Amnesty Internasional: Hukuman Mati Tak Efektif Berantas Narkoba

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Laporan tahunan Amnesty Internasional soal hukuman mati 2018 mencatat, data vonis mati memperlihatkan bahwa mayoritas hukuman mati dijatuhkan untuk terpidana mati kasus narkoba.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai sulit untuk membuktikan kebenaran klaim pemerintah Indonesia bahwa hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba dapat memberantas kejahatan tersebut dari akarnya.

“Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa hukuman mati adalah pencegah kejahatan yang lebih efektif daripada bentuk hukuman pidana lainnya,” katanya saat peluncuran laporan global tahunan tentang hukuman mati di Kantornya, Menteng, Jakpus, Rabu (10/04/2019).

Menurutnya data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

“Bahkan ketika pemerintah telah mengambil langkah keras dengan mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba maupun melakukan penggunaan kekerasan dalam kegiatan pemolisian,” tuturnya.

Jelang Pilpres, Ini Imbauan Jamaah Ansharu Syariah Untuk Umat Islam

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

MALANG (Jurnalislam.com) – Amir Jamaah Ansharu Syariah, Ustadz Muhammad Achwan mengimbau kaum muslimin untuk berhati-hati menentukan pilihannya dalam pemilu yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari kedepan.

“Saya meminta kepada kaum muslimin untuk berhati-hati dalam menentukan pilihan. Kita sudah tahu pihak mana yang telah menjadikan bangsa ini berantakan dalam segala bidang, terutama dalam tatanan kehidupan masyarakat yang semakin rusak,” katanya dilansir dari situs resmi Ansharusyariah.com, Rabu (10/4/2019)

Menurutnya, dalam kurun waktu 4.5 tahun pemerintahan Jokowi, umat Islam sudah banyak dirugikan. Mulai dari kebijakan-kebijkan yang tidak pro rakyat hingga kriminalisasi ulama dan aktivis Islam yang dinilai Ustadz Achwan sudah sangat melukai hati umat Islam.

“Sudah kelihatan sekali rezim saat ini sama sekali tidak mau peduli dengan umat Islam malah justru memarjinalkan kaum muslimin dan para ulama. Salah sedikit saja sudah langsung diambil tindakan. Sehingga sudah tidak bisa diharapkan lagi ada kebaikan dari rezim ini,” sambungnya.

Ustadz Achwan mengatakan, kondisi tersebut membuat para ulama memutuskan untuk terlibat langsung dalam pemilu kali ini dengan menghadirkan calon presiden yang dapat mewakili suara umat Islam. 

“Para ulama ini betul-betul ingin membimbing umat supaya umat tidak salah pilih dan mudah-mudahan dengan turunnya para ulama ini ada campur tangan Allah yang kita harapkan dan benar-benar memberikan kemenangan kepada umat Islam,” tegasnya.

“Maka pilihlah pemimpin yang akan membawa pada kesejahteraan dan kebaikan bagi bangsa ini terutama kebaikan kaum muslimin. Pilihlah calon pemimpin yang telah disepakati oleh para ulama.”

Selain itu, Ustadz Achwan juga mengimbau kaum muslimin untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan mengenyampingkan perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan.

“Kita punya tujuan yang pokok, yaitu mencegah kemunkaran ini semakin merajalela dan mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru yang kita pilih Allah memberkahi kita semua dan Indonesia ini. Umat Islam harus bersatu untuk menghadang membendung kedzaliman,” pungkasnya.

Aliansi Cinta Keluarga Kecam Penganiayaan Remaja Putri di Pontianak

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Aliansi Cinta Keluarga (AILA) mengaku prihatin atas kasus pelecehan seksual terhadap remaja putri yang dianiaya oleh temannya sendiri di Potianak, Kalimantan Barat. Ketua Umum AILA, Rita Hendrawati Subagio menegaskan, para pelaku dapat dijerat dengan pasal 353 tentang tindak penganiayaan berat berencana.

“Sebagai organisasi yang peduli pada keluarga Indonesia, AILA Indonesia menyatakan keprihatinan yang sedalam-dalamnya kepada korban kejahatan kesusilaan dan korban kekerasan pada anak dan mengecam keras para pelakunya,” katanya dalam keterangan pers, Rabu (10/4/2019).

Berikut keterangan selengkapnya:

PERNYATAAN SIKAP AILA INDONESIA

1. Sebagai organisasi yang peduli pada keluarga Indonesia, AILA Indonesia menyatakan keprihatinan yang sedalam-dalamnya kepada korban kejahatan kesusilaan dan korban kekerasan pada anak dan mengecam keras para pelakunya.

