Doha Izinkan 11.000 Warga Negara Pemboikot untuk Tetap Tinggal di Qatar

Doha Izinkan 11.000 Warga Negara Pemboikot untuk Tetap Tinggal di Qatar

DOHA (Jurnalislam.com)Warga negara yang memotong hubungan diplomatik dengan Qatar pekan ini bebas untuk tetap tinggal di negara Teluk tersebut sesuai dengan peraturan yang ada, menurut kementerian dalam negeri.

Pernyataan kantor berita negara Qatar pada hari Ahad (11/6/2017) tersebut mengatakan bahwa tidak ada perubahan kebijakan terhadap warga “negara persaudaraan dan persahabatan, yang mengurangi atau membatasi hubungan diplomatik setelah kampanye jahat dan permusuhan melawan Qatar”, lansir Aljazeera.

Hampir sepekan setelah Arab Saudi dan beberapa sekutunya memutuskan hubungan dengan Qatar dalam krisis diplomatik Teluk yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada tanda-tanda bahwa perselisihan sengit tersebut diselesaikan.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir menuduh Qatar mendukung “terorisme”.

Qatar menolak keras tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap perundingan untuk mengakhiri perselisihan tersebut, dimana tiga negara bagian Teluk juga memerintahkan semua warga Qatar keluar dari negara mereka dalam waktu 14 hari.

Krisis tersebut telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam akan ketidakstabilan di wilayah tersebut dan, pada hari Ahad, menteri luar negeri Kuwait mengatakan negaranya akan terus berupaya untuk menengahi solusi terhadap krisis tersebut.

Qatar mengatakan pada Sabtu malam bahwa pihaknya tidak akan membalas dengan tindakan serupa.

Keputusan tersebut akan menjadi bantuan bagi lebih dari 11.000 orang dari Arab Saudi, UEA dan Bahrain yang tinggal di Qatar.

Kekhawatiran telah diajukan mengenai dampak tindakan ini terhadap orang-orang yang tinggal di semua negara yang terkena dampak.

“Bagi ribuan orang yang berpotensi di seluruh Teluk, dampak langkah-langkah yang diberlakukan setelah perselisihan politik ini adalah penderitaan, patah hati dan ketakutan,” kata Amnesty International.

Arab Saudi mengatakan pada hari Ahad bahwa pihaknya telah memesan “tindakan yang sesuai” untuk membantu keluarga dengan kewarganegaraan campuran, dengan memberikan beberapa rincian.

Komite Hak Asasi Manusia Nasional Qatar menolak inisiatif Saudi untuk membantu keluarga yang menghadapi ancaman dipisah melalui deportasi dan pengusiran sebagai latihan “penyelamatan muka”.

NHRC mengatakan bahwa sebuah hotline yang didirikan oleh Arab Saudi, UEA dan Bahrain untuk membantu keluarga campuran “terlalu samar untuk memiliki dampak praktis” dan “tidak memiliki mekanisme untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak.”

Bagikan