LONDON (Jurnalislam.com) – Pemerintah Inggris telah lontarkan keras kecamannya terhadap pengumuman rencana pemerintah Israel untuk membangun lebih banyak unit di Tepi Barat, menurut sebuah pernyataan.
“Pengumuman rencana kemarin untuk membangun lebih dari 1.000 unit di Tepi Barat, dan tender pekan lalu untuk 1.100 lainnya, meneruskan kebijakan yang dikutuk secara internasional,” kata Alistair Burt, menteri untuk Timur Tengah, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Kamis (24/8/2018), lansir Anadolu Agency.
“Inggris menegaskan kecamannya hari ini,” tambahnya.
Menggambarkan pemukiman tersebut sebagai “ilegal menurut hukum internasional,” Burt mengatakan bahwa pemukiman ilegal Israel “tetap menjadi salah satu kendala menuju solusi dua negara yang layak.”
Baca juga: Tujuh Bank Terbesar Danai Pemukiman Ilegal Israel di Palestina
Israel pada hari Selasa mengumumkan rencana untuk membangun 650 unit pemukiman baru di Tepi Barat tengah, menurut harian Israel Hayom yang berbahasa Ibrani.
Pada hari Rabu, penjajah Israel meningkatkan rencana untuk pembangunan lebih dari 1.000 unit rumah.
Unit-unit perumahan baru akan dibangun di pemukiman khusus Yahudi Beit El, yang terletak berdekatan dengan kota Tepi Barat Ramallah.
Unit-unit baru itu seolah-olah dimaksudkan untuk memberi kompensasi kepada pemukim zionis Yahudi yang dievakuasi lebih awal dari pos-pos pemukiman ilegal di tempat lain di Tepi Barat.
“Saya menyerukan kepada Israel untuk menghentikan tindakan kontraproduktif seperti itu, dan mengajak semua pihak untuk berkomitmen melakukan upaya lebih lanjut untuk mengurangi ketegangan saat ini dan menciptakan lingkungan yang tepat demi perdamaian yang adil dan abadi,” kata Burt.
Baca juga: Ribuan Pemukim Ilegal Zionis Yahudi Serbu Masjid Al Aqsha
Menurut laporan Palestina, lebih dari 700.000 pemukim illegal Yahudi sekarang tinggal di 196 pemukiman (yang dibangun dengan persetujuan pemerintah Israel) dan lebih dari 200 pos pemukim (yang dibangun tanpa persetujuan) di Tepi Barat yang diduduki.
Kebijakan Israel yang terus berlanjut tentang pembangunan pemukiman yang tak terkendali dipandang sebagai hambatan utama untuk melanjutkan perundingan perdamaian Palestina-Israel, yang macet sejak tahun 2014.
