Laporan Terbaru Kejahatan Militer Myanmar Kepada Muslim Rohingya

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Investigasi terbaru Amnesty International berhasil mengumpulkan dan mengkonfirmasi bukti baru bahwa militer Myanmar telah melakukan kejahatan perang dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara bagian Rakhine, Myanmar.  Operasi militer ini masih berlangsung, sehingga meningkatkan kemungkinan kejahatan tambahan terjadi.

Laporan berjudul “No one can protect us”: War crimes and abuses in Myanmar’s Rakhine State, merinci bagaimana militer Myanmar, yang dikenal dengan nama Tatmadaw, telah membunuh dan melukai warga sipil dalam serangan-serangan membabi buta sejak Januari 2019. Pasukan Tatmadaw juga telah melakukan pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, serta penghilangan paksa.

Temuan tersebut meneliti periode operasi militer intensif yang terjadi setelah serangan terkoordinasi terhadap pos-pos polisi oleh Tentara Arakan atau Arakan Army (AA), kelompok bersenjata etnis Rakhine, pada tanggal 4 Januari 2019. Operasi militer terbaru ini dilaksanakan setelah adanya instruksi pemerintah untuk “menghancurkan” AA.

“Kurang dari dua tahun sejak masyarakat internasional mengecam kejahatan massal terhadap Rohingya, militer Myanmar kembali melakukan pelanggaran mengerikan terhadap kelompok etnis di Rakhine,” ujar Nicholas Bequelin, Direktur Regional Amnesty International untuk wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara.

“Operasi terbaru di Negara Bagian Rakhine ini menunjukkan sikap militer yang tidak berubah, tidak tereformasi, dan tidak bertanggung jawab, yang meneror warga sipil dan melakukan pelanggaran luas sebagai taktik yang disengaja.”

Amnesty International melakukan 81 wawancara, termasuk didalamnya 54 wawancara lapangan di Rakhine pada akhir Maret 2019, dan 27 wawancara jarak jauh dengan orang-orang yang tinggal di daerah yang terkena dampak konflik. Mereka berasal dari kelompok etnis Rakhine, Mro, Rohingya, dan Khami, yang beragama Budha, Kristen, dan Islam. Amnesty International juga menganalisis foto, video, dan citra satelit, serta mewawancarai pekerja kemanusiaan, aktivis hak asasi manusia, dan pakar lainnya.

Komunitas-komunitas etnis Rakhine telah lama memendam berbagai keluhan politik terhadap pemerintah pusat Myanmar. AA dipimpin oleh generasi muda nasionalis etnis Rakhine. Per hari ini, AA diperkirakan memiliki kekuatan hingga 7.000 pasukan. Didirikan pada tahun 2009, mereka telah berjuang bersama organisasi etnis bersenjata lainnya di Myanmar Utara dan dalam beberapa tahun terakhir bentrok secara sporadis dengan militer di Rakhine dan negara bagian yang berbatasan dengannya yaitu Chin. Pertempuran semakin intensif pada akhir tahun 2018.

Amplop Milik Ustaz Umar Untuk Insentif Imam Tarawih di Ponpes Attaqwa

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

CIANJUR (Jurnalislam.com) – Staff Pondok Pesantren Attaqwa Cikidang, Cianjur, Sobihin membantah bahwa Ustaz Umar terlibat dalam kerusuhan di Jakarta 21-22 Mei lalu. Sobihin mengatakan, Ustaz Umar yang merupakan pimpinan Ponpes tersebut hanya akan mengikuti aksi damai 22 Mei di Bawaslu.

Ia pun menceritakan, Ustaz Umar berangkat dari pondok pada hari Senin tanggal 21 Mei sekitar jam 10 malam. Ustaz Umar bersama dua orang santrinya Jamaludin dan Wahyudin dan Ustaz Muhammad Karim (supir) berangkat menggunakan mobil ambulan milik Gerakan Islam Reformis (Garis).

“Sampai Jakarta jam 1 ke Masjid Sunda Kelapa untuk istirahat. Kemudian menjelang waktu sahur Ustaz didatangi oleh salah satu tim medis di Jakarta, karena tim medis itu melihat ada ambulan kosong maka mau pinjam. Awalnya dia bilang ke supirnya, tapi supirnya gak berani kalau gak sama Ustaz Umar, maunya dengan ustaz Umar,” kata Sobihin kepada Jurnalislam saat ditemui di komplek Ponpes Attaqwa Cikidang, Cianjur, Jawa Barat, Senin (27/5/2019).

