Oleh : Anang Imamuddin*
Rakyat Indonesia adalah pemegang terbesar saham bangsa dan negara ini. Merekalah pemilik yang berdaulat atas negara ini.
Rakyat bukan obyek tetapi subyek. Mereka mempunyai “pelayan” bernama pemerintah baik dari tingkat desa yaitu kepala desa beserta perangkatnya sampai dengan presiden beserta para menterinya. Lembaga negara dan pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) pun pada dasarnya juga pelayan rakyat, pelayan masyarakat.
Itulah substansi yang sejati.
Presiden, DPR di pilih rakyat untuk mengelola negara demi kesejahteraan rakyat. Tugasnya adalah “mensejahterakan” bukan “menyengsarakan”. Setiap pemimpin negara atau wakil rakyat selalu berganti periode tetapi substansi pelayanan dan mensejahterakan rakyat tidak akan pernah bergeser dan berganti.
Di penghujung periode berakhirnya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini ada satu “nyanyian” yang “merdu” di telinga rakyat Indonesia yaitu akan naikkannya iuran BPJS Kesehatan menjadi 2 kali lipat. Iuran BPJS kelas I yang semula Rp 80.000 menjadi Rp 160.000., kelas II dari Rp 51.000 menjadi .Rp 110.000 sementara untuk kelas III Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Sementara usulan kenaikan yang kelas III ditolak DPR.
BPJS yang sekarang berjalan carut marut pengelolaannya. Bahkan tagihan BPJS yang terlambat ditagih kayak debt colector dan dibebani denda yang tambah memberatkan.
Sungguh hal ini sangat memberatkan semua rakyat Indonesia ditengah lesunya perekonomian terutama masyarakat desa.
Penulis berpikir, pindah ibukota dengan anggaran sekitar 500 triliun sudah lantang diucapkan oleh Presiden Jokowi, tetapi defisit BPJS yang mencapai sekitar 32,8 triliun di tahun 2019 ini justru dibuat untuk menambah beban rakyat yang semakin susah dan sulit.
Meskipun kenaikan iuran BPJS itu sudahdiputuskan per tanggal 1 Januari 2020 tapi alangkah bijaknya Presiden, pemerintah mendengarkan jeritan rakyat pemegang saham negeri ini.
Evaluasi semua kebijakan yang memberatkan rakyat terutama rakyat kecil. Jangan hanya semangat untuk kebijakan yang pro orang kaya, pro orang besar yang sudah terjamin makannya, kebutuhannya dan hidupnya setiap hari.
Orang kaya akan bertanya “hari ini kita makan menu apa?”. “Rakyat kita bertanya “hari ini kita bisa makan apa tidak?”.
Sungguh sebuah ironi, rakyat di negara zamrud khatulistiwa yang terkenal kaya raya, subur makmur, toto titi tentrem kerto raharjo.
Bersama dengan ini, kami yang hidup di desa yang paham kehidupan rakyat jelata menyatakan MENOLAK kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Sehat hak semua warga negara. Sehat tidak harus mahal karena ada negara. Kalau rakyat masih bayar mahal kesehatan terus apa fungsi negara dan para pemimpin serta wakilnya.
Salam Dari Desa.
“Dari Ndeso Untuk Indonesia”
*Ketua Forum Aliansi Umat Islam Bersatu (FA-UIB) Jateng-DIY
