PALESTINA (Jurnalislam.com) – Para menteri luar negeri Liga Arab pada hari Sabtu (29/111/2014) mensahkan rancangan resolusi yang berisi kerangka waktu pembentukan negara Palestina dan mengatakan mereka secara resmi akan menyampaikannya kepada Dewan Keamanan PBB untuk pemungutan suara dalam beberapa hari.
Para menteri tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan – setelah pertemuan mereka termasuk dengan Jordan, seorang anggota Dewan Keamanan yang berasal dari negeri Arab – bahwa mereka akan mulai mencari dukungan internasional untuk resolusi pembentukan Negara Palestina. Ketua Liga Arab Nabil al-Araby mengatakan Jordan akan memberikan draft ke Dewan Keamanan dalam beberapa hari ini.
Sebuah resolusi yang diusulkan untuk pembentukan Negara Palestina tidak mungkin akan mendapatkan dukungan dari anggota dewan veto, Amerika Serikat, yang merupakan sekutu utama Israel. Tidak jelas apakah Washington akan terlibat dalam perundingan resmi mengenai dokumen tersebut.
Berbicara pada sesi pembukaan di Kairo, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain bagi Israel kecuali mengikuti masyarakat internasional.
"Situasi seperti saat ini di wilayah Palestina tidak dapat dilanjutkan," katanya. "Tidak ada lagi mitra kami di Israel dan tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali untuk membawa persoalan ini ke dunia internasional."
Jordan mengedarkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk para anggota di awal bulan lalu yang menyerukan untuk mengakhiri pendudukan Israel pada bulan November 2016. Beberapa diplomat mengatakan rancangan teks Palestina tersebut "tidak seimbang."
Perancis, Inggris dan Jerman juga menyusun resolusi mereka sendiri, para diplomat mengatakan, untuk mencoba mengakhiri konflik. Mereka belum mengedarkan teks tersebut kepada 15 anggota dewan.
Abbas memperingatkan dalam pidatonya bahwa pemerintahnya dapat membatasi kontak dengan Israel dan menghentikan koordinasi keamanan jika resolusi mereka tidak disetujui Dewan Keamanan, dan bahwa Israel akan bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul.
Abbas sebelumnya telah menjelaskan bahwa koordinasi keamanan dengan Israel adalah hal yang sangat diperlukan dan bahkan mengatakannya sebagai hal yang "suci."
Palestina mencari kenegaraan di Tepi Barat yang sekarang sedang diduduki Israel dan memblokade Jalur Gaza, dan merencanakan Jerusalem Timur sebagai ibu kota mereka – tanah yang dirampok Israel dalam perang 1967.
Israel menerima gagasan tentang "solusi dua negara" yaitu adanya negara Palestina yang merdeka dan demokratis yang bersisian dengan Israel, namun Israel belum menerima perbatasan tahun 1967 sebagai dasar kesepakatan, karena pertimbangan keamanan dan lainnya.
Putaran terakhir dalam upaya solusi dua-negara runtuh pada bulan April dan hubungan antara kedua belah pihak memburuk sejak serangan Israel 50 hari di Jalur Gaza musim panas ini.
Perancis mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka akan mengakui negara Palestina jika upaya internasional terakhir gagal mengatasi kebuntuan antara Israel dan Palestina.
Anggota parlemen Perancis akan mengadakan pemungutan suara simbolis yang tidak akan berdampak langsung pada kebijakan. Pemungutan suara pada 2 Desember tersebut akan memberi pertimbangan apakah pemerintah Perancis harus mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Langkah serupa telah diambil oleh Swedia, Inggris, Irlandia dan Spanyol. [ded412/world bulletin]