Akhirnya, Ustaz Umar pun mengizinkan ambulannya dipinjam dengan syarat ia ikut dalam ambulan tersebut.

“Karena diminta untuk kemanusiaan, karena banyak korban di Petamburan akibat gas air mata akhirnya Ustaz mau,” tutur Sobihin.

Sobihin melanjutkan, Ustaz Umar sempat membawa tiga korban dari Petamburan ke klink terdekat. Namun dalam perjalanan kembali ke Petamburan ambulan dicegat oleh aparat.

“Setelah pulang dari situ mau balik ambil lagi pasien, Ustaz Umar dicegat Brimob, akhirnya mobil disuruh dibuka, diperiksa, tapi yang ditarik hanya dua santri itu. Jadi Ustaz Umar gak ikut demo dan santri juga belum turun dari ambulan,” paparnya.

Terkait amplop berisi uang yang terdapat nama Ustaz Umar yang diklaim polisi disita dari dua santri yang ditangkap itu, Sobihin menjelaskan uang itu untuk para imam tarawih di Ponpes Attaqwa.

“Ustaz Umar memang suka ngasih insentif untuk imam-imam tarawih, jumlahnya beda-beda, ada yang Rp200.000, Rp300.000, Rp500.000, tergantung jumlah harinya. Kalau dibuka amplopnya itu ada rinciannya,” ungkapnya.

Sobihin mengatakan, dua santri itu memang membersamai Ustaz Umar sepanjang hari itu. Ustaz Umar menitipkan amplop-amplop itu ke salah satu santri bernama Jamaludin.

“Kalau keluar Ustaz Umar suka ngajak santri dua atau tiga orang. Nah amplop itu dititipkan ke Jamal untuk nanti dibagikan tanggal 25. Jamal memang seperti udah jadi asistennya Ustaz,” ujar Sobihin.

“Jadi masalah apa yang terjadi di lapangan seperti penemuan senjata dan lain-lain itu Ustaz Umar gak tahu itu. Jadi gak pernah ikut kerusuhan, Ustaz Umar hanya mau ikut Aksi Damai 22 Mei di Bawaslu,” lanjut Sobihin.

Reporter: Taufik Hady

Hasil Autopsi RS Polri Temukan Luka Tembak di Tubuh Harun Al Rasyid

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Hasil autopsi terhadap Harun Al Rasyid, remaja 15 tahun yang menjadi korban tewas kerusuhan 22 Mei 2019, telah rampung. Hasilnya, di tubuh yang bersangkutan ditemukan luka tembak

Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigadir Jenderal Polisi Musyafak mengatakan, Harun mengalami luka tembak pada bagian lengan kiri atas hingga menembus dada.

“Sudah, hasil autopsinya luka tembak. Itu kita terima dari RS Dharmais dan ada juga yang belum tahu identitasnya alias Mr X, kalau tidak salah tanggal 23 Mei dini hari jam 01:00 WIB kita terima rujukan korban dari RS Dharmais. Sudah dalam kondisi meninggal dunia,” ujar Musyafak saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (30/5/2019).

Meski demikian, Musyafak belum dapat memastikan apakah Harun tewas terkena peluru tajam atau karet. Pasalnya, hal tersebut menjadi wewenang pihak Puslabfor Mabes Polri.

“Wah itu yang menentukan bukan kami, tapi Puslabfor,” tuturnya.

Untuk diketahui, Harun (15) warga RT 09 RW 10, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat meninggal dunia setelah terlibat kerusuhan 22 Mei di Jembatan Slipi Jaya, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (22/5) malam.

Harun, meninggal setelah nyawanya tak tertolong ketika dibawa ke RS Dharmais, Jakarta Barat.

Sumber: Republika

Mahasiswa Jember Kecam Tindakan Represif Aparat saat 22 Mei

Redaktur: Mazaya

JEMBER (Jurnalislam.com)–Ratusan mahasiswa Jember yang berasal dari organisasi mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Pelajar Islam Indonesia (PII), menggelar aksi demonstrasi di bundaran gedung DPRD Jember, (28/05/2019).

