah berkumpul di kota-kota besar Prancis, termasuk ibukota Paris, untuk memprotes kebijakan Macron yang kontroversial mengenai kenaikan pajak bahan bakar dan situasi ekonomi yang memburuk.

Baca juga:

Para demonstran, yang umumnya tinggal di daerah pedesaan karena harga sewa yang tinggi di kota-kota, telah meminta Macron untuk memotong pajak bahan bakar dan mengurangi kesulitan ekonomi mereka.

Menurut survei baru-baru ini, 84 persen orang Prancis – kebanyakan dari kelompok berpendapatan menengah – mendukung aksi protes.

Harga bahan bakar di Prancis telah meningkat lebih dari 20 persen tahun ini.

Protes Rompi Kuning dimulai di Perancis tetapi merambat ke negara-negara Eropa lainnya termasuk Brussels dan Belanda.

KTT 2 Hari Brexit Uni Eropa Digelar di Brussels

BRUSSELS (Jurnalislam.com) – KTT dua hari tentang Brexit antara Inggris dan 27 pemimpin Uni Eropa dimulai pada hari Kamis (13/12/2018) di Brussels.

Berbicara kepada media menjelang KTT, para pemimpin menunjukkan bahwa tidak mungkin mengubah kesepakatan Brexit bulan lalu yang dicapai antara Inggris dan Uni Eropa.

Perdana Menteri Inggris Theresa May mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya atas mosi setuju mereka dan mengatakan sudah waktunya untuk fokus pada persetujuan dari kesepakatan Brexit.

Pada akhir November, 27 anggota Uni Eropa menyetujui perjanjian penarikan keanggotaan Inggris dari Uni Eropa dan deklarasi politik tentang hubungan masa depan UE-Inggris.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan kesepakatan yang disetujui oleh 27 negara Uni Eropa tidak dapat diubah.

Baca juga: 

Dia mengatakan KTT itu juga akan mengatasi ketegangan yang meningkat antara Rusia dan Ukraina, serta masalah anggaran.

Presiden Perancis Emmanuel Macron juga mengatakan sebuah diskusi politik akan dibuat mengenai kesepakatan itu, dan menambahkan: “Kami tidak dapat membuka kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk di-negosiasi ulang.”

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyatakan bahwa mereka siap menawarkan dukungan yang diperlukan untuk May, tetapi kesepakatan yang ada adalah satu-satunya kesepakatan yang bisa dicapai ketika negara mengambil keputusan untuk meninggalkan Uni Eropa.

Anggaran jangka panjang Uni Eropa, pasar tunggal, migrasi dan hubungan eksternal juga akan menjadi fokus pertemuan dua hari, menurut situs web resmi Dewan Eropa.

Selisihi Trump, Senat AS Tolak Dukungan AS dalam Perang Yaman

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Senator AS telah memilih untuk merekomendasikan agar AS berhenti mendukung perang yang dipimpin Saudi-UAE di Yaman, secara langsung menantang Arab Saudi dan Presiden Donald Trump dalam hal pembantaian kolumnis Jamal Khashoggi.

Senator juga menyetujui resolusi tidak mengikat yang mengatakan bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi.

Voting bipartisan pada hari Kamis (13/12/2018) tersebut dilakukan dua bulan setelah pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul dan setelah Trump meragukan siapa yang harus disalahkan. Para pejabat intelijen AS telah menyimpulkan bahwa Pangeran Mohammed sedikitnya pasti mengetahui rencana itu, tetapi Trump berulang kali memuji kerajaan.

Khashoggi terbunuh pada 2 Oktober setelah memasuki konsulat Saudi di Istanbul untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan bagi rencana pernikahannya.

Baca juga: 

Setelah mengeluarkan pernyataan yang kontradiktif selama beberapa hari, Arab Saudi akhirnya mengakui bahwa Khashoggi terbunuh di dalam konsulat dan tubuhnya dipotong-potong. Kerajaan itu berulang kali mengatakan bahwa Pangeran Muhammad tidak memiliki pengetahuan tentang pembunuhan itu, yang menurut Turki diperintahkan dari tingkat tertinggi kepemimpinan Saudi.

Merasa frustasi dengan putra mahkota dan Gedung Putih mendorong beberapa senator Partai Republik untuk mendukung resolusi Yaman. Resolusi itu menjadi sebuah teguran bagi sekutu lama AS, Arab Saudi. Pihak lain sudah khawatir dengan kebrutalan perang Yaman. Hasil pemungutan suara pada resolusi Yaman adalah 56-41 sehingga DPR tidak akan mungkin mempertimbangkan resolusi.

