Dukung Mahasiswa, Pelajar Gelar Aksi Tuntut Polisi Tidak Represif

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pelajar di Jakarta terus bergerak mendukung aksi massa yang menolak sejumlah rancangan undang-undang.

Dalam aksi massa yang dilakukan Senin (30/9), sejumlah pelajar ada yang turun ke DPR, namun ada juga pelajar yang melakukan aksi simpatik untuk mendukung aksi yang dilakukan mahasiswa.

Seperti yang dilakukan sekelompok pelajar di Jakarta yang melakukan aksi di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Senin (30/9).

Aksi solidaritas mereka dilakukan dengan menyampaikan sejumlah tuntutan diramaikan dengan beberapa poster-poster berisi seruan.

Para pelajar itu juga membagukan bunga mawar putih kepada pengendara di sekitar Taman Suropati.

Bahkan, usai melaksanakan aksinya, pelajar yang terdiri dari komunitas dan osis di Jakarta mengadakan diskusi.

Diskusi terkait yang terjadi di Indonesia terhadap pengesahan revisi Undang-Undang KPK dan pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP.

“Jatuhnya korban teman kami pelajar, kami merasa harusnya pelajar seperti tidak itu tidak dengan kekerasan, kami punya hak, suara kami adalah suara demokrasi juga,” kata President Of SouthJktStudent, Khofifah Aqsha Rosyadi kepada wartawan.

Menurutnya, para pelajar juga memiliki suara dan aspirasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah. Ia mengatakan, pelajar juga mengetahui tuntutan para mahasiswa. Sehingga mereka mengatakan tak bisa dibungkam.

“Kami pelajar yang juga kami perhatian dengan demokrasi dan negeri ini, kita tidak mau dibilang anak kecil terus-terusan,” kata dia.

Dalam aksi tersebut mereka juga menyampaikan pernyataan di antaranya: Ada korban, tetapi belum ada tindakan dan pertanggung jawaban. Bagaimana sikap kita?; Kami mendukung tuntutan Kakak Mahasiswa dan teman-teman kami yang sudah lebih dulu beraksi; Kami berharap tidak ada bentuk kekerasan apapun baik dari pihak

aparat maupun massa aksi; Kami siap berdiskusi dan menyampaikan aspirasi kami secara bersama-sama menurut etika dan norma yang telah ditentukan; Mari kita saling merangkul, saling menjaga.

sumber: republika.co.id

 

575 Anggota DPR Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Sebanyak 575 orang berhasil mendapatkan suara terbanyak pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Mereka diagendakan akan dilantik pada paripurna pelantikan anggota dewan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Dari 575 anggota dewan yang terpilih, terdapar sejumlah nama lama yang mengisi bangku di parlemen. Di antara mereka dari Partai Gerindra ada Fadli Zon, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terdapat nama Mardani Ali Sera.

Sementara itu, sejumlah wajah-wajah baru yang mewarnai keanggotaan DPR periode ini adalah Hillary Lasut dari Partai Nasdem. Serta, nama Puteri Komarudin dari Golkar, dan Adriana Charlotte Dondokambey dari PDIP.

Selain itu, di antara ratusan anggota tersebut, terdapat 14 artis yang terpilih menjadi wakil rakyat Indonesia. Empat di antaranya diketahui menjadi wajah baru yang pertama kali melenggang ke parlemen.

Keempatnya yakni, Mulan Jameela mewakili Dapil Jawa Barat XI, yang diusung oleh Partai Gerindra. Ia menggantikan dua rekannya, Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi. Mulan Jameela berhasil menjadi anggota DPR RI usai memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ada pula Krisdayanti, yang terpilih menjadi anggota legislatif setelah berhasil mengumpulkan sebanyak 132.131 suara. Diusung oleh PDIP, ia mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur V.

Ketiga, ada aktor Muhammad Farhan atau akrab disapa Farhan juga berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Ia dusung Partai Nasdem, Farhan mewakili Dapil Jawa Barat I.