Aksi organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Aktifis Jember (PAJ) dilakukan sebagai bentuk protes dan mendesak pemerintah usut tuntas kasus represif aparat 22 Mei di Jakarta.

Dalam aksinya, massa membawa sejumlah poster yang bertuliskan ‘Usut Tuntas Korban 22 Mei’, “Tolak represif aparat”, “Pemilu 2019 berdarah-darah” juga “Indonesia darurat demokrasi”.

Korlap aksi, Abdul Rohhim mengatakan, aksi damai ini sebagai respon terhadap kondisi bangsa pasca pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) pada 17 April 2019 kemarin, yang mengabaikan nilai hukum dan kemanusian.

“Demo ini menyoroti kondisi bangsa pasca Pemilu serentak 2019. Iklim kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang tidak sehat. Maka, mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Aktifis Jember (PAJ) sepakat untuk turun kejalan guna mendesak pemerintah agar bertindak sesuai amanat hukum,” katanya.

Dalam aksi tersebut, elemen mahasiswa menyayangkan tindakan represif aparat yang berakibat jatuhnya korban jiwa saat aksi 21-22 Mei lalu.

“kami mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas kerusuhan tersebut. Kami juga mendesak kepada pemerintah untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) atas kematian petugas KPPS, serta memberi jaminan pendidikan kepada anak-anak korban,” lanjutnya.

Bahkan, elemen mahasiswa tersebut juga mengecam kebijakan Menkopolhukam dan Menkominfo yang menutup akses media sosial. Hal ini jelas mencederai azas demokrasi, serta bentuk pembungkaman terhadap kebebasan dan hak atas kebenaran informasi.

“Meskipun pemerintah berdalih untuk mengantisipasi penyebaran konten hoaks. Namun, pembatasan yang ada bertentangan dengan konstitusi dan mematikan mata pencaharian online shop yang memanfaatkan media sosial,” kata Ketua IMM Jember Andi Saputra di sela aksinya.

Di ujung orasinya, massa aksi menegaskan bahwa aksi yang dilakukan pihaknya tanpa ada afiliasi politik ke paslon presiden 01 ataupun 02.

“ini adalah Aksi murni untuk keprihatian atas tercederainya hukum Indonesia,” pungkasnya
(kontributor : pras)

Ormas Islam Bima Desak Polisi Hentikan TIndakan Represif terhadap Rakyat

Redaktur: Mazaya

BIMA (Jurnalislam.com)—Elemen ormas Islam Bima mendatangi kediaman dinas Kapolres Bima Kota AKBP Erwin Ardiansya untuk mengutuk keras tindakan represif aparat pada aksi 22 Mei 2019 di Jakarta.

Tampak hadir perwakilan ormas seperti Forum Ummat Islam Bima (FUI), Jama’ah Ansharu Syari’ah (JAS), Yayasan An-Naba, Yayasan Ta’awun, Wahda Islamiyah, Pemuda Pencinta Islam dan BEM Mahasiswa STIH Muhammadiyah,

Ketua Forum Umat Islam (FUI) Bima ustaz Asikin meminta Kapolres untuk menyampaikan aspirasi mereka hingga ke Kapolri.

“Kami mengutuk keras tindakan biadab penembakan yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka,” kata ustaz Asikin, Rabu (29/5/2019).

Ia juga mengutuk keras terhadap dugaan penyerangan terhadap masjid al akbar.

“Kepada Bapak Kapolri untuk hentikan tindakan represif terhadap rakyat,” pungkasnya.

reporter: abu salman

 

Innalillahi, Tokoh NU KH Tholchah Hasan Meninggal Dunia

Redaktur: Mazaya

Innalillahi wainna ilaihi rajiun…

MALANG (Jurnalislam.com)—Innalillahi  wainna ilaiihi rajiun. Berita duka datang dari Malang. Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) pertama, Tokoh NU Jawa Timur, KH Tolchah Hasan dikabarkan meningga dunia.

Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuqi Mustamar, Rabu (29/5) siang ini lansir NUonline mengabarkan

“Kira-kira setengah jam yang lalu. Kiai Tolchah meninggal di Rumah Sakit di Malang,” kata Kiai Marzuqi Mustamar melalui sambungan telepon, siang ini pukul 14.35 WIB.

