Organisasi Pemuda Solo Gelar Doa Bersama dan Aksi Solidaritas Mahasiswa yang Meninggal

Redaktur: Mazaya

SOLO(Jurnalislam.com)- Organisasi Kepemudaan (OKP) Kota Solo menggelar aksi damai Panggung Rakyat di depan Patung Soekarno, Manahan, Solo, kamis, (3/10/2019).

 

Aksi damai tersebut terdiri dari pembacaan puisi, akustik dan mimbar bebas. OKP terdiri dari sejumlah organisasi kemahasiswaan yang ada di kota Solo diantaranya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

 

Lalu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmabudhi). Sekertaris IMM Surakarta Suryadik menyebut bahwa tujuan aksi damai tersebut bentuk wujud rasa keprihatinan mereka terhadap bangsa Indonesia.

 

“Dalam perjalanannya Indonesia mengalami suasana kemelut pasca proklamasi. Sejarah nasional resmi berpuncak pada pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945.

Penyerahan kedaulatan resmi dari Belanda ke RI tahun 1949 dikerdilkan. Sejumlah peristiwa besar yang terjadi antara 1945 dan 1949 tidak dikisahkan,” katanya.

 

Menurutnya, Kebanyakan orang Indonesia tidak mengetahui tentang kekerasan politik rasis besar-besaran, termasuk pembunuhan serta pemerkosaan terhadap kaum minoritas Tionghoa pada tahun 1947.

 

“Mereka juga tidak tahu pada masa itu terjadi kekerasan politik besar-besaran terhadap ratusan ribu warga minoritas Eropa dan Indonesia. Pada masa yang sama, terjadi pergolakan dikalangan elite kaum Nasionalis sendiri, yang sebagian mendorong terjadinya ‘Peristiwa Madiun 1948’,” ungkapnya.

 

Namun, katanya, alih-alih terselesaikannya polemik yang dirasa telah selesai kemudian perlu memerlukan kesadaran penuh dalam pelaksanaanya. Masalah berikutnya pun muncul tatkala usaha mewujudkan tatanan ideal dalam kedaulatan Indonesia, yaitu munculnya kasus rasisme dikalangan bangsa Indonesia sendiri.

 

“Jika didalam novel Multatuli yang telah terlanjur tersebar ke negeri Belanda, yang pada akhirnya rakyat Belanda sedih dan tidak terima bahwa Belanda adalah penjajah negeri orang. Hari ini hal itu dilakukan oleh negeri jajahannya yaitu Indonesia untuk menjajah negerinya sendiri,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut Supriyadik menuturkan bahwa selama 74 tahun Indonesia merdeka semua anak bangsa telah berusaha melakukan penataan konstitusi yang imbang dengan proses dan dialektika yang panjang.

 

“Hasil dari kontestasi politik di Pemilu 2019 akan menjadi puncak dari nasib Indonesia untuk satu periode berikutnya. Semoga Indonesia mampu menjadi bangsa besar yang diidam-idamkan oleh Soekarno yakni bangsa yang mandiri, atau berdikari,” tandasnya.

Mahasiswa, Papua, dan Perang Asimetris di Indonesia

Redaktur: Mazaya

Oleh: Ainul Mizan 

Tanggal 23 September 2019, di Indonesia telah terjadi 2 (dua) demonstrasi. Pada satu sisi adalah aksi demonstrasi mahasiswa yang meluas di beberapa kota, di antaranya Jogyakarta, Kendari, Jakarta, dan kota lainnya. Aspirasi yang diusung beraneka ragam. Aksi demo mahasiswa berawal di Pekanbaru, Riau, secara khusus terkait dengan penanganan terkait Karhutla, pada tanggal 16 – 17 September 2019. Aksi di Jogyakarta dengan tajuk “Gejayan Memanggil”, dalam rangka mengkritisi beberapa RUU bermasalah. Sedangkan aksi di Jakarta, massa mahasiswa menuntut pembatalan RUU bermasalah, di antaranya RUKUHP, RUU KPK, dan lainnya. Bahkan tuntutan agar Jokowi mundur juga menggema. Hingga kemudian aksi di Jakarta tidak hanya massa mahasiswa, ada beberapa elemen lainnya. Dan di antara mereka ada elemen yang menuntut disahkannya RUU PKS.

Sementara di sisi lainnya, di Papua telah terjadi aksi massa besar – besaran di Wamena. Diberitakan bahwa aksi yang awalnya damai tersebut, berujung ricuh dan terjadi kerusuhan. Pembakaran rumah serta timbul korban jiwa sebanyak 17 warga meninggal dan 318 orang ditangkap untuk penyidikan (www.suara.com, 23 September 2019). Ironisnya yang menjadi korban adalah warga pendatang di Papua.

Kedua aksi massa ini baik yang dilakukan mahasiswa dan yang ada di Papua, terjadi hampir pada waktu yang bersamaan. Dan hingga tulisan ini hadir, aksi massa tersebut masih terus berlangsung hingga kemungkinan besar sampai terwujudnya tuntutan mereka.

