Apa yang disampaikan oleh Siti Zuhro adalah benar adanya. Pengakua La Nyalla adalah contoh yang tidak bisa dipungkiri. Ini menunjukan bahwa sebenarnya politik dalam demokrasi itu sangatlah mahal. Untuk menjadi seorang Gubernur minimal harus mempunyai modal Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Dana ini akan digunakan untuk kebutuhan selama masa pencalonan.
Secuil contoh kebutuhan anggaran para calon pada saat pemilhan dan sebelum pemilihan. Jumlah TPS diseluruh wilayah Jawa Timur yang sudah disiapkan KPU misalnya ada 68.511TPS yang tersebar di 38 kota. Jika tiap TPS butuh 2 orang saksi dari setiap calon, maka dibutuhkan saksi sebanyak 137.022 orang, jika setiap orang digaji Rp. 100.000, maka butuh dana untuk saksi saja sebesar Rp. 13.702.200.000. ini dari segi saksi bagaimana dari segi kebutuhan baleho/benner ? jika diperkirakan setiap desa dengan 1 baleho atau benner yang berukuran 3 x 4 dan harga 1 meternya Rp. 15.000 maka 1 baleho/benner butuh biaya Rp. 180.000 dan jika dikalikan 5.674 desa sewilayah jawa timur, maka butuh biaya Rp. 1.021.320.000.ini belum baleho raksasa dipusat-pusat kota.
Itu baru biaya saksi dan benner/baleho Belum lagi kebutuhan lainnya seperti biaya transportasi, biaya kosumsi, biaya kampanye, biaya brosur, biaya sosialisasi, biaya koordinasi, biaya rapat, biaya untuk para calon pemilih, biaya cetak kaos dan biaya-biaya yang masih banyak lagi. Ini baru yang ditanggung dari partai atau calon, belum anggaran pemerintah seperti sewa tempat TPS, kartu pemilih, kartu suara, kepanitiaan, pengamanan dan lain sebagainya. Biaya yang dianggarkan pemerintah untuk pilkada serentak tahun 2018 saja hampir mencapai 2 trilliun rupiah, sungguh ini adalah angka yang sangat fantastik. Lalu apa yang dihasilkannya dari pesta yang sangat mahal ini?
Perhelatan demokrasi yang mahal ini hanya menjadi alat penjajahan para kapital baik asing maupun aseng. Ini adalah hasil yang pasti didapatkan dari mahalnya demokrasi. Mengapa demikian?
Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap calon harus mempunyai modal yang besar. Tapi apa boleh buat, tidak semua calon dan hampir semua calon tidaklah memiliki modal yang begitu besar. Padahal untuk bertarung politik haruslah modal yang besar. Oleh sebab itu mau tidak mau harus ada yang menjadi back up dana. Akhirnya para kapital dan pemodal baik asing dan aseng menawarkan diri untuk menjadi donatur yang akan membiayai calon. Dari sinilah munculnya deal-deal politik atau semacam kontrak politik. Para pemodal mau menanggung semua kebutuhan calon dengan balasan di mudahkan dalam mengeruk dan mengeksploitasi kekayaan negeri ini dimudahkan segala macam bentuk usaha. Maka ketikan calon resmi menjadi pemenang, Dibuatlah Undang-Undang yang melindungi para pemilik modal walau harus menghabisi rakyatnya sendiri.
Hal ini sudah bisa kita rasakan bagaimana kasus reklamasi, pembakaran hutan, swastanisasi PLN, penjualan aset-aset Negara, hilangnya BUMN, pencabutan subsidi, kenaikan pajak dan lain-lain. Semua ini adalah bukti bahwa demokrasi adalah alat penjajah untuk menguasai suatu negeri. Artinya setiap kebijakan para pemenang / penguasa akan diarahkan atau didikte oleh para pemodal. Dengan demikian setiap kebijakan akan terkontrol oleh asing. Fakta ini bisa dilihat bagaimana China menamcapkan pengaruhnya di Indonesia dan juga Amerika Serikat.
Jika kita tidak bisa keluar dari sistem ini yaitu sistem demokrasi, jangan harap kita akan menjadi Negara merdeka. Karena demokrasi jelas-jelas alat penjajah untuk menguasai negeri ini. Lalu dengan apa kita mengelola negeri ini kalau tidak dengan demokrasi ??? dengan aturan Allah swt. Aturan Al kholik inilah yang akan membawa kita kepada keberkahan. Berkah dari langit dan bumi inilah janji Allah swt. Masihkah kita tidak yakin dengan janji Allah swt ?