Kiai Marzuqi Mustamar juga mengimbau warga NU untuk menjalankan shalat gaib bagi Kiai Tolchah dan agar bisa mendoakan almarhum Kiai Tolchah Hasan agar khusnul khatimah.

“Mugi-mugi khusnul khotimah. Nyuwun kanti sanget, pengurus NU lan warga NU kirim doa lan shalat ghoib kagem KH Tolhah Hasan, (Semoga khusnul khatimah. Mohon dengan sangat, penguru NU dan warga NU agar mengirim doa dan menjalankan shalat gaib untuk KH Tolchah Hasan,” kata Kiai Marzuqi.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Hardadi Arilangga, menantu Kiai Tolchah Hasan.

“Wafat tadi jam 14.10 WIB di Paviliun VIP A Wijaya Kusuma RS Saiful Anwar, Kota Malang,” kata Hardadi yang seorang dokter.

Almarhum rencananya akan dimakamkan di kompleks Pesantren Bungkuk Singosari, bakda shalat Tarawih malam ini.

Kiai Tolchah merupakan Menteri Agama (Menag) pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktif sejak muda di NU. Pada Muktamar NU ke-33 tahun 2015, Kiai Tolchah juga salah satu kiai yang masuk dalam Ahlul Hali wal Aqdi.

Sumber: nu.or.id

 

Chep Hermawan Klarifikasi Hoaks soal Tudingan Ormas Garis Terlibat Kerusuhan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (Garis) Chep Hermawan mempertanyakan pemberitaan hoaks yang menyebut organisasinya terlibat kerusuhan 21-22 Mei.

Menurut Chep, Organisasi Garis yang disebut Polisi bukanlah lembaganya, melainkan Garis Bekasi yang memiliki kepanjangan Gerakan Rijalul Islam.

“Garis kami adalah gerakan reformis Islam, lahir tahun 1998, Tiba-tiba peristiwa kemarin tanggal 22 ada lagi Garis -Gerakan Rijalul Islam- logonya kembang, didirikan ikhwan di Bekasi,” ujar Chep saat ditemui di kediamannya di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (28/05/2019) sore.

Chep menjelaskan, Garis miliknya berbeda dengan Garis Bekasi.

Meskipun sama-sama menggunakan nama Garis, namun Garis Bekasi tidak ada sangkut-pautnya dengan Garis kelahiran 1998.

“Beda dengan Garis Bekasi … Saya tidak pernah dikontak juga apa motivasi nya menyamakan diri gerakannya dengan Garis kita, siapa tokohnya dan yang membidaninya,” ujar Chep.

Selain motivasi pendiriannya yang diduga berbeda, Chep menyebut Garis di Bekasi hanya ada di Bekasi, sedangkan Garis miliknya memiliki cabang di beberapa daerah di Indonesia.

“Garis (1998) itu nasional, kantornya ada di Jakarta, jalan Gunung Sahari,” kata Chep.

“Cuma karena saya posisinya di Cianjur, dan perusahaan-perusahaan saya di Cianjur, saya selaku Ketua umum jadi komando dari Cianjur. Tapi sesungguhnya ini Nasional, di Medan, Aceh, Papua, NTB seluruh Indonesia ada,” tambah dia.

Chep juga menjelaskan bahwa Garis 1998 pernah turun ke Aceh untuk membantu korban tsunami bersama FPI.

Dia bersama Habib Rizieq Shihab saat itu membantu mengevakuasi korban tsunami.

Bantah Terkait ISIS

Chep bersama Garis-nya akhir-akhir ini juga dikaitkan dengan Islamic States Of Irak and Sham (ISIS).

Berdasarkan pemberitaan pada 2014, Chep pernah mendeklarasikan diri sebagai pimpinan ISIS di Indonesia.

Namun, saat ini, dia mengakui ISIS sudah tidak ada lagi sejak 3 tahun lalu.

“ISIS itu sudah gak ada dua tiga tahun lalu, ISIS itu ga ada, yang ada adalah daulah, ini sudah gak ada ISIS,” ujar dia.

Menurutnya, upaya menghubungkan Garis dengan ISIS adalah cara memperburuk citra dan nama baik Prabowo, sehingga muncul kesan Prabowo didukung kelompok teroris.

Dia mengakui Prabowo sempat berkunjung ke Cianjur dan menggunakan mobil Alphard miliknya yang berplat B 264 RIS.