Melihat Aksi Mahasiswa dan Tuntutannya

Menilik aksi mahasiswa, tentu saja sebagai agent of change, mahasiswa harus memiliki kepekaan sosial dan politik yang tinggi dibandingkan dengan tingkatan pelajar di bawahnya. Adalah wajar selanjutnya bila mahasiswa dianggap sebagai penyambung lidah rakyat.

Nurani mahasiswa terketuk dengan berbagai macam kerusakan dan pengabaian kepentingan rakyat oleh negara. Dari kasus korupsi yang merajalela dengan ditandai banyaknya OTT pejabat oleh KPK, masalah Karhutla yang tidak kunjung selesai, kriminalisasi aktifis, kecurangan pemilu 2019 yang menodai demokrasi dan yang lainnya, menjadi pemantik bangkitnya mahasiswa. Bagi mereka, orde reformasi telah dibajak demi kepentingan oligarki kekuasaan. Maka perlu adanya perubahan segera.

Penguasa yang dholim dengan hasil kecurangan pemilu menjadi inti persoalan. Penguasa harus mundur, di samping di era Jokowi, menurut mereka banyak persoalan yang tidak mampu diselesaikan.

Para mahasiswa sudah mampu menyadari adanya fakta kerusakan di negeri ini. Hanya saja agenda yang disuarakan adalah dengan memperbaiki demokrasi. Di sinilah pentingnya mahasiswa merumuskan lebih detail dengan gambaran yang jelas akan format baru pemerintahan di negeri ini. Jangan sampai kasus reformasi tahun 1998 terulang kembali. Tanpa adanya kejelasan arah dan format berbangsa dan bernegara pasca reformasi, tentunya terjadi pembajakan reformasi. Tingkat kesejahteraan yang masih rendah hingga terciptanya oligarki kekuasaan. Dengan kata lain, Indonesia saat ini menjadi negara kekuasaan dan atau meminjam istilah Asyari Usman, Police State. UU ITE dan Ujaran Kebencian menjadi alat yang ampuh digunakan untuk menggebuk lawan politik.

Melihat Masalah Papua dan Tuntutannya

Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Wamena ibaratnya adalah seperti gunung es. Artinya, tragedi kemanusiaan di Wamena itu tidaklah berdiri sendiri sehingga diambil kesimpulan bahwa akar persoalannya hanyalah dipicu oleh kasus rasial, yang bermula dari kejadian di Malang dan di Surabaya pada bulan Agustus lalu.

Memang ketidakcepatan pemerintah merespon dengan menindak pelaku yang diduga rasial bisa masih memungkinkan menyisakan sakit hati. Hanya saja ketika ditimbang dengan akal yang sehat dan nurani kemanusiaan yang lurus, kasus rasial yang berimbas pada pembunuhan, pembantaian kaum pendatang di Papua sangat tidak masuk akal dan tidak manusiawi. Justru ketika yang disasar adalah pendatang, ini tentunya juga tergolong aksi rasialis. Padahal para pendatang yang kebanyakan berasal dari Minang dan Bugis, sebagian ada yang dari Jawa dan Madura, mereka semua datang ke Papua untuk mencari penghidupan, bukan mencari musuh. Sebagian ada yang karena tugas pengabdian, seperti dokter Soeko Marsetiyo. Beliau menjadi dokter pengabdian di daerah Tolikara. Justru para pendatang ini sangat mencintai Papua dan anak – anaknya.

Persoalan Papua adalah mengenai rendahnya tingkat kesejahteraan hidupnya. Kekayaan yang begitu melimpah ironisnya tidak berimbas kepada kesejahteraan rakyat Papua. Keberadaan PT Freeport misalnya, yang mengeruk tambang emas dan perak yang melimpah, hanya menyisakan kerusakan lingkungan akibat limbah tailingnya.

Dengan demikian bisa dipahami sentimen ingin lepas dari Indonesia menjadi lebih mudah untuk dipasarkan. Maka dibentuklah OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang tujuannya adalah untuk memperjuangkan terlepasnya Papua dari Indonesia. Bahkan OPM ini didukung oleh situs berbahasa Inggris Free West Papua yang membuka kantor di Belanda, Australia, dan di Inggris pada April 2013 (www.bbc.com, 30 Nopember 2014). Dengan kata lain, kasus Papua sudah mengalami internasionalisasi.

Bisa diurai sumber masalah yang ada di Papua adalah terletak pada 2 hal mendasar yakni adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang abai terhadap rakyatnya dan adanya upaya disintegrasi yang dipicu oleh OPM.

Dampak Perang Asimetris di Indonesia

Penulis percaya bahwa konstelasi politik dunia sedikit banyak akan mempengaruhi kebijakan politik dan pemerintahan suatu negara. Bagi negara utama yang merupakan adidaya, akan banyak bisa berpeluang memenangkan pertarungan kepentingan di dunia. Negara utama bisa memaksakan nilai – nilainya yang bersumber dari ideologinya untuk diadopsi negara lain, terutama bagi negara – negara lemah.

Amerika Serikat sebagai negara utama saat ini, berlaku layaknya Polisi Dunia. Barometer nilai di dunia adalah merujuk ke nilai USA. Oleh karenanya. USA tidak segan – segan memaklumkan war on terorism kepada dunia. Bahkan dengan pongahnya membelah dunia, dengan menyatakan anda bersama Amerika atau bersama teroris.

