JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin mengkritik sikap pemerintah yang terus menyuarakan narasi kontra radikalisme. Menurutnya, sebagian dari umat Islam merasa terganggu dengan tuduhan radikalisme itu.
“Ini tuduhan menyakitkan. Tidak mungkin ada stabilitas dan kerukunan Indonesia kalau umat Islam Indonesia sebagai mayoritas tidak toleran, maka tidak perlu ada tuduhan,” kata Din kepada Jurnalislam.com di Kantor MUI, Rabu (23/10/2019).
Karenanya, Presiden Jokowi dan kementerian di bawahnya agar berhati-hati dalam mewacanakan istilah radikalisme. Jangan sampai justru umat Islam yang tersinggung, sementara pelaku radikalisme dan terorisme justru tidak tersentuh.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan, tidak boleh lagi ada klaim paling Pancasilais dan yang lain tidak Pancasilais. Apalagi jika disematkan kepada umat Islam.
Menurut dia, umat Islam memiliki saham besar dalam merumuskan Pancasila.
“Saya ingin katakan, hentikan tuduhan kecenderungan anti radikalisme. Ini hanya mengulang lagu lama dimana dulu ada ekstrim kanan dan ekstrim kiri,” ujarnya.
Sebab, itu tidak baik bagi kehidupan dan kebersamaan. “Mari kita mulai dengan positive thinking, itulah persatuan Indonesia,” imbuhnya.
Baca juga:
Jokowi Minta Kemenag Urus Radikalisme, Din: Ahistoris dan Berlebihan
Narasi Radikalisme Mahfud MD yang Absurd dan Tendensius
Haedar Nasir Menilai Pernyataan Said Aqil Menjurus Ke Arah Radikalisme
Salim A Fillah: Seharusnya Pemerintah Selesaikan Akar Radikalisme Yakni Ketidakadilan
Identikan Cadar dengan Radikalisme, Sekjen MUI: ‘Itu Stigmatif Sekali’
