NEW YORK (jurnalislam.com)– Sejumlah negara Arab, termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Mesir, untuk pertama kalinya secara terbuka mendesak kelompok perlawanan Palestina, Hamas, agar melucuti senjata dan mengakhiri kekuasaannya di Jalur Gaza. Desakan itu tertuang dalam deklarasi bersama dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pengaktifan kembali solusi dua negara sebagai jalan damai bagi konflik Israel-Palestina.
Deklarasi setebal tujuh halaman itu didukung oleh 17 negara, Uni Eropa, dan Liga Arab. Dalam teks yang disepakati pada Selasa (29/7), negara-negara peserta menyerukan agar kekuasaan Hamas di Gaza diakhiri dan persenjataannya diserahkan kepada Otoritas Palestina, dengan pengawasan serta dukungan komunitas internasional.
“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, demi tujuan terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” demikian bunyi salah satu poin deklarasi.
Deklarasi ini juga mengutuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang menjadi pemicu eskalasi perang saat ini.
Langkah ini muncul sehari setelah delegasi Palestina di PBB menyerukan agar baik Israel maupun Hamas meninggalkan Gaza, dan memberikan otoritas penuh kepada Otoritas Palestina untuk mengelola wilayah tersebut.
Konferensi ini dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyebut deklarasi ini sebagai sebuah “langkah bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya”.
“Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengutuk Hamas, mengecam serangan 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, dan mendukung pengucilan Hamas dari pemerintahan Palestina,” ujar Barrot.
Deklarasi juga menyatakan bahwa negara-negara penandatangan membuka kemungkinan untuk mengerahkan misi internasional guna menstabilkan Gaza setelah permusuhan berakhir. Pasukan stabilisasi ini akan bekerja atas mandat Dewan Keamanan PBB dan undangan resmi dari Otoritas Palestina.
“Kami mendukung pengerahan misi stabilisasi internasional sementara di bawah naungan PBB, dengan dukungan regional dan internasional yang sesuai,” bunyi dokumen tersebut.
Konferensi ini berlangsung di markas besar PBB di New York. Di hari kedua konferensi, Inggris menyatakan kemungkinan akan mengakui negara Palestina secara resmi pada bulan September, apabila Israel tidak menunjukkan komitmen terhadap gencatan senjata dan membuka akses bantuan ke Gaza.
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menyatakan bahwa langkah pengakuan tersebut akan menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali solusi dua negara, yang selama ini didukung oleh mayoritas anggota PBB.
Namun, harapan akan terbentuknya negara Palestina dinilai semakin jauh di tengah agresi militer Israel di Gaza, pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat, serta rencana aneksasi oleh sejumlah pejabat Israel.
Perang di Gaza yang kini memasuki bulan ke-21 telah menyebabkan kehancuran besar-besaran dan menewaskan puluhan ribu warga Palestina, termasuk anak-anak. Sebagian besar infrastruktur sipil hancur akibat serangan udara dan darat Israel yang disebut sebagai bentuk “pembalasan” atas serangan Hamas tahun lalu.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam pidatonya pada Senin lalu menyatakan bahwa solusi dua negara kini berada pada titik paling rapuh.
“Solusi dua negara semakin jauh dari sebelumnya,” tegas Guterres.
Israel dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat, tidak hadir dalam konferensi ini. (Bahry)
Sumber: TNA