Adapun dalam memasukkan nilainya tersebut harus dengan menumpahkan darah, baik dalam gelaran perang konvensional maupun perang non konvensional. Selanjutnya bentuk perang non konvensional ini disebut dengan Perang Asimetris.

Perang asimetris merupakan perang yang dilakukan dengan memanfaatkan semua potensi ekonomi dan politiknya demi mencapai tujuan tertentu yang lebih luas cakupannya. Dampak perang asimetris lebih hebat dan luas dalam segala bidang kehidupan. Korban tentu saja akan lebih banyak, demi ambisi negara – negara utama dan atau negara maju yang menjadi pesaingnya.

Tidak hanya dalam bidang militer. Dalam pendidikan, saat ini nilai yang masih diagungkan adalah Demokrasi yang berasaskan sekulerisme. Tentunya tidak mengherankan bila para siswa termasuk mahasiswa yang muslim pun lebih fasih terhadap sistem Demokrasi daripada sistem pemerintahan di dalam agamanya sendiri.

Dengan demokrasi yang bertumpu pada 4 kebebasan yakni kebebasan ekonomi, pendapat, perilaku dan berkeyakinan, menjadi dagangan ampuh dalam perang asimetris USA.

Di Indonesia, USA mempunyai tandingan dalam perang asimetris ini yakni China. China saat ini menjelma menjadi raksasa ekonomi di kawasan laut China Selatan. Perang dagang antara keduanya berlangsung cukup sengit. Memang USA masih belum memandang China sebagai rival ideologinya. Akan tetapi USA melihat ada potensi China akan menjadi rival ideologi yang bermula dari kejayaan ekonominya di kawasan.

China dalam melakukan perang asimetrisnya menggunakan 2 pola pendekatan yakni, pendekatan politik dan pendekatan ekonomi.

Secara politik, China itu one state two system. China merupakan sebuah negara yang menerapkan Komunisme Kapitalis. Pola represif dan ketat ala Komunisme akan diterapkan kepada warga negaranya. Oleh karena itu, aksi protes mahasiswa di Tiananmen, disikapi dengan operasi cleansing. Otoritas China melihat bahwa aksi mahasiswa itu ditunggangi oleh barat untuk menyusupkan ideologi Liberalismenya di China.

Sedangkan pendekatan keluar China, menggunakan pola pendekatan ekonomi yang lebih santun. Turn Project Manajement merupakan paket bantuan investasi ekonomi China. Dari modal, manajerial, hingga tenaga kerja semuanya disediakan China. Untuk memuluskannya, OBOR menjadi mega project besar guna menguasai suatu wilayah negara.

Indonesia sudah menandatangani 23 proyek investasi melalui OBOR. Bila Indonesia tidak bisa membayar utangnya, maka sebagai jaminan adalah aset kekayaan alam Indonesia. Begitu pula dengan kebijakan satu paket investasi tersebut, berpotensi eksodus besar besaran warga China ke Indonesia. Maka tidak mengherankan bila ada prediksi, warga Indonesia akan menjadi babu di tanahnya sendiri dan terusir.

Melihat fenomena demikian, USA melihat ada potensi membahayakan kepentingannya di Indonesia. Ada potensi ekonomi yang semakin sulit. Di samping perang dagangnya yang dilancarkannya mengalami kesulitan di negara Asia lainnya. Jepang bersitegang ingin memiliki akses ekonomi yang lebih luas setara dengan AS. Dengan India yang menuntut membebaskan dari pajak impor aluminium dan baja yang tinggi.

Di sisi yang berbeda, pemerintah Indonesia dan beberapa parpol yang respek dengan PKC (Partai Komunis China). Dengan kata lain, AS ingin melakukan gertakan kepada 2 pihak sekaligus, yakni pemerintahan Jokowi dan China.

Kepada pemerintah China, hendaknya tetap memperhatikan kepentingan ekonomi dan ideologis dari AS. Sedangkan kepada pemerintah Indonesia, AS seolah berkata bahwa ia bisa menjungkalkan siapapun dari kursi kekuasaannya dengan melakukan pembajakan kepada aksi aksi mahasiswa, serta guna menambah kuat tekanan kepada Indonesia dengan menginternasionalisasi persoalan pelanggaran HAM di Papua.

Vanuatu di dalam sidang umum PBB, 27 September 2019, mendesak agar komisi tertinggi HAM PBB untuk menyelidiki kasus HAM di Papua. Bahkan ia mendesak agar Indonesia bisa bersikap kooperatif. Benny Wenda berusaha untuk ikut menyuarakan, akan tetapi ia tidak bisa ikut di dalam forum PBB tersebut (www.cnninternasional.com, 25 September 2019). Bahkan Sekda Papua dalam sebuah video youtube mengatakan bahwa Papua adalah tanah Israel kedua. Memang, di tahun 2018, di Papua pernah heboh adanya peristiwa pengibaran bendera Israel.