 

“Pas Prabowo ke Cianjur. Dia naik mobil saya,” ujar Chep.

Berangkat untuk Misi Kemanusiaan

Terkait mobil ambulance bertulis Garis yang disita polisi karena membawa panah, molotov dan uang, Chep memastikan ambulance itu bukanlah dari Garis Cianjur, melainkan Garis Bekasi.

Sebab, kata Chep, dua ambulance yang diberangkatkan ke Jakarta dari Jawa Barat, semuanya kembali dengan selamat pada tanggal 23 Mei malam.

“Kalau aksi damai waktu itu, kami melihat dan memprediksi ini biasanya ada terjadi korban, karenanya itu dua mobil Ambulance nya dibawa ke Jakarta,” ujar Chep menjelaskan alasan keberangkatan mobil ambulans Garis ke Jakarta.

Dua ambulans itu, kata Chep, hanya membawa peralatan medis, dan tidak ada benda tajam yang bisa digunakan untuk kerusuhan.

Satu ambulance di antaranya disiagakan di jalan Cut Mutia, di bawah pengawasannya.

Satu ambulance lagi, sebut Chep, diamanahkan ke Muhammad Karim, supir Ustadz Umar Burhanuddin, pimpinan Pondok Pesantren Attaqwa

Di dalam ambulans itu, berisi Ustadz Umar dan dua santri Attaqwa.

Ambulans itu, lanjut Chep, disiagakan di Masjid Sunda Kelapa untuk membantu korban di Petamburan.

“Dari sini kami berangkatkan, saya titipkan ambulans itu ke Karim. Amankan mobil ini jalankan mobil ini sesuai aturan-aturan untuk membantu korban,” titah Chep.

Ketika sampai di Jakarta, tim medis Garis, sebut Chep berkoordinasi dengan lembaga kemanusiaan seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Mer-C.

“Ini gak ada hubungannya Garis dengan kericuhan kemarin, gak ada anak-anak Garis yang terlibat kecuali untuk kemanusiaan,” pungkas dia. [Muhammad Jundii/INA News Agency]

Din Ingatkan Pemerintah: Jangan Sampai Jadi Negara Kekerasan dengan Tampilkan Kekerasan Negara

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Prof Din Syamsuddin berharap, peristiwa kerusuhan pada 21-23 Mei lalu tak menjadikan Indonesia sebagai negara kekerasan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015 itu mengingatkan, perlu adanya klarifikasi atau tabayyun melalui tim pencari fakta.

Hal itu untuk mengungkap kebenaran seterang-terangnya.

“Belasan nyawa, termasuk berusia remaja, hilang sia-sia, dan ada yang belum diketahui nasibnya. Hal ini, tidak bisa tidak, adalah buah dari kekerasan yang mengenaskan, yang terjadi pada bulan suci Ramadhan,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/5).

Menurut dia, seyogianya rakyat dan aparat dapat melakukan imsak atau pengendalian diri. Apalagi, imsak itulah esensi ibadah di bulan Ramadhan.

“Namun nasi telah menjadi bubur. Kekerasan telah menciderai kesucian Ramadhan,” ujarnya.

Lebih parah lagi, lanjut Din, bila kekerasan fisik yang telah menimbulkan korban itu masih berlanjut pada kekerasan verbal.

Kekerasan jenis ini bisa dalam bentuk saling menyalahkan atau bahkan saling tuduh dengan klaim secara sepihak.

Baginya, kalau kekerasan verbal dibiarkan baik di media sosial maupun realitas nyata, inilah awal dari malapetaka kebangsaan.

Karena itu, negara harus hadir untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. “Jangan sampai negara abai, dan meluncur menjadi negara kekerasan dengan menampilkan kekerasan negara (state violence),” ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat itu.

Adanya Tim Pencarian Fakta untuk mengusut kekisruhan 21-23 Mei itu bisa menjadi langkah ber-tabayyun.

Bila tidak dilakukan, maka tragedi Ramadhan tahun ini dinilainya akan menjadi lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia.