Terakhir, ada Tommy Kurniawan yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia berhasil memperoleh sebanyak 33.988 suara dan terpilih mewakili Dapil Jawa Barat V.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pengucapan janji dan sumpah jabatan akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung serta dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI serta tamu undangan lainnya. Ia menjelaskan, guna mengantisipasi adanya aksi demo pada Selasa (1/10).

Anggota DPR RI terpilih yang akan menjalani pelantikan diminta sudah hadir di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada sekitar pukul 07.00 WIB. “Sarapan pagi dan persiapan lainnya, kami siapkan di sini. Semua acara, kami upayakan tetap sesuai jadwal,” ujar Indra.

sumber: republika.co.id

 

Anggota DPR Baru Dilantik, BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI akan kembali menggelar aksi pagi ini. Untuk mengantisipasi demo tersebut, PT Jasa Marga melakukan penutupan gerbang tol di depan Gedung DPR.

“Untuk gerbang tol masih ditutup,” kata Petugas Call Center Jasa Marga, Hari, saat dihubungi, Selasa (1/10/2019).

Hari tidak menjelaskan alasan penutupan gerbang tol tersebut. Dia mengatakan untuk tol dalam kota hanya di depan Gedung DPR saja yang ditutup.

“Yang lain tidak,” tutur Hari singkat.

Sebelumnya, BEM SI kembali menggelar aksi demo hari ini di sekitar Gedung DPR. BEM SI mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk pengawalan mahasiswa terhadap pelantikan anggota DPR yang baru.

“Kita akan ada aksi pengawalan pelantikan. Ini aksi solidaritas,” kata koordinator lapangan aksi, Muhammad Abdul Basit (Abbas), Senin (30/9/2019).

Abbas, yang juga Ketua BEM UNJ, mengatakan tuntutan mahasiswa tetap sama. Mereka akan mendesak anggota DPR yang baru ikut bertanggung jawab atas kegaduhan terkait RUU kontroversial yang dirumuskan anggota DPR sebelumnya.

“Tuntutan masih yang kemarin, tuntaskan reformasi. Karena kan DPR yang baru harus bertanggung jawab juga atas kegaduhan dari DPR yang lama,” jelasnya.

Sumber: detik.com

Aparat Tembakkan Gas Air Mata ke Universitas Atma Jaya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Aparat kepolisian menembakkan gas air mata kea rah  kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta, Senin (30/9) malam.

Penanganan medis bagi peserta aksi yang dilakukan di kampus tersebut pun terganggu.

Kampus tersebut dijadikan titik evakuasi bagi korban dan tim medis selama aksi pada hari ini. Hingga malam ini, aparat masih menembakkan gas air mata di kampus tersebut.

“Ini masih (penembakan gas air mata) di depan jalan. Tercium ke tengah,” kata Asep, salah satu pegiat YLBHI yang berada di kampus Atma Jaya.

“Terganggu (asap gas air mata). Pasti,” tambahnya.

Dia mengatakan pihaknya tidak berani mendekat ke Jalan Jenderal Sudirman karena gas air mata masih mengganggu wilayah kampus. Sementara, menurutnya, aparat masih berjaga di depan kampus.

“Sekarang masih ada beberapa korban di dalam yang sedang kami treatment (obati). Di depan Atma JAya tercium banget gas air mata. Polisi ada di sana. Memang enggak masuk ke Atma. Mereka targetkan massa yang ada di Jalur Sudirman,” katanya.

sumber: cnnindonesia.com

Polisi Klaim Tak Ada Niat Tembakkan Gas Air Mata ke Universitas Atma Jaya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Polda Metro Jaya mengklaim tak bermaksud menembakkan gas air mata ke arah Universitas Atma Jaya.

Polisi disebut ingin berupaya membubarkan massa yang berdekatan dengan posko evakuasi Atma Jaya.

“Mungkin polisi refleks karena melihat massa berlarian ke sana. Polisi tidak bermaksud menembak gas air mata ke arah Posko Farmasi Atma Jaya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Selasa (1/10/2019).