Untuk bisa keluar dari perang asimetrik negara – negara maju baik yang mengemban ideologi Kapitalisme maupun Komunisme, maka umat Islam di Indonesia harus memiliki agenda politik tersendiri. Sebuah agenda politik yang hanya bersumber dari Islam. Umat Islam menyuarakan tegaknya syariat. Umat Islam harus menolak semua solusi dan tawaran dari Ideologi Kapitalisme maupun Komunisme.

Di titik inilah, urgensinya para mahasiswa muslim yang saat ini sedang menyuarakan keadilan bagi rakyat agar mendasarkan gerakannya kepada ideologi Islam. Dengan begitu, aspirasi anda tidak akan mampu dibajak lagi. Aspirasi anda menjadi aspirasi Islam.

Sebuah aspirasi yang hanya ingin diatur dengan Islam. Semua bentuk kedholiman dan kekufuran pastinya akan menjadi lenyap.

Penguasa negeri ini seharusnya mengambil Islam dan menerapkannya. Niscaya kekuasaan itu akan ditopang oleh umat. Dengan demikian negara akan menjadi kuat dan berwibawa. Ia akan menjadi penguasa yang menjalankan kewajibannya guna mensejahterakan seluruh rakyatnya. Ia akan mendapat dukungan rakyatnya di saat akan melakukan penumpasan terhadap kelompok – kelompok separatis.

Adalah rakyat kota Homs yang beragama Nasrani justru membela Khilafah Abbasyiyah dengan berperang melawan pasukan salib yang notabenenya beragama Nasrani, sama dengan warga Homs.

Sebelum terlambat, segeralah ambil Islam sebagai aturan pemerintahanmu. Bersegeralah untuk melindungi wargamu dari kekejian kelompok separatis Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua. Pahamkanlah kepada rakyat Papua bahwa lepasnya mereka dari negeri Islam Indonesia hanya akan menjadikan mereka berada dalam kungkungan sistem Demokrasi Kapitalisme yang sejatinya adalah sistem penjajah. Ingatkanlah bahwa tanah Papua adalah bagian dari Kesultanan Melayu Raya, yang berpusat di Kesultanan Bacan dan Jailolo, Maluku.

 

*Penulis tinggal di Malang

 

 

 

 

 

 

Wamena Mulai Kondusif, BSMI Siapkan Bantuan Rehabilitasi

Redaktur: Mazaya

WAMENA(Jurnalislam.com) — Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Jayawijaya bersama Tim Peduli Ummt Jayawijaya telah mendirikan posko gabungan untuk membantu korban kerusuhan Wamena yang terjadi beberapa waktu lalu.

Hal ini diungkapkan Ketua Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Cabang Jayawijaya Muhammad Safrul Wijaya mengatakan. Posko Gabungan telah menghimpun 1,5 ton beras serta bahan makanan pokok lainnya dan siap didistribusikan ke titik-titik pengungsi di Wamena.

Safrul menyebut saat ini suasana di Wamena berangsur kondusif. Warga di tengah kota sudah mulai kembali ke rumah dan membersihkan puing-puing bekas kerusuhan.

Namun, papar Safrul, warga di daerah pinggiran belum sepenuhnya kembali ke rumah. Mereka biasanya kembali ke rumah untuk membersihkan puing pada siang hari dan malam harinya menginap di kerabat yang ada di kota.

“Pengungsi berangsur berkurang. Hingga saat ini sudah 250 KK yang mendapat santunan dari Posko Gabungan Tim Peduli Ummat Jayawijaya. Pengungsi yang bertahan adalah warga yang kehilangan rumah ataupun tempat usaha,” papar Safrul di Wamena, Jumat (4/10).

Safrul menyebut saat ini BSMI Jayawijaya mulai memetakan bantuan untuk tahap rehabilitasi yakni membangun rumah-rumah warga yang hancur dan rusak. Ia menyebut Pemerintah Daerah juga sudah mendata rumah-rumah warga yang terkena dampak.

“Kita berharap Wamena kembali tersenyum kembali. Banyak relawan BSMI yang lahir dan besar disini sehingga tidak meninggalkan tanah kelahirannya. Kami ingin Wamena bangkit seperti sediakala,” papar Safrul.

Safrul mengisahkan, beberapa relawan BSMI juga turut menjadi korban dalam peristiwa pilu tersebut. Salah seorang relawan Bulan Sabit Merah Remaja (BSMR) ada yang rumahnya hangus terbakar.

“Meski menjadi korban tetapi sejak hari pertama hingga sekarang para relawan ikut terjun membantu saudara-saudara yang lain tanpa membeda-bedakan suku, agama dan ras. Ini bukti Wamena bersatu dan kuat,” papar Safrul.

Mahasiswa Unindra Diduga Jadi Korban Penganiayaan Aparat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Seorang mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) Jakarta, Ahmad Ghifari Hanif, diduga menjadi korban penganiayaan oknum polisi saat aksi unjuk rasa di sekitar DPR RI, Senin (30/9) lalu. Anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Unindra, Yazid Fahmi membenarkan informasi tersebut.

“Iya betul mahasiswa Unindra atas nama Ahmad Ghifari menjadi korban kekerasan oleh aparat yang ditangkap pada 30 September 2019,” kata Yazid saat dkonfirmasi, Jumat (4/10).