Rosiland Jordan, reporter Al Jazeera, melaporkan dari US Capitol di Washington, DC, mengatakan pemungutan suara itu simbolis dan mengirim pesan kepada administrasi Trump bahwa kontrol kebijakan luar negeri Gedung Putih tidak lagi akan dibiarkan.

Sama’a al-Hamdani, seorang analis Yaman dari Georgetown University, menambahkan bahwa pemungutan suara adalah “sebuah pesan untuk mengatakan bahwa rakyat Amerika telah menjangkau para senator mereka mengatakan tidak ingin menjadi bagian dari perang ini atau bertanggung jawab atas kehidupan dan penderitaan manusia di Yaman.”

Diadili di AS, Mata-mata Rusia Akhirnya Akui Lakukan Ini

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Maria Butina, yang dituduh sebagai agen Rusia dan mencoba mempengaruhi kebijakan AS, mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi, Kamis (13/12/2018).

Selama sidang pembelaan di Pengadilan Distrik AS di Washington, Butina mengakui bahwa dia dan pacarnya, aktivis Partai Republik Paul Erickson, bekerja dan berkomplot dengan agen Rusia untuk “membentuk jalur komunikasi tidak resmi dengan orang-orang Amerika yang memiliki kekuasaan dan pengaruh atas politik AS.”

Agen Rusia itu dilaporkan adalah Alexander Torshin, deputi gubernur bank sentral Rusia. Torshin dijatuhi sanksi oleh AS pada bulan April.

Setelah datang ke AS, mata-mata yang diduga telah mendaftar sebagai mahasiswa pascasarjana di American University di Washington itu menjadi advokat hak senjata dan bekerja dengan anggota terkemuka National Rifle Association.

Jaksa mengatakan bahwa pada tahun 2015, dia telah menyusun proposal yang disebut “Proyek Deskripsi Diplomasi (Description of the Diplomacy Project)” dimana dia akan bertindak sebagai pemancar komunikasi antara AS dan Rusia.

Baca juga: 

Jaksa penuntut juga mengatakan, warga negara Rusia itu mengadakan “jamuan makan malam persahabatan” di mana ia bekerja untuk membuat saluran komunikasi dengan politisi tingkat tinggi AS.

Pada bulan Juli dia dituduh melakukan konspirasi dengan bekerja atas nama pemerintah Moskow, dan menjadi agen Rusia.

Walaupun pengadilan belum memutuskan hukumannya, dia menghadapi hukuman penjara maksimal lima tahun, dan kemungkinan besar akan menghadapi deportasi setelah menyelesaikan hukumannya.

Sidang selanjutnya dijadwalkan pada bulan Februari untuk membahas kapan Butina harus dijatuhi hukuman.

Sidang tersebut merupakan pertama kalinya seorang warga Rusia dihukum karena berusaha mempengaruhi politik AS dalam rentang pemilihan presiden 2016.

Dompet Dhuafa Luncurkan Program Lombok Bangkit

LOMBOK (Jurnalislam.com) – Di masa pemulihan pasca gempa yang dialami oleh warga Lombok Utara, Lombok Timur dan Lombok Barat, Dompet Dhuafa yabg terus berkontribusi dari fase respon hingga fase recovery mengadakan peluncuran Lombok Bangkit. Acara ini Dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya daerah Lombok Barat, Lombok Utara dan Timur, relawan, penerima manfaat, media serta donatur. (Rabu,12/12)

Direktur Program Dompet Dhuafa Filantropi, M. Sabeth Abilawa, mengatakan, ”Masa recovery ini merupakan fase pergantian dari fase sebelumnya yang akan berdampak pada perkembangan ekonomi mayarakat Lombok. Selain itu juga, ini merupakan cara Dompet Dhuafa untuk mengenalkan dan mendekatkan Lembaga kami kepada masyarakat NTB agar dapat berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat di masa recovery ini.”

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada Dompet Dhuafa yang telah menggulirkan banyak program di Lombok, khususnya Lombok Utara selama masa tahap respon hingga recovery. “Hadirnya Dompet Dhuafa di sini menunjukkan, begitu banyak masyarakat yang peduli dengan kita,” ujarnya.