2. Penganiayaan terhadap seorang remaja putri di Pontianak, yang dianiaya oleh teman-teman remaja putri lainnya. Para pelaku bisa dikenakan pasal 353 ayat (1) dan (2) pasal 354 ayat (1), pasal 355 ayat (1) KUHP tentang tindak penganiayaan berat terencana dan atau Pasal 76C UU Perlindungan Anak.

AILA Indonesia mengapresiasi aparat hukum yang dengan cepat menangkap para pelaku. AILA Indonesia mendukung langkah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyatakan bahwa kasus ini akan dilanjutkan ke meja hukum (sumber : https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1138211-kasus-audrey-kpai-sebut-tak-ada-kata-damai) .

Karena korban dan para pelaku adalah anak perempuan di bawah umur, maka AILA Indonesia berharap mereka dapat diperlakukan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. AILA Indonesia berharap pemerintah melalui KPAI dapat melakukan konseling baik pada para korban atau pun pelaku, mengingat usia mereka yang masih di bawah umur. Saat ini AILA Indonesia sedang melakukan kerjasama dengan elemen terkait di Pontianak untuk terus memantau kasus ini.

Mengingat usia korban dan para pelaku yang masih di bawah umur, AILA Indonesia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak menyebarkan identitas pribadi korban (nama, foto diri dll) dan identitas pribadi (foto, nama, media sosial dll) para pelaku.

3. AILA Indonesia berharap kasus-kasus kekerasan pada anak dan kejahatan kesusilaan seperti perkosaan , tidak dipolitisasi untuk tujuan-tujuan tertentu, dengan menganggap tidak ada delik hukum yang dapat menjerat pelaku kejahatan tersebut.

4. Dengan berbagai bentuk kekerasan pada anak dan kejahatan kesusilaan yang terjadi, AILA Indonesia mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk melakukan pendidikan dengan sungguh-sungguh, mempererat hubungan antar anggota keluarganya dan mempertebal keimanan agar tidak terjerumus pada pengaruh yang mendorong pada tindak kejahatan.

Rita Hendrawati Subagio
Ketua AILA Indonesia

Presiden Sementara Aljazair Abdelkader Bensalah Ditolak Rakyat

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

ALJIR (Jurnalislam.com) – Ribuan demonstran pada Selasa (9/4/2019) berunjuk rasa menolak pengangkatan Presiden sementara Aljazair, Abdelkader Bensalah untuk mengambil alih kekuasaan.

Bensalah dinilai sebagai bagian dari kasta penguasa presiden sebelumnya Abdelaziz Bouteflika yang mengundurkan diri pekan lalu.

Sebagai sekutu lama Bouteflika, Bensalah telah terpilih sebagai pemimpin Majelis Tinggi sejak awal 2000-an.

“Mengangkat Bensalah akan memicu kemarahan dan itu bisa meradikalisasi para demonstran,” kata Hassen Rahmine, seorang supir taksi yang hadir dalam aksi tersebut.

Bouteflika yang telah berkuasa selama 20 tahun itu memutuskan untuk mengundurkan diri setelah didemo rakyatnya selama berminggu-minggu.

Palemen Aljazair menunjuk Abdelkader Bensalah sebagai presiden sementara negara di utara Afrika itu.

“Kamu pergi berarti kamu pergi,” salah satu bunyi spanduk yang dibawa demonstran.

GMTI: Indonesia Peringkat Pertama Tujuan Wisata Halal Dunia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Global Muslim Travel Muslim Index (GMTI) 2019 menobatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai tujuan pariwisata halal dunia.

Posisi ini diraih setelah lima tahun upaya pengembangan wisata halal Indonesia. Pada 2015, Indonesia masih menduduki peringkat keenam.

GMTI diukur oleh lembaga pemeringkat internasional Crescent Rating bekerja sama dengan perusahaan teknologi pembayaran Mastercard.

CEO Crescent Rating, Fazal Bahardeen menyampaikan Indonesia menjadi negara yang paling pesat pertumbuhan wisata halalnya di dunia.

“GMTI menilai 130 destinasi secara global, baik negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mau pun negara-negara non-OKI,” kata Fazal, dalam peluncuran laporan GMTI 2019 di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Indonesia menduduki posisi pertama untuk negara OKI bersanding dengan Malaysia yang mempertahankan posisinya.

Posisi selanjutnya diikuti oleh Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Maroko, Bahrain, Oman, dan Brunai.

