JAKARTA(Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia diimbau selalu mengedepankan khitah (arah perjuangan) Islahiyah Nabawiyah dalam menjalankan kerja organisasinya untuk mengawal umat.
Demikian disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, saat memberi sambutan dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I MUI periode 2021-2025 yang diselenggarakan pada Rabu, (25/8).
Mukernas pertama ini akan membahas urgensi masalah umat beserta program kerja selama satu tahun ke depan.
“Dahulu mukernas ini dikenalnya sebagai Rakernas, tapi pada intinya tujuannya sama. Prinsipnya kita harus melakukan penguatan, meluruskan khitah (arah perjuangan), khitah kita adalah Islahiyah Nabawiyah. Hal yang harus kita perbaiki adala langkah-langkah yang sejalan dengan khitah tersebut,” ujar Kiai Ma’ruf.
Mukernas kali ini mengambil tema Memperkuat Peran MUI dalam Kerja Sama Ulama, Umara dan Masyarakat dalam Menghadapi Covid-19 dan dampaknya.
Menurut Kiai Ma’ruf Amin, Mukernas harus dilakukan secara cermat, terstruktur dan teroganisasi dengan baik.
Meski demikian, Mantan Ketum MUI itu menekankan bahwa khithah atau arah perjuangan akan berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi.
Ia menekankan bahwa MUI perlu menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan cita-cita perjuangan yang sesuai dengan Islahiyah nabawiyah.
“Hal ini menjadi sangat penting. Memang pada rapat-rapat sebelumnya sudah ada berbagai pembahasan untuk menguatkan peran MUI dalam mengatasi masalah umat. Namun, saya rasa perlu dibuatkan juga peta dakwahnya,” tuturnya.
Kiai Ma’ruf menjelaskan hal-hal konkret apa saja yang harus dilakukan dalam penyusunan program di Mukernas.
Pertama, harus dilakukan verifikasi keadaan lapangan (tahqiqul waqi’).
Kiai Ma’ruf menyampaikan bahwa Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI kembali merekomendasikan peta dakwah untuk dimuat. Dijelaskan Kiai Ma’ruf, peta dakwah dapat dibuat dengan menggunakan pendekatan per provinsi.
Dengan demikian, strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh MUI nantinya dapat disesuaikan dengan keadaan unit per provinsi tersebut.
Kedua adalah tahqiqul Manath. Maksudnya, melakukan verifikasi masalah yang akan diperbaiki dengan melihat sebuah masalah itu apakah masih relevan atau sebaliknya.
Bagi Kiai Ma’ruf, penting untuk tidak meng-copy program yang terdahulu dan program baru yang berdasarkan pada peta lapangan yang dihadapi. Karena itu, pada saat Mukernas, Kiai Ma’ruf mengusulkan agar perlu dilakukan langkah ketiga yakni, kegiatan telaah ulang.
“Hal ini tak kalah penting supaya program yang ada dapat terus di-update sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi,” ujarnya.
Langah kokret keempat dijelaskan Kiai Ma’ruf, harus adanya pemangku program yang berperan untuk melakukan upaya perbaikan-perbaikan.
Kata Kiai Ma’ruf, para pemangku ini harus diisi pemangku dan orang-orang yang berilmu. Pengampu adalah pemikul atau pendukung utama. Dalam konteks ini, Kiai Ma’ruf nenyebutkan bahwa pemikul utamanya adalah ormas-ormas (organisasi masyarakat Islam) khususnya yang di bawah naungan MUI. (mui)