Melalui Lombok Bangkit (LOVER – LOMBOK RECOVERY), Dompet Dhuafa mensosialisasikan program-program yang telah dilakukan dari fase respon hingga recovery kepada masyarakat luas khususnya pemerintah. Dompet Dhuafa sudah terjun dengan berbagai program untuk Lombok Bangkit mulai membangun Masjid Sementara, Sekolah Sementara, Hospital Keliling (HOPING), Rumah Sementara (Rumtara), Kebun Sehat Keluarga, Bengkel, hingga Pustu (Puskesmas Pembantu) yang ramah di kawasan bencana gempa.

Yang juga menjadi bagian dari Lombok Bangkit adalah kami merencanakan dibukanya kantor Cabang Layanan Dompet Dhuafa di NTB dan Layanan Kesehatan Cuma-cuma NTB dalam waktu dekat.

Di saat yang bersamaan kamipun meluncurkan buku “Merawat Asa”, merupakan rekam jejak pelaksanaan layanan psikologi bagi para penyintas di Lombok, tutup Sabeth Abilawa.

Hingga akhir Agustus, tercatat sudah 560 orang meninggal dunia akibat gempa bumi, dengan sebaran Kabupaten Lombok Utara 466 orang, Lombok Barat 40 orang, Lombok Timur 31 orang, Kota Mataram 9 orang, Lombok Tengah 2 orang, dan Kota Denpasar 2 orang. Selain itu, sebanyak 1.469 orang oluka-luka, pengungsi tercatat 396.302 jiwa tersebar di ribuan titik. Sedangan sebanyak 83.392 rumah rusak berat, 3.540 fasilitas umum dan sosial rusak. (sumber BNPB)

Peluncuran Lombok Bangkit merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada donatur kemanusiaan gempa Lombok yang telah mendonasikan bantuannya melalui Dompet Dhuafa. Dalam acara seremoni Lombok bangkit, menampilkan exhibisi program dan kegiatan yang dilakukan Dompet Dhuafa di Lombok pasca gempa bulan Juli 2018 mulai dari fase respon hingga recovery. Seperti senam sehat, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan dengan target 100 penerima manfaat, service motor gratis untuk 20 motor, pameran foto kegiatan respon dan recovery Lombok, stand Psychological First Aid (PFA) dan urban farming, pameran hasil karya anak-anak sekolah binaan Dompet Dhuafa, pameran produk olahan kelapa dan produk keripik agar Lombok bisa segera bangkit dan dapat kembali berdaya seperti semula.

Cegah Perpecahan, Tokoh Agama Diminta Lebih Aktif di Tahun Politik

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’thi mengatakan, Islam adalah agama yang mencintai persatuan dan menyuarakan pesan-pesan perdamaian.

Hal itu dikatakan saat menjadi pembicara Diskusi Media Mengenai Kerukunan Bangsa yang dihadiri sejumlah pemuka agama dari Kristen, Hindu dan Budha di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/12/2018).

“Islam adalah agama yang mengedepankan persatuan, agama yang menyuarakan pesan-pesan perdamaian dan wasathiyah. Islam tidak mengajarkan perpecahan dan tidak membenarkan perpecahan,” kata Abdul Mu’thi.

Terkait tahun politik, Abdul Mu’thi mengatakan, perdamaian di tahun 2018 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017. Ia pun tak menampik jika di tahun 2019 perdamaian itu akan kembali diuji mengingat akan adanya pilpres pada April mendatang.

“Beberapa lembaga penelitian memang menunjukan adanya peningkatan hate speech, ujaran kebencian dan ujaran pemelintiran yang menjadi fenomena dan realitas baru di mana memang kita tidak menghadapi tantangan yang sederhana, yaitu pilpres 2019,” tuturnya.

Menurut Abdul Mu’thi, tantangan tahun politik yang sudah semakin dekat, menuntut peran serta seluruh eleman bangsa terutama dari kalangan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Nah di sinilah peran tokoh agama untuk bagaimana kita memperbuat agama sebagai kekuatan bangsa yang bersifat universal. Saya kira para tokoh lintas agama dalam menghadapi tahun politik untuk lebih sering melakukan pertemuan-pertemuan,” ungkapnya.

Hal itu, kata dia, dimaksudkan agar para tokoh lintas agama bisa membangun proximity atau kedekatan yang genuine antar para pemeluk agama, sehingga bisa meminimalisir potensi-potensi yang bisa mengerucut pada konflik horizontal.