Sementara itu, anggota Famsi (Front Aksi Mahasiswa Atma Jaya), Natado Putrawan, mengatakan peristiwa berawal saat massa dipukul mundur oleh polisi ke arah posko evakuasi yang berada di dekat Universitas Atma Jaya sekitar pukul 19.00 WIB.

Natado mengatakan pihaknya telah menyampaikan bahwa ada posko di lokasi dekat massa.

“Nah sebetulnya waktu masa aksi digebuk kita memang menyiarkan kita punya posko farmasi. Nah kawan-kawan datang ke sini polisi masih menyasar gas air matanya kemari gitu,” kata Natado.

“Padahal kita sudah siapin border di depan bahwa kita ini lokasi netral, lokasi evakuasi cuma polisi masih nembak-nembakin terus gas air matanya yang mengarah ke masa aksi, yang mengarah ke pos evakuasi,” sambung dia.

Sumber: detik.com

Cerita Mahasiswa Ketika Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Posko Medis dan Evakuasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Polisi memukul mundur massa dengan menembakkan gas air mata di sekitar Universitas Atma Jaya.

Tembakan gas air mata itu rupanya mengarah ke posko medis dan evakuasi yang dibentuk di depan kampus Atma Jaya.

Anggota Famsi (Front Aksi Mahasiswa Atma Jaya), Natado Putrawan, mengatakan peristiwa berawal saat massa dipukul mundur oleh polisi ke arah posko evakuasi yang berada di dekat Universitas Atma Jaya sekitar pukul 19.00 WIB. Natado mengatakan pihaknya telah menyampaikan bahwa ada posko di lokasi dekat massa.

“Nah sebetulnya waktu massa aksi digebuk, kita memang menyiarkan kita punya posko farmasi. Nah kawan-kawan datang ke sini polisi masih menyasar gas air matanya kemari gitu,” kata Natado, Senin (30/9/2019).

“Padahal kita sudah siapin border di depan bahwa kita ini lokasi netral, lokasi evakuasi cuma polisi masih nembak-nembakin terus gas air matanya yang mengarah ke masa aksi, yang mengarah ke pos evakuasi,” sambung dia.

Natado menyebut polisi menembakkan gas air mata tanpa kalkulasi yang matang. Sebab, kata Natado, gas air mata juga sampai ke kawasan kampus.

Tim medis yang berada di posko evakuasi berjumlah kurang-lebih 30 orang. Semua dapat dipastikan aman.

“Aman, aman. Ya paling ada korban pingsan tapi udah siuman,” tuturnya

Sumber: detik.com

Muhammadiyah Dorong TGPF Independen Usut Polisi Represif dan Tewasnya Mahasiswa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Manager Nasution, Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong pemerintah dan Komnas HAM menggunakan kewenangannya untuk menyelidiki terkait atas dugaan pelanggaran HAM dalam kasus meninggalnya mahasiswa di Kendari serta korban-korban lainnya.

“Kami mendorong negara, khususnya Pemerintahan Jokowi untuk memastikan hal serupa tidak berulang lagi di masa yang akan datang,” kata Manager, Senin (30/9/2019).

Jika dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ternyata belum ada tanda-tanda yang menggembirakan, tambah Manager, pada saatnya nanti bukan tidak mungkin Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta jejaringnya mempertimbangkan mengusulkan agar Presiden membentuk semacam TGPF independen.

TGPF ini dapat melibatkan masyarakat sipil.

“Jangan sampai kasus ini seperti tragedi Novel Baswedan yang hingga kini tidak ada tanggung jawab negara,” katanya.

 

 

Pemerintah Represif, PP Muhammadiyah: Presiden Jokowi Harus Meminta Maaf

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Presiden hentikan represifitas Polisi terhadap aksi demonstrasi.

Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Maneger Nasution mengatakan bahwa kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat di depan umum adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi.

Karena itu, pihaknya mengutuk sikap represif dan praktik kekerasan oleh Kepolisian terhadap gerakan mahasiswa dan menyampaikan duka yang mendalam atas gugurnya Randy di Kendari dan korban-korban lainnya.

