Ketahanan Pangan Bangsa dan Ironi Impor Kedelai

Ketahanan Pangan Bangsa dan Ironi Impor Kedelai

Oleh : Vitriastuti S.Si. (Pengajar dan Mahasiswa)

 

Di awal tahun 2021 masyarakat diresahkan dengan hilangnya tempe dari peredaran. Tempe menjadi barang yang sulit ditemukan dan ternyata penyebabnya adalah naiknya harga kedelai.

 

Sekretaris Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta Handoko Mulyo mengatakan ketiadaan tahu dan tempe di pasaran merupakan imbas dari bentuk protes terhadap kenaikan harga kedelai dari Rp 7.200 menjadi Rp 9.200 per kilogram (kg) (merdeka.com).

Para produsen tempe melakukan pemogokan untuk memproduksi tempe karena kenaikan harga tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena tidak ada perhatian terhadap para pembuat tempe.

 

Kenaikan harga kedelai tersebut pun terjadi akibat imbas dari kenaikan harga kedelai di dunia. Sejak dulu Indonesia sudah menjadi Negara pengimportir kedelai, dikarenakan produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Produksi dalam negeri  hanya memenuhi 10% sedangkan 90% di penuhi dari import pangan.

 

Padahal Indonesia memiliki lahan subur yang sangat luas. Sehingga Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi kedelai dan hal tersebut berpotensi terciptanya kemandirian pangan di Negara Indonesia. Tapi anehnya pemerintah bukannya mengenjot produktivitas para petani kedelai, tapi malah menjadikan impor pangan sebagai solusi untuk pemenuhan  kebutuhan pangan Negara.

 

Lantas mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena Indonesia menjadi bagian dari Negara yang mengikuti liberalisasi  pasar. Dengan adanya liberalisasi pasar membuat  para importir swasta atau asing  semakin leluasa dalam mendatangkan kedelai dari luar negeri dan membuat kedelai lokal semakin menurun produksinya.

 

Peran pemerintah telah diminimalisir dalam mengurusi hajat rakyat.  Karena pemerintah disini hanya sebagai regulator dan fasilitator yang membuat aturan dan legislasi yang mempermudah jalannya importir asing. Maka jelas orientasinya adalah profit dan bukan kemashlahatan rakyat.

 

Indonesia menerapkan sistem kapitalis liberal telah gagal dalam menerapkan kedaulatan pangan. Karena tak jarang korporasilah yang menentukan impor pangan,  akhirnya kebutuhan pangan pun sangat tergantung pada importer. Apalagi setelah disahkan nya UU Ciptaker yang membuat impor semakin mudah.

 

Indonesia yang masih ketergantungan terhadap kedelai impor menyiratkan bahwa Indonesia masih jauh dari kemandirian pangan, maka bagaimana mungkin kita terbebas dari kebutuhan impor pangan. Padahal, pertanian dan ketahanan pangan adalah perkara serius yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jika pertanian tak diurus dengan baik, mustahil ketahanan pangan dapat diraih.

 

Maka adakah sistem yang dapat mewujudkan ketahanan pangan?

 

Sistem Islam memiliki aturan jelas dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh Negara.

Maka negara dalam sistem islam akan melakukan peningkatan dalam produksi pertanian dengan menghidupkan tanah mati. Sehingga, tidak ada istilah lahan kosong yang dibiarkan tanpa adanya kebermanfaatan.

 

Negara pun akan memberikan modal bagi rakyat yang tidak mampu dalam mengelola lahannya. Modal tersebut dapat digunakan untuk membeli benih berkualitas,  pupuk, ataupun hal lainnya  yang  diperlukan untuk menghidupkan lahan agar memberikan manfaat.

 

Dalam hal ekspor dan impor Negara akan mengatur dengan sedemikaian rupa. Ekspor akan dilakukan jika kebutuhan Negara sudah terpenuhi dan terdapat surplus. Lalu impor dalam sistem islam tidak terkait dengan barang yang akan di impor tapi terkait dengan Negara mana yang akan mengimpor dan tentu saja Negara tersebut bukanlah Negara yang memusuhi islam.

 

Maka hanya dalam sistem islamlah kita tidak tergantung dengan importir, sehingga ketahanan pangan dapat diwujudkan,

 

Wallahu ‘alam

 

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X