“Saya kira Indonesia dalam konteks demokrasi sudah dipandang dunia internasional, Indonesia juga memiliki pengalaman demokrasi yang sangat bagus, beberapa kali pemilihan presiden dilakukan secara langsung dan nyaris tanpa pertumpahan darah. Kita harus buktikan itu lagi,” tutupnya.

UKP-DKAAP Jalankan Tiga Mandat Presiden Jokowi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Prof. Syafiq Mughni menyatakan dibentuknya UKP-DKAAP karena Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menciptakan kerukunan dan harmoni antar umat beragama di Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi “Refleksi Akhir Tahun dan Proyeksi Kerukunan Antar-umat Beragama di Tahun Politik” di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/12/2018).

Menurutnya, untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni antar umat beragama, ada tiga fokus yang selanjutnya dituangkan dalam mandat Presiden.

“Pertama, mengembangkan dialog dan kerja sama antar agama baik ke dalam dan ke luar negeri dengan mempromosikan kerukunan antaragama di Indonesia,” kata Syafiq Mughni.

Kedua, yakni mengembangkan dialog dan kerja sama antar bangsa, peradaban dengan mempromosikan kebudayaan, peradaban Indonesia berdasarkan Pancasila, utamanya agama dan budaya.

Yang ketiga, tambah Syafiq Mughni, UKP-DKAAP yang terdiri dari tujuh orang juga dimandatkan Jokowi untuk secara khusus mempromosikan kehidupan umat Islam Indonesia berdasarkan prinsip wasathiyah (rahmatan lil alamin) ke dalam dan ke luar negeri.

“Dalam seluruh rangkaian mandat di atas, UKP melaporkan seluruh kegiatannya kepada Presiden, yang menjadi mandat dari Presiden, serta, memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait upaya mewujudkan dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Indonesia dan mempromosikannya ke luar negeri,” tutupnya.

Oknum Guru Cabuli Murid di Sumbar, KPAI Turun Tangan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kekerasan seksual terhadap sejumlah siswa oleh oknum guru kembali terjadi. Kali ini diduga dilakukan oleh oknum guru pengajar seni dan budaya di salah satu sekolah menengah di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Terduga pelaku berstatus guru PNS sejak tahun 2000.

Kasus ini sampai di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) setelah salah satu orangtua korban melapor ke aplikasi LAPOR yang terhubung langsung dengan Kantor Staf Presdiden (KSP), kementerian/lembaga terkait, termasuk Ombudsman dan KPAI.

Untuk menangani kasus tersebut, KPAI kemudian melakukan pengawasan langsung dan juga meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan Polres Pasaman di kantor Bupati. Rakor dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Pasaman.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, proses pengawasan kasus anak diduga korban kekerasan seksual di sekolah dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan rapat pembahasan kasus (Case Conference) dengan pihak pemerintah daerah dan OPD Kabupaten Pasaman serta Polres Pasaman

“Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Pasaman bahwa awalnya mereka mengetahui kasus tersebut setelah menerima informasi dari DP3A Provinsi Sumatera Barat,” ucap Retno melalui keterangan tertulisnya yang diterima Jurnalislam.com Rabu (12/12/18).

Lalu, mereka melakukan penggalian informasi mendalam kepada pihak Sekolah dan beberapa pihak terkait. Namun tidak diperoleh hasil sesuai dengan pengaduan salah satu orangtua siswa di LAPOR.

Pihak DP3A Kabupaten Pasaman telah melaporkan secara tertulis kepada pihak DP3A Provinsi terkait hasil penggalian informasinya
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari kepala sekolah dan guru yang mengenal terduga pelaku menyatakan tidak mengetahui kasus tersebut.

Sedangkan kepala sekolah tempat terduga pelaku bertugas menyatakan telah berbicara dengan terduga pelaku, beberapa orangtua siswa, dan siswa.

Miris! Begini Curhatan Dokter Mengenai BPJS

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Adalah dr. Afrizal, pemilik RS Harapan Bunda, Jakarta yang merupakan salah satu dokter yang memberikan keterangan mengenai telatnya pembayaran pihak BPJS Kesehatan kepada pihak rumah sakit.

 

Dia mengungkapkan pihak BPJS telah menunggak selama 3 bulan kepada RS Harapan Bunda sebesar Rp. 10,7 miliar.

 

“Saya terpaksa memviralkan video ini, semoga sampai kepada orang – orang yang menjadi bagian mengambil keputusan. Mulai dari Presiden Republik Indonesia sampai di Komisi IX dan teman – teman BPJS”, curhat dr. Afrizal.

