Kebohongan dalam Pusaran Politik

Kebohongan dalam Pusaran Politik

Oleh: Beggy Rizkiansyah, anggota Jurnalis Islam Bersatu

POLITIK tanah air tiba-tiba saja gempar. Media sosial ramai dengan suara keprihatinan atas penganiayaan aktivis nasionalis Ratna Sarumpaet. Namun dalam sekejap, kenyataan berbalik arah. Ratna mengaku berbohong. Tidak ada penganiayaan apa pun terhadap dirinya. Pengakuannya itu bak petir di siang bolong. Lantaran, calon Presiden Prabowo Subianto dan barisan oposisi telah memercayai pengakuan Ratna.

Kebohongan adalah kisah hidup yang mengiringi keseharian di tengah masyarakat. Penipuan dalam perdagangan hingga bohong-bohong dalam obrolan bisa jadi mewarnai keseharian kita. Tetapi dalam politik lain lagi ceritanya. Ia memiliki dampak luas. namun siapa sangka, kebohongan telah memperdaya kehidupan politik negeri ini sejak lama.

Tak perlu canggih, kebohongan kadang dalam bentuknya yang dangkal. Presiden Soekarno misalnya, pernah terperdaya oleh dua orang rakyat jelata. Soekarno pernah tertipu dua orang yang mengaku Ratu Markonah dan Raja Idrus. Mereka mengaku sebagai raja dan ratu suku Anak Dalam. Mengaku ingin memberi harta benda bagi negara. (Kompas, 26 Februari 2017)

Raja Idrus dan Ratu Markonah pun diterima oleh Presiden Soekarno di Istana. Media sempat meliput besar-besaran peristiwa tersebut. Hotel berbintang, restoran mewah dan liburan ke Bali telah disiapkan menyambut Raja Idrus dan Ratu Markonah. (Viva.com : 2015)

Publik tanah air dibuat tercengang. Seseorang mengenali Idrus sebagai penarik becak. Sementara Markonah adalah pelacur dari Tegal, Jawa Tengah. Konyolnya, kebohongan terhadap Presiden Soekarno ini terjadi di masa jayanya sebagai pemimpin besar revolusi yang otoriter.

Beberapa tahun kemudian, Harian Kompas edisi 9 Agustus 1968 memberitakan “Raja” Idrus ditangkap di Kotabumi, Lampung, karena mengaku sebagai anggota Intel Kodam V Jaya. Sedangkan Markonah seperti diberitakan Kompas 21 Agustus 1968, sedang menjalani hukuman akibat terlibat dalam prostitusi di Pekalongan, Jawa Tengah. (Kompas, 26 Februari 2017)

Kebohongan yang konyol bukan saja hinggap di elit orde lama. Di era orde baru, pada akhir 1970-an, seorang wanita bernama Cut Zahara Fona (26 tahun) mengaku mengandung bayi ajaib. Ia mengaku bayi dalam kandungannya bisa diajak bicara bahkan bisa mengaji. (Kompas, 26 Februari 2017)

Orang berbondong-bondong mencoba mendengarkan suara janin dalam perut Cut Zahara. Bahkan politisi dan mantan Wakil Perdana Menteri era Orde lama yang kemudian menjadi Wakil Presiden RI, Adam Malik ikut mendengarkan suara dari perut perempuan tersebut.(detik.com; 2008)

Kedok Zahara baru terkuak setelah Tim Ikatan Dokter Indonesia memeriksanya di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) pada 13 Oktober 1970. Perempuan itu mengatakan bayinya menolak. Sepekan kemudian Cut Zahara kembali diperiksa Tim Dokter RSCM. Mereka kemudian mengatakan, tak ada janin dalam perut perempuan itu. (Kompas, 26 Februari 2017)

Aktivitas bayi ajaib ini akhirnya terbongkar setelah Polisi Komdak XIII Kalimantan Selatan menemukan tape recorder di balik pakaian Cut Zahara. Polisi menyita tape recorder EL 3302/OOG berikut kaset rekaman suara tangisan bayi dan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an. (Kompas, 26 Februari 2017)

