Datangi DPRD, Dewan Syariah Kota Surakarta Serahkan Draf Usulan Pelarangan Miras

SOLO (Jurnalislam.com) – Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mendatangi Badan Pembuat Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Surakarta untuk menyerahkan draf Raperda tentang anti minuman keras (miras) dan beralkohol. Langkah tersebut dilakukan atas dasar terkatung-katungnya Raperda Miras di Kota Solo. Draf tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Umar Hasyim.

”Kami bergerak karena adanya keresahan di masyarakat akibat penyebaran miras di Kota Solo. Dalam draf ini kami berharap miras bukan hanya diatur pendistribusiannya tetapi dilarang karena miras adalah penyebab utama penyakit sosial di masyarakat,” kata Divisi Advokasi DSKS Abdurrochim Ba’asyir, Selasa (3/2/2015).

Dalam audiensi tersebut, DSKS mendesak agar DPRD segera memproses draf tersebut menjadi perda karena menurut DSKS peredaran miras sudah pada taraf meresahkan masyarakat. Apalagi saat ini dinilai sebagai momentum yang tepat karena Kementerian Perdagangan sudah melarang minimarket menjual miras. Dengan adanya larangan tersebut, lanjut Abdurochim, maka Pemkot maupun DPRD hanya tinggal bergerak di belakangnya untuk merealisasikan raperda antimiras dan beralkohol.

Dalam draf yang berisi 10 pasal tersebut, DSKS mengusulkan sejumlah poin. Salah satunya yakni adanya larangan terhadap minuman keras atau beralkohol baik dalam proses produksi, peredaran dan perdagangkan. Jika kedapatan barang tersebut, maka akan disita dan dimusnahkan oleh Satpol PP untuk selanjutnya diserahkan pada PPNSD atau penyidik Polri.

Draf tersebut juga ditandatangani oleh sejumlah pakar hukum dari dua perguruan tinggi di Solo di antaranya yakni Prof Dr Adi Sulistiyono SH MH (pakar hukum UNS) dan Dr Aidul Fitriaciada SH MH (pakar hukum UMS), Ketua MUI Surakarta Prof. Dr. H Zainal Arifin Adnan Sp PD.

”Kami juga ingin menggugah kembali komitmen Wali Kota FX Hadi Rudyatmo yang pernah berjanji mendukung larangan peredaran miras,” imbuh anggota DSKS lainnya Yusuf Suparno.

Sementara itu, Umar Hasyim mengemukakan jika selaku pimpinan DPRD pihaknya selanjutnya akan menyerahkan draf usulan tersebut kepada Badan Pembuat Peraturan Daerah DPRD. Selanjutnya, draf tersebut akan dikaji dan dibahas. Dikemukakan, proses pembuatan Perda bisa dilakukan melalui dua cara yakni raperda luncuran dan raperda inisiatif.

”Namun yang jelas semuanya membutuhkan waktu dan proses, jadi tidak serta merta langsung bisa menjadi Perda,” kata anggota DPRD dari FPAN itu.

Ally | Suara Merdeka | Jurniscom

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.