Sementara untuk negara non-OKI, peringkat pertama wisata halal diduduki oleh Singapura. Diikuti oleh Thailand, Inggris, Jepang, Taiwan, Afrika Selatan, Hong Kong, Korea Selatan, Prancis, Spanyol, dan Filipina.

Direktur Utama Mastercard, Tommy Singgih mengatakan Indonesia adalah satu-satunya negara yang sangat progresif. Hal ini, kata dia, berkat usaha dan komitmen pemerintah yang menggalakkan wisata halal, salah satunya dengan penetapan 10 tujuan prioritas wisata halal.

“Indonesia juga memiliki penetapan rating Muslim Travel Index (IMTI) sejak tahun lalu untuk mendorong pengembangan destinasi halal,” kata dia pada kesempatan yang sama.

Skala pengukurannya sama seperti GMTI dengan penyesuaian kondisi di lapangan. Pada 2015 Indonesia berada di peringkat ke enam, setahun kemudian naik ke posisi empat. Pada 2017, Indonesia berada di posisi tiga, 2018 naik ke posisi dua dan kini 2019 meraih posisi pertama.

Sumber : republika.co.id

Logo Halal Jadi Pertimbangan Utama Kelas Menengah Muslim Pilih Kuliner

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) —Seiring perkembangan zaman, pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia mengalami perubahan, termasuk kalangan menengah Muslim.

Ketua Program Studi Bisnis Islam Program Pendidikan Sarjana Universitas Indonesia Sri Rahayu Hijra Hati menjelaskan, perubahan pola konsumsi itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Selain faktor pemasukan, pola konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor besarnya jumlah generasi milenial dan tingkat urbanisasi di Indonesia.

“Ketiga faktor tersebut secara simultan mendorong perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia, dan tentunya juga kelas menengah Muslim,” kata Sri, Selasa (9/4/2019).

Menurut Sri, kesibukan sehari-hari, paparan sosial media dan tersedianya aplikasi delivery makanan secara daring.

Hal ini menyebabkan banyak masyarakat menengah untuk mengkonsumsi makanan yang sudah jadi,

Atau makan di luar (eating out) atau menyimpan makanan instant atau frozen food di rumah.

Namun, karena kalangan kelas menengah biasanya juga merupakan kalangan yang terdidik.

Banyak juga yang menyadari pentingnya kesehatan, sehingga permintaan atas makanan sehat seperti sayur buah-buahan organik menjadi semakin tinggi.

Di samping itu, konsumen Muslim Indonesia juga lebih mementingkan kredibilitas dari logo halal sebuah makanan dibandingkan memperhatikan produk itu asli lokal atau impor.

Sri mencontohkan, produk makanan impor berupa mie instan yang pernah menjadi tren di masyarakat.

Mie instan tersebut sebetulnya telah memperoleh sertifikasi  halal dari Federasi Muslim Korea.

Namun, karena ada isu-isu negatif terkait kehalalan produk akhirnya produsen perusahaan tersebut mendaftarkan produknya ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Hal ini mungkin disebabkan masyarakat Muslim Indonesia merasa bahwa sertifikasi halal atau halal logo dari MUI lebih kredibel atau lebih  bisa dipercaya,” tutur Sri.

sumber: republika.co.id

 

‘Kartu Pra Kerja Jokowi Hanya Tingkatkan Jumlah Pengangguran’

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ekonom CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto menilai bahwa ide calon presiden 01, Joko Widodo mengenai Kartu Pra Kerja masih absurd dan tidak jelas.

Sebab, penjelasan mengenai kartu tersebut masih berubah-ubah dan tidak memiliki sasaran yang jelas.

“Soal kartu ini masih diubah-ubah. Dalam satu hari bisa berbeda antara yang disampaikan Jokowi dan timnya. Tetapi saya bisa katakan kartu ini belum merupakan ide yang solid, absurd,” katanya dalam diskusi ‘Review Ekonomi Triwulan I 2019 & Jelang Debat Capres ke-5’ di Sarinah, Jakpus, Selasa (9/4/2019).

Akbar mengatakan, ketidakjelasan yang dimaksud adalah sasaran penerapannya apakah sektor formal atau informal. Jika nantinya sasarannya formal maka akan semakin banyak pekerja informal yang beralih dan makin banyaknya pengangguran.

“Karena pertama, kita harus sadar soal kartu ini. Jika sasarannya formal, bukan mereka yang lulus dan ingin bekerja saja yang ingin tapi juga mereka yang sudah kerja tapi ingin bekerja formal,” katanya.

Kartu ini, tambahnya, bisa berpotensi meningkatnya pengangguran karena banyak yang pindah dari pekerjaan informal ke formal.