Hembusan angin reformasi tak membuat pejabat menjadi pintar. Menteri Agama era Presiden Megawati, Said Agil Husin al-Munawar pernah memerintahkan penggalian di situs bersejarah Komplek Prasasti Batu Tulis, Bogor. Said Agil mengaku di komplek tersebut terdapat harta karun yang dapat bernilai besar, setidaknya dapat membayar hutang negara. (Tempo Interaktif: 2003)

Penggalian tersebut dipimpin langsung Sang Menteri Agama. Tak lama tindak tanduknya diketahui warga dan media massa. Penggalian tersebut mengundang protes warga Bogor. Menurut Said Agil, penggalian harta karun itu berdasarkan informasi dari seseorang yang datang kepadanya.

Orang tersebut mengatakan kepada Said Agil bahwa di bawah tanah wilayah Batu Tulis tersimpan peninggalan harta Prabu Siliwangi. Lantas, Said Agil kemudian meneruskannya kepada Presiden Megawati Sukarnoputri. Megawati kemudian menunjuk Said Agil untuk memimpin pencarian harta karun itu.”Saya terpilih sebagai orang yang diberi amanah untuk bisa mengembalikannya kepada negara,” katanya. (Tempo Interaktif: 2003)

Penggalian akhirnya dihentikan. Menurut Said Agil, ada pihak-pihak terkait yang menginginkan pembagian harta karun itu untuk pribadi. “Ada yang tidak ikhlas sehingga hartanya keburu raib,” tukas Said Agil. (Tempo Interaktif: 2003)

Bukan hanya bisikan gaib, tetapi spekulasi, jika tak ingin disebut kabar bohong juga mewarnai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kantor Staf presiden bidang bencana dan bantuan sosial pernah mengagetkan masyarakat. Staf Presiden bidang Bencana dan Bantuan Sosial, Andi Arief, yang kini bercokol di Partai Demokrat, mengatakan bahwa ada bangunan berbentuk piramida di Garut. Menurutnya, piramida tersebut berusia lebih tua daripada di Mesir. (Rakyat Merdeka Online: 2011)

“Dari beberapa gunung yang di dalamnya ada bangunan menyerupai piramid, setelah diteliti secara intensif dan uji karbon dating, dipastikan umurnya lebih tua dari Piramida Giza,” ujar Staf Khusus Presiden bidang Bencana dan Bantuan Sosial Andi Arief.

Kontan komentar Andi Arief menuai kontroversi. Peneliti Balai Arkeologi Bandung Lutfhi Yondri yang sudah melakukan penelitian ke situs Lalakon, Padang dan Sadahurip mengatakan hasil sementara pihaknya tidak menemukan indikasi struktur yang dibangun di masa lalu. Jika situs tersebut merupakan piramid tertinggi di dunia ,menurut Luthfi seharusnya ada jejak teknologi manusia. (Bisnis.com : 2012)

Bukan kabar bohong atau kebohongan yang konyol saja yang menimpa para politisi. Tetapi juga kabar bohong politik yang yang mengakibatkan dampak fatal. Salah seorang pemimpin militer yang terlibat Pemberontakan Partai Komunis di Indonesia (PKI) di Madiun tahun 1948 melakukan kesalahan fatal karena salah satunya memercayai kabar bohong soal Red Drive Proposal.

Isu Red Drive Proposal menyebutkan bahwa terjadi pertemuan antara Soekarno, Hatta, Soekiman dan Mohammad Natsir dengan delegasi Amerika Serikat, Merle Cochran dan Gerard Hopkins pada 21 Juli 1948. Red Drive Proposal disebut-sebut sebagai usulan pembasmian komunis yang salah satu isinya, Amerika menjanjikan 56 juta dollar AS kepada pemerintah RI untuk menghancurkan PKI.