Kronologi penganiayaan itu pun diunggah dalam sebuah video oleh akun @reformasidikorupsi di Instagram pada Rabu (2/10/l). Dalam keterangan dalam video itu, Ghifran diduga dianiaya di kawasan Semanggi.

Video tersebut menunjukkan bekas luka akibat pukulan benda tumpul pada punggung Ghifar.

Berikut kronologi yang ditulis oleh akun @reformasidikorupsi:

  1. Kurang lebih pukul 19.00 korban mundur ke belakang karena keadaan semakin panas/chaos.
  2. Karena dia merupakan bagian medis juga logistik, maka dia langsung pergi ke belakang untuk bagi-bagi air kepada kawan-kawan yang lain terkena gas air mata. Setelah keadaan mulai sedikit agak tenang, dia dan teman-temannya meminum kopi dan rehat sejenak.
  3. Tiba-tiba Ghifari dicekik oleh orang berbadan besar berbaju preman, dipukul dibawa ke Polda, dalam perjalanan dia bercerita jika dia mendapatkan tindakan kekerasan. Mulai dari pantat ditusuk-tusuk oleh pemukul hingga dipukulin rame-rame. Sampai polda dia tetap dipukuli, saat di Polda tidak sempat sadarkan diri, tak lama berselang Ghifar diintrograsi, telepon disita, motor entah kemana.
  4. Dalam proses pemeriksaan, Ghifar mendapat intimidasi, “Kalau minta minum ditampar, kencing ditendangin”.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu mengecek video yang diunggah oleh akun Instagram @reformasidikorupsi. Argo menyebut, kepolisian juga akan menindak anggotanya jika terbukti menganiaya mahasiswa saat aksi unjuk rasa tanggal 30 September lalu.

“Kita cek dulu kebenaran videonya dan kalau ada polisi yang melakukan (penganiayaan), akan kita tindak sesuai dengan aturan,” ujar Argo.

Di sisi lain, Argo juga menyarankan agar Ghifari membuat laporan atas dugaan kasus tersebut. “Jika mahasiswa itu merasa dirugikan, silakan buat laporan,” imbuh Argo.

Sumber: republika.co.id

 

 

LBH Ungkap Dugaan Kasus Kekerasan Aparat Saat Demo Mahasiswa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana mengatakan penyampaian aksi pada 24-30 September lalu, seharusnya dijamin dan dilindungi kepolisian.

Namun sayang, dalam prosesnya, ia menduga kuat ada pengamanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

“Dari pemantauan kami sejak 24 September sampai hari ini kami menemukan beberapa catatan penting yang kami bisa sampaikan sebagai temuan awal,” Kata Arif di kantor Kontras, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, hal pertama yang menjadi pelanggaran dalam aksi sebelumnya adalah penanganan dan pendekatan represif yang dilakukan kepolisian. Bahkan dalam prosesnya ada kekerasan dan cenderung lebih brutal untuk massa aksi.

Hal selanjutnya yang ia catat adalah penangkapan aksi massa tidak murni penegakan hukum, melainkan juga sebagai upaya untuk membungkam gerakan kritik massa.

“Yang ketiga, kami catat adalah terjadi berbagai dugaan kuat bahwa ada berbagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan dan memfasilitasi masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum,” Kata dia.

Merujuk pada UU Nomor 9 tahun 1998 dan Perkap Nomor 7 Tahun 2012 dan Nomor 1Tahun 2019, ia mencatat bahwa pelanggaran oleh kepolisian terpampang jelas. Bahkan menurut dia, dalam proses penangkapan dan penyampaian pendapat juga terdapat kesewenang-wenangan dari Penegak hukum.

“Kita tahu yang ditangakap ini luar biasa besar, tidak biasa, sangat fantastis mencapai 1.489 orang. Dan kurang lebih 380 orang, seingat saya, ditetapkan sebagai tersangka. Saya kira ini angka yang begitu besar dan fantastis untuk bangsa kita,” Ungkap dia.

Dia menegaskan, penangkapan yang dilakukan kepolisian itu lebih kepada perburuan. Penangkapan dilakukan secara sewenang-wenang. Lebih lanjut ia mengatakan, ke depan pihaknya merasa khawatir jika menyampaikan pendapat di muka umum bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum atau bahkan kejahatan.

“Padahal jelas konstitusi kita, peraturan perundang-undangan kita, menjamin, menghormati dan melindungi hak menyampaikan pendapat di muka umum,” ucapnya.

Sumber: republika.co.id

 

Peduli Kondisi Negeri, Fuimara dan Ormas Magelang Kunjungi TNI-Polri

Redaktur: Mazaya

MAGELANG (Jurnalislam.com) – Forum Ukhwah Islamiyah Magelang Raya (FUIMARA) bersama Forum Aliansi Umat Islam Bersatu (FAUIB) dan Gerakan Bela Negara (GBN) gelar audiensi dengan Polisi dan TNI terkait kondisi negara Indonesa terkini di kantor Kapolresta Magelang (04/10/2019).

Audiensi dilakukan karena banyaknya masyarakat yang resah terhadap perlakuan aparat kepolisian kepada para demonstran beberapa waktu lalu di Magelang dan beberapa daerah lainnya yang dinilai represif dan berlebihan dalam menghalau massa.