Indonesia Juara Ekspor Kayu, Tapi Malah Minim Ekspor Furniture

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal, mengatakan Indonesia tercatat sebagai pengekspor kayu terbesar di dunia.

“Pekerjaan ke depan adalah bagaimana membangun industri manufaktur. Kita punya banyak modal terutama kayu. Kita adalah salah satu eksportir kayu terbesar di dunia bahkan nomor satu,” katanya dalam diskusi ‘Review Ekonomi Triwulan 1 2019 & Jelang Debat Capres ke-5’ di Sarinah, Jakpus, Selasa (9/4/2019).

Pasalnya prestasi mengekspor kayu ini nyatanya tidak membuat Indonesia menjadi negara pengekspor bahan olahan kayu atau furniture terbesar di dunia.

Data terakhir menunjukkan, peringkat ekspor furniture Indonesia turun 5 tingkat ke peringkat 17 di dunia.

“Tapi kalau dibandingkan dengan sebelumnya peringkat pengekspor furniture, kita bukan eksportir furniture nomor satu. Kita bahkan turun rangkingnya menjadi 17 dari sebelumnya 12,” tuturnya.

Faisal melanjutkan, selama ini kayu Indonesia sebagian besar di ekspor ke China. Hal ini kemudian membuat negara tersebut menjadi negara pengelola kayu terbesar di dunia.

“Kemana kayu kita di ekspor? Itu ke Cina. Cina lah yang mengelola kayu menjadi furniture. Cina bahkan menjadi negara nomor satu pengekspor furniture di dunia. Untuk itu dengan melihat fakta ini, kita perlu membangun industri hilir dalam hal ini kayu,” jelasnya.

 

 

Pertumbuhan Ekonomi Mentok di 5 Persen, Ini Saran CORE untuk Pemerintah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun masih terjebak di kisaran 5 persen. Ini terjadi karena sebagian potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dimaksimalkan. Salah satunya di sektor industri manufaktur.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan, industri manufaktur harus menjadi prioritas. Jika tidak diprioritaskan maka Indonesia akan sama seperti negara lain yang terjebak di negara pendapatan menengah selama 50 tahun.

“Kita perlu kembali lagi membangun industri manufaktur supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa paling tidak 7 persen untuk bisa mengejar. Karena kita kalau melihat beberapa contoh kasus negara berkembang lain mereka banyak berada di kelompok menengah lebih dari 50 tahun, setengah abad,” katanya dalam diskusi ‘Review Ekonomi Triwulan I 2019 & Jelang Debat Capres ke-5’ di Sarinah, Jakpus, Selasa (9/4/2019).

Dalam masa pemilihan presiden ini seharusnya kedua pasangan calon harus menyampaikan strategi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi semakin tinggi melalui industri. Sebab, sudah 10 tahun belakangan terjadi deindustrialisasi di Indonesia.

“Harus ada perubahan dan salah satunya mendorong industri manufaktur yang selama lebih dari 10 tahun ini sudah gejala deindustrialisasi dini. Itu yang belum pernah diangkat, jadi dalam 5 tahun ke dpean itu harusnya jadi salah satu agenda utama untuk siapapun yang nanti memimpin,” jelasnya.

Selain industri manufaktur, pemimpin nantinya juga harus fokus memanfaatkan tehnologi digital ekonomi untuk mendorong produksi dalam negeri.

Tehnologi digital juga diperlukan untuk memasarkan produk dalam negeri ke negara lain.

“Tentu saja bagaimana manfaatkan pertumbuhan digital ekonomi. Saya pikir bagaimana manfaatkan pertumbuhan ekonomi digital untuk mendorong produksi di dalam negeri, karena sekarang masih cenderung dimanfaatkan pasarnya saja,” tuturnya.

Ratusan Tahanan Palestina di Penjara Israel Lakukan Aksi Mogok Makan

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Sejumlah tahanan Palestina di penjara-penjara Israel melakukan aksi mogok makan secara terbuka pada Senin (8/4/2019). Aksi itu dipicu oleh keputusan Israel memasang alat pengacau sinyal untuk mencegah para tahanan membawa ponsel.

Dalam sebuah pernyataan, asosiasi mengatakan ada 120 tahanan yang ambil bagian dalma aksi mogok makan tersebut.

“Dan ratusan lainnya diperkirakan akan bergabung dalam beberapa hari ke depan,” katanya.

Menurut Komite Urusan Narapidana Palestina yang berbasis di Ramalah, jumlah warga Palestina yang berada di penjara Israel saat ini sebanyak 5.700 orang, termasuk wanita dan anak-anak