“Kami mengetuk nurani Presiden Jokowi untuk meminta maaf atas kelalaian Negara sehingga terjadi sikap represif dan tindakan kekerasan Kepolisian terhadap warga negara khususnya mahasiswa,” ujarnya, Senin (30/9/2019).

Pihaknya juga mendorong Presiden Jokowi menggunakan mandatnya menghentikan sikap represif dan tindakan kekerasan Kepolisian terhadap gerakan konstitusional warga negara khususnya mahasiswa sebelum terlambat.

sumber: bisnis.com

Aliansi Mahasiswa Se-Malaysia Tolak Revisi UU KPK

Redaktur: Mazaya

KUALA LUMPUR(Jurnalislam.com) — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia se-Malaysia menyatakan sikap terkait dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka berpandangan revisi UU KPK mengarah pada pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

Mereka melakukan pertemuan Seruan Gerakan Intelektual “Indonesia Memanggil” yang dikoordinatori oleh Muhammad Rajiv Syarif di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (30/9) hingga Selasa dini hari.

Pertemuan khusus membahas berbagai dinamika dan isu sosial yang tengah terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Beberapa perwakilan persatuan pelajar yang hadir, seperti Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malaysia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Malaysia, dan Komunitas Penalaran Archipelvcky.

Acara tersebut berfokus terhadap penolakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang dianggap berpotensi untuk mempersulit kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Tujuan utama kami adalah menerbitkan surat pernyataan sikap terhadap segala upaya yang disusun secara terencana untuk melemahkan KPK dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga antikorupsi di Indonesia,” kata Rajiv.

Mereka berpandangan revisi UU KPK akan membawa kepada berbagai polemik, seperti terancamnya independensi KPK, mekanisme penyadapan yang dipersulit dan dibatasi, maupun pembentukan dewan pengawas yang dipilih berdasarkan persetujuan DPR.

Melalui diskusi terbatas dengan berbagai elemen mahasiswa yang hadir, Aliansi Pelajar Indonesia se-Malaysia menyatakan sikap.

Sumber: republika.co.id

 

Mabes Polri dan Polda Sultra Menjadi Tim Investigasi Tertembaknya Mahasiswa

Redaktur: Mazaya

KENDARI (Jurnalislam.com)– Ombudsman Kendari, Sulawesi Tenggara, ikut mengawasi proses investigasi insiden kematian dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari. Keterlibatan Ombudsman bertujuan agar proses dan hasil penyelidikan dilakukan secara transparan.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sultra Mastri Susilo menyampaikan, tim investigasi gabungan Mabes Polri dan Polda Sulawesi Tenggara telah memintai keterangan dari 13 oknum polisi.

Dia mengatakan, tim investigasi menyatakan bersedia menyampaikan hasil penyelidikan kepada Ombudsman.

“ORI berkomitmen mengawal setiap perkembangan penanganan kasus kematian dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) supaya dilakukan secara transparan,” kata Mastri di Kendari, Senin (30/9).

Dalam melakukan tugas pengawasan, Mastri memastikan Ombudsman akan bekerja profesional dengan mengawasi seluruh tahapan yang dilakukan tim investigasi Mabes Polri untuk disampaikan ke publik secara periodik.

“Bila adik-adik mahasiswa yang ikut dalam aksi unjuk rasa memiliki bukti, baik itu melalui foto maupun video, hendaknya memberikan ke Ombudsman sebagai barang bukti lainnya,” ujarnya.

Unjuk rasa ribuan orang dari sejumlah perguruan tinggi serta pelajar di Kota Kendari, Kamis (26/9), menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Pengunjuk rasa Randi (21), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Halu Oleo, dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak di dada sebelah kanan pada Kamis (26/9) sekitar pukul 15.30 WITA.

Korban lainnya bernama Muh Yusuf Kardawi (19), yang meninggal dunia setelah menjalani operasi akibat luka serius di bagian kepala di RSUD Bahteramas, Jumat (27/9), sekitar 04.00 WITA.

sumber: republika.co.id