Litbang MUI Nilai Pernyataan Ketua BPIP Rendahkan Agama

Litbang MUI Nilai Pernyataan Ketua BPIP Rendahkan Agama

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Komisi Pengkajian dan Litbang MUI Kota Bekasi Ustaz Wildan Hasan mengecam pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang mengimbau umat beragama menempatkan konstitusi di atas kitab suci dalam berbangsa dan bernegara.

Dia menilai pandangan tersebut adalah khas pemikiran sekular dan liberal. Sebab, kata Wildan, agama adalah sakral dan dunia profan.

“Yang sakral jangan dipakai untuk perkara yang profan. Jika dipakai dan dicampur yang sakral itu akan rusak dan kotor, begitulah dalihnya. Intinya jangan pakai, pinggirkan dan bahkan hapus agama dari kehidupan,” ujar Wildan dalam keterangan yang diterima redaksi Jurnalislam, Sabtu (15/2/2020).

Dia berpendapat imbauan Kepala BPIP ini menyesatkan. Pasalnya, umat Islam jelas panduannya sebagai muslim adalah agamanya dengan berpedoman kepada Al Qur’an dan Sunnah.

“Begitu pula dalam berbangsa dan bernegara. Umat Islam bisa dan harus berpedoman kepada konstitusi negara sebagai konsensus dalam kehidupan berbangsa, selama konstitusi tersebut tidak bertentangan dengan agama,” ujarnya.

Sebab, agama dan kitab suci jelas di atas konstitusi negara. Maka, secara teknis dan praktikal tentu saja umat mengikuti konstitusi atau aturan negara.

“Tapi spirit, nilai dan konsep konstitusi harus sejalan dengan kitab suci. jadi tetaplah kitab suci di atas konstitusi,” katanya.

Waketum Pemuda Dewan Dakwah Pusat ini mengatakan, imbauan Yudian itu justru merendahkan agama. Karena dalam wacana sekularisme, pernyataan tersebut dalam rangka memisahkan urusan agama dengan dunia.

Meminggirkan agama dari kehidupan dan membuat agama tidak penting untuk mengatur urusan berbangsa dan bernegara. Kemudian, kitab suci dan konstitusi dunia bukan untuk dipadukan.

Sejatinya, kitab suci berperan memandu konstitusi agar aturan berbangsa dan bernegara tidak bertentangan dengan konsep dan aturan Ilahi. Konstitusi bertugas menyerap dan mengambil nilai dari kitab suci sebagai asas dan pedoman.

“Selanjutnya terkait konsensus dan ijma’, konsensus atau ijma’ itu tidak boleh dalam perkara Kitab Suci. Kitab suci posisinya untuk wajib ditaati. Bukan untuk disepakati atau tidak,” jelasnya.

Karena itu, dalam menyusun konstitusi harus sepakat mengambil nilai dan aturan dari Kitab Suci yang tidak mungkin salah. Sementara kesepakatan manusia dalam menyusun konstitusi masih sangat mungkin salah, merusak dan merugikan.

“Untuk itulah kenapa harus berpedoman kepada kitab suci,” ucapnya.

Menurut Wildan, menentukan hukum tidak harus melalui konsensus atau ijma semata. Setiap pemerintahan atau hakim berhak menentukan hukum atas suatu kasus dengan berpedoman kepada Al Qur’an, Hadits, Ijma’ sahabat dan lainnya selama melalui prosedur yang benar.

“Jadi tidak bisa dibenarkan hukum Tuhan digeser dengan dalih konsensus. Padahal konsensus manusia lemah dan rentan kekeliruan bila tanpa bimbingan hukum Tuhan,” ujarnya.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X