“Kami merasa khawatir dan gelisah dengan kondisi Indonesia, terutama dengan tindakan aparat yang terlalu keras terhadap demonstran dan mahasiswa-mahasiswa. ” Ungkap Hendrarto ketua FUIMARA.

Tak hanya itu, FUIMARA juga meminta pihak kepolisian untuk segera menindak oknum-oknum yang tidak mengikuti pedoman hidup Kepolisian Republik Indonesia (TRIBRATA).

” Kami meminta aparat untuk segera menelusuri dan menindak oknum yang tidak menaati aturan undang-undang. Jika memang tidak sesuai aturan tolong segera di tindak,”ucap ketua FUIMARA saat audiensi berlangsung.

Setelah audiensi selesai dilanjutkan dengan penyampaian sikap oleh FUIMARA dan beberapa elemen masyarakat yang ikut hadir di Kapolresta Magelang. Dan akan melakukan audiensi secara intensif untuk mengawal seberapa jauh langkah aparat dalam menangani kegentingan yang terjadi.

” FUIMARA berharap dengan adanya audiensi, aparat segera menindak lanjuti dan menyampaikan sikap masyarakat Magelang kepada jendral Tito Karnavian. Jika tidak segera ditangani maka selanjutnya akan lebih banyak masalah lagi, hingga menyebabkan perpecahan dan keacauan yang lebih parah di Indonesia. Setelah ini kami akan lakukan audiensi terus menerus agar tau sejauh mana aparat dalam menyikapi tragedi ini,”tutupnya.

Reporter: Hasan Shoghir

Presiden Jokowi Didesak Mundur Bila Tak Bisa Tangani Konflik Wamena

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr Muinudinillah Basri mendesak presiden Jokowi mengundurkan diri apabila tidak bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Wamena.

Tercatat, dalam kerusuhan di Wamena sebanyak 33 orang meninggal dunia termasuk Dokter Soeko Marestiyo, sekitar 10.000 warga mengungsi, 465 ruko, 165 rumah, 224 Mobil dan 150 motor dibakar oleh para perusuh.

“Meminta Presiden Jokowi serius menangani problematika di Papua, jika tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Presiden terkait problem di Papua sebaiknya mengundurkan diri,” katanya jum’at, (4/10/2019).

Dr Muin juga menyebut penegakan hukum yang lemah ataupun secara berlebihan akan berdampak pada keamanan negara secara umum dan memicu konflik horisontal.

Untuk itu, Dr Muin mendesak aparat kepolisian dan TNI untuk serius menangkap dalang dibalik kerusuhan di Wamena.

“Menindak semua perusuh dan menangkap aktor intelektual tragedi Wamena Papua karena sudah diluar batas kemanusiaan termasuk menginvestigasi keterlibatan Organisasi Papua Merdeka OPM,” tandasny

Gelar Aksi Solidaritas Wamena, Umat Islam Solo Bakar Bendera OPM

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Ratusan Umat Islam Soloraya yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menggelar aksi damai ‘Solo Peduli Papua’ di depan Mapolresta Surakarta, Jum’at, (4/10/2019) siang.

Massa berkumpul di depan Patung Soekarno, Manahan, Solo kemudian melakukan longmarch dengan membentangkan spanduk menuju Mapolresta Surakarta.

Dalam aksi tersebut, massa juga melakukan pembakaran ban dan bendera OPM serta melakukan orasi dari atas mobil komando.

“Saat ini bendera OPM dibakar dan itu belum menjadi sebuah perwakilan perasaan kita, dimana saudara saudara kita dari Minang, Banjar dan maupun daerah lain mereka dibakar hidup hidup di rumah mereka,” kata ketua Jamaah Ansharu Syariah Jawa Tengah ustaz Surawijaya dari atas mobil komando.

Sementara itu, ketua DSKS Dr Muinudinillah Basri menilai pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Wamena.

“DSKS mempertanyakan kinerja Polri, TNI dan BIN atas Tragedi di Wamena Papua yang memakan korban harta dan jiwa,” katanya.

Ia juga mendesak pemerintah baik pusat maupun daerah dan aparat keamanan segera melakukan pemulihan kondisi di Wamena.

“Dengan pendekatan persuasif agar situasi kembali aman dan tetap meningkatkan keamanan bagi semua warga termasuk para pendatang,” ujar Dr Muin.

Lebih lanjut, Dr Muin meminta aparat keamanan untuk menindak semua perusuh dan menangkap aktor intelektual tragedi Wamena Papua.

“Karena sudah diluar batas kemanusiaan termasuk menginvestigasi keterlibatan Organisasi Papua Merdeka OPM,” tandasnya.

Mo Salah Alasan Pemuda Inggris Ini Mantap Masuk Islam

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Saya telah berubah dari membenci Islam menjadi seorang Muslim – dan penyerang Liverpool itu adalah alasan utamanya

NOTHINGHAM (Jurnalislam.com) – Bintang Liverpool asal Mesir, Mohamed Salah, kembali menjadi sosok panutan di luar lapangan sepak bola. Mohamed Salah dikenal dengan prestasi dan citranya sebagai pesepak bola yang taat terhadap agama Islam.

