Saatnya meningkatkan tekanan internasional
Operasi militer terbaru di Rakhine dijalankan kurang dari 18 bulan setelah pasukan keamanan Myanmar melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap penduduk Rohingya. Lebih dari 900.000 pengungsi Rohingya masih tinggal di kamp-kamp pengungsian di negara tetangga Bangladesh, dan laporan terbaru Amnesty memberikan lebih banyak bukti bahwa wilyah tersebut tidak lagi aman bagi mereka untuk kembali.
Bukti baru ini memberikan urgensi yang lebih besar bagi PBB untuk menindak berbagai kekejaman yang dilakukan oleh militer Myanmar di Rakhine, negara bagian Kachin dan Shan di Myanmar Utara. Sebelumnya Misi Pencari Fakta PBB telah meminta pejabat militer senior untuk diinvestigasi dan diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida.
Dengan tidak adanya akuntabilitas pada tingkat domestik, Amnesty International menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera merujuk situasi di Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court – ICC) dan memberlakukan embargo senjata yang komprehensif. Mitra internasional Myanmar juga harus memikirkan kembali hubungan mereka dengan kepemimpinan militer Myanmar dan menerapkan sanksi yang ditargetkan terhadap pejabat senior melalui badan multilateral seperti Uni Eropa dan ASEAN.
“Dengan berlangsungnya kekejaman dari militer Myanmar seperti sebelumnya, jelas tekanan internasional perlu lebih diintensifkan,” ujar Nicholas Bequelin.
“Berkali-kali, komunitas internasional telah gagal menghentikan kejahatan militer Myanmar dan melindungi penduduk sipil. Dewan Keamanan dibentuk untuk menanggapi situasi semacam ini, sudah waktunya mereka mengambil tanggung jawab tersebut dengan serius. “