“Inilah saatnya keadilan dan kebenaran ditegakkan. Kalau tidak, Allah Yang Maha Adil akan menegakkannya. Kalau tidak di dunia ini, maka pasti di akhirat nanti,” tegas Din Syamsuddin.

sumber: din syamsuddin

 

Pemerintah Berencana Naikkan Iuran BPJS Setelah Lebaran

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Pemerintah lintas lembaga dan kementerian kini tengah mengkaji kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Asisten Deputi Jaminan Sosial (JKN) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Togap Simangunsong membenarkan, pemerintah akan menaikkan iuran JKN-KIS setelah digelarnya pemilihan umum (pemilu) April 2019 lalu.

“Janji wakil presiden Jusuf Kalla mengenai iuran yang dinaikkan setelah pemilu itu betul. Beberapa hari ini kami rapat membahas perhitungan (kenaikan iuran) di Kemenko PMK,” ujarnya saat ditemui wartawan, di Kemenko PMK, di Jakarta, Selasa (28/5) sore.

Apalagi, ia menyebut harusnya iuran dinaikkan dua tahun lalu. Jadi, ia menambahkan, besaran iuran JKN-KIS saat ini belum seperti hitungan aktuaria.

Kini, ia menyebut aktuaris menghitung besaran iuran dan memberikan opsi-opsi kemungkinan yang akan terjadi. Kendati demikian, ia menambahkan, hingga saat ini belum ada keputusan karena ini merupakan keputusan pimpinan.

“Aktuaris hanya menghitung dan menetapkan, kalau opsi ini dibuat maka kondisi keuangannya menjadi seperti ini. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban pasti,” ujarnya.

Selain mengkaji kenaikan iuran, pihaknya juga mempertimbangkan kemungkinan urun biaya.

Sebab, ia menyebut seringkali peserta JKN-KIS yang bisa melahirkan normal yang murah tetapi memilih operasi caesar yang menyedot biaya mahal. Kini, ia menyebut pemerintah tengah menghitung penyakit apa saja yang akan dikenakan iuran biaya.

“Kami masih menunggu (urun biaya),” katanya.

Ia meminta semua pihak menerapkan saran menteri keuangan Sri Mulyani di rapat dengar pendapat audit BPKP, Senin (27/5), supaya melakukan pengawasan pelaksanaan JKN-KIS. Hal ini bertujuan agar defisit tidak melebar.

Sebelumnya, Jusuf Kalla sempat menyinggung mempertimbangkan penyesuaian nilai premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang rencananya akan dilakukan setelah Pemilu 2019. Rencana ini terlontar usai melihat kondisi anggaran BPJS Kesehatan yang terus defisit.

Sumber: republika.co.id

 

Selalu Defisit, BPJS Ajukan Opsi Naikkan Iuran Masyarakat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan ketika Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak memberikan suntikan dana maka dua opsi yang memungkinkan untuk dilakukan.

Pilihan itu termasuk menaikkan iuran JKN-KIS sesuai hitungan aktuaria.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, di regulasi peraturan pemerintah (PP) 87 tahun 2013 disebutkan opsi untuk mengatasi dana jaminan sosial yang negatif ada tiga.

“Pertama menyesuaikan iuran, kedua menyesuaikan manfaat, dan ketiga memberikan suntikan dana,” katanya, Selasa (28/5).

Kalau menteri keuangan tidak memberi suntikan dana, dia melanjutkan, maka opsi yang diambil yaitu bisa memutuskan menaikkan iuran.

Ia menyebut pernyataan direktur utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di rapat dengar pendapat DPR komisi IX, Selasa (27/5) kemarin jelas menyebutkan meski semua peserta  JKN-KIS membayar iuran, BPJS Kesehatan tetap defisit.

“Karena iuran peserta saat ini belum sesuai dengan hitungan aktuaria,” katanya.

Tetapi, dia melanjutkan, keputusan menaikkan iuran adalah domain pemerintah termasuk Kemenkeu dan Kemenkes.

Sementara pilihan lainnya yaitu penyesuaian manfaat, dia melanjutkan, sebenarnya pernah dilakukan BPJS Kesehatan lewat Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes).

“Kami sudah melakukan itu (penyesuaian manfaat lewat Perdirjampelkes) tetapi banyak yang menentang kan?” ujarnya.

Selain melakukan opsi itu, ia menyebut BPJS Kesehatan akan melaksanakan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) supaya mengendalikan defisit.

Caranyadengan meningkatkan peserta dan meningkatkan kolektibilitas iuran peserta JKN-KIS mandiri.

“Harapannya bisa mengurangi defisit,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id