Prestasi yang ditorehkan Mohamed Salah seringkali membuat para pencinta sepak bola kagum kepadanya. Bahkan, Mohamed Salah sendiri menjadi pemain yang cukup berpengaruh berkat prestasinya tersebut.

Kehadiran Salah seolah menjadi nuansa tersendiri bagi para suporter Liga Inggris. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari seorang fan Nottingham Forest bernama Ben Bird.

Bird secara mantap memutuskan untuk menjadi mualaf setelah terinspirasi oleh Salah. Keputusan Bird untuk menjadi pemeluk agama Islam ini bermula saat ia menyelesaikan disertasi.

Kala itu, mahasiswa studi Timur Tengah di University of Leeds ini mengulas tentang agama Islam sebagai tema tugas akhir. Setelah berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya, Bird kemudian fokus untuk meneliti sejauh mana performa Salah mampu memerangi Islamphobia di media dan bidang politik.

Ketertarikan Bird terhadap agama Islam ternyata terus berlanjut setelah mengamati kepribadian Salah. Salah satu momen yang membuat Bird trenyuh adalah ketika winger asal Mesir itu bersedia turun dari mobil hanya untuk berfoto dengan fans Liverpool yang patah hidung pada Agustus lalu.

Penyerang Liverpool FC, Mohamed Salah melakukan selebrasi sujud syukur usai mencetak gol. Foto: The Guardian

“Dia berpose untuk berfoto dengan seorang penggemar Liverpool yang menderita patah hidung mengejarnya,” ujar Bird.

“Saya tahu beberapa pemain sepak bola lain akan melakukan itu tetapi Anda mengharapkannya sekarang dari Salah.”

“Salah benar dan sejujurnya ​​mengilhami saya. Saya pemegang tiket musiman Nottingham Forest, saya bisa menjadi diri saya sendiri karena saya membuat pernyataan sebagai seorang Muslim,” kata Bird menambahkan.

“Saya adalah diri saya sendiri dan itu yang saya pelajari dari Mohamed Salah. Saya ingin bertemu dengannya, hanya untuk berjabat tangan dan mengatakan “Shukran”.”

Untuk diketahui, Bird sebelumnya adalah seorang Islamphobia. Ia mengaku malu karena sempat salah pengertian tentang agama Islam yang sebenarnya.

“Saya malu untuk mengatakan ini, tetapi pendapat saya tentang Islam dulu bahwa agama, budaya, dan orang-orangnya terbelakang, mereka tidak berintegrasi dan ingin mengambil alih,” tutur Bird.

“Saya selalu melihat Muslim seperti gajah di kamar. Saya dulu memiliki kebencian terhadap Muslim.”

Kedatangan Salah membuat Bird sadar bahwa banyak kesalahpahaman tentang Muslim yang dia yakini.

“Mohamed Salah adalah hadiah dari Allah,” kata Bird.

Sumber: The Guardian

Cina Paksa Para Imam Uighur Sebarkan Ideologi Komunis

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

XINJIANG (Jurnalislam.com) – Partai Komunis Cina (PKC) yang merupakan partai pemerintah dilaporkan telah mengindoktrinasi imam-imam di Xinjiang untuk menyebarkan ideologi komunisme kepada umat Islam.

Menurut seorang imam dari Qinghai, provinsi di barat laut Cina, PKC sering menuntut para imam untuk menjalani pelatihan politik. Sebagian besar instruktur adalah profesor universitas yang mengajarkan sejarah, kebijakan, dan peraturan PKC, hubungan internasional, dan topik serupa. Setiap sesi pelatihan berlangsung sekitar sepuluh hari. Setelah setiap kelas, para imam harus menulis esai tentang apa yang telah mereka dapatkan dari belajar. Sebagai aturan, peserta menerima sertifikat penyelesaian setelah setiap pelatihan.

“Saya punya banyak sertifikat semacam itu, setumpuk penuh,” kata imam itu kepada Bitter Winter akhir September lalu.

“Pemerintah pada dasarnya memberi tahu para profesor untuk mengindoktrinasi kami. Setelah kami menyelesaikan pelatihan kami, kami harus menyebar di masjid apa yang telah kami pelajari selama pelatihan dan menyebarkannya kepada jamaah kami. Beginilah cara negara menginfiltrasi kita dengan ideologinya,” paparnya.

Apa yang disampaikan oleh para imam di masjid pun dikendalikan oleh pihak berwenang Cina. Seperti yang dilaporkan Bitter Winter, semua tempat ibadah umat Islam yang resmi di Provinsi Henan, Tiongkok tengah, mengadakan kontes peringatan pada bulan Mei. Berdasarkan kriteria evaluatif – penerapan nilai-nilai sosialis inti, promosi budaya Cina tradisional, kepatuhan pada ‘sinicisasi’ Islam, dan penggabungan studi tulisan suci dengan studi Cina – cabang Henan dari Asosiasi Islam Cina dipercayakan dengan memilih sepuluh terbaik pengkhotbah yang harus melakukan tur ceramah di seluruh provinsi.

Sinicization mengacu kepada masyarakat non-China yang dipaksa untuk tunduk pada budaya China, terutama yang berasal dari etnis Han yang menjadi mayoritas. Hal ini termasuk cara berpakaian, agama, budaya, politik, dan bahasa.

