JAKARTA (jurnalislam.com)— Delegasi Indonesia meninggalkan ruang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersiap menyampaikan pidato di New York, Kamis (24/9/2026).
Indonesia tidak sendirian. Puluhan delegasi negara lain juga keluar dari ruang sidang. Rekaman yang disampaikan Perutusan Tetap RI di New York menunjukkan para diplomat Indonesia meninggalkan kursi mereka ketika Netanyahu menuju mimbar. Antrean bahkan sempat terbentuk di pintu keluar karena banyak delegasi melakukan hal yang sama.
Netanyahu merespons aksi tersebut dari podium. Ia menyebut delegasi yang meninggalkan ruangan sebagai “pengecut moral” dan mempersilakan mereka keluar sebelum dirinya melanjutkan pidato.
Aksi walk out itu menjadi salah satu bentuk protes terbuka terhadap Netanyahu di forum internasional. Bagi Indonesia, tindakan tersebut juga sejalan dengan posisi pemerintah yang selama ini menyatakan dukungan terhadap Palestina.
Tetapi pertanyaan pentingnya tidak berhenti pada siapa yang keluar dari ruangan.
Setelah walk out, apa yang dilakukan Indonesia untuk Palestina?
Gaza Masih Kekurangan Kebutuhan Dasar
Pertanyaan itu penting karena situasi yang dihadapi rakyat Palestina jauh lebih berat daripada perdebatan di ruang sidang PBB. Di Gaza, kebutuhan kemanusiaan masih sangat besar. Pada 22 September, PBB membawa lebih dari 550 ribu liter bahan bakar ke Gaza untuk menjaga layanan dasar tetap berjalan.
Namun OCHA menyatakan jumlah tersebut masih di bawah kebutuhan minimum. Bahan bakar diperlukan untuk rumah sakit, penyediaan air, operasi penyelamatan, pengelolaan sampah dan berbagai layanan yang masih bergantung pada generator.
Ancaman lain datang menjelang musim hujan.
OCHA melaporkan lebih dari separuh lokasi pengungsian yang diperiksa di Gaza berada di wilayah dengan risiko banjir sedang hingga tinggi. Keterbatasan material bangunan dan perlengkapan darurat membuat persiapan menghadapi musim dingin juga terhambat.
Dengan kondisi seperti itu, persoalan Palestina bukan hanya soal pidato dan pernyataan politik. Bagi warga Gaza, persoalannya menyangkut bahan bakar, air, obat-obatan, tempat tinggal dan kemampuan bertahan hidup.
Al-Aqsa Juga Kembali Menjadi Sorotan
Di Yerusalem Timur, ketegangan juga kembali muncul di kompleks Masjid Al-Aqsa. Menjelang Yom Kippur, kelompok pemukim Israel memasuki kompleks Al-Aqsa dan melakukan ritual keagamaan. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir juga dilaporkan memasuki kompleks tersebut dalam rangkaian kegiatan itu.
Peristiwa seperti ini terus memunculkan kekhawatiran mengenai keberlangsungan status quo di salah satu tempat suci paling sensitif di Yerusalem.
Karena itu, ketika isu Palestina dibicarakan di PBB, perhatian tidak cukup diarahkan hanya pada Gaza. Ada pula Yerusalem Timur, Masjid Al-Aqsa, Tepi Barat, pengungsi Palestina dan masa depan negara Palestina yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian.
Indonesia Mulai Menyampaikan Sikap
Indonesia datang ke Sidang Umum PBB tahun ini tanpa Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Luar Negeri menyatakan Presiden memilih fokus pada urusan dalam negeri dan menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai ketua delegasi Indonesia. Di New York, Sugiono sudah menggunakan sejumlah forum untuk membicarakan Palestina.
Dalam pertemuan tingkat menteri untuk mendukung UNRWA, Jumat (25/9), Sugiono menegaskan badan PBB yang menangani pengungsi Palestina itu harus dapat menjalankan mandatnya secara penuh dan efektif karena jutaan warga Palestina bergantung pada bantuannya.
Indonesia juga mendorong percepatan pelaksanaan solusi dua negara serta menekankan bahwa rakyat Palestina harus dilibatkan dalam setiap keputusan mengenai masa depan mereka. Menurut pemerintah Indonesia, dukungan politik terhadap Palestina perlu diterjemahkan menjadi langkah bersama untuk melindungi kenegaraan Palestina dan mengakhiri pendudukan.
Dalam forum mengenai pemulihan Gaza, Sugiono juga menekankan bahwa proses pemulihan harus melibatkan dan dipimpin rakyat Palestina sendiri.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa sikap Indonesia di New York tidak hanya berupa walk out. Namun hasil akhirnya tetap bergantung pada seberapa konsisten diplomasi itu dijalankan dan seberapa jauh dapat mendorong tindakan bersama di tingkat internasional.
Giliran Indonesia Berbicara
Perhatian berikutnya akan tertuju pada pidato resmi Indonesia. Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB pada Sabtu malam, 26 September, waktu New York. Pemerintah menyatakan Palestina akan menjadi salah satu isu yang dibawa dalam pidato tersebut, bersama perdamaian internasional, multilateralisme, reformasi PBB dan kepentingan negara-negara Global South. Di titik inilah aksi walk out mendapat konteks yang lebih luas.
Meninggalkan ruangan ketika Netanyahu berbicara merupakan pernyataan politik. Tetapi bagi rakyat Palestina, simbol saja tentu tidak mengubah keadaan di Gaza, menghentikan persoalan di Al-Aqsa, ataupun menyelesaikan pendudukan.
Yang lebih penting adalah langkah Indonesia setelahnya: bagaimana diplomasi digunakan untuk mendorong akses bantuan kemanusiaan, mendukung kerja UNRWA, menjaga perhatian internasional terhadap Al-Aqsa dan Tepi Barat, serta memperkuat upaya menuju berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Indonesia telah memilih meninggalkan ruangan ketika Netanyahu berbicara.
Pada 26 September, Indonesia mendapat giliran menggunakan mimbar yang sama. Setelah walk out, yang perlu dilihat bukan lagi siapa yang meninggalkan ruangan, tetapi seberapa kuat Indonesia menggunakan ruang diplomasi yang masih tersedia untuk Palestina.