Mantan Gubernur Front Nasional Madiun yang terlibat pemberontakan Madiun meyakini adanya Red Drive Proposal. “Jadi memang masalah Red Drive. Memang yang ditonjolkan supaya orang-orang kiri keluar dari pemerintah. Itu sebabnya Hatta sama sekali tidak mau menempatkan orang dari sayap kiri. Satu kursi pun yang ditawarkan ndak! Ndak mungkin,” tegas Soemarsono.

Red Drive Proposal diyakini para ahli sejarah tak ada. Tak ada bukti yang mampu menunjukkan dokumen itu. Meski demikian, mitos Red Drive Proposal menjadi salah satu faktor yang mendorong pemberontakan Madiun dan menyeret korban ke dalam lubang keganasan PKI pada tahun 1948. (Andi Ryansyah: 2017)

Kabar bohong, disinformasi, atau gosip saat ini seringkali disederhanakan menjadi istilah hoax. Padahal tak semuanya bermakna sama. Lebih fatal lagi, ketika sebagian yang mendapuk pegiat anti-hoax merasa bahwa pernyataan resmi pemerintah sebagai kebenaran. Padahal kita sama-sama tahu, pemerintahan George Bush Jr. di AS menyebarkan hoax tentang senjata pemusnah massal di Irak sebagai dalih untuk penguasaan minyak. Hoax rezim bush ditelan baik oleh masyarakat sipil maupun oleh jurnalis tanpa daya kritis yang memadai. (Lance W. Bennet: 2007) Apalagi di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump menuduh berita yang tak sejalan dengannya sebagai pembuat berita bohong.

Kekeliruan semacam ini nampaknya berakar dari ketidakpahaman mengenai konsep kebenaran dalam informasi dan mengecilkan peran jurnalis sebagai verifikator informasi. Fatalnya, kemalasan jurnalis membuat berita bohong menjadi lebih massif penyebarannya.

Dalam kasus Ratna Sarumpaet, alih-alih melabeli hoax, nampaknya lebih tepat jika kita menyebutnya pembohongan publik. Kabar penganiayaan tidak datang dari sumber gaib. Ratna sendiri yang menyebarkan informasi tersebut. Informasi ini kemudian diangkat oleh media massa arus utama. Berita ini kemudian dianggap dan disebarkan sebagian masyarakat sebagai informasi yang benar.

Craig Silverman dalam Lies, Damn Lies and Viral Content (2015) mengatakan bahwa “…faktor lain yang membantu tingkat kepercayaan dari rumor secara spesifik terkait dengan pers. Satu penelitian menemukan bahwa “rumor menjadi masuk akal ketika didukung pemuatan yang otoritatif dan sebuah sumber media dari rumor tersebut berasal.” (Carig Silverman: 2015)

Maka ketika masyarakat menyebarkan berita penganiayaan Ratna Sarumpaet, mereka didukung oleh informasi dari pers. Prabowo dan timnya pun turut dibohongi oleh Ratna. Ketergesaan Prabowo membuatnya dengan mudah tertipu oleh Ratna.

Tertipunya para elit, terlebih dalam konteks rumor politik bukanlah hal baru, meski itu juga bukan hal yang benar. Satu kebohongan atau pembohong masuk istana telah terjadi sejak lama. Sejak era Soekarno hingga para figur di lingkaran istana. Presiden Jokowi bahkan pernah mengundang Afi Nihaya Faradisa, yang belakangan diketahui melakukan plagiarisme. (Suara.com: 2017) Padahal media massa telah merayakan karya dan kemampuan menulis Afi.

Menjadi korban kebohongan politik termasuk untuk seorang presiden, politisi atau figur politik lainnya, nampaknya bukan hal yang aneh, meski harus disayangkan. Tetapi seorang presiden, pejabat publik, atau politisi yang melakukan kebohongan publik, adalah satu hal yang patut dikecam.

Dalam beberapa hal, ingkar terhadap janji-janji semasa kampanye termasuk satu kebohongan terhadap publik. Bukankah hal ini yang harus kita kecam? Berbohong dalam politik menjadi intrik yang berbahaya. Bukan saja kredibilitas yang menjadi taruhannya. Tetapi juga nasib rakyat ikut terombang-ambing di dalamnya.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.