Para imam itu merasa sangat tidak berdaya di bawah kondisi menyesakkan yang diterapkan negara tersebut kepada mereka. “Sekarang ada kamera pengintai di masjid. Biro Keamanan Publik setempat memantau setiap langkah yang kami lakukan. Jika kita tidak memberikan khotbah sesuai dengan persyaratan pemerintah, kita akan dihukum, “kata seorang imam dari kota Sanmenxia, Henan, tanpa daya. Pada akhir Juni, ia dipaksa pergi ke “pangkalan pendidikan merah” untuk mempelajari prestasi para pahlawan revolusioner. Ketika memberikan ceramah tentang tulisan suci, ia juga diminta untuk mempromosikan ideologi dan kebijakan PKC, termasuk gagasan “mematuhi dan mengikuti Partai.”

“Setiap hari, kita harus mengatakan, ‘Partai Komunis itu baik dan hebat.’ Kalau tidak, kita akan mendapat masalah dengan pemerintah!” Kata seorang imam di kota Manzhouli di Daerah Otonomi Mongolia Dalam.

Umat Islam ditekan karena menolak seorang imam yang disetujui pemerintah

Kebijakan “transformasi melalui indoktrinasi” yang digunakan kepada para imam telah memicu ketidakpuasan di antara beberapa Muslim di Provinsi Qinghai. Umat Islam setempat meyakini bahwa para imam yang telah menyelesaikan pelatihan pemerintah berbicara seperti pejabat pemerintah, beberapa bahkan mendistorsi kitab suci klasik dan ajaran Islam.

“Kita harus melakukan apa pun yang menurut Al-Quran harus kita lakukan. Jika pemerintah mengubah hal-hal itu, apakah itu masih Islam?” tanya seorang sesepuh Muslim setempat.

Ketidakpuasan umat Islam tidak hanya tidak mengubah apa pun,  justru malah mendapat lebih ditindas. Pada tanggal 9 Agustus 2019 lalu, pemerintah menutup sebuah masjid di kota Xining selama sholat Jumat, dengan mengutip tuduhan “tindakan pengendalian kebakaran yang tidak memadai”. Menurut jamaah masjid itu, alasan sebenarnya adalah bahwa jamaah menolak untuk menerima imam yang ditunjuk pemerintah.

“Bahkan jika kita tidak diizinkan pergi ke masjid untuk berdoa lagi di masa depan, kita masih ingin dipimpin oleh seorang imam yang pandangannya tentang agama konsisten dengan kita,” kata salah seorang jamaah masjid itu. Meskipun mereka paham keinginan itu tidak mungkin terwujud.

Seorang imam dari Xining mengatakan, “Sertifikat pemberitaan dikelola oleh pemerintah, dan hanya imam yang diakui oleh negara yang dapat menerimanya. Jika seorang imam dianggap memiliki kesadaran politik yang tidak memadai, kualifikasi dakwah mereka akan dicabut”.

Beberapa masjid “Disinicisasi”

Bersamaan dengan dorongan untuk “mengubah” para imam, PKC melanjutkan upayanya untuk “menyadarkan” masjid-masjid dan membongkar simbol-simbol Islam.

Pada bulan Juli, kubah dan simbol bulan dan bintang bulan sabit telah dihapus dari setidaknya delapan masjid di kota Pingdingshan dan Xinxiang, Henan.

Seorang pejabat pemerintah dari Huixian, sebuah kota tingkat kabupaten di bawah yurisdiksi Xinxiang, menjelaskan kepada umat Islam setempat bahwa ada 56 kelompok etnis di China, dan tidak ada yang bisa ketinggalan.

“Mereka semua harus mematuhi Partai Komunis. Mereka yang tidak, akan dihancurkan. Jika ada kelompok etnis yang menyebabkan masalah bagi Partai, kami akan melenyapkan Anda,” kata pejabat itu mengancam.

Simbol kubah dan bulan dan bintang telah dihapus dari sebuah masjid di daerah Baofeng di bawah yurisdiksi kota Pingdingshan. Foto: Bitter Winter

Pada pertengahan Mei, simbol bulan dan bintang bulan sabit, menara berbentuk bawang, dan struktur seperti menara lainnya dikeluarkan dari puncak sebuah masjid di daerah Dingbian, di bawah yurisdiksi kota Yulin di provinsi barat laut Shaanxi. Gerbang dan jendela masjid juga diubah dari desain berbentuk persik menjadi desain persegi panjang.

Masjid di daerah Dingbian “diubah” di bawah perintah pemerintah. Foto: Bitter Winter

Menurut sumber-sumber lokal, pemerintah menghabiskan lebih dari 1 juta RMB (sekitar $ 140.000) untuk “mengubah” masjid. “Ini adalah kebijakan nasional, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa,” kata seorang warga muslim setempat dengan marah.

“Pejabat pemerintah memegang kekuasaan, dan kaisar memiliki keputusan akhir. Pemerintah akan membangun atau menghancurkan apa pun dengan iseng. Mereka melakukan apa pun yang mereka inginkan,” pungkasnya.

Sumber: Bitterwinter.org