JAKARTA(Jurnalislam.com)—Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kooperatif memenuhi pemanggilan terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).
Wakil Ketua Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan para komisionernya itu diperlukan sebagai sarana klarifikasi permasalahan hasil TWK, yang berujung terancamnya nasib 75 pegawai badan antirasuah tersebut.
“Pemeriksaan terhadap pimpinan-pimpinan KPK itu masih kita harapkan dapat dilakukan. Surat resmi sudah kita (Komnas HAM) layangkan sejak pekan kemarin. Kita harapkan, pemeriksaan dapat dilakukan pekan ini,” ujar Beka saat dihubungi, Ahad (6/6).
Kata Beka, sampai Jumat (4/6), belum ada respons resmi dari KPK terkait kemauan datang ke Komnas HAM dan rencana pemeriksaan Firli dkk. “Belum ada jawaban dari KPK. Kita tunggu sampai pekan ini,” ujar Beka.
Ia mengatakan, pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pegawai KPK lainnya pun masih tetap berjalan. Kata dia, sampai Jumat (4/6) pekan lalu, sudah 19 pegawai KPK yang memberikan klarifikasi kepada tim penyelidikan di Komnas HAM. “Mereka bagian dari 75 (pegawai) itu. Mereka memberikan keterangan-keterangan, dan sebagai pihak yang mengadukan,” kata Beka.
Meskipun Beka menutup kesimpulan sementara dari pemeriksaan, dan pengakuan para pengadu itu, tapi Komnas HAM tetap memberikan ruang kepada pemimpin di KPK untuk perimbangan. “Pemanggilan, dan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK ini sebenarnya sebagai bentuk klarifikasi untuk perimbangan informasi dari apa yang diadukan oleh pegawai KPK (pengadu),” ujar Beka.
Sebab itu, kata Beka, Komnas HAM tetap meminta agar Firli dan komisioner KPK lainnya dapat memenuhi permintaan pemanggilan untuk memberikan keterangan. “Terserah nantinya apakah mau datang (ke Komnas HAM) atau meminta kita datang ke KPK untuk meminta penjelasan. Intinya, kita tetap berharap agar pimpinan KPK bersedia (untuk diperiksa),” kata Beka.
Ketua Komnas HAM Taufan Damanik memastikan pemanggilan terhadap pimpinan KPK dijadwalkan pada Selasa (8/6) esok. “Surat panggilan sudah disampaikan untuk hari Selasa tanggal 8 Juni,” ujarnya.
Sumber: republika.co.id