 

Dari ruangan hemodialisa cuci darah RS Harapan Bunda beliau mengeluhkan bagaimana sulitnya melayani pasien cuci darah karena pembayaran dari BPJS Kesehatan juga belum cair sedangkan cuci darah pasien harus dilayani.

 

“Saya ada di ruangan cuci darah. Ini pasien – pasien saya, kami berjuang di sini menyelamatkan nyawa dan kami tidak pernah memberhentikan cuci darah walaupun kami sampai hari ini belum dibayar BPJS”, tegas Afrizal.

 

Menurutnya, banyak pihak rumah sakit yang mengeluhkan telatnya pembayaran dari BPJS mengingat pasien harus tetap dilayani.

 

“Dan perlu diketahui, sampai hari ini, 3 bulan rumah sakit kami belum dibayar oleh BPJS. Nilainya sekitar Rp. 10,7 miliar. Saya harus mengatakan ini, karena saya tidak bisa berpikir lagi. Saya harus bayar pakai apa membeli alat – alat ini,” ujarnya.

Wakaf Produktif Terbukti Entaskan Kemiskinan

SURABAYA (Jurnalislam.com)– Program wakaf produktif menjadi inisiatif baru pengembangan Wakaf, agar lebih bermanfaat di masyarakat.

Istilah wakaf produktif merujuk pada skema pengelolaan wakaf. Harta benda yang diwakafkan digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Ketua Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI), Mohammad Nuh mengatakan wakaf produktif telah terbukti mampu menjadi instrumen kesejahteraan. Sebab model wakaf produktif bukan hanya sekedar ada aktivitas pengumpulan wakaf, namun juga bermanfaat dan lebih besar lagi bagi umat dan bangsa.

“Yang kita inginkan bukan sekedar ada, tapi adanya itu hasil wakaf yang bisa membebaskan kemiskinan, tapi sekaligus sustain, atau terus menerus bermanfaat untuk jangka panjang. Dan itulah yang membedakan wakaf produktif, dengan zakat dengan infaq,” kata M Nuh di forum diskusi ISEF 2018 tentang ‘Inovasi Wakaf untuk Kemartabatan dan Kemakmuran Bangsa’, Rabu (12/12) di Surabaya.

Mantan Menteri Pendidikan ini menyebut, ciri peradaban Islam yang maju tersebut adalah maju dalam pengelolaan wakafnya. Dan wakaf produktif menjadi kunci, karena aset wakaf yang terkumpul dikelola secara produktif sehingga nilainya yang dirasakan, bisa lebih besar. Tidak hanya sekedar berlomba-lomba menumpuk aset wakaf.

“Selesaikan kompetisi hanya kumpulkan aset wakaf, kita ingin membangun kerjasama antar pengelola harta wakaf. Kita harus satu proyek dalam mengelola wakaf menjadi produkttif,” tegas Nuh.

Untuk itu, Nuh memandang perlu dibentuk ekosistem wakaf produktif. Kalau ekosistemnya sudah terbangun maka, ia yakin, orang mewakafkan hartanya tidak membutuhkan energi yang besar. Termasuk BWI menekankan perlunya membangun literasi perwakafan, untuk melaksanakan wakaf produktif.

Elemen lain yang tidak kalah penting mewujudkan wakaf produktif adalah saling sinergi antar lembaga wakaf. “Perlu saling bantu project wakaf yang bersama, termasuk perbankan syariah ikut berbondong bondong dengan nazhir (pihak penerima harta) wakaf, agar harkat dan martabat bangsa bisa bangkit,” katanya.

Ke depan, BWI berharap dengan wakaf produktif, umat Islam bisa berkontribusi lebih nyata pada pembangunan ekonomi nasional. Membangun Jalan tol, rumah sakit-rumah sakit, pabrik hingga pelabuhan yang dibangun oleh wakaf. Sehingga wakaf ini menjadi oksigen, yang terus masuk mendukung pembangunan di indonesia.

“Kalau islamic social fund (wakaf, zakat, infak dan sedekah) digabungkan dengan islamic commercial fund (sukuk), ini bisa membangun Indonesia yang luar bisa. Islam benar benar menjadi rahmatan lilalamin. Jadi bukan hanya jargon tapi dibuktikan dengan perbuatan,” imbuh Nuh.

Sumber: